PT KITADIN

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3434/P J/2018, tanggal 6 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

Putusan Nomor 1019 B/PK/Pjk/20192017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari2013 Nomor 00032/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atasnama PT Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar MudaKay.

SARJU, DKK VS PT KITADIN

Tergugat menawarkan Para Penggugatuntuk Merjer dengan PT Trus dan apabila Para Penggugat menolak akanditawarkan efesiensi/pengurangan tenaga kerja dengan perhitungan Pasal45 Perjanjian Kerja Bersama PT KITADIN Tahun 2014 2016 denganperhitungan pesangon yang akan dibayarkan sesuai dengan PKB dan ParaPenggugat menerima tawaran dari Tergugat;Bahwa Para Penggugat melalui Ketua Pengurus Komisariat Serikat BuruhSejahtera Indonesia PT Kitadin (PK SBSI PT KITADIN) meminta agar pihakperusahaan/Tergugat untuk

Bahwa Para Penggugat melalui Ketua Pengurus Komisariat Serikat BuruhSejahtera Indonesia PT Kitadin (PK SBSI PT KITADIN) meminta Penjelasankepada Tergugat terhadap Perhitungan yang tidak sesuai dengan Pasal45.7 PKB 20142016 PKB PT Kitadin namun Tergugat menolak dan tidakmau menjelaskan bahkan Tergugat menyampaikan bahwa perjanjianbersama sudah sesuai dengan PKB hingga akhirnya Para Penggugatmelaporkan permasalahan tersebut ke Kantor Dinas Tenaga Kerja SangattaKutai Timur;7.

Pasal 47.1.3.3. dan Pasal 47.1.3.4 PKB PT Kitadin 20142016sehingga Perhitungan tidak sama dengan Perhitungan yang dihitungoleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;4.

dimana saksi juga merupakan Pengurus KomisariatSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (PKSBSI PT Kitadin TandungMayang) dimana pada bulan Januari 2016 PT Kitadin ingin melakukanpengurangan Karyawan oleh karena perusahan habis kontrak denganpihak ketiga dimana dasar PHK yang dilakukan PT Kitadinmenggunakan PKB PT Kitadin tahun 2014 2016 Pasal 45.7.

Tandung Mayang) BuktiP. 7 hingga akhirnya pada tanggal 22 Desember 2015 pihak DinasTenaga Kerja Sanggata mengeluarkan anjuran;Saksi Eko Purnomo, saksi merupakan Karyawan PT Kitadin SiteTandung Mayang dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh SejahteraIndonesia (PKSBSI PT Kitadin Tandung Mayang), dimana Saksimenjelaskan bahwa saksi dan karyawan lainya terkena efesiensi yangdilakuan oleh perusahaan/Tergugat dimana efesiensi diatur dalam PKBPT Kitadin Tahun 20142016.

KITADIN;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU249/P J/2019,tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00234/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00021/204/13/091/15, tanggal 22 Desember 2015, atasnama PT Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar MudaNomor VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan

KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT KITADIN;

PT KITADIN vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1795/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3,Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, jabatan Direktur Utama, dan StephanusDemo W, jJabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta

Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan IskandarMuda Kav.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJuli 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkandan karena itu. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00239/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00041/203/13/091/15tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT. Kitadin juga harus dinyatakanbatal:2.

Kitadin adalah putusan yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan (contra legem), sehinggaharus dinyatakan batal;3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Muliaberkenan untuk mengadili sendiri dan menyatakan bahwa koreksiTermohon Peninjuan Kembali atas Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal23 dengan Dasar Pengenaan pajak sebesar Rp18.417.120.548 harusditetapkan kembali menjadi sebesar Rp Nihil;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2708/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A. H.

BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin dan StephanusDemo W, jabatan Direktur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa hukum,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 4339/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal 13Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan

Bahwa SKPKB Nomor Nomor 00020/204/13/091/15 tanggal 22Desember 2015 atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Pajak Juli 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu.

Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00233/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00020/204/13/091/15tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadin juga harus dinyatakanbatal:2.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113314.13/ 2013/PP/M.IVA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 30 Oktober 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Juli 2013 atas nama PT Kitadin adalah putusan yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal:3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN

PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2789/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin, dankawan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Suprianto,dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaKuasa Hukum, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4340/POA/KTD/FIN/12/2018,tanggal 13 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini

Bahwa SKPKB Nomor 00021/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakAgustus 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00234/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00021/204/13/091/15 tanggal 22Desember 2015 atas nama PT Kitadin juga harus dinyatakan

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113315.13/2013/PP/M.IVATahun 2018 yang diucapkan tanggal 30 Oktober 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Agustus 2013 atas nama PT Kitadin adalah putusan yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (contralegem), sehingga harus dinyatakan batal;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,Halaman 6 dari 8 halaman.

