Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, menerbitkan Surat Keputusannomor 62/KEP64/IX/2016 tanggal 29 September 2016, didalam suratkeputusan tersebut berisi 3 unsur, yaitu:1.1. Membatalkan Sertifikat HGB no.823 atas nama Asgar, Karena sertifikatini digugat oleh Rudi Sulistio Karena mengandung kesalahan.1.2.

Bahwa Rudi Sulistio didalam SK Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timurno.62/KEP64/IX/2016 tanggal 29 September 2016 didalam alinea terakhir,Rudi Sulistio dipersilakan untuk mengurus penerbitan sertifikat atas tanahyang dikuasainya, sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka pernyataantersebut adalah pernyataan melawanhukum .POKOK PERKARA :1.

Sesuai dengan uraian Penggugat tersebut diatas , maka mohon BapakMajelis Hakim menghukum Tergugat, yaitu Surat Keputusan KakanwilBPN Provinsi Kalimantan Timur nomor 62/KEP64/IX/2016 tanggal 29September 2016, diputus untuk dibatalkan dan dinyatakan dicabut .Bahwa akibat diterbitkan SK Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sesuaidenga nuraian Penggugat tersebut diatas ,makasejak SK Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur tersebut terbitya itu tanggal 29 September 2016 ,Penggugat telah dirugikan materiil

Bahwa Rudi Sulistio didalam SK Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timurno.62/KEP64/IX/2016 tanggal 29 September 2016 didalam alinea terakhir,Rudi Sulistio dipersilakan untuk mengurus penerbitan sertifikat atas tanahyang dikuasainya, sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka pernyataantersebut adalah pernyataan melawanhukum .POKOK PERKARA :3.

Bahwa akibat diterbitkan SK Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sesuaidenga nuraian Penggugat tersebut diatas ,makasejak SK Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur tersebut terbitya itu tanggal 29 September 2016 ,Penggugat telah dirugikan materiil dan immaterial sebesarRp.2.000.000.000, ( dua milyar rupiah) , oleh karena itu mohon Yth.

Kakanwil Badan Pertanahan Sulawesi Selatan Di Makassar Cq. Kepala Kantor Pertanahan Enrekang

KAKANWIL BPN PROV. JAMBI, 2. KEPALA BPN RI, 3. PT. SAWIT JAMBI LESTARI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALPURWAKARTA, 2. TASMIATI BINTI SANTAATMAJA ALIAS TASMIATI ELON tersebut;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERIAGRARIA CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL PURWAKARTA, DKKVSDEDI CAHYADI, S.H., M.Kn DK

PUTUSANNomor 698 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERIAGRARIA CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL PURWAKARTA berkedudukan DiJalan Veteran Nomor 163, Purwakarta, diwakili oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada Drs.

MENTERI KEUANGAN R.I CQ DIRJEND PAJAK CQ KAKANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT >< YUDIAWAN TANSARI CS

ONGKO WIJAYA vs PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cqKAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONALKALIMANTAN BARAT cq KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, Dkk

, dan ironisnyasurat Kepala BPNRI ini didukung oleh Bupati Labuhan Batu, sesuaisuratnya Nomor 593/735/Ptnh/2011, tertanggal 28 Februari 2011;Bahwa selain dari pada itu Kepala BPNRI juga telah menyuratiKakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara agar Kakanwil BPNmenyelesaikan terlebin dahulu konflik antara Penggugat dengan PTUmbul Mas Wisesa sebelum memproses permohonan HGU PT UmbulMas Wisesa, sesuai suratnya Nomor 3789/14.3300/X/2012, tertanggal22 Oktober 2012, dengan demikian baik Tergugat dan Kakanwil

Putusan Nomor 311 K/TUN/2016diterbitkan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batalatau tidak sah demi bukum dan harus dicabut;2.

