Selain ituJudex Facti nyatanyata tidak mempertimbangkan faktafakta dan buktibuktiyuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidakmencerminkan irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA;Bahwa yang baik Majelis Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riaumaupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaiJudex Facti hanya mempedomani Pasal 17 huruf h angka 3 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:Informasi Publik

Bahwa permohonan informasi yang Pemohon Kasasi mintakan kepadaTermohon adalah dalam rangka menjaga semangat UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaknimengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara danbadan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentinganpublik sebagaimana termaktub dalam konsideran huruf c;14.

2ayat (1) dan Pasal 4, UU No 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi, bukan untuk mengganggu stabilitas Pemerintah DesaTegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati seperti apa yangPemohon, sebelumnya Termohon sampaikan, melainkan untuk turutberpartisipasi dalam pembangunan atau mewujudkan kepentingan publiksebagaimana ditentukan pada Pasal 3 UU No 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi tersebut;Bahwa dalam persidangan Majelis Komisioner Komisi Informasi JawaTengah sudah sesuai Undangundang Keterbukaan

yang terkait dengan kebijakan Pejabat TataUsaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuaidengan kewenangannya berdasarkan UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pengaturan kewenanganabsolut pengadilan, juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RINomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa InformasiPublik di Pengadilan, mengatur:Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan

pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu olehMajelis Hakim;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatiPutusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 007/PTSA/III/2021,tanggal 9 Maret 2021 serta berkas perkara yang disertakan, Keberatan dariPemohon Keberatan/Termohon Informasi dan Jawaban dari TermohonKeberatan/Pemohon Informasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkansengketa informasi a quo berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;Menimbang, bahwa atas dalil Keberatan tersebut, perlu memperhatikanBagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 4 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: SetiapPemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publikdisertai alasan permintaan tersebut.

dengan Agenda: Kalrifikasi LegalStanding dan Pemeriksaan Awal, Register No. 073/SI/VII/2020 Komisi InformasiProvinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Januari 2021, pada pokonya diketahui pulabahwa tujuan permohonan informasi tersebut untuk transparansi penggunaananggaran di Desa Tegalharjo Kabupaten Pati. sehingga, Majelis Hakimberpendapat bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh TermohonKeberatan/Pemohon Informasi telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

bahwa informasi yang dimohonkan olehPemohon mencakup 2 (dua ) Tahun Anggaran yakni 2017 dan 2018sedangkan tujuan permohonannya adalah untuk melakukan controlsosial dan atau pengawasan publik, Majelis berpendapat bahwaantara permohonan informasi public yang diajukan oleh Pemohonkurang memiliki sinkronisasi dengan tujuan permohonan, namundemikian tidak menghalangi bagi Pemohon untuk mendapatkaninformasi yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat2 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Bahwapengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untukmengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik;17.

Bahwa dalam Bagian Umum Pembukaan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskanbahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadapinformasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya.Dengan demikian, hal itu. dapat mempercepat perwujudanpemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategismencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) danterciptanya pemerintahan yang

Informasi Publik mengatur Setiap pemohonHalaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN Sbyinformasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertal alasanpermintaan tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut tidak mengatur secara jelasdalam konteks terkait alasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau tolokukur pemohon informasi untuk mengajukan permohonan informasi:;Menimbang, bahwa menurut

Namun demikian tidakmenghalangi bagi Pemohon untuk mendapatkan informasi yang dimohonkansebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik;Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN Sby(2) Setiap Orang berhak:a.

PUTUSANNomor 50/G/K1I/2020/PTUN.SRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana,melalui Persidangan Secara Elektronik, telah menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut, dalam sengketa antara:CAMAT KARAWACI, Tempat Kedudukan di JI.

