keterangansaksi IRUN DANI yang juga mantan Kepala Desa Kampung Barumenyebutkan bahwa tidak pernah membuatsegel no.85 tahun 1981atas nama Daud Abdul Hamid dan tandatangan disegel tersebutbukan tandatangan saksi serta cap setempel berukuran kecil dankop surat tahun 1981 berbeda vide halaman 35 Putusan04/Pdt.G/2008/Pn Ktb tanggal 26 Januari 2010 dan padapertimbangan majelis hakim pada halaman 42 Walaupun KepalaDesa Kampung Baru menyatakan tidak pernah menandatanganisurat keterangan hak milik adat no.85/KDB

Hal yang sanga keliru dan sangat fatal atas pemikiranmajelis hakim yang mengadili berkara a quo dimana suratHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT.BJMketerangan hak milik adat no.85/KDB/1981 tersebut sebagai dasaruntuk menerbitkan sertipikat hak milik nomor 564 tersebut;Bahwa Putusan perkara perdata 04/Pdt.G/2008/Pn Ktb tanggal 26Januari 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi nomor 42/Pdt/2010/PTBjm tanggal 27 Juli 2010 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012

dan bukti T.VIl kontradiktifbatas sebelah timur nya dimana bukti T.VI batas timur adalah TanahKehutanan dan vide bukti T.VIl batas sebelah Timur adalah TanahKuburan dan pada tahun 2016 diajukan gugatan tersebut objeksengketa berada di di RI. 6 Kelurahan Kampung baru KecamatanSimpang Empat bukan di RT.4 Desa Kampung Baru KecamatanHalaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT.BJMBatulicin dan juga bertentangan dengan dasar pembuatan sertipikatyakni surat keterangan hak milik adat nomor 85/KDB

Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat baik melaluikeluarga Tergugat maupun temantemannya hingga perkara ini diajukanalamat Tergugat tidak kunjung ditemukan dengan jelas dan pasti di wilayahRepublik Indonesia berdasarkan surat keterangan Ghaib nomor:005/SKG/KDB/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batalang padatanggal 27 April 2018.Hal. 2 dari 8 hal Pts No 321/Pdt.G/2018/PA.P Ih9.

Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 005/SKG/KDB/IV/2018, tanggal27 April 2018, dari Kepala Desa KABUPATEN TANAH LAUT (bukti P.3);B. Saksi:1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD,pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di KABUPATEN TANAHLAUT, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksiadalah Ayah kandung Penggugat.

Yos SudarsoRT 14 No. 24, Tarakan;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Tarakan pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa berdasarkan surat keterangan No. 89/KDB/X/1988, tanggal15 Oktober 1988, Penggugat adalah pemilik atas lahan tambak

Saleh, timur: laut, dan barat dengansungai, sesuai Surat Keterangan No. 89/KDB/X/1988 tanggal 15 Oktober1988, adalah hak milik Penggugat;3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimanaterurai dalam posita gugatan tersebut di atas, sebagai perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daads) yang sangat merugikanPenggugat baik moril maupun materil;4.

Saleh, timur: laut, dan barat denganSungai, sesuai Surat Keterangan Nomor: 89/KDB/X/1988 tanggal 15Oktober 1988, adalah hak milik Penggugat;3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat sebagaimana terurai dalamposita gugatan tersebut di atas, sebagai perobuatan melawan hukum(onrechtmatige daads) yang sangat merugikan Penggugat baik morilmaupun materil;4.

Hasferi Akmal, M.Si Nomor : 140/270/IV/DPMD, tanggal 22 Mei 2019, perihal Mohon PersetujuanPembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebanyak 50%(lima puluh persen).Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Nomor 140/19/SPBJ/KDB/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang ditandatangani olehKepala Dsa Koto Dua Baru Radius Prawira, A.Md.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0003/SPTJM/ BPKAD2019, tanggal Mei 2019, yang ditandatanganioleh Kepala BPKAD Kab. Kerinci selaku PPKD H.