Bahwa selain dari pada itu kepala BPNRI juga telah menyuratiKakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara agar Kakanwil BPNmenyelesaikan terlebih dahulu konflik antara Penggugat dengan PTUmbul Mas Wisesa sebelum memproses permohonan HGU PTUmbul Mas Wisesa, sesuai suratnya Nomor 3789/14.3300/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012, dengan demikian baikTergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan KepalaBPNRI telah bersepakat bahwa permohonan HGU atas namaPT Umbul Mas Wisesa atas sebidang tanah yang masihbersengketa

Pasal inimenggambarkan seandainyapun Tergugat, Kakanwil BPN ProvinsiSumatera Utara dan Kepala BPNRI akan mencabut hakhakPenggugat atas tanah kepunyaannya tersebut seharusnyaTergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPNRI memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, jadi siapapuntidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain(pemilik tanah), apalagi penerbitan HGU untuk kepentinganpribadi/perusahaan badan hukum (PT);Bahwa patut untuk dipahami Sertifikat HGU Nomor 71/Desa

Putusan Nomor 311 K/TUN/201617.18.PT Umbul Mas Wisesa, jelasjelas telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukumdan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, sebab Tergugatdan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara seharusnya terlebihdahulu melakukan penelitian lapangan, asal usul tanah tersebut,apalagi Tergugat dan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telahmengetahui ada permasalahan antara PT Umbul Mas Wisesadengan Penggugat, dan salah satu kecermatan

kepunyaanorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalamsebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adadisitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempatmelakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaianjabatan palsu, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil dinas Kakanwil

Kehakiman No. 05 Rt 001 Rw 001 Kelurahan SawahanKecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) unitmobil dinas Kakanwil Kemenkumham jenis Toyota Vios warna hitam No.

saksi.Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 27Juli 2020 bertempat di rumah dinas Kakanwil Depkumham (saksi Suharman).Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 saksi berangkat bersama saksi korban danajudan ke Pasaman Barat.Bahwa rumah dinas Kakanwil Depkumham pada hari itu dalam keadaan kosong.Bahwa diperjalanan terdakwa menelpon menanyakan keberadaan saksi dan saksimemberitahu kalau saksi sedang di Bukittinggi.Bahwa terdakwa mengatakan kalau dia juga

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,Bahwa berdasarkan faktafakta di Persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi,pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 27Juli 2020 telah terjadi pencurian bertempat dirumah dinas Kakanwil Depkumham yangberalamat di Jl.

Kehakiman No. 5 Rt 001 Rw 001 Sawahan Kota Padang yang dilakukanoleh terdakwa.Bahwa barang barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi korban adalah 1 unitmobil dinas Kakanwil Depkumham jenis Toyota Vios BA 1327 BS (plat merah BA 34), 1unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR BA 2029 GE dan 1 unit televisi merk LG ukuran 43inch.Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah yang sedang dalam keadaan kosong dengan caramemanjat pagar rumah karena penghuni rumah sedang pergi ke Pasaman.Bahwa awalnya terdakwa

KAKANWIL BPN PROV. BALI., III. PT. MUTIARA SULAWESI., IV. PT. NUSANTARA RAGAWISATA, DKK;

Rumpa(Tergugat ), berdasarkan Pemberian Hak (Tanah Negara) sebagaimanadimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional SulawesiSelatan Nomor 520.1124/5319/95 Nomor Urut 41 tertanggal 7 November1995; Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Desa Maroneng, GS/SU Nomor 16894/95seluas 436 m?

Nomor 381 K/Pdt/2016dimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional SulawesiSelatan Nomor 520.1124/5319/95 Nomor Urut 47 tertanggal 07 November1995; Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Desa Maroneng, GS/SU Nomor 16900/95seluas 364 m? (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) atas namaKursiah (almh.)

Rumpa (Tergugat ), berdasarkan Pemberian Hak (TanahNegara) sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kakanwil BadanPertanahan Nasional Sulawesi Selatan Nomor 520.1/24/5319195tertanggal 7 November 1995; Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Maroneng, GS/SU Nomor20/Maroneng/2000 tertanggal 5 Juni 2000 seluas 19.987 m?

(sembilanbelas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama H.Suarno (Tergugat Il), berdasarkan Pemberian Hak (Tanah Negara)sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan PertanahanNasional Sulawesi Selatan Nomor 520.1124/5319/95 Nomor Urut 16tertanggal 7 November 1995;7.

