Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Law Firm OSEP DODDY &PARTNERS yang beralamat di Jalan Yasir Hadi Broto, Komplek RukoPerum Bumi Asri, Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan SuratKuasa nomor: 01/GTUN No.4/iNtVensi/odP/IV/2016 tertanggal O1April 2016; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI/TERBANDING,; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :1.

TUN.JKT12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:10/SK/GTUN/II/2019, tanggal 28 Februari 2019,selanjutnya disebut sebagai pihakPENGGUGATI/PEMBANDING 5Melawan1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong BogorDalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. JANI LEVINUS LOUPATTY, A.Ptnh ;Kepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan ;2. ATE SARAH, S.H j222222 noon n nnn nnnn eeeKepala Subseksi Penanganan Sengketa dan PerkaraPertanahan ; 3.

., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sui Raya DalamKomplek Royal Serdam Nomor A.10 Pontianak, KalimantanBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKKA2/ELT/GTUN/SK/BPNP/VI/PTK/2013, tanggal 17 Juni 2013;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1Pontianak;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.

banding atas permohonan Penggugat,putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor200/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 22 Oktober 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 3 Desember 2014 dan diterima padatanggal 10 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKKA2/ELT/GTUN

Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar;DANBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK3646/P.4/Gtun/12/2019tanggal 17 Desember 2019, memberikan Kuasa kepada :1. Nama : TITO PRASETYO, S.H., M.Hum.;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;2. Nama : MURDIATI AMRI, S.H.;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;3. Nama : NURFITRIATY, S.H., M.H.;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;4. Nama : IVONE D. MUNDUNG, S.H., M.H.;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;5. Nama : ADNAN HAMZAH, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari Nomor : 07/GTUN/2013/PTUN.KDI pada tanggal 11 November 2013tersebut, sedangkan Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonanbanding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui PengadilanTata.

tanggal 20 November 2013 sebagaimanatertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebutmasih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diaturdalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima ; 5 = == = == == == ===Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari Nomor : 07/GTUN

menolak seluruh EksepsiTergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap gugatanPenggugat /Pembanding, oleh karenanya akan memberikan pertimbangan hukumdan pendapat Dalam Pokok Perkara seperti diuraikan berikut dibawahini; DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa menurut Penggugat /Pembanding dalam dalilgugatannya tanggal 22 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Maret 2013,dibawah register Perkara Nomor : 07/GTUN

Nomor 2 K/Pdt/2016tanggal 12 Juni 2003 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1111/Kelurahan Bongkaran termaksud digugat oleh Terlawan melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan terdaftar dengan Nomor02/GTUN/2004/PTUN Sby, yaitu dalam perkaranya antara Sarto Prijonggo(Terlawan) selaku Penggugat, melawan:1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur selakuTergugat;2. PT Subur Abadi Raya(d/h. Nv.

Eng Tjhiang)/Pelawan selaku TergugatIntervensi;22.Bahwa Perkara Nomor 02/GTUN/2004/PTUN.

Sby, Tersebut telah diputusoleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada tanggal 7 Juni2004 dengan amar putusan sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaara); Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);23.Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 02/GTUN/2004/PTUN Sby

Akan tetapi pads point (14) sampai dengan point (31) dalildalilPelawan adalah merupakan dalildalil dari Perkara Nomor 12/TUN/1993/PTUN Sby, juncto Nomor 23/B.TUN/1993/PT.TUN.Sby junctoNomor 142 K/TLTN/1994 serta dalildalil dalam Perkara Nomor 02/GTUN/2004/PTUN Sby, juncto Nomor 119/BTUN/2004/PT.TUN.Sby,Halaman 31 dari 45 hal. Put.

