Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/MS.Skmcara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkaraperdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakanmediasi, karenannya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belahpihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan ituKetua Majelis telah menunjuk IRKHAM

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatualasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidakbertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg,Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patutdinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan permohonan Pemohon dapatdilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

terbukti bahwa Termohon tidak pernah tinggal diSamarinda, oleh karenanya pengakuan Pemohon di muka persidanganadalah bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini Sesuai dengan maksudPasal 311 R.Bg;Him 5 dari 7 hlm Putusan No. 563/Pdt.G/2020/PA.SmdMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Samarindadinyatakan tidak berwenang mengadili perkara permohonan cerai talakdiajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.CkrPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan para pihaktidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara yang dibayarPenggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmidan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Cikarang akan tetapiPenggugat tetap tidak menambah

karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggap tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkaraaquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan kecualipada persidangan tanggal 14 November 2019 tergugat tidak hadir;Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Dan dalam ketentuan tersebut, disebutkan pencabutan perkara dapatdilakukan oleh Penggugat, walaupun tanpa persetujuan Tergugat, karenabelum sampai pemeriksan perkara ;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut telahberalasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Penggugattersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Nomor 1508/Pdt.G/2020/PA.BadgMenimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas /ex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan

Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.JB(default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakanTergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugattidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi

Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2020/PA.JBMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku sertadalildalil syar yang berkenaan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.CkrPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat Ssupaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 2235/Pdt.G/2020/PA.JBmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara

Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Ckrcara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenannya Majelis Hakimtelah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuhmediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Putusan Nomor 2562/Pdt.G/2019/PA.CkrMenimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugattidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang

karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggap tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkaraaquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

telah dipanggil secara resmi dan patut Sesuai Pasal26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyataketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menuruthukum (default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harusdinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpahadirnya Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2020/PA.Bksaquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan

Putusan Nomor 440/Padt.G/2020/PA.Ckr26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyataketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menuruthukum (default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harusdinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpahadirnya Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya

Putusan Nomor 440/Padt.G/2020/PA.CkrMenimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.JBcara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenannya Majelis Hakimtelah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuhmediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2020/PA.CkrMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 895/Pat.G/2021/PA.ClgMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku sertadalildalil syar yang berkenaan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Putusan Nomor 1355/Pdt.G/2020/PA.CkrMenimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenannya Majelis Hakimtelah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuhmediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman,S.H., S.Pd.Il selaku mediator dalam perkara ini;Menimbang, bahwa

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Ckrdinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpahadirnya Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohontidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara

karenaitu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat dianggap tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkaraaquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif