hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda itikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beb Hal 3 dari 5 hal.Pts.No.0619/Pat.G/2008/PATA anpenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto

UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, maka biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama joncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir ; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;;e Menetapkan jatuh talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat sebesar Rp.246.000,(dua

tangganya dan Penggugat mohon putusan;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara dimaksud, maka yang menjadihal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugatdengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2007 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahlahir dan batin kepada Penggugat yang sudah berlangsung selama tiga tahun lebihsebagaimana diuraikan pada bagian duduk pekaranya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 joncto

satu khuli Tergugat terhadap Penggugat, sesuaidengan dalil Syari dalam kitab Syarqawi alat Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlahtalak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas gugatanpenggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal34 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, joncto

Pasal 116 huruf g KompilasiHukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto.

berpendapat bahwa antara pemohon dengan istripemohon tersebut benar benar telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 24 Nopember 1973 di wilayah Kantor UrusanAgama kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung & tidakpernah bercerai, namun tidak terdaftar dalam Buku RegesterNikah di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangantersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang UndangPeradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 joncto

Undang UndangPeradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7Tahun 1989 joncto UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3Tahun 2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKAN Mengabulkan permohonan pemohon: Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan istri pemohonyang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 1973 diwilayah Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung; Membebankan biaya perkara pada

orangsaksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agarbersabar tidak bercerai dengan termohon tidak berhasil,sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 suratArrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohondinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohonsesuai dengan maksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang UndangPeradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 jonctoPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada parapemohon;Mengingat pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto

di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan Penggugat yangselalu hadir dan Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dankembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telahdipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 7 Desember2020 bertemu namun tidak bersedia menandatangani relaas tersebut makaupaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasisebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g joncto

pasal 82 ayat 1 dan 4Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor3 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama joncto pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapatdilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakanoleh pejabat

dengan alasan bahwa pada awalnya rukun dan harmonisnamun sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis seringterterjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkahkepada Penggugat hingga Penggugat pulang ke Biak untuk berobat danselama Penggugat menjalani pengobatan di RSUD Biak Tergugat tidak pernahmenjenguk dan memberi nafkah kepada PenggugatMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya joncto

2019 dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk menjalanipengobatan di bulan Juni 2019 disebabkan tidak ada kepedulian Tergugatkepada Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang hal inimembuktikan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus maka berdasarkan pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 joncto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali makaMajelis Hakim berpendapat

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama joncto

denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dandapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onhee/ baartweespalt) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah(marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluargasakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Hakim untuk mengabulkan gugatanPenggugat dengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugatsependapat dan mengambil alin pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133yang berbunyi:Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 joncto

Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitum gugatannyamenyebutkanMenetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugatkarena perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugattersebut bersifat umum, sedangkan fakta hukumnya adalah pertengkaran yangterus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk

) huruf (a)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

tidak berhasil; Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa semua keterangan saksisaksi tersebut sesuai dengan yangdidalilkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai secara materiil, kesaksian saksisaksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalildalil ataualasan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksisaksi tersebut, makaketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara diri Penggugat dengan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ditandai dengan sudahberpisah selama 3 tahun, sehingga harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendumNomor 008/ADDKCMJK/BPRSBMI/04/2015 tanggal 30 April 2015.. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?Y Tertulis. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Dan selanjutnyaberkenan memutus dengan amar sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugatkarena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad AlMurabahah Nomor 39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Knhari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendum Nomor 008/ADDKCMJK/BPRSBMI/04/2015 tanggal 30 April 2015 pada Hari , tanggal .Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada

SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendum Nomor008/ADDKCMJK/BPRSBMI/04/2015 tanggal 30 April 2015 pada Hari ,tanggal .5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum 1 unit kendaraanroda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1999, Warna SilverMetalik, Nomor Rangka : MHL684200WL008330, Nomor Mesin: 386951 60363239, Nomor BPKB 107954724 tertulis atas nama Bombong LukitoSamudro, SH untuk menutupi kerugian Penggugat.6.

Nomor 1 1/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 3) Memenuhi prestasi tetapitidak sesuai atau keliru;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Pemeriksa terhadapbuktibukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut : Bahwa terbukti Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi)Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah No :39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal22 Juli 2014 joncto

dilaksanakan Penggugat yangselalu hadir dan Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dankembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telahdipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire sebanyak 2 kali padatanggal 18 September untuk sidang tanggal 24 September 2020 dan 25September untuk sidang tanggal 01 Oktober 2020 maka upaya perdamaianbaik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimanadiamanatkan pasal 154 RB.g joncto

pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama joncto pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahunHalaman 5 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIK1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa

Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIKTergugat mulai tidak harmonis sering terterjadi pertengkaran disebabkanTergugat berhubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Rosaseorang wanita Cafe Tanjung Ria di Biak sehingga Penggugat melaporkanTergugat ke Kesatuan Tergugat dan di Nabire Tergugat berhubungan lagidengan seorang wanita Cafe Kendedes di Nabire bernama Fina hinggasekarang;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya joncto

FinaMenimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat danTergugat sejak tahun 2014 mulai terusik dengan sikap dan sifat Tergugat yangsuka berhubungan cinta dengan wanita lain dan hal tersebut telah menjadiHalaman 9 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIKkebiasaan Tergugat yang sulit untuk di tinggalkan sehingga memicuperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus maka berdasarkan pasal76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 joncto

Ne093/Pdt.P/2008/PA.TA.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang UndangPeradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 joncto Undang UndangPeradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7Tahun 1989 joncto UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3Tahun 2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKAN Mengabulkan permohonan pemohon: Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan suami pemohonyang dilaksanakan

Nomor Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah duakali dipanggil secara patut;Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah akta aotentik yang dikeluarkan olehPejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaiakta, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg joncto Pasal 12 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975,Joncto Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, fotokopi tersebuttelah disesuaikan

alamatnyasampai sekarang sudah 3 tahun;Menimbang, bahwa atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugattidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidangwalaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugattersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalildalil gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya dan memenuhimaksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joncto

dari Hibah Pangeran KasoemaAgung oleh karena Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ratu KartaYuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya berhak untuk menggugatnya diPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, untuk pembatalannya,sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak pada tanggal 10 Januari 2011 maka gugatanPenggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hariseperti yang telah ditentukan oleh pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun1986 joncto

UndangUndang No. 9 Tahun 2004 joncto UndangUndangNo.51 Tahun 2009 atas perubahan pertama dan kedua dari UndangUndang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya Izinizin Usaha Pertambangan EksplorasiBahan Galian Pasir Zircon dan Izin Pembangunan Perkebunan KelapaSawit yang menjadi Objek Sengketa diatas tanah hak milik Penggugatyang berasal dari Peninggalan alrnarnhum Nenek Penggugat yang bernamaRatu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Laksana yang berasal hibahdari

Penggugat merasakepentingannya dirugikan karena tidak dapat melakukan perbuatan hukumatas tanah tersebut sehingga Penggugat mempunyai hak menggugatsebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.5Tahun 1986 joncto UndangUndang No.9 Tahun 2004 joncto UndangUndang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat selaku pewaris dan pemilik atas tanah tidak mengetahuidan tidak diberitahu oleh Tergugat tentang akan diterbitkan SuratKeputusan Izin Lokasi seperti diatas

Pertambangan tersebut adalah cacat hukum dan harusdibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena telahbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yakniPasal 10 sub b juncto pasal 64 juncto pasal 65 ayat (1) UndangUndangNo.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional RI, No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Caramemperoleh lIzin Lokasi dan hak atas tanah bagi Perusahaan dalamrangka penanaman Modal, joncto

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa penerbitan SuratKeputusan yang dilakukan oleh Bupati Ketapang berupa izin lokasi yangmenjadi objek sengketa ini tidak memenuhi prosedur dan cacat hukum sertatidak sah dan harus dinyatakan batal, karena telah terbukti telah melanggarPasal 53 ayat (2) Undangundang No. 9 Tahun 2004 joncto Undangundang No.51 Tahun 2009 atas perubahan pertama dan kedua dari UndangUndang No.5Tahun 1996 Tentang Peradilan Tatas Usaha Negara, karena terbit diatas tanahhak

Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4)UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telahpecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,dengan relass panggilan tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 22 Februari 2013, Nomor028/Pdt.G/2013/PA.Tjg melalui Radio FM Nirwana Tanjung, selanjutnya Termohontidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya serta tidak ternyata bahwaketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum,oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) joncto

Semuaketerangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevandengan dalildalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secaraformil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan denganbukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telahmenemukan fakta yang pada pokoknya

sehinggasulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dariPemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta perkawinan a quosudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Igo je OlypuleArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat, maka Advokat yang bernamanya tercantum dalamSurat Kuasa Khusus tersebut dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum(legal standing) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakanhukum atau beracara di Pengadilan Agama Sorong;Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan Penggugat yangselalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaianbaik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimanadiamanatkan pasal 154 RB.g joncto

pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama joncto pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;Halaman 7 dari 14 Putusan no 137/ Pdt.G/2020/PA.SrogMenimbang bahwa

harmonis namun sejak Januari 2019 Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugatjarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum minumankeras yang memabukan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisahtempat tinggal sejak Desember 2019 sampai sekarang telah 8 bulan lamanya;Halaman 8 dari 14 Putusan no 137/ Pdt.G/2020/PA.SrogMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya joncto

bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat danTergugat sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaransecara teruS menerus disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka minumminuman keras sampai mabuk hingga puncaknya pada bulan Desember 2019mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersamasampai sekarang telah 8 bulan lamanya tanpa nafkah maka berdasarkanpasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 joncto

bernama SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahawa antara Pemohondengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkanperkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan pengakuan Termohon sertaketerangan saksisaksi, telah terbukti bahwa Pemohon dapat menjalankan kewajibannyasebagai suami secara adil terhadap Pemohon dan Termohon serta Calon IsteriPemohon, dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 41huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Pasal 55 ayat (2) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 ditambah keterangan Pemohondan pengakuan Termohon serta keterangan saksisaksi, telah terbukti Pemohonmempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan sebesar Rp.3.500.000, (Tiga juta limaratus ribu rupiah), sehingga dianggap cukup untuk membiayai Termohon dan isterikedua serta anakanaknya, dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhiketentuan pasal 41 huruf ( c ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal58

ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa secara procedural permohonan Pemohon untuk menikahkedua (poligami) telah memenuhi ketentuan Pasal4 ayat 1 huruf a dan pasal 5UndangUndang nomor Tahun 1974 joncto Pasal 57 huruf a dan Pasal 58 ayat(1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quodapat di kabulkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah Swtdalam

kedua Pemohon tidak ada larangan menikah dengan Pemohon dantidak ada hubungan saudara kandung atau sesusuan dengan Termohon;Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut, menurut penilaian MajelisHakim permohonan Pemohon ini adalah dari sebab adanya itikad baik Pemohon untukmenikah secara shah menurut hukum Agama Islam dan tercatat pada Kantor UrusanAgama Kecamatan, sehingga memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga sesuaiyang dimaksud oleh Undangundang nomor Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ( 2 )joncto

tanah milik almarhum Ratu Karta Yuda, Nenek Penggugat, maka Tergugattidak akan menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa, karenanya patut untukdinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak danmemerintahkan untuk mencabutnya;Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak Cermat dan tidak teliti tersebut adalahmerupakan perbuatan yang melanggar .Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) khususnya bertindak Cermat serta melanggar Undangundang yakniUndangundang No.5 Tahun 1960 joncto

No.10 Tahun1961 Bab II Bagian I Pasal 3 ayat (2) sehingga perbuatan tersebut memenuhiketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang No.5 Tahun 1986 jonctoUndang Undang No.9 Tahun 2004 joncto UndangUndang No.51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa agar Tergugat akan melaksanakan putusan nanti yang merupakankewajibannya maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa(Dwang Som) sebesar Rp5.000.000.000, (Lima Miliyar rupiah) apabila lalai dalammemenuhi putusan ini

bintiPangeran Cakra Prabu Wijaya, yang sekarang menjadi hak milik para ahli warisdari almarhum Ratu Karta Yuda binti almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya,karena hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh sesuai denganUndangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1), sebab tanah10.11.hak milik Penggugat bukanlah tanah bekas Swapraja, karenanya secara hukumtidak hapus dan tidak beralih kepada Negara dan tidak termasuk dalam Undangundang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 joncto

huruf (A)yang menetapkan bahwa hakhak dan wewenangwewenang atas bumi dan airdari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunyaUndangundang Pokok Agraria tersebut hapus dan beralih kepada Negara, dengandemikian hak milik atas tanah yang di Hibahkan yang dipunyai serta diknasai olehPenggugat/Pembanding berdasarkan bukti P.1 berupa harta tanah Warisan secarahukum tidak hapus dan tidak beralih kepada Negara sejak berlakunya Undangundang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 Joncto