Bahwa oleh karena status hukum tentang Surat Keputusan Kakanwil BPNProv.Sumatera Utara tanggal 09 Desember 2005 Nomor 114550.2.222005 yang menerbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan No.3913/HGB/HELVETIA tanggal 20 Desember 2005, dan Surat Keputusan Kakanwil BPNProv.

Kakanwil BPN Prop.

;Bahwa yang menjadi landasan objek gugatan Penggugat adalah SertifikatHak Guna Bangunan No.3913/HGB/HELVETIA tanggal 20 Desember 2005, yangditerbitkan atas Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov.

Sumatera Utaratanggal 09 Desember 2005 Nomor 114550.2.222005 yang menerbitkan SertifikatHak Guna Bangunan No.3913/HGB/HELVETIA tanggal 20 Desember 2005, danSurat Keputusan Kakanwil BPN Prov.

Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2019;b. Kemudian Gugatan ini diajukan dan didaftarkan oleh PARAPENGGUGAT pada tanggal 5 Agustus 2019. Adapun PARAPENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiJawa Barat Nomor 03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 tersebut ialah melaluijasa pos pada sekitar tanggal 16 Mei 2019.:Halaman 7 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGc.

KEPUTUSAN KAKANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR03/PBT/BPN.32.MP.01.03/2019 YANG MENJADI OBJEK SENGKETABERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ; YANG MENJADI PEMOHON TERHADAP TERBITNYA KEPUTUSAN 10.KAKANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR03/PBT/BPN.32.MP.01.03/2019 TIDAK MEMPUNYAI LEGAL 10.STANDING 10.Bahwa, Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 yang menjadi

KEPUTUSAN KAKANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR03/PBT/BPN.32.MP.01.03/2019 BERTENTANGAN DENGAN ASASASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB); 15.Bahwa, jika dicermati keberadaan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi JawaBarat Nomor 03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019, maka sebenarnya beschikkingtersebut jelasjelas bertentangan dengan AAUP, terutama asas:a. Asas kepastian hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(2) jo.

;Halaman 23 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KAKANWIL BPNPROVINS JAWA BARAT NOMOR 03/PBT/BPN.32.MP.01.03/2019 YANGSEDANG DIGUIG AT px2 222s senescence en reece eee 3.

Untuk selanjutnya objek sengketa tata usahaNegara tersebut di atas disebut Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa BaratNomor 03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 (vide bukti P11=T1).

Bahwa ... .Bahwa TERGUGAT mengeluarkan atau menerbitkan SK Kakanwil BPN BaliNomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang merupakanobyek sengketa dalam perkara aquo tanggal 30 Januari 2012 dan dikirim/disampaikan melalui PT.

Dasar Hukum Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt.

SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30Januari 2012 (Obyek Sengketa I) diterbitkan SESUAL DENGANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU karena:a. Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa ) telah memenuhiASPEK KEWENANGAN, karena sesuai dengan Pasal 61 jo.Pasal 63 jo. Pasal 74 jo.

Sebelum SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) dikeluarkan ternyataPenggugat membuat laporan polisi di Polsek Ubud Bali menuduhTergugat Il Intervensi MENGGELAPKAN DAN MENCURI asli 15Sertifikat Tanah.

BAP Penqgugat tanggal 5 November 2010hukum mengeluarkan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) yangmembatalkan 15 Sertifikat Kedua (Pengganti). .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, secara verstek ;
3. Menyatakan Sah perjanjian jual beli antara Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku Penjual sebidang tanah persawahan seluas seluas 6.187 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 869 Desa Sri Agung dengan Surat Keputusan Kakanwil

HM/BPN/TRANS/1994 serta surat ukur tanggal 04-10-1994 No. 3357 /1994 luas 6.187 M² yang terletak di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal tanggal 11 Maret2014 telah terjadi suatu kesepakatan yakni jual beli atas sebidang tanahpersawahan seluas 6.187 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 869Desa Sri Agung dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop.JambiHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.KLttanggal 28121994 No. sk.03/HM/BPN/TRANS/1994 serta surat ukurtanggal 04101994 No. 3357/1994 luas 6.187 M 2?