/ 2017, tanggal 2182019, yang ditandatangani olehKepala Desa Koto Dua Baru Radius Prawira, A.Md.Halaman 27 dari 56 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PT JMB.29.30.31.4) Surat Pernyataan Nomor : 140/06/SP/DD/KDB/2019, tanggal2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Koto Dua BaruRadius Prawira, A.Md.5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/0096/SPTJM/BPKAD2019, tanggal September 2019, yangditandatangani oleh Kepala BPKAD Kab.

Baru Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci TahunAnggaran 2019.4) Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Nomor : 140//SPBJ/KDM/2019, tanggal Mei 2019, yang ditandatangani olehKepala Desa Koto Dua Baru Radius Prawira, A.Md.5) Surat Kepala Desa Koto Dua Baru Nomor : 140/ /ADD/2019,tanggal Mei 2019 perihal Permohonan Pencairan, yangditandatangani oleh Kepala Desa Koto Dua Baru Radius Prawira,A.Md dan diketahui olen Camat Air Hangat Barat Mahmudin, SE.6) Surat Desa Koto Dua Baru Nomor : 140/ /ADD/KDB

Surat Keputusan Kepala Desa Koto Dua Baru, Nomor : 01 Tahun 2017Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, DesaKoto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci,Provinsi Jambi (Berikut Lampiranya).Surat Keputusan Kepala Desa Koto Dua Baru, Nomor : 01 Tahun 2018Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, DesaKoto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci,Provinsi Jambi (Berikut Lampiranya).Surat Keputusan Kepala Desa Koto Dua Baru, Nomor : 01/ 2008/KDB

/ 2017, tanggal 2182019, yang ditandatangani olehKepala Desa Koto Dua Baru Radius Prawira, A.Md.Surat Pernyataan Nomor : 140/06/SP/DD/KDB/2019, tanggal2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Koto Dua BaruRadius Prawira, A.Md.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900/0096/SPTJM/BPKAD2019, tanggal September 2019, yangditandatangani oleh Kepala BPKAD Kab.

POKOK PERKARAKeberatan Pemohon Banding tidak beralasan dan tidak mempunyai argumenhukum;Bahwa Terbanding I/Terlawan akan menegaskan dasar kepemilikan bidangtanah milik Terbanding /Terlawan I, sebagaimana dalam perkara aquo, yaitu :Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 09/Pdt.G/2004/PN.Ktb, tanggal05 Oktober 2004 yang inti amar putusanya menyatakan :" Penggugat (Terbanding I/Terlawan sebagai pemilik yang sah atas tanahsesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Atas Sebidang Tanah PerwatasanNo. 21/KDB

Surat Keterangan Hak Milik atas sebidang tanah Perwatasan No.21/KDB/1984, atas nama M.H, Sitorus tertanggal 28 April 1984, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru dan diketahui CamatBatulicin;Surat keterangan Hak Milik Tanah No. 21/KDB/1984 yang dibuat olehKepala Desa Kampung Baru pada tanggal 10 Mei 1984 dan diketahuioleh Camat Batulicin pada tanggal 25 Oktober 1984 (Vide bukti T2);b. Gambar Situasi No. 590/PT/1985 atas nama M.H.

Garis Sempadan Bangunan (GSB)Pembangunan harus memenuhi persyaratan (lokasi, fungsi, KDB/Koefisien dasar bangunan, KLB/Koefisien Lantai Bangunan, lapis lantaibangunan, KDH/Koefisian Dasar Hijau, GSB/Garis Sempadan Bangunan)yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang kota dalam hal ini PerdaKota Bandung Nomor 18/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/ RTRW Kota Bandung 20112031 dan berdasarkan dengan Perda KotaBandung Nomor 05/2010 Pasal 8, Pasal 17, dan Pasal 25.

