O01, Kelurahan LebakBulus, Kecamatan Cilandak, JakartaSelatan ;Yang dalam hal ini telah memberi kuasakhusus kepada Bernadette Ratnasari Hadjon,S.H., M.H. dan Iqbal Tawakkal Pasaribu,S.H. Advokat, Konsultan Hukum pada kantorAdvokat HADJON & ASSOCIATES, Advokates&Legal Consultant, beralamat di SentralSenayan 2, lantai 16, Jl.

AKTA PERDAMAIANPada hari : SENIN, tanggal : 19 SEPTEMBER 2016, dalam persidangan PengadilanNegeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :PEK SIN KIAN, beralamat di Jalan Simolawang Baru 2/22, RT.002RW.010,Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, yangdalam hal ini memberikan Kuasa kepada : PIETER HADJON, SH.,MH., Dkk, Para Advokat yang beralanat di Graha S.A Office BuildingLt.3 R.309, Jl.

Hadjon,SH., bahwa suatu undangundang (hukum positif) dibatasi oleh ruang dan waktu. Menilik pendapatProf. Resink dan Prof. Dr. Philipus M.

Hadjon,SH., maka kami sependapatdengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yangmengatakan Menimbang, bahwa dilihat dari bukti P1 (Surat Kuasa untukMenjual), tidak ada batas waktu sampai kapan Surat Kuasa untuk Menjualtersebut berlaku, sehingga tidak layak untuk berlaku, sehingga patut danberalasan hukum apabila Majelis Hakim Agung menyatakan Surat KuasaMenjual (P1) batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak di dalamnya ;Bahwa sesungguhnya yang menjadi roh atau pokok perkara antaraPemohon

Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum AdministrasiNegara Indonesia, Pustaka Gadjah Mada University Press, halaman128129 mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangandisejajarkan dengan bevogheid, tetapi mempunyai perbedaan karakter.Bevogheid digunakan dalam hukum publik dan hukum privat. Sedangkanwewenang selalu digunakan dalam hukum publik. Dengan demikian,wewenang sejajar dengan bevogheid dalam hukum publik;Philipus M.

Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperolehwewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Pembentukan wewenangpemerintahan ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Di siniterjadi pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturanperundangundangan sehingga dilahirkan suatu wewenang baru;Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2014A.3. Atribusi adalah pembentukan dan pemberian wewenang tertentu kepadaorgan tertentu.

Hadjon, SH., dalam bukunya"Pengantar Hukum Administrasi Negara" menyatakan sebagai berikut(kutipan);"Secara praktek keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat(gebonden beschikking) selain harus diuji dengan peraturan perundangundangan, juga harus diuji dengan AAUPB.

Hadjon berpendapat bahwa antarakerugian dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus adahubungan kausal. Sebagai perbandingan, dalam Algemene WetBestuursrecht (AWB) di Belanda disyaratkan bahwa kerugian itu adalahakibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara;(lihat: Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,cet. 10, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hal. 324);Menurut Dr. S.E. Marbun, S.H.

Hadjon,gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara harus ditujukan kepada pejabatyang membuat keputusan. Secara lengkap pendapat Philipus M. Hadjontersebut dikutip sebagai berikut: .. tanggung gugat sehubungan dengan suatu perbuatan hukum publik adalahpada Pejabat (ambtsdrager), sedangkan tanggung gugat sehubungan dengansuatu perbuatan hukum privat yang dilakukan pemerintah adalah badan hukum(publik).

. & Rekan, beralamat di Jalan Yos SudarsoNomor 11 Rt. 002 Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2012, PemohonKasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawanSURYADI TANDIO, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 8Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Hadjon, S.H.,M.H., dan Thomas Lamury A.

Hadjon, S.H., M.H., Para Advokat, padakantor hukum Pieter Hadjon, $.H., M.H. & Rekan, beralamat di JalanSumatera Nomor 79 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal19 Juli 2013, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan NegeriSamarinda pada pokoknya

Hadjon, SH. dalam Pendapat Hukum Tata Negara danHukum Administrasi menyangkut Figur Hukum dan Karakter Yuridis KeputusanPresiden tentang GRASI bagian analisis Poin 1 halaman 2, menyatakan :Berdasarkan konsep tersebut Presiden dalam menerbitkan keputusan Grasibukanlah Pj. TUN karena wewenang Presiden didasarkan pada ketentuan Pasal 14ayat (1) UndangUndang Dasar.m.

Hadjon, SH., menyatakan :Dalam Black Law Dictionary (p.1182) prerogative diartikan : an exclusive peculiarright or privilege.

Hadjon, SH., menyatakan :Pertanyaan 2Tidak terpenuhinya salah satu saja unsur ktun sebagaimana yang dirumuskan dalamPasal 1 butir9 UU PTUN (UU No. 5 th 1986 jis. UU No. 9 th. 2004 dan UU No. 51 th.2009) dengan sendirinya Keputusan Presiden tentang grasi bukanlah ktunPertanyaan 3Berdasarkan ketentuan Pasal 47 jis.