BPN Prop.Jambitanggal 28121994 No.sk .03/HM/BPN/TRANS/1994 serta surat ukurtanggal 04101994 No. 3357 /1994 akan dibaliknamakan oleh Tergugatmenjadi atas nama Penggugat, namun hingga sekarang bukti kepemilikanatas tanah dimaksud belum juga dibaliknamakan oleh Tergugat menjadiatas nama Penggugat;Bahwa dengan belum dibaliknamakan bukti kepemilikan atas tanah tersebutyakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 869 Desa Sri Agung dengan SuratKeputusan Kakanwil BPN Prop.Jambi tanggal 28121994 No.sk03/HM/BPN

Memerintahkan Penggugat untuk mengurus sendiri proses balik namasertifikat sebidang tanah persawahan seluas 6.187 M2 dengan SertifikatHak Milik (GHM) Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 869 Desa SriAgung dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop.Jambi tanggal 28121994 No.sk .03/HM/BPN/TRANS/1994 serta surat ukur tanggal 04101994No. 3357/1994 luas 6.187 M ?

Menyatakan Sah perjanjian jual beli antara Penggugat selaku pembeli danTergugat selaku Penjual sebidang tanah persawahan seluas seluas 6.187M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 869 Desa Sri Agung dengan Surat Keputusan Kakanwil BPNProp.Jambi tanggal 28121994 No.sk .03/HM/BPN/TRANS/1994 serta suratukur tanggal 04101994 No. 3357 /1994 luas 6.187 M?* yang terletak diDesa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;4.

Menyatakan Penggugat berhak untuk membaliknamakan sertifikat sebidangtanah persawahan seluas 6.187 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 869 Desa Sri Agung dengan SuratKeputusan Kakanwil BPN Prop. Jambi tanggal 28121994 No.sk03/HM/BPN/TRANS/1994 serta surat ukur tanggal 04101994 No.3357/1994 luas 6.187 M?

VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SABANG

PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, dkk

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGAWI, tersebut;

Menyatakan dan menetapkan jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap sebidang tanah dengan dasar sertifikat hak milik Nomor : 6954 atas nama Mantikei Sera yang diterbitkan di Palangka Raya tanggal 21 Agustus 1998 dengan surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 145/520/HM/BPN.42/1998 tertanggal 16 Juni 1998,dengan surat ukur nomor : 1764/94 tertanggal 23 Agustus 1994 seluas 7.420 ( tujuh ribu empat ratus dua puluh ) Meter persegi terletak dijalan cilik Riwut Km.12 kelurahan

Menyatakan Penggugat berhak atas kepemilikan sebidang tanah dengan dasar sertifikat hak milik Nomor : 6954 atas nama Mantikei Sera yang diterbitkan di Palangka Raya tanggal 21 Agustus 1998 dengan surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 145/520/HM/BPN.42/1998 tertanggal 16 Juni 1998,dengan surat ukur nomor : 1764/94 tertanggal 23 Agustus 1994 seluas 7.420 ( tujuh ribu empat ratus dua puluh ) Meter persegi terletak dijalan cilik Riwut Km.12 kelurahan Palangka ,Kecamatan

Bahwa Penggugat adalah masyarakat umum,yang mempunyaihubungan hukum dengan tergugat yakni yang memilikisebidang tanah dengan dasar sertifikat hak milik nomor : 6954atas nama Mantikei Sera yang diterbitkan di Palangka Rayatanggal 21 Agustus 1998,dengan surat keputusan kakanwil BPNprovinsi Kalimantan Tengah Nomor : 145/520/HM/BPN.42/1998tertanggal 16 Juni 1998,dengan surat ukur nomor : 1764/94tanggal 23 Agustus 1994 seluas 7.420 ( tujuh ribu empat ratusdua puluh ) meter persegi, terletak di kelurahan

Bahwa benar dan sangatlah berdasar hukum,jual beli antaraPenggugat dan Tergugat terhadap sebidang tanah dengan dasarsertifikat hak milik Nomor : 6954 atas nama Mantikei Sera yangditerbitkan di Palangka Raya tanggal 21 Agustus 1998, denganSurat keputusan kakanwil BPN provinsi Kalimantan TengahNomor : 145/520/HM/BPN.42/1998 tertanggal 16 Juni1998,dengan surat ukur nomor : 1764/94 tanggal 23 Agustus1994 seluas 7.420 ( tujuh ribu empat ratus dua puluh ) meterpersegi, terletak di kelurahan Palangka kecamatan

Nomor : 145/520/HM/BPN.42/1998 tertanggal 16 Juni 1998,denganSurat ukur nomor : 1764/94 tertanggal 23 Agustus1994 seluas 7.420 ( tujuh ribu empat ratus dua puluh ) Meterpersegi terletak dijalan cilik Riwut Km.12 kelurahanPalangka ,Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya adalah sahmenurut hukum ;Menyatakan Penggugat berhak atas kepemilikan sebidang tanahdengan dasar sertifikat hak milik Nomor : 6954 atas nama MantikeiSera yang diterbitkan di Palangka Raya tanggal 21 Agustus 1998dengan surat Keputusan Kakanwil

Menyatakan dan menetapkan jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap sebidang tanahdengan dasar sertifikat hak milik Nomor : 6954 atas nama Mantikei Sera yang diterbitkan diPalangka Raya tanggal 21 Agustus 1998 dengan surat Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiKalimantan Tengah Nomor : 145/520/HM/BPN.42/1998 tertanggal 16Juni 1998,dengan surat ukur nomor : 1764/94 tertanggal 23 Agustus1994 seluas 7.420 ( tujuh ribu empat ratus dua puluh ) Meter persegi terletak dijalan cilik RiwutKm.12 kelurahan

Menyatakan Penggugat berhak atas kepemilikan sebidang tanah dengan dasar sertifikat hakmilik Nomor : 6954 atas nama Mantikei Sera yang diterbitkan di Palangka Raya tanggal 21TanggalAgustus 1998 dengan surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:145/520/HM/BPN.42/1998 tertanggal 16 Juni 1998,dengan suratukur nomor : 1764/94 tertanggal 23 Agustus 1994 seluas 7.420 ( tujuh ribu empatratus dua puluh ) Meter persegi terletak dijalan cilik Riwut Km.12 kelurahanPalangka ,Kecamatan Pahandut

Horasman Sitanggang selaku Kakanwil BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara secara bersamasama dengansaksi R. Jojor Sitorus, SH. selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan padaKanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan saksiDrs.Samuel M.

Simatupang untuk berkumpul / menghadap TerdakwaIr.Horasman Sitanggang di ruang kerja Kakanwil Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara, setelan saksi R.Jojor Sitorus, SHbersamasama dengan saksi Drs.Samuel M.

Simatupang sebagai Kasi Survey PotensiTanah ditunjuk oleh Kakanwil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiSumatera Utara No.120.98 tanggal 22 Januari 2008 dan saksi Ruslan, SE,SH selaku Bendahara Pengeluaran pada Proyek PPAN Tahun Anggaran2008 ;Bahwa dalam Tahun Anggaran 2008 Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi dana sebesarRp.23.069.600.000, (dua puluh tiga milyar enam puluh sembilan juta enamratus

Simatupang untuk berkumpul / menghadap TerdakwaIr.Horasman Sitanggang di ruang kerja Kakanwil Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara, setelan saksi R.Jojor Sitorus, SHbersamasama dengan saksi Drs.Samuel M. Siamtupang berada di ruangkerja Kakanwil, selanjutnya Terdakwa Ir.Horasman Sitanggang mengajakdan mengatakan sudah bisalah kita bagibagi dana taktis PPAN TahunAnggaran 2008 itu supaya ada upah jerih payah kita, Samuel kau oretoretlah pembagiannya, lalu Terdakwa Ir.

Simatupang untuk berkumpul / menghadap TerdakwaIr.Horasman Sitanggang di ruang kerja Kakanwil Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara, setelan saksi R.Jojor Sitorus, SHbersamasama dengan saksi Drs.Samuel M. Siamtupang berada di ruangkerja Kakanwil, selanjutnya Terdakwa Ir.Horasman Sitanggang mengajakdan mengatakan sudah bisalah kita bagibagi dana taktis PPAN TahunAnggaran 2008 itu supaya ada upah jerih payah kita, Samuel kau oretoretlah pembagiannya, lalu. Terdakwa Ir.

KAKANWIL PERTANAHAN SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA PERTANAHAN KOTA MAKASSAR