PT KITADIN

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3432/PJ/2018, tanggal 6 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00206/KEB/WPJ.19/2017 tanggal02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2013 Nomor:00034/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atas namaPT Kitadin

Putusan Nomor 1156/B/PK/Pjk/2019atas nama PT Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar MudaKay. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2704/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.

Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113310.13/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00223/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2013 Nomor:00016/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadin

No. 00016/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakMaret 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu. Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00223/KEB/WP4J.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2013Nomor 00016/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PTKitadin juga harus dinyatakan batal;2.

PUT113310.13/2013/PP/M.IVATahun 2018 yang diucapkan tanggal 30 Oktober 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Maret 2013 atas nama PT Kitadin adalah putusan yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2787/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.

BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin, dan kawan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Suprianto,dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaKuasa Hukum, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4336/POA/KTD/FIN/12/2018,tanggal 13 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur

Bahwa SKPKB Nomor 00017/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakApril 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00224/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak April 2013 Nomor 00017/204/13/091/15 tanggal 22Desember 2015 atas nama PT Kitadin juga harus dinyatakan batal

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113311.13/2013/PP/M.IVATahun 2018 yang diucapkan tanggal 30 Oktober 2018 mengenaiPermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak April 2013 atas nama PT Kitadin adalah putusan yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (contralegem), sehingga harus dinyatakan batal;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

PT KITADIN vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1926/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin, dan kawan;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada BambangSuprianto, kKewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2783/POA/KTD/FIN/9/2019, tanggal 12September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh

9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113301.12/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00232/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00040/203/13/091/15tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadin

Bahwa SKPKB Nomor 00040/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJuni 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00232/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00040/203/13/091/15 tanggal 22Desember 2015 atas nama PT Kitadin juga harus dinyatakan batal

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113301.12/2013/PP/M.IVATahun 2019 yang diucapkan tanggal 9 Juli 2019 mengenai PermohonanBanding yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni2013 atas nama PT Kitadin adalah putusan yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan (contra legem), sehinggaharus dinyatakan batal;3.

KITADIN;

PUTUSANNomor 3498/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU251/PJ/2019, tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

BramantyaPutra, dan Stephanus Demo W,, jabatan Direktur Utama danDirektur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, beralamat di Jakarta Selatan 12310, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0546/POA/KTD/FIN/2/2019,tanggal 13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamatdi Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.

Putusan Nomor 3498/B/PK/Pjk/20192013 Nomor: 00014/204/13/091/15 tanggal 22 Desember2015atas nama PT Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamatdi Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar MudaKay. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:4.

KITADIN;

879/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU258/P J/2019, tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah OfficeTower 3 Lt. 3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00236/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00023/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas namaPT Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat di PondokIndah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav.

PT KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1879/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah OfficeTower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakMei 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkandan karena itu Keputusan Dirjen Pajak No. KEP00228/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakMei 2013 Nomor 00018/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atasnama PT. Kitadin juga harus dinyatakan batal:2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.

Kitadin adalah putusan yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (contralegem), sehingga harus dinyatakan batal:3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untukmengadili sendiri dan menyatakan bahwa koreksi Termohon PK atasHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1879/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesarRp1.665.606.544 harus ditetapkan kembali menjadi sebesar Rp Nihil:4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020,oleh Prof. Dr. H.

KITADIN;

PUTUSANNomor 3499/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU250/PJ/2019, tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH BramantyaPutra dan Stephanus Demo W, jabatan Direktur Utama danDirektur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0547/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal13 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamatdi Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamatdi Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan Iskandar MudaKav.. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku, sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT KITADIN;

PT KITADIN vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1953/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra dan Stephanus Demo W, jabatan DirekturUtama dan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suprianto,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat

Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113299.12/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00230/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2013 Nomor00038/203/13/091/15, tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN

PT KITADIN

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3427/PJ/2018, tanggal 6 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, Advokatberalamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2887/POA/KTD/FIN/9 2018, tanggal 15September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan

Putusan Nomor 1142/B/PK/Pjk/2019Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus2013 Nomor 00036/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015atas nama PT Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar MudaKay.