Dalam Perda tersebut terdapatketentuan bahwa: Garis Sempadan Bangunan (GSB) lebarnya adalahsetengah dari ruang milik jalan/Rumija), Koefisen Dasar Bangunan(KDB) maksimum 60%, dan Koefisien Luas Bangunan (KLB) adalahmaksimum 1,2;Sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 8 Agustus 2014,runiah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat memiliki aktualperhitungan KDB dan KLB sebagai berikut:KDB = Luas Dasar Bangunan dibagi dengan luas tanah;= 110m*: 122m*= 90.1%Dapat disimpulkan, bahwa KDB aktual

jauh melebihi KDB sesuaidengan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang besarnya maksimal60%.

rantauan besarDesa : Bebatu SupaKecamatan : Sesayap HilirKabupaten : Tana TidungDengan Batasbatas sebagai berikut :hal 2 dari 27hal, putusan No.26/PDT/2018/PT.SMRUtara : Sungai Rantauan besarTimur : Tambak Pak Andre, Pak Aris dan Pak TahanSelatan : LautBarat : Tanah HakSeluas 200 Hektar (ha);Bahwa penggugat mendapatkan Lahan yang diperuntukan untuk lokasiusaha tambak udang tersebut dengan cara mengajukan permohonankepada kepala Desa bebatu supa sesuai dengan surat tertanggal 02Februari 1998 No.115/KDB

Dahulu :di : Mangkudulis sungai rantauan besarDesa : Bebatu SupaKecamatan : SesayapKabupaten : BulunganSekarang:di : Mangkudulis sungai rantauan besarhal 5 dari 27hal, putusan No.26/PDT/2018/PT.SMRDesa : Bebatu SupaKecamatan : Sesayap HilirKabupaten : Tana TidungDengan Batasbatas sebagai berikut :e Utara : Sungai Rantauan Besare Timur : Tambak Pak Andre, Pak Aris dan Pak Tahane Selatan : Laute Barat : Tanah HakSeluas 200 Hektar (ha);Adalah sah Milik Penggugat sesuai dengan Surat RekomendasiNo.115/KDB

Tanggal O02 Februari 1998 dan SuratRekomendasi No. 135/CMTSSYP/III/98. tanggal 19 Maret 1998 ;Menyatakan Sah dan berharga: Surat Rekomendasi No.115/KDB/2009/III/98. Tanggal 02 Februari 1998 ; Surat Rekomendasi No. 135/CMTSSYP/III/98.

Rekomendasi No. 115/KDB/2009/III/1998; Surat Rekomendasi Camat Sesayap Nomor 135/CMTSSYP/III/98tanggal 19 Maret 1998;4. Menyatakan sah secara hukum semua alatalat bukti Penggugat dalamperkara ini;5.

Menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 237/KDB/2009/VII/2002tanggal 13 Nopember Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat ;7. Menyatakan segala jualbeli, kwitansi maupun suratmenyurat danpengalihan lahan/tambak kepada pihak ketiga ataupun siapa saja, yangdilakukan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketaperkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;8.

Bahwa selama melangsungkan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anaklakilaki Kembar yang bernama FAUZAN KAKA SAPUTRA lahir di Purwokertopada tanggal 19 Juli 2005 dengan Akta Kelahiran Nomor 248/TP/KDB/2007tertanggal 19 September 2007 dan FAUZAN ADE SAPUTRA lahir diPurwokerto pada tanggal 19 Juli 2005 dengan Akta Kelahiran Nomor 249/TP/KDB/2007 tertanggal 19 September 2007, saat ini kKeduanya tinggal denganPONQQUGAl.n nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nen n nn nn nee nn nee

Pemohon Nomor:628/KDB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang PisauKalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telan dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il NIK:6211050795880001 tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh dinasKependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pulang PisauKalimantan Tengah.

Fotokopi surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Nomor:627/KDB/X/2017 tertanggal 12 Oktober 2017. Alat bukti tersebut telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (BuktiP.3);Bukti Saksi:Saksi : umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor : 28/IX/KDB/PLT/2013 tanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaBekambil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup,telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketuadiparaf dan diberi tanda (P.1) ib.

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon, Nomor : 27/IX/KDB/PLT/2013 tertanggal 23 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Bakambit, Kecamatan Pulau Laut Timur,Kabupaten Kotabaru fotokopitersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuaiaslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3) ;Il. SAKSISAKSI:1.

