Ditemukan 292 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 B/PK/PJK/2019
Tanggal 13 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TANJUNG ALAM JAYA;
6827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NoorCahyono, jabatan Direktur PT Tanjung Alam Jaya;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109176.16/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan
    permohonan banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00583/KEB/WPJ.19/2016,tanggal 16 September 2016, Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2012, Nomor 00126/207/12/051/15, tanggal 10 Juli 2015,atas nama PT Tanjung Alam Jaya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109176.16/2012/PP/M.XVIA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT109176.16/ 2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 30-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SANKEI GOHSYU INDUSTRIES
5527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDUSTRIES, NPWP01.071.420.0055.000, beralamat di Kawasan IndustriMM2100 Blok J8, Cibitung, Bekasi, yang diwakili olehHiroshi Hara, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115849.99/2013/PP/M.XVIA
    Putusan Nomor 201/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00549/107/13/055/15 tanggal 1 Oktober 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan Surat Tanggapan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115849.99/2013/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 06 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02248/NKEB
    Putusan Nomor 201/B/PK/Pjk/2019Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.115849.99/2013/PP/M.XVIATahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.115849.99/2013/PP/M.XVIA Tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut
Register : 22-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK CIMB NIAGA TBK;
9443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Advokat/PenasehatHukum pada Kantor Hukum Ridho Ribbon Hutapea Law Office,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor027/SKa/DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86762/PP/M.XVIA
    SKPKB 2 Desember 2011Jumlah Pajak yang masih harus dibayar sesuai sesuai Nomor Put57057/PP/M.IIIA/15/2014putusan Pengadilan tanggal 2 Desember 2011 245.941.649.348 ,00 41.180.989.640,00 Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan 204.760.659.708,00 Imbalan bunga 24 bulan x 2% x Rp204.760.659.708,00 = Rp98.285.116.660,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 13 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86762/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86/762/PP/M.XVIA/99/2017tanggal 19 September 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86762/PP/M.XVIA/99/2017 tanggal 19 September 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :a.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3046 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. BANK CIMB NIAGA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1067/PJ/2019, tanggal 4 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111166.13/2011/PP/M.XVIA
    permohonan banding dariPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00808/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 26 Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00015/204/11/091/15 tanggal 30November 2015, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Mei 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111166.13/2011/PP/M.XVIA
    terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 23 Januari 2019, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Januari2019;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 23 Januari 2019 sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor PUT111166.13/2011/PP/M.XVIA
Putus : 13-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1979/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 13 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DHANAR MAS CONCERN
2220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali;LawanPT DHANAR MAS CONCERN, beralamat di JalanCisurungCitepus (Moch Toha KM. 6,8), Pesawahan,Bandung, yang diwakili oleh Jemmy Kartiwa, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89047/PP/M.XVIA
    Dalam hal iniPemohon Banding dan supplier Pemohon Banding kurang memahamiperaturan perpajakan yang berlaku;Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding buat denganharapan agar dapat disetujui dan dikabulkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89047/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 21 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put89047/PP/M.XVIA/16/2017tanggal 21 November 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89047/PP/M.XVIA/16/2017 tanggal 21 November 2017 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA u.p. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3574/SET,tanggal 23 Maret 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA
    berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas,Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak mempunyaikewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan oleh Pemerintah ProvinsiPapua melalui SKPDPAP 973/0582, dan oleh karena itu kami mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/00582 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA
    berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTFREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3205 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ABBOT INDONESIA
5446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90634/PP/M.XVIA/99/2017tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90634/PP/M.XVIA/99/2017 tanggal 21 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri3. 1.
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90634/PP/M.XVIA/99/2017tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90634/PP/M.XVIA/99/2017 tanggal 21 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4244/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SRI KUALA
3311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lambang Setyo Putro, jabatan DirekturUtama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanHalaman
    Jumlah Pajak yang masih harus/lebih dibayar 6.807.126 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbandingmengajukan surat uraian banding tanggal 29 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00053/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentangKeberatan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak NomorPUT116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11Halaman 3 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 4244/B/PK/Pjk/2019Desember 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11Desember 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :3.1.
Register : 06-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3182 B/PK/PJK/2020
Tanggal 28 September 2020 —
5423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanPenelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 27 Februari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put009223.11/2018/PP/M.XVIA
    Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agarMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa inidapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put009223.11/2018/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put009223.11/2018/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019,karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. . Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding);3.2.
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk;
3118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Pajakpada Kantor Hukum Ridho Hutapea Law Office (RHLAW),beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 043/SKa/DIR/V/2017, tanggal 19 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71622/PP/M.XVIA
    12/2013sesuai putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Februari 2013JumlahPajak sesuai dengan Nomor 114/B/PK/PJK/2014keputusan Mahkamah Agung tanggal 26 Mei 2014Jumlah kelebihnan pembayaran pajak yang harus dikembalikan 3.301.078.046,00e Imbalan bunga 24 bulan x 2% x ~~ Rp3.301.078.046,00 =Rp1.584.517.462,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan 3.313.168.339,00 12.090.293,00 surat tanggapan tanggal 19 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71622/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71622/PP/M.XVIA/99/2016tanggal 14 Juni 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71622/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 16-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3019 B/PK/PJK/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WIN TEXTILE;
14137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juanda Kp.Cilegong, RT/RW 015/04, Desa Cilegong, KecamatanJatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, 41152, yang diwakili olehKim Young Jin, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put000983.99/2019/PP/M.XVIA
    Membatalkan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak PertambahanNilai Nomor 00015/107/14/441/18 tanggal 12 Maret 2018 Masa PajakApril 2014 yang tidak benar;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 15 Maret 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put000983.99/2019/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat danmembatalkan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000983.99/2019/PP/M.XVIA Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 12-01-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA TBK;
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 288/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71617/PP/M.XVIA/99/2016, tanggal 14 Juni 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Penggugat mohon Majelis Hakim agar membatalkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor S4519/WPJ.19/KP.01/2015, tanggal
    2013dibayar sesuai putusan ; 3.412.256.242,00tanggal 13 Februari 2013Pengadilan Pajak Jumlah Pajak sesuaiNo.117/B/PK/PJK/2014dengan keputusan ; 16.023.342,00tanggal 26 Mei 2014 Mahkamah Agung Jumlah kelebinan pembayaran pajak yang harus3.396.232.900,00dikembalikan Imbalan bunga 24 bulan x 2% xX ~~ RDp3.396.232.900,00 =Rp1.630.191.792,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71617/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71617/PP/M.XVIA/99/2016,tanggal 14 Juni 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71617/PP/M.XVIA/99/2016, tanggal 14 Juni 2016, untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk;
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kuasa Hukum pada Kantor HukumRidno Hutapea Law Office (RHLAW), beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SKa/DIR/V/2017, tanggal 19 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71624/PP/M.XVIA
    /M.1/12/2013 tanggalisesuai putusan Pengadilan Pajak 13 Februari 2013Jumlah Pajak sesuai dengan No.111/B/PK/PJK/2014 tanggal 26keputusan Mahkamah Agung Mei 2014Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Harus Dikembalikan 3.486.662.909,00 3.498.679.085,00 12.016.176,00 e = Imbalan bunga 24 bulan x 2% x Rp3.486.662.909,00 = Rp1.673.598.196;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71624/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71624/PP/M.XVIA/99/2016tanggal 14 Juni 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71624/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Februari 2019 — PT FREEPORT INDONESIA vs. GUBERNUR PAPUA U.P. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA
4317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan AssetDaerah Provinsi Papua, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/3574/SET, tanggal 23Maret 2017:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107557.06/2016/PP/M.XVIA
    Putusan Nomor 359 /B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107557.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/220/Tahun 2016, tanggal 2 Juni 2016,tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesiaatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Maret2016 Nomor 973/0583/DISPENDA
    berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107557.06/2016/PP/M.XVIA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107557.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTFREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh Dr. H. M.
Putus : 15-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3144/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT WIN TEXTILE,
15439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juanda Kp.Cilegong, RT/RW 015/04, Desa Cilegong, KecamatanJatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat 41152, yang diwakili olehKim Young Jin, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000987 .99/2019/PP/M.XVIA
    Membatalkan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (Stp) Pajak PertambahanNilai Nomor 00014/107/15/441/18, tanggal 1 Februari 2018 Masa PajakApril 2015 yang tidak benar;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 15 Maret 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000987 .99/2019/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat danmembatalkan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000987.99/2019/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 12-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 B/PK/PJK/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA TBK;
2313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., pekerjaan Kuasa Hukum dari kantor hukum RidhoHutapea Law Office beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 041/Ska/DIR/V/2017, tanggal 19 Mei2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71620/PP/M.XVIA
    putusan Pengadilan Pajak 13 Februari 2013Jumlah Pajak sesuai dengan No.110/B/PK/PJK/2014 tanggal 26keputusan Mahkamah Agung Mei 2014 217.995.1 87,00Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan 18.794.663.408,00 19.012.658.595,00 e Imbalan bunga 24 bulan x 2% x Rp18.794.663.408, = Rp9.012.438.435:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian banding/surat tanggapan jawaban tanggal 19 Oktober 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71620/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71620/PP/M.XVIA/99/2016tanggal 14 Juni 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.71620/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 14 Juni 2016 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2518 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK CIMB NIAGA, TBK;
5925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2518/B/PK/Pjk/2019Jakarta 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor0116/Ska/DIR/II/2019, tanggal 12 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111177.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal
    Bahwa jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telahdibayarkan melalui Surat Setoran Pajak dengan nomor NTPNC997D4N1MESI5VE atas pembayaran SKPKB PPh Pasal 26Nomor 00026/204/11/091/15, Masa Pajak Desember 2011 padatanggal 26 Februari 2016 wajib dikembalikan ke PemohonBanding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111177.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018,yang telah
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111177.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 20-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 20 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. UMBUL MAS WISESA
1812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 01.790.815.3.123000,beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam BonjolNomor 18 Medan 20152, diwakili oleh Adam Christian QuentinJames selaku Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86291/PP/M.XVIA
    Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2018No.00032/207/13/123/14 tanggal 10 Desember 2014 Masa Pajak Desember2013;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86291/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2771/WPJ.01
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86291/PP/M.XVIA/16/2017tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86291/PP/M.XVIA/16/2017 tanggal 29 Agustus 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3102 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DOS NI ROHA;
4029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LawanPT DOS NI ROHA, beralamat di Wisma Indovision 2 Lantai7, Jalan Panjang, Kompleks Green Garden Blok A8 Nomor1, Jakarta Barat, diwakili oleh Paulus, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90421/PP/M.XVIA
    sebagaimana tercantum dalamTabel 3 di atas, Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya permohonanbanding Pemohon Banding dapat disetujui, sehingga koreksi ataspenyerahan yang PPNnya dipungut sendiri sebesar Rp15.298.789.056,00dapat dibatalkan seluruhnya sehingga jumlah kelebihan bayar PPN masaDesember yang seharusnya adalah Rp48.918.323.094,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90421/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90421/PP/M.XVIA/16/2017tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90421/PP/M.XVIA/16/2017 tanggal 14 Desember 2017 terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3799 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT. HASASI INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
13369 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119267.99/2015/PP/M.XVIA
    sendiri50.079.033.005JumlahPajak Keluaran Dipungut Sendiri 2.677.840.632Pajak Masukan 4.593.242.484Pajak Kurang (lebih) dibayar 1.915.401.852Dikompensasi ke masa berikutnya 1.945.400.587PPN kurang dibayar 29.998.735Sanksi Pasal 13 ayat (2) 6.599.722Sanksi Pasal 13 ayat (3) 29.998.735Total Sanksi 36.598.457PPN yang lebih dibayar 66.597.192Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119267.99/2015/PP/M.XVIA
    makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 20 Desember 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali a quo dapat diterima;Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali a quo untuk seluruhnya;Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119267.99/2015/PP/M.XVIA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119267.99/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018 tanggal 18 September2018, sehingga perhitungan Pajak Yang Masih Harus Dibayar adalahmenjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.