Ditemukan 41 data
Urut Berdasarkan
Putus : 13-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 13 Januari 2014 — SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM
63 — 12
63 — 12
.= Kecuali sudah ada payung hukum khusus untuk menyikapi kondisi ini,karena hal ini lazim terjadi disetiap proses pengadaan kandaraan baikoleh swasta maupun pemerintah, maka sepanjang tidak ada unsurperbuatan melawan hukum yang disengaja secara pidana, penyelesaian yuridisnya dapat menggunakan amanat UU 1/2004 Pasal 5 hurufa : Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelaksaan APBD, dan Pasal 9 Ayat (2) huruf a:Kepala Satuan Keraj Pengelola Keuangan Daerah selaku