Dengan demikian surat keberatanTERMOHON KEBERATAN semula PEMOHON yang dilayangkan kepadaKepala Kecamatan Karawaci adalah salah alamat, dan SEHARUSNYAPermohonan Informasi Pemohon ditolak oleh Majelis Komisioner KomisiInformasi Provinsi Banten dalam sidang persiapan karena dilakukan tanpamelalui mekanisme Keberatan sesuai dengan Pasal 35 dan 36 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.DALAM POKOK PERKARA1.

BuktiP8 : UndangUndang RI Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopidari fotokopi);9. BuktiP9 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 61Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang NomorHalaman 16 dari 26. Putusan Nomor 50/G/KI/2020/PTUN.SRG14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(fotokopi dari fotokopi);10.

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(selanjutnya dalam Putusan ini disebut UndangUndang Keterbukaan InformasiPublik) dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 Tahun 2011 tentang TataCara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya dalamPutusan ini disebut Perma Nomor 02 Tahun 2011);Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 UndangUndangKeterbukaan Informasi Publik telah memberikan batasan pengertian sengketaInformasi Publik yang merupakan sengketa yang terjadi

antara badan publik danpengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh danmenggunakan informasi berdasarkan perundangundangan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Ayat(1) UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik jo.

.:01/PTSA/l/2020 tanggal 7 Januari 2020 dimaksud, makasebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pemohon sebagai Badan Publik Negara mempunyaikedudukan hukum untuk mengajukan keberatan secaratertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Berdasarkan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengaturayat (1) Upaya penyelesaian sengketa informasi publikdapat diajukan kepada Komisi InformasiPusat/Provinsi/Kabupaten sesuai wewenangnya apabilatanggapanAtasanPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskanpemohon informasi publik; b.

Bahwa Termohon Keberatan telah melakukan mekanisme memperoleh informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UndangUndang Nomr 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengansurat Nomor : 052/SKLIDP/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019;2.

Bahwa pada dasarnya Termohon Keberatan tidak sependapatbahwa proses sidang ajudikasi terdahulu haruslah dilakukan dengan acara sidang tertutup sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon Keberatan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 48ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2.

KhusrunKhalina Silvia yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan dengan dasar Penetapan Hasil Pengecualian Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikanNomor : Pen/02/XII/2018/Bidhumas, hal tersebut tidak sertamerta meniadakan penerapan dari ketentuan Pasal 20 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya pengecualian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi

Berkenaan Dengan Kewenangan Absolut Mengadili Perkara A Quo.Pasal 3 huruf b Perma 02/2011 mengatur mengenai kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus danmengadili perkara a quo, sesuai bunyinya sebagai berikut:Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.Sesual dengan Pasal 47 dan Pasal 48 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : b.

Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberikuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.Bahwa selanjutnya di dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP) dinyatakan:Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaanInformasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.Bahwa Permohonan Informasi yang diajukan oleh TermohonKeberatan kepada Pemohon Keberatan juga dapat dikatagorikansebagai Permohonan Informasi yang

yangtidak perlu dibuktikan lagi (notoir feiten) bahwa Pemohon Keberatan in casumerupakan Badan Publik Negara yang berkedudukan di wilayah hukum ProvinsiJawa Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diperolehfakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, baik secara absolutmaupun relatif, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa informasi publik ini, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan,diperoleh kaidah hukum yang pada pokoknya bahwa gugatan atau keberatan kePengadilan hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yangsemula bersengketa

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukumbahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatannya ke Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung masih dalam tenggang waktu untuk pengajuan keberatansebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 TentangTata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;Menimbang,

Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum padaPendapat majelis yaitu:a. pada paragraf 38.40 yang menyatakan: Memberikan pertimbangandan penilaian bahwa informasi yang dimohonkan dikategorikan dalamketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (e) UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasidan/atau dokumen yang diminta belum dikuasai ataudidokumentasikan;Alasan Penggugat tidak menerima Pertimbangan Hukum padaPendapat Majelis pada paragraf 3.40 disebabkan Pertimbangandan