Eng Tjhiang sebagai Penggugat melawan Kepala KantorWilayah BPN ProvinsiJawa Timur sebagai Tergugat dan Kepala KantorBPN Kodya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Tergugat II, sedangkandalam Perkara Nomor 02/GTUN/2004/PTUN Sby, juncto Nomor 119/BTUN/ 2004/PT.TUN.Sby juncto Nomor 92 K/TUN/2005 para pihaknyaadalah Sarto Prijonggo (Terlawan dalam perkara a quo) melawan KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Timur sebagaiTergugat dan PT Subur Abadi Raya (d/h. Nv.

sengketa,sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari apabila perkara Aquotelah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat di eksekusi ( NonExecutable )Karena objek sengketa tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenailetak, luas, batasbatas maupun situasi pada saat dieksekusi akandilaksanakan, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapatditerima (Niet On Vankelijke Verklaard).Bahwa pendapat Majelis Hakim bertentangan dengan hukum yang berlaku.Bahwa dalam perkara nomor 16/GTUN

Sengketa di Jalan KaryaHalaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 179/Pdt/2020PT MDNKelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, pada harisenin tanggal 19 Mei 2008 dan bahwa dari hasil pemeriksaan lokasi pada harisenin Tanggal 19 Mei 2008 baik Penggugat (Sulaiman als Lai Sie Min maupunTergugat Il Intervensi menunjuk sebidang tanah sengketa dengan lokasi yangsama (Bukti T1.3)Oleh karena telah dilakukan /dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadapobjek sengketa dalam perkara nomor 16/GTUN

dapat dieksekusi (non executable) karena objek sengketa tidak sesuaidengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batasbatas maupun situasipada saat dieksekusi akan dilaksanakan, maka Majelis Hakim menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;Bahwa adapun alasanalasan keberatan banding Pembanding adalah sebagaiberikut :Bahwa Pemeriksaan Setempat tidak perlua dilakukan karena terhadapobjek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara nomor16/GTUN

dilaksanakanSidang Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek Sengketa di jalan KaryaKelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, pada harisenin tanggal 19 Mei 2008 dan bahwa dari hasil pemeriksaan lokasi pada harisenin Tanggal 19 Mei 2008 baik penggugat (Sulaiman als Lai Sie Min maupunTergugat II Intervensi menunjuk sebidang tanah sengketa dengan lokasi yangsama (Bukti T1.3) ;Oleh karena telah dilakukan / dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadapobjek sengketa dalam perkara nomor 16/GTUN

September 2018 tidak perlu lagi ada Pemeriksaan setempat atasobjek sengketa ;Bahwa terhadap alasanalasan keberatan banding Pembanding, Terbandingbersama ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut :Bahwa tujuan diadakan Pemeriksaan Setempat adalah untukmenyesuaikan letak, luas, batasbatas dan situasi objek sengketa sebagaimanatertera dalam gugatan dengan letak, luas, batasbatas dan situasi objeksengketa dilapangan dalam keadaan riel;Bahwa Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan dalam perkara nomor16/GTUN

2004 tentangMahkamah Agung, hal ini disebabkan antara lain :I ALASAN KEBERATAN PERTAMABahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding yang tertuang pada halaman 9 dan 10 menyatakan .....makasecara formil pengajuan gugatan oleh penggugat setelah diberitahu oleh KantorPertanahan, sedangkan dalam dalil gugatannya objek sengketa baru diketahuitanggal 4 januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dibawah register No.03/GTUN

No. 9 Tahun 2004;2 ALASAN KEBERATAN KEDUABahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditolak pada halaman13 alinea 1 yang berpendapat ...menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sengketaperkara No.03/GTUN/2012/P.TUN.Mks. adalah merupakan sengketa administrasinegara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara danbukan merupakan sengketa kepemilikan menjadi wewenang absolut PeradilanHalaman 13 dari 22 halaman.

MAHRUSALI, SH, keempatnya berkewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan :Advokat, pada kantor RAHMAN KHOLIL & PARTNERS, yang beralamatRuko Cahaya Anugrah No. 8 Jalan K.H Noer Ali (Inspeksi Kalimalang)Setia Dharma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 001/SK/GTUN/IV/2018 tertanggal 2 April 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:1.BUPAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT, berkedudukan di Jalanraden Intan Il No.1 Way Mengaku, Balik Bukit, Lampung Barat, PropinsiLampung