Hadjon, S.H.

PIETER HADJON, S.H., M.H.;2. THOMAS LAMURY A. HADJON, S.H., M.H.;3. V.VALENS LAMURY HADJON, SHKetiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Hadjon, S.H., M.H.

Kapas Krampung 37 BSurabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.PIETER HADJON, SH.,M.H, 2. H.M. DA LOPEZ, S.H., 3.THOMAS LAMURY A. HADJON, SH.,M.H., 4. LINA HADICANDRA, SH.,M.H, 5. V. VALENS LAMURY HADJON, S.H.Para Advokat berkantor di GRAHA SA OFFICE BUILDING Lt. 3Ruang 309 JI. Raya Gubeng No. 1921 Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015, selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;Lawan:1. RATNA WIJAYA, bertempat tinggal di JI.

Hadjon, Indroharto danSF. Marbun mempunyai kesamaan dalam pemahamanjabatanjabatanpemerintahan selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan disebut denganBadan / Pejabat TUN, pengertian Badan/Pejabat TUN yang menyelenggarakanurusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni :1.1. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi yaituKepala Daerah Tk.

Hadjon, Indroharto dan SF. Marbunjabatanjabatan pemerintahan selaku penyelenggara kegiatan pemerintahandisebut dg Pejabat TUN, pengertian Pejabat TUN yang menyelenggarakanurusan fungsi/tugas pemerintahan yakni :Hal.14 dari 21 hal. Put. No.152 K/PDT.SUS/2010 Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi yaitu KepalaDaerah Tk. termasuk Sekda Tk. dan Dinasdinas Daerah Tk. ,Kepala Daerah Tk. Il termasuk Sekda Tk. Il dan Dinasdinas Tk.

Hadjon, Indroharto dan SF. Marbunmempunyai kesamaan dalam pemahaman jabatanjabatan pemerintahanselaku penyelenggara kegiatan pemerintahan disebut dengan Badan/PejabatTUN, pengertian Badan/Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsiatau tugas pemerintahan, yakni : Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi yaitu KepalaDaerah Tk. (termasuk Sekda Tk.I ; Dinasdinas Daerah Tk. I), KepalaHal.17 dari 21 hal. Put.

Hadjon dalam bukunya; Perlindungan Hukumbagi Rakyat Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusanPasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, lingkupkompetensi absolut Peradialn Tata Usaha Negara dibatasi hanyamenyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis sehingga menurutpendapat majelis hakim tingkat banding karena objek sengketa a quomerupakan pendapat tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding,maka objek sengketa a quo secara absolut merupakan kewenanganPeradilan Tata

Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum AdministrasiNegara Halaman 54 menyebutkan:*Sumber hukum dalam arti formal (resmi):UndangUndang Dasar 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;UndangUndang dan Peraturan Pemerintah sebagai PenggantiUndangUndang;Peraturan PemerintahKeputusan Presiden;Paraturan menteri dan surat Keputusan Menteri;Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah;Yurisprudensi;Hukum tidak tertulis;10. Hukum internasionaleC MND A11. Keputusan Tata Usaha negara;12.

Hadjon dalam bukunya;Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia halaman 182, yangmenegaskan bahwa rumusan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata UsahaNegara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapantertulis sehingga menurut pendapat majelis hakim tingkat bandingkarena objek sengketa a quo merupakan pendapat tertulis yangditerbitkan oleh Tergugat/Terbanding, maka objek sengketa a quosecara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata

Hadjon dalam bukunya; Perlindungan Hukumbagi Rakyat Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusanPasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, lingkupkompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanyamenyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis sehingga menurutpendapat majelis hakim tingkat banding karena objek sengketa a quomerupakan pendapat tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding,maka objek sengketa a quo secara absolut merupakan kewenanganPeradilan Tata

Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum AdministrasiNegara Hal. 54 menyebutkan:*Sumber hukum dalam arti formal (resmi):UndangUndang Dasar 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;UndangUndang dan Peraturan Pemerintah sebagai PenggantiUndangUndang;Peraturan PemerintahKeputusan Presiden;Paraturan menteri dan surat Keputusan Menteri;Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah;Yurisprudensi;Hukum tidak tertulis;oe MND A AHalaman 30 dari 48 halaman. Putusan Nomor 550 K/TUN/201510.

., M.H, dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum PIETER HADJON,S.H.,M.H. & REKAN, beralamat di Graha Sa Office Building Lt.3 Ruang 309, JI. Raya Gubeng Nomor 19 21 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015;Pemohon Kasasi;Lawan1. RATNA WIJAYA, bertempat tinggal di JI. Kweni Nomor 4Madiun;2. ENNY WIJAYA, bertempat tinggal di Desa Purorejo RT.004, RW. 004 Kec.

Kenjeran Nomor 130, RT.003, RW.006,Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, KotaSurabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Pieter Hadjon, S.H., M.H., 2. V. Valens Lamury Hadjon,S.H., M.H., 3. Antonius Youngky Adrianto, S.H., dan 4.Petrus Jhon Fernandez, S.H., Para Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum PIETERHADJON, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di GrahaS.A.

Karunia Trijaya Makmur,beralamat di Jalan Putat Indah Timur V No. 2, Surabaya,dalam hal ini memberi kuasa kepada : Pieter Hadjon,SH.,MH., dkk, Para Advokat dan Konsultan HukumPIETER HADJON, SH.,MH. & REKAN, berkantor diJalan Sumatera No. 79, Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2009;2.

Hadjon, SH., tentang halmengetahui secara lisan dapat dijadikan dasar, apakah pengajuangugatan telah lewat waktu atau tidak, namun akhirnya tetap memerlukanpembuktian pula;Makna keterangan ahli adalah apabila benar dapat dibuktikan adanyainformasi lisan dari pihak lain, mengenai telah diterbitkan SuratKeputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang baru atas nama pihaklain, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugatmengetahui informasi lisan tersebut dan tidak harus melihat danmengetahui

Philipus Mandiri Hadjon, SH., terkait dengan mengetahuisuatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bahwa informasiatas pemberitahuan yang diperoleh secara lisan dianggap telahmengetahui tetapi harus dibuktikan;Berdasakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalamUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, angka V, mengenai tenggang waktu (Pasal 55)angka 3, menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh SuatuKeputusan Tata Usaha

menyatakan bahwa hariSenin tanggal 20 Pebruari 2012 kuasa Penggugat telah mengajukan permohonanpemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15Pebruari 2012 Nomor : 72/Pdt.G/2011/PN.Smda, permohonan banding tersebut telahdiberitahukan masingmasing kepada kuasa Tergugat I s/d IX/Terbanding I s/d IXtanggal 01 Maret 2012, Tergugat X / Terbanding X pada tanggal 05 Maret 2012,Tergugat XI/ Terbanding XI tanggal 05 Maret 2012;Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Pieter Hadjon

Hadjon, S.H.5Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat, beralamat Kantor di Taman Pondok Jati BA/16Geluran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal08 Nopember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai;Hal.2 Putusan Nomor 114/B/2017/PT.TUN.SBYMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa perkara Nomor : 114/B/2017/PT. TUN.

Hadjon dalam Pendapat Hukumnya tanggal21 Maret 2016 (vide Bukti P/T29) yang kami ajukan sebagaibukti tambahan dalam pengajuan memori banding menyatakan * Indroharto, Usaha Memahami UU tentang PTUN Buku Beberapa Pengertian Dasar Hukum TUN, cet8him 100.Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 489 K/TUN/2016bahwa ruang diskresi bisa berdasarkan ketentuan hukum ataukondisi faktual.

Profesor Hadjon memberikan contoh Pasal 7 ayat(4) PERJA Nomor Per049 Tahun 2011 khusus frasa...kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan diskresiPemohon Kasasi.Jelas bahwa diskresi itu bisa berdasarkan ketentuan hukum(kiranya ini yang dimaksud Judex Facti dalam pertimbanganputusannya yaitu harus ada keadaan melanggar peraturanperundangundangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan),tetapi menurut Prof Hadjon, diskresi juga dapat meliputi kondisifaktual.Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor Per049

Hadjon dalam pendapat hukumnya tanggal 21Maret 2016 (vide Bukti P/T29), untuk menerapkan ketentuanPasal 116 UU Nomor 5 Tahun 2014 dalam mutasi KepalaKejaksaan Negeri harus jelas apakah Kepala Kejaksaan Negeriadalah pejabat tinggi.

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkaraCHARLES ROY SINGAL, bertempat tinggal di GianyarBali, Banjar Chandra Asri Blok G79, dalam halini memberi kuasa kepada Djoko Sumarsono, SH.CN,dk, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel JayaSelatan Nomor 24 Surabaya ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding jugaTerbanding ;melawan:WILLY TAMBAJONG bertempat tinggal di JalanSumatera No. 79 Surabaya, dalam hal ini memberikuasa kepada Pieter Hadjon

Hadjon, SH.MH, Para Advokat, berkantor diJalan Sumatera No.79 Surabaya ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Turut TerbandingdanNY.

Jaksa Agung Suprapto Nomor 21 Malang, dalamhal ini memberi kuasa kepada Pieter Hadjon, S.H., M.H. dk.,Adovokat dan Konsultan Hukum pada Pieter Hadjon, S.H., M.H.,& Rekan berkantor di Jalan Sumatra Nomor 79 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2009 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;Melawan:1. PT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR, berkedudukan diJalan Veteran Nomor 15 Surabaya ;2.

Hadjon, et al, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, cetakankesepuluh, 2008, hal. 194 197,208) ;e. Bahwa, berdasarkan bukti T.1 1 s.d. T.1 6 dan 1.1 15 s.d.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 September 2017 di Luwu Timur yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-09102017-0004 Tertanggal 09 Oktober 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakkan anak kedua belah pihak bernama :Maria Teresa Hadjon