MuhammadYusup;Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, danPemohon II berstatus Janda mati sesuai bukti surat kKeterangan kematiandari Kepala Desa Siang Gantung Nomor: 01/01/SG/II/KDB/VI/KDSG/2016tertanggal 15 Januari 2016 yang menerangkan bahwa suami Pemohon IIyang pertama bernama Abu Bakar bin Jumran telah meninggal duniapada tanggal 11 Januri 1998;Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darahdan hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan

Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 01/01/SG/11/KDB/VI/KDSG/2016yang dikeluarkan di Siang Gantung oleh Kepala Desa Siang Gantungtertanggal 15 Januari 2016, telah diperiksa oleh majelis hakim danbermeterai cukup serta berstempel pos (bukti P.4);Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA. Negr 35.

hanya mungkin relevanditerapkan untuk bangunan dengan Koefisien dasar bangunan (KDB)dan Koefisien luas bangunan (KLB) pada high rise building seperti diJakarta dan kotakota besar lainnya, sedangkan di Bali tidak relevandan tidak adil diterapkan karena KDB yang sangat rendah dan KLBdibatasi hanya setinggi pohon kelapa +15M (maksimal 4 lantai);IV.

Tanah tapak tersebut hanyalahsebagian kecil saja setara dengan KDB (koefisien dasar bangunan)35% dari total tanah bersama kawasan hunian New Kuta CondotelPemohon Peninjuan Kembali (semula Pemohon Banding)berpendapat bahwa pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Pajakatas luasan tanah bersama yang demikian, sangatlah tidak tepatmengingat untuk membentuk suatu kawasan hunian tidak hanyadibutuhkan luas tanah untuk tapak dimana bangunan didirikan diatasnya tetapi juga dibutuhnkan tanahtanah bersama lainnya

Benar, bahwa kami melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu diDenpasar tanggal 05 Mei 2000 sesuai dengan Kutipan Akta PerkawinanHal. 5 dari 14 hal.Putusan No. 625/Pdt.G/2012/PN.DpsNomor : 150/KDB/TP/2000 tertanggal 03 Juli 2000 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; 2.

tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukandianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut diatas ;Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agarperkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar tanggal05 Mei 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 150/KDB

Bahwa para Pemohon adalah keluarga tidak mampu mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 20/KDB/2013 tanggal24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu laya, karenanyapara Pemohon mohon agar para Pemohon dibebaskan dari semua biayaperkara;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut, para Pemohon bermohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq.

BuktiP6 berupa Foto Copy Surat Keterangan Nikah OrangTua Pemohon Nomor : 470/23/06/BT/KDB/IV/201 4;noneeneee Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim setelah mencocokkan fotocopy suratsurat bukti Pemohon yakni yang diberi tanda P1 s/d P6 tersebutsemuanya dengan aslinya yang ternyata fotocopy suratsurat bukti tersebut cocokdan sesuai dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut telah juga diberi materaisecukupnya dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriKCSLRIGAN IQ EIN Jessa +e eeremesean

Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 474,4/74/KDB/V1/2012,tertanggal 21 Juni 2012, diberi tanda P3;4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, tertanggal 18 Juni 2012,yang diberi tanda P4 ;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis tersebut,pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yangdidengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkansebagaiberikut 1. SaksiM. NASAR Bin (Alm) CAMBAI. 2.

dan Tanggal Lahir diubah menjadiTanggal Lahir;Petitum angka 2 semula tertulis tempat dan tanggal lahir diubah menjaditanggal lahir;Petitum angka 2 semula tertulis Karang Dapo, 1 Juli 1999 diubah menjadiKarang Dapo Bawah, 1 Juli 1999;Petitum angka 3 semula tertulis tempat dan tanggal lahir diubah menjaditanggal lahir;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyatersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagaiberikut:1.Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 05/KDB

tanda bukti P.1;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707LT121120120052 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Lebong pada tanggal 12 November 2012, atas namaULANDARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/VI/1988 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan pada tanggal 29 Juni1988, antara SA'l dengan KASIDA, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Data Penduduk Nomor06/KDB

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas nama kepemilikan JASPAR, reg no : II/KDB/11/2007.
Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas nama kepemilikan JASPAR, reg no : 53/KDB/11/2008, tanggal 20 Oktober 2008.
Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas nama kepemilikan UMAR, reg no : 32 ML/KDB/11/2008, tanggal 28 November 2008.

Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) Atas nama kepemilikan UMAR, reg no : 33ML/KDB/11/2008.

Agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

bersangkutan;Juncto Pasal 18 ayat (1):(1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harussesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalamRTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL;Juncto Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5)dan ayat (6):(1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak bolehmelebihi ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggianyang ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP,dan/atau RTBL;(2) Persyaratan kepadatan ditetapbkan dalam bentukKoefisien Dasar Bangunan (KDB

) maksimal;(3) Persyaratan ketinggian maksimal ditetapbkan dalambentuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan/atau jumlahlantai maksimal:;(4) Penetapan KDB didasarkan pada luas kaveling/persil,peruntukan atau fungsi lahan, dan daya dukunglingkungan;(5) Penetapan KLB dan/atau jumlah lantai didasarkan padaperuntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung lingkungan,keselamatan dan pertimbangan arsitektur kota;(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuanbesaran kepadatan dan ketinggian bangunan gedungdiatur

) maksimal;(3) Persyaratan ketinggian maksimal ditetapkan dalam bentukKoefisien Lantai Bangunan (KLB) dan/atau jumlah lantaimaksimal:(4) Penetapan KDB didasarkan pada luas kaveling/persil,peruntukan atau fungsi lahan, dan daya dukung lingkungan;(5) Penetapan KLB dan/atau jumlah lantai didasarkan padaperuntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung lingkungan,keselamatan dan pertimbangan arsitektur kota;(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besarankepadatan dan ketinggian bangunan gedung

Untuk itu harus mendapat izin khusus dari pihakberwenang dalam hal ini Walikotamadya;Bahwa terhadap hal tersebut sudah dilanggar oleh ParaTergugat, karena sampai dengan saat ini pun tidak adaperubahan dan/atau keputusan khusus dari walikotamadyatentang pembangunan bangunan bertingkat melebihi 10 lantai,kecuali harus bersesuaian dengan ketentuan pada KLB dan KDB(70%) atas proyek tersebut; sedangkan terhadap KDB dan KLBpada proyek tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuanberlaku;b.

Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yangdiizinkan;@KDB maksimum yang diizinkan;hKLB maksimum yang diizinkan;g. KDH minimum yang diwajibkan;h. KTB maksimum yang diizinkan; dan;i.

"Pasal 251) Setiap pembangunan atau pemanfaatan gedung sebagian atau seluruh dari suatubangunan tidak boleh melanggar GSByang telah ditetapkan.Tentang GSJ, KDB dan KLBPasal 1 poin 20"Garis Sempadan Jalanyang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas luarpengaman jalan atau rencana lebarjalan. "Pasal 1 point 21"Koejisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisienperbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luaspersil/kaveling/blok peruntukan."

Pasal 181) Bangunan gedung yang didirikan harus memenuhi persyaratan intensitasbangunan meliputi persyaratan kepadatan dan persyaratan ketinggianbangunan gedung berdasarkan RT, RW, RDTR, RTBL, danperaturan bangunansetempat.2) Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputiketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yang dibedakan dalamtingkatan KDB padat, sedang, dan renggang.Hlm 13 dari 38 hlm Putusan No. 56/Pdt.G/2019/PN.Bdg3) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (I), meliputi ketentuantentang Jumlah Lantai Bangunan (JLB), dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)yang dibedakan dalam tingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah.4) Untuk bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan gedung yang dilestarikandapat menggunakan KDB dan KLB sebelumnya sepanjang tidak mengalamiperubahan.5) Persyaratan kinerja dari ketentuan kepadatan dan ketinggian bangunanditentukan oleh:a. kemampuannya dalam menjaga keseimbangan daya dukung lahandan optimalnya intensitas pembangunan;b