Pertimbangan Hukum pada paragraf 3.45akan menjadi ancaman bagi keterbukaan informasi publik di Indonesiakarena semua Badan Publik akan menjadikannya Yurisprudensi untukmelindungi pejabat yang melanggar ketentuan dan aturan;.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf c UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi informasipublik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yangberkaitan dengan hakhak pribadi, beropedoman pada bunyi ketentuantersebut maka Tergugat tidak dapat memberikan permintaan Penggugat,dikarenakan Alas Hak yang diminta ialah hakhak pribadi orang lain danbukan milik dan hak dari Penggugat;.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyiinformasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada penggugatinformasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi aset makahal tersebut termasuk jenis informasi yang dikecualikan untuk diberikan,diperkuat dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkan dalam persidanganbahwa ke 7 (tujuh) Alas Hak diminta diluar dari yang dibeli Penggugatsebanyak 14 hektar

Bahwa Tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan PeraturanPerundangan yang berlaku, khusunya dalam UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;. Bahwa berdasarkan Uraian Eksespi Tergugat diatas, maka sangat beralasanhukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalamperkara Nomor 13/G/KI/2017/PTUN yang memeriksa dan mengadili perkaraini agar menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatanHalaman 12 dari 22 halaman.

Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 025/REGPSI/KIKALTIM/VIII/2019 tanggal 13 Februari 2020 karena isi dariPutusan tersebut bertentangan dengan Undang UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yangdikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Bukan kah Kepala BadanPertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai PemohonKeberatan adalah suatu jabatan Badan Publik, yang harusmenjunjung prinsif keterbukaan, transparansi, serta prosedurkerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayananmasyarakat. Bahwa sehubungan dengan informasi yang menjadisengketa ini adalah merupakan informasi mengenaidokumen/warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 02 tahun2006 An. PT. PLKK dimana secara tidak langsung PT.

publik, masih harus banyak lagimempelajari aturan tentang UU Keterbukaan Publiksehingga dapat menjalankan tugas dengan baik sertamelayani masyarakat yang membutuhkan informasi, bukandengan mengeluarkan opini yang miring, sehingga dapatmemicu suatu masalah baru.

tidak relefan dan sangatmengadaada sehingga sangat kabur(obscuurlibel)sepatutnyalah dalil Pemohon Keberatan / Pembanding ditolak dengan tegas;Bahwa Termohon Keberatan / Terbanding menolak dengan tegasdalil Pemohon Keberatan dan akan menanggapi dalil dalamHalaman 18 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDangka (6) garis mendatar satu yang menyatakan bahwa denganadanya putusan a quo, Termohon Banding tidak menjalankanAsas Kapastian Hukum Karena isi putusan bertentangandengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan

atas halhal yang dibantahsalah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandangperlu oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca danmencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur,Pemohon Keberatan dan Jawaban Termohon Keberatan serta alat buktiHalaman 31 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDsurat/tulisan dari para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkansengketa informasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNo. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Tenggang Waktu Gugatan/Keberatan:Bahwa Berdasarkan Peraturan Perundagundangan yakni Undangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPasal 48 Ayat (1) menyebutkan :Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLK*Pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1) danayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu pihak yangbersengekta secara tertulis menyatakan tidak menerima PutusanAjudikasi Non Litigasi Paling lambat 14 (empat belas) hari kenasetelah diterimanya

Kedudukan Hukum/Legal Standing Penggugat :Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan karenaPenggugat merupakan Pihak yang dahulu dalam sengketa informasipublik sebagai termohon yang dituju dalam Putusan Objek Sengketa aquo dan Berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yakniUndangundang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik Pasal 48 ayat 1 dan Peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi PublikPasal 60 ayat

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RINomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa InformasiHalaman 35 Putusan Perkara Nomor : 20/G/KI/2021/PTUN.PLKPublik Di Pengadilan, serta peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan;MENGADILI :1.