Ditemukan 47 data
JOKO SUTRISNO, S.H.
Terdakwa:
Ahmad Yani Bin Alm. Busro
104 — 14
Pol : H5610CU terdakwa telan menawarkan sepeda motortersebut di akun jual beli online facebook Area Wonosobo atas nama akunHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN KalYani Percil, kKemudian pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2019 sekira jam15.30 WIB di rumah Ahmad Yasin di desa Maduretno RT.02 Rw. 10kecamatan Kalikajar kabupaten Wonosobo, sepeda motor tersebut telahterdakwa jual kepada Ahmad Yani tanpa kelangkapan surat sepeda motoryaitu surat STNK dan BPKB dengan harga Rp. 1.800.000,00
25 — 12
dihadapan pemuka agama Budha atas nama Pandita Madya Ketut Rendah pada tanggal 11 April 2012, perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/WNI/KC/2012, tanggal 11 April 2012, adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas putus karena perceraian;
- Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni bernama Intan Sonna Kalyani
30 — 4
Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-30042014-0008 yang dikeluarkan di Kota Denpasar tanggal 30 April 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diputus karena perceraian;
- Menyatakan hukum bahwa anak-anak dari perkawian Penggugat dan Tergugat yaitu NI PUTU NINA JULISWARI, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 03 Juli 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-26022015-0061 yang dikeluarkan di Kota Denpasar tanggal 27 Februari 2015 dan NI MADE NAURA ADHISTI KALYANI
7 — 1
antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Buleleng tanggal 30 Januari 2017, yang dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-30012017-0006, tanggal 30 Januari 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan atas 1 (satu ) orang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Nandhita Kalyani
WAWAN GUNAWAN
18 — 5
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan PEMOHON yang bernama WAWAN GUNAWAN sebagai wali dari anak yang bernama JESSLYN KALYANI GUNAWAN dan JASON KANCANA GUNAWAN;
- Memberi izin kepada PEMOHON selaku diri sendiri dan wali dari kedua anak PEMOHON yang masih dibawah umur tersebut untuk bertindak secara hukum, melakukan perbuatan hukum apapun yang dibenarkan oleh Undang-Undang termasuk melakukan peralihan hak / balik nama, menerima / menjual sebagian harta
Terbanding/Penggugat : RUDI CANDRA
119 — 42
Andhika Kalyani, milik PT. Pelnas Bahtera Setia,dengan Surat Perintah Mulai Kerja No. 01/SPK/TDJPMS/III/2015, tgl. 30Maret 2015, yang dibuat Tergugat dan atas pengetahuan Penggugat, danditerima pembeli dengan baik tanpa ada complain. (P4);Bahwa oleh karena bijih nikel (ore) tidak langsung dibayar pembeli sesuaiyang disepakati, membuat Tergugat khawatir, oleh karenanya beberapawaktu kemudian, Tergugat mengusulkan kepada Penggugat, agar dilakukanRUPSLB terhadap PT.
117 — 53
mengetahui Rencana Anggaran Biaya untukpekerjaan Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung KabupatenSumedang.Menimbang , Bahwa atas keterangan Saksi terdakwa membantah , saksiikut dalam pengelolaan keuangan program PPIP , bahwa Dana program PPIPsetelah berhasil dicairkan dari rekening Bank BRI Cabang CimanggungKecamatan Sumedang , dipegang dan dikuasai oleh Saksi , ketika Terdakwaminta kepada saksi selaku bendahara , atas keberatan dan Bantahan Terdakwatersebut Saksi Tetap Pada Keterangannya.14.Saksi WANTI KALYANI
Saksi sendiri (Wanti Kalyani, SE);2. Sdri. Mira Andriati, ST;Bahwa untuk Rencana Anggaran Biaya, yang lebih mengetahui adalahMira Andriati, ST, karena yang bersangkutan lebih mengerti.
Wanti Kalyani, SE;2. Sdri. Mira Andriati, ST;Bahwa untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), Saksi lebihmengetahui dibandingkan Saksi WANTI, karena Saksi ikutmendampingi Terdakwa dalam membuat RAB;Bahwa pencairan dana PPIP dilakukan secara bertahapyaitu 3 (tiga) kali tahapan, yaitu pertama tahap 40 %,tahap II 40 %, dan tahap III 20 %. Proses pencairan danadimulai oleh Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)yaitu.