AGUS HARIANTO, DKK VS PT NUSANTARA SINERGI LOGISTIK

Penggugat:PT Pelayaran Bintang PutihTergugat:PT Seacon Logistik

NITTSU LEMO INDONESIA LOGISTIK

NITTSU LEMO INDONESIA LOGISTIK, tempat kedudukandi Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 14, Cakung Timur, JakartaTimur, 13910;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut24813/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatanHalaman

telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP323/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atasPemanfaatan JKP Tidak Berwujud Dari Luar Pabean Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2006 Nomor 00059/277/06/058/08 tanggal 25Juni 2008 atas nama : PT Nittsu Lemo Indonesia Logistik

/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang amarnyamemutuskan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP323/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Pemanfaatan JKPTidak Berwujud Dari Luar Pabean Masa Pajak Januari sampaldengan Desember 2006 Nomor 00059/277/06/058/08 tanggal 25Juni 2008 atas nama : PT Nittsu Lemo Indonesia Logistik

Nittsu LemoIndonesia Logistik, (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut kepada PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) dan disampaikan secaralangsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) oleh Pengadilan Pajak dan diterima oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 16 Agustus 2010;4.

NittsuLemo Indonesia Logistik, NPWP: 01.824.511.8058.000, alamat :Gedung Alia Lt. 7, Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 14, CakungTimur, Jakarta Timur, 13910;Halaman 18 dari 19 halaman.

KRISTOMUS PANJAITAN, selaku Direktur PTADHIKARYA TEKNIK PERKASA VS BANK INDONESIA, DEPARTEMEN LOGISTIK DANPENGAMANAN c.q. DIVISI PELAKSANAAN LOGISTIK 2, DK

BANK INDONESIA, DEPARTEMEN LOGISTIK DANPENGAMANAN c.g. DIVIS! PELAKSANAAN LOGISTIK 2,berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 2, JakartaPusat, yang diwakili oleh Perry Warjiyo selaku GubernurBank Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada PanjiAchmad, S.H., LL.M. dan kawankawan, Para PegawaiBank Indonesia, beralamat di Bank Indonesia, Jalan M.H.Thamrin, Nomor 2, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018:2.

PT NEO TRANS LOGISTICS VS PT LOGISTIK PINTAR INDONESIA

EUSU LOGISTIK INDONESIA

POS LOGISTIK INDONESIA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT ANGKASA PURA LOGISTIK

., dan kawankawan, DirekturPenindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, KomisiPengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 September 2017;Pemohon Kasasi;LawanPT ANGKASA PURA LOGISTIK, yang diwakili oleh DirekturUtama, A.Y. Sikado, berkedudukan di Graha Angkasa Pura Blok B12 Kavling 2, Kota Baru Bandar Kemayoran, RT.03,RW.10, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, KecamatanKemayoran Kota, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. N.

bersangkutan oleh satu atau lebih Pelaku Usahasehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang dan/ataujasa di pasar;Bahwa PT Angkasa Pura (Persero) memiliki hak monopoli untukmengelola Bandar Udara dan kegiatan penunjang lainnya sesuai denganperaturan yang berlaku;Bahwa hak atau memonopoli tersebut, PT Angkasa Pusa (Persero)sebagai badan usaha Bandar Udara yang seharusnya mengelola fungsiterminal kargo, tetapi ternyata hak tersebut dilimpahkan kewenanganpengelolaannya Kepada PT Angkasa Pura Logistik

;Bahwa selain sebagai pengelola terminal kargo PT Angkasa Pura Logistikjuga berperan sebagai regulated agent satusatunya yang beroperasi diBandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, disamping Itu jugasebagai Ekspedisi Muatan Pesawat Udara/EMPU sehingga unsurpenguasaan atas produk dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa telahterbukti.Disamping itu PT Angkasa Pura Logistik yang melakukan kegiatan usahadari hulu ke hilir dalam proses penerimaan, keamanan serta pengirimankargo dimana PT Angkasa Pura

Logistik berperan sebagai EMPU, sebagairegulated agent dan sebagai operator terminal kargo;Bahwa Pelaku Usaha atau sekolompok Pelaku Usaha dapat menguasailebih 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasatertentu dapat terjadi apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaanyang berada di posisi dominan di pasar sebagaimana PT Angkasa PuraLogistik;Halaman 5 dari 8 hal Put.

Nomor 208 kK/Padt.SusKPPU/2018 Bahwa posisi dominan yang dimiliki PT Angkasa Pura Logistik tersebutmenyebabkan para pengguna jasa tidak memiliki pilinan lain selainmenggunakan jasa PT Angkasa Pura Logistik ; Sebagai akibat dari kedudukan PT Angkasa Pura Logistik yang dominantersebut juga menetapkan pengenaan tarif ganda (double charge) , haltersebut merupakan tindakan yang mengakibatkan inffisiensi dalampasar yang bersangkutan, sehingga memberikan dampak Konsumen yangdirugikan; Dengan demikian PT

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT ANGKASA PURA LOGISTIK tersebut;

PT ANGKASA PURA LOGISTIK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PUTUSANNomor 116 PK/Pdt.SusKPPU/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada pemeriksaanpeninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT ANGKASA PURA LOGISTIK, berkedudukan Graha AngkasaPura , Blok B12, Kav. 2, Kota Baru, Bandar Kemayoran, RT 03, RW10, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Kota,Jakarta Pusat, diwakili oleh Herry A. Y.

Sikado dan Danny P.Thaharsyah, kKeduanya masingmasing selaku Direktur Utama PTAngkasa Pura Logistik, dalam hal ini memberi kuasa kepada RendyAnggara Putra, S.H., C.L.A. dan kawankawan, Para Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Hukum RAP & Co, berkantor di AXATower 45!" Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019 dan 29Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, berkedudukan diJalan Ir. H.

Tentang alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya bukti surat(novum) tidak perlu dipertimbangkan karena dalil mengenai adanyakekhilafan hakim telah terbukti adanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PTANGKASA PURA LOGISTIK tersebut dan membatalkan Putusan MahkamahAgung Nomor 208 K/Pdt.SusKPPU/2018 tanggal 28 Maret 2018 selanjutnyaMahkamah

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT ANGKASA PURA LOGISTIK tersebut;2.

CEVA LOGISTIK INDONESIA tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

CEVA LOGISTIK INDONESIA VS JUDHA PURWANA WAHJU WIDJAJANTO

CEVA LOGISTIK INDONESIA, berkedudukan di KomplekPergudangan Sinar Buduran Blok B.22, Jalan Lingkar Timur,Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili oleh Agung Prasetyoselaku Presiden Direktur PT Ceva Logistik Indonesia, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Ryan Rusli, Karyawan PT.

melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.CEVA LOGISTIK

DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK

INDAH LOGISTIK CARGO Cq. PT. INDAH LOGISTIK CARGO CABANG PANGKALAN KERINCI

SYARONI VS PT SINAR BARU LOGISTIK, , DKK

PT SINAR BARU LOGISTIK, KantorCabang Semarang, yang diwakili oleh Kepala Cabang PTSinar Baru Logistik, Ari Wahyudi, berkedudukan di PuriAnjasmoro, Blok G 1, Nomor 52, Semarang, dalam hal inimemberi kuasa kepada Susilowati, S.H., dan kawankawan, Para Advokat pada Law Office Ace Wahyudin, S.H.,Susilowati, S.H & Partners, beralamat di Jalan PusponjoloDalam VII Nomor 5, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 Februari 2019;2.

BADAN URUSAN LOGISTIK ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPOT LOGISTIK SULAWESI TENGGARA, dkk. ; WONGKO AMIRUDDIN ; MAHMUD FAUZI, SH.

banding ataupunkasasl ;20.Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ;SUBSIDAIR : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon agar Majelis Hakimmemberikan putusan lain yang sesuai dengan rasa keadilan yang padaprinsipnya tidak merugikan Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat , Il,Ill dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut :Eksepsi Tergugat , Il dan III : Bahwa penempatan Tergugat Badan Urusan Logistik

(Bulog) danTergugat Il Depot Logistik Sulawesi Tenggara (Dolog) secara sendirisendirimengakibatkan terjadinya tumpang tindih (over lapping) dan kerancuanterhadap kualitas Tergugat dan Tergugat II, sebab Tergugat II (Dolog) adalahmerupakan Badan atau Lembaga yang berada di bawah Tergugat (Bulog)sehingga tidak dapat dipisahkan secara tersendiri, dengan demikian gugatanPenggugat adalah kabur (obscuur libel) ;Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Ill Kejaksaan NegeriKendari adalah salah alamat,

Badan Urusan Logistik dan kawankawantersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 55/PDT.G/2000/PN.KDI. tanggal 7 November 2001 dan selanjutnya Mahkamah Agungakan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akandisebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalahpihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat pertama maupun dalam peninjauan kembali ;Memperhatikan PasalPasal dari UndangUndang No. 4

BADANURUSAN LOGISTIK, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPOTLOGISTIK SULAWESI TENGGARA, 3. PEMERINTAH REPBULIK INDONESIAcq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cg. KEJAKSAAN TINGGISULAWESI TENGGARA cq.

Penggugat:
PT.BRAMA INDONESIA LOGISTIK
Tergugat:
PT.ENAGIC INDONESIA

BASKARA LOGISTIK PERSADA (TERGUGAT)

Baskara Logistik Persada yang beralamat di KomplekSakura Permai Blok A1 No. 8A Batu Ampar Batam, Propinsi Kepulauan Riau,mulai bekerja tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan 6 Februari 2014 denganperincian gaji pokok Rp. 1.125.000, tunjangan makan Rp. 225.000, tunjangantransport Rp. 150.000, dan incentive tidak tetap sebagaimana terlampir di slipgaji.. Bahwa Penggugat Kedua (Erikson Sihombing) dan Tergugat mempunyaihubungan kerja di PT.

Baskara Logistik Persada yang beralamat di KomplekSakura Permai Blok A1 No. 8A Batu Ampar Batam, Propinsi Kepulauan Riau.mulai bekerja tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 6 Februari 2014 denganperincian gaji pokok Rp. 1.125.000, tunjangan makan Rp. 225.000, tunjangantransport Rp. 150.000, dan incentive tidak tetap sebagaimana terlampir di slipgaji.. Bahwa Penggugat Ketiga (Ranto Sitorus) dan Tergugat mempunyai hubungankerja di PT.

Baskara Logistik Persada yang beralamat di Komplek SakuraPermai Blok A1 No. 8A Batu Ampar Batam, Propinsi Kepulauan Riau .mulaibekerja tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 3 Februari 2014 dengan perinciangaji pokok Rp. 1.125.000, tunjangan makan Rp. 225.000, tunjangan transportRp. 150.000, dan incentive tidak tetap sebagaimana terlampir di slip gaji.Bahwa perselisihan PHK sepihak antara Penggugat dengan Tergugat adalahsebagai berikut :4.1.Penggugat Pertama (Dedet Rahman) dan penggugat Kedua (EriksonSihombing

Baskara Logistik Persada) awalnya telahmempekerjakan (memiliki hubungan kerja) dengan Para Penggugat antara lain;Dedet Rahman, Ranto Sitorus, dan Erlikson Sihombing.2. Bahwa adalah benar hubungan kerja yang dilaksanakan antara Tergugatdengan Para Penggugat (3 orang) didasarkan pada suatu perjanjian kerja bagihasil kendaraan bermotor sebagaimana pembuktian (T 1)3. Bahwa adalah benar Tergugat telah melaksanakan hubungan melalui perjanjiankerja bagi hasil sebagaimana pembuktian (T2)4.

Baskara Logistik Persada, yang menurut keterangan salah satu pekerjamerupakan inisiatif dari salah satu Penggugat (8 orang) dengan memintapara pekerja iuran sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), danselanjutnya meminta seluruh pekerja menandatangani surat kosong denganmaksud mempersoalkan sistem pengupahan di perusahaan Tergugat. Kuasahukum dari para supir hanya memberitahukan secara lisan namun tidakdapat menunjukkan surat kuasa dari para supir tersebut kepada pihakTergugatb.

DUTA LOGISTIK ASIA

PT BANYU SEKARLARAS LOGISTIK VS PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

PUTUSANNomor 2361 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PT BANYU SEKARLARAS LOGISTIK, yang diwakili olehDirektur, H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANYUSEKARLARAS LOGISTIK tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs.

TPIL LOGISTIK
Tergugat:
RICKY PETRA HOWAN

Indah Logistik dan Kargo

,MHPara Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor AdvokatAndi Jusman,SH & Partners (JSP) Law Office beralamat di Jalan Abadi No.11Rumbai Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANPT Indah Logistik & Kargo yang beralamat di Jl Mr.SM Amin No.165Pekanbaru Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari persidangan