Indo Sawit Kekal sebagai Pemegang Izin Lokasi;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, jelaslah bahwa penerbitan izinlokasi dan Revisi Perpanjangan Izin lokasi Pembangunan Perkebunan KelapaSawit dan Panrik Pengolahan atas nama Tergugat II Intervensi PT.Indo SawitKekal seluas 13.700 Ha tidak memenuhi Prosedur dan cacat hukum serta tidak sahdan harus dinyatakan batal, oleh karenanya terbuktilah telah melanggar pasal 53ayat (2) Undangunsdang No.9 Tahun 2004 joncto Undangundang No.51 Tahun16.17.18.2009

bahwa antara pemohon dantermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempattingga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, membuktikan rumah tangga pemohon dantermohon sudah tidak ada keharmonisan dan kedamian lagi;Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tanggayang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam AlQur'an surat ArRum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juncto Pasal 1UndangUndang Nomor Tahun 1974 joncto

penderitaan danmudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalahperceraian (talak) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an surat AlBagarahayat 227:Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sebagaimanaketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor Tahun 1974 joncto

Pasal 19 huruf(f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf (f) dan(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang menghadap setelahdipanggil secara resmi dan patut, sementara permohonan pemohon dipandang cukupberalasan, maka permohonan pemohon dapat diputus tanpa kehadiran termohon,berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

tidak pernah hadir sidang, meskipun telahdipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 17Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022 bertemu namun tidak bersediamenandatangani relaas tersebut maka upaya perdamaian baik dipersidanganmaupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.gjJoncto pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubahdengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama joncto

dan pertengkaran karena Tergugatmerasa seperti seorang pembantu selama ikut bekerja dengan Penggugatsehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugatmarahmarah kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Juni 2021dengan masalah yang sama sehingga Penggugat berkeinginan unuk berceraldan kemudian Tergugat meminta pengembalian uang panai yang dikasihkepada Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya joncto

mencari nafkah untukistrinya terlebin lagi Tergugat mengeluarkan kata kata kasar ditiduri atautidak ditiduri kKembalikan uang panai hal ini menyakiti hati Penggugat sebagaiistri karena seorang suami tidak pantas memperlakukan istrinya seperti itu halini membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus sehingga mengakibatkan pisah tempattinggal sampai sekarang telah 7 bulan lamanya maka berdasarkan pasal 76Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 joncto

kemukakan diatas, maka Pelawanmemohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkanputusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :DALAM PROVISIMenghentikan Pelaksanaan Putusan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketasebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 648 K/AG/2009tanggal 15 Januari 2010 jonto Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 10/Pdt.G/2008/PTA.KDI tanggal 24 Desember 2008 joncto

SULTANHASANUDDIN; Sebelah Barat berukuran + 38 M berbatas dengan LA ODE MUSE/ TOKODILI MAS.Sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Maret2007 adalah sah dan mengikat ;4 Menyatakan hukum sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batulo, KecamatanWolio, Kota Baubau dengan luas serta ukuran dan batasbatas sebagaimana padaPosita 3 (Tiga) di atas adalah sah Milik Pelawan ;5 Menyatakan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No: 648 K/AG/2009 tanggal 15Januari 2010 joncto Putusan Pengadilan

Tinggi Agama Kendari No. 10/Pdt.G/2008/PTA.KDI tanggal 28 Desember 2008 joncto Putusan PengadilanAgama Baubau No. 134/Pdt.G/2007/PA>BB tanggal 28 April 2008 tidak berlakumengikat terhadap Pihak Ketiga in casu tidak mengikat Pelawan ;6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.AtauBilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, pelawandiwakili oleh kuasanya datang menghadap