48/ GTUN/ 2010/ PTUN. MDO

P U T US A NNOMOR: 48/ GTUN/ 2010/ PTUN. MDODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutusserta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di gedungpengadilan tersebut, telah mengambil putusan dalam sengketaantara1. Nama : FRANSISCA TUWAIDAN ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan : Ketua Fraksi Tumatenden DPRDKab.

gugatan Penggugathalaman 3 romawi II butir 2 mencantumkan Pasal 9 huruf b dan e KeputusanPresiden No.16/1994, padahal didalam Keputusan Presiden No.16/1994 tidakada Pasal 9 huruf b dan e, apalagi uraiannya sesuai dengan apa yangPenggugat cantumkan dalam gugatannya pada romawi II butir 2 dimaksud;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka gugatan Penggugatharus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat terima ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda No. 03/GTUN

Aisyah Yudin (Tergugat I) seluas 2.210 M2 tersebut, makaPenggugat telah mengajukan Gugatan Hukum terhadap Kepala KantorBadan Pertanahan Nasional Kota Jayapura (Tergugat Il), melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Oktober 2003sesuai Registrasi Perkara Nomor 13/GTUN/2003/PTUN.JPR. Hasilpersidangan perkara tersebut telah memenangkan Penggugat denganmembatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03, tertanggal 23061998 An.

Hj.Aisyah Yudin (Tergugat ) seluas 2.210 M2 tersebut.Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor13/GTUN/2003/PTUN.JPR tersebut, Tergugat II (BPN Kota Jayapura) telahmengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar. Putusan Pengadilan Tlnggi Tata Usaha NegaraMakassar menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura(Tingkat Pertama) sesuai dengan Putusan Nomor 45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS, tertanggal 11 Oktober 2004.

Nomor 2724 K/Pdt/201715.16.Bahwa Penggugat mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat sebagaipemilik objek sengketa dalam perkara ini, yaitu berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 13/GTUN/2003/PTUN.JPR, Putusan Pengadilan Tlnggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 45/ BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS, tertanggal 11 Oktober 2004 danMahkamah Agung RI Nomor 119 K/TUN/2005, tertanggal 14 September2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

tujuhribu seratus delapan puluh meter persegi) tanggal 19 Mei 2003 atas nama Nengah Sampil sudah dinyatakan batal dan ditarik kembali sertamencoretnya dari Daftar Buku Tanah yang disediakan untuk itu pada KantorBadan Pertanahan Nasional Lombok Barat sesuai dengan Putusan PKMahkamah Agung RI Nomor 132 PK/TUN/2010 tanggal 26 Januari 2012juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 33/3.TUN/2005/PT TUN.SBY. tanggal 21 Maret 2005 juncto putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13/GTUN

Bahwa Tergugat IV juga berpendapat bahwa perkara ini sebenarnya sudahdikategorikan nebis in idem, yang mana subyek hukum maupun objekhukumnya sama dengan yang pernah diperkarakan di Pengadilan Tata UsahaMataram, yang mana hal ini hanyalah akalakalan Penggugat dikarenakanPenggugat sudah pernah tahu bahwa perkara ini sudah diputus olehPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/GTUN/2004/PTUN Mtr.tanggal 4 November 2004 dan telah pula dikuatkan oleh putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Nomor

Insidentil Nomor16/2015/PT.TUN.HK, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT MELAWANBADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Jalan LetnanJenderal Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur, diwakili oleh JUDDYCHRISNANDI, Pekerjaan Menteri Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yangdalam sengketa ini memberikan kuasa kepada EKO SUTRISNO,Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.002 / GTUN

Theresia Tjitro sebagai Penggugat Intervensi, daftar perkara No.49/GTUN/2000/PTUN.Sby, yang mana Ny.

Theresia Tjitro sebagaiPenggugat Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya daftarperkara No.49/GTUN/2000/ PTUN.Sby (bukti P11.A) ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya ara No.49/GTUN/2000/PTUN.Sby tanggal 27 Nopember 2000, yangamarnya berbunyi menyatakan batal surat keputusan yang dikeluarkan olehTergugatTergugat berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Surabaya No.91/ Kelurahan Pradahkalikendal,tanggal 25 Pebruari

AISYAH YUDIN (Tergugat 1) seluas 2.210 M2 tersebut, maka Penggugattelah mengajukan Gugatan Hukum terhadap Kepala Kantor Badan PertanahanNasional Kota Jayapura (Tergugat II), melalui Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura pada tanggal 16 Oktober 2003 sesuai Registrasi PerkaraNo.13/GTUN/2003/PTUN.JPR. Hasil persidangan perkara tersebut telahmemenangkan Penggugat dengan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 03,Hal 15 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP16tertanggal 23061998 An. Hj.

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No.13/GTUN/2003/PTUN.JPR tersebut, Tergugat Il (BPN Kota Jayapura) telahmengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar. Putusan Pengadilan TInggi Tata Usaha Negara Makassarmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (TingkatHal 16 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP17Pertama) sesuai dengan Putusan No. 45/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS,tertanggal 11 Oktober 2004.

tanah seluas 2.210 M2, denganbatasbatas: Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut; Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Kepala Dua Entrop; Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Penggugat; Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kali Hanyaan.Bahwa Penggugat mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat sebagaipemilik objek sengketa dalam perkara ini, yaitu. berdasarkan PutusanHal 24 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP25Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 13/GTUN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraHal 76 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP5)77No.13/GTUN/2003/PTUN.JPR yang telah dijalankan secarasempurnya oleh Tergugat II, harus ditolak seluruhnya;Bahwa Tergugat Il sudah menanggapi permohonanpermohonanGANDHI GAN dengan suratnya tanggal 20 Pebruari 2009, No. 57081/71/BPN perihal Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Putusan danPenerbitan Sertipikat atas nama GANDHI GAN yang dengan tegastelah menolak permohonan GANDHI GAN untuk menerbitkan SHMatas

sengketa tersebut yakni Sertifikat Hak Milik No. 978luas 7.180 m2 tertanggal 19 Mei 2003 atas nama Nengah Sampil sudah dinyatakan batal dan ditarikkembali serta mencoretnya dari daftar Buku Tanah yangdisediakan untuk itu) pada Kantor Badan PertanahanNasional Lombok Barat sesuai dengan Putusan PKMahkamah Agung RI No. 132 PK/TUN/2010 tanggal 26Janari 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara No. 33/3.TUN/2005/PT.TUN.SBY tanggal 21 Maret2005 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNo. 13/GTUN

Bahwa Tergugat 4 juga berpendapat bahwa perkara inisebenarnya sudah dikategorikan Nebis In Idem, yangmana Subyek Hukum maupun Obyek Hukumnya samadengan yang pernah diperkarakan di Pengadilan TataUsaha Mataram, yang mana hal ini hanyalah akalakalanPenggugat dikarenakan Penggugat sudah pernah tahubahwa perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan TataUsaha Negara Mataram No. 13/GTUN/2004/PTUN.MTRtanggal 04 Nopember 2004 dan telah pula dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.33/3.TUN

sengketa yang bersangkutan ; Telah memerksa suratsurat bukti dan mendengarkan keteranganparapihak dipersidangan ; +222 22222222 02 Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketayang bersaiig KUTAN ; ~ nnn nn nin incrTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2004, yangditerima dandidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta padatanggal 12 April 2004, dengan Register Nomor :057/GTUN

Bahwa dalam gugatan a quo, jelas Penggugat salah mencantumkan namaTergugat sehingga gugatan a quo tidak berdasar, oleh karena itu mohonkepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan a quo atausetidaktidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuratelah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 11/GTUN/2008/PTUNJPR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1 Menerima eksepsi Tergugat II

., Advokat mitra kerja Gubernur/PemdaProvinsi Sulawesi selatan;Dan berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor: SK3647/P.4/Gtun/12/2019, tanggal 17 Desember 2019, Dr. FIRDAUS DEWILMAR, S.H.,M.Hum., memberikan kuasa kepada TITO PRASETYO, S.H., M.Hum.,Jaksa Pengacara Negara;1. MURDIATI AMRI, S.H., Jaksa Pengacara Negara NURFITRIATY,S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;2. ANDI UNRU, S.H., Jaksa Pengacara Negara SLAMET JAKAMULYANA, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;3.