Ditemukan 46 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mahfud mahfut mahmud machfud maksum mahrum mahfuz mahdum
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
PT. ASIA BAHARU
Tergugat:
1.MAURER dan WRITZ GMBH dan CO. KG
2.BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
856 — 374
  • Kewajiban terkait kesepakatan pemutusan ataupembayaran clean break di Republik Indonesia telah mahfum dandikenal dengan baik di Indonesia, sebagaimana dikuatkan dalambeberapa doktrin dan Yurisprudensi Tetap MARI. Sebagai analogi,doktrin menyatakan bahwa harus tercapainya kesepakatanpemutusan atau penyelesaian secara tuntas adalah pendapat ahliyaitu Victorianus M.H.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 30-05-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat:
1.SYAMSUAR SYAFEI
2.HARMANI
3.RISTATI
4.ZANIUR
5.Rinaldi
Tergugat:
1.Syaiful Syafei, S.H
2.Saharman
3.Nahar
4.Alizar
5.Yuharmilis
6.Yusni Febrial
7.Sasriwati Syafei
8.Salmahayati,
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq. Universitas Terbuka Cq. Kepala UPBJJ Padang
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dahulu Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
11.Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cqKepala Kantor Pertanahan Kota Padang
12.Eli Satria, SH
13.Martalena, SH, selaku PPAT
68 — 23
  • Mahfum adanya hal tersebut menjadi potensi masalahhukum dikemudian hari, namun sampai dengan selesainyapembangunan tanggal 12 Desember 2011, dan setelah gedungdigunakan mulai tanggal 27 Juni 2012, tidak ada gugatan terhadapkepemilikan lahan UPBJJUT Padang, baik melalui Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN), maupun Pengadilan Negeri.Bahwa Ketentuan Pasal Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2)huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2)
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
HENDRA LIE, selaku DIREKTUR PT. Mata Elang Internasional Stadium
Tergugat:
1.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk dan Entitas Anak
2.FREDI TAN selaku Direktur Utama PT. PARAMITHA BANGUN CIPTA SARANA, PT. WAHANA AGUNG INDONESIA
3.Notaris SUTJIPTO, S.H., M.Kn
4.Notaris EDISON JINGGA, S.H
148 — 92
  • ., adalah murni keinginan PENGGUGAT bukankeinginan TERGUGAT1.3) Bahwa sudah sangatlahn mahfum di lokasi sewa manapun...
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 03-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1147/Pid. B/2009/PN.Jkt.Ut.
- JENANTO - I R F A N - ESTHER TANAK, SH - DARA VERANITA, SH. MH
47 — 80
  • ,oleh karena itu mahfum bahwa rumusan untuk delik tersebut dibuat oleh pembuat Undangundang secara alternatif limitatif yang berarti bahwa jika salah satu perbuatan yangdilarang dalam rumusan delik telah terpenuhi, maka perbuatan yang lainnya tidak perludibuktikan ; Menimbang, bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 62 UndangUndangRI No.5 Tahun 1997 Tentang Psykotropika, Tanpa hak memiliki, menyim pan dan/ataumembawa Psykotropika ; Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama Waris Islam
Register : 03-11-2014 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2886/Pdt.G/2014/PA.TGRS
Tanggal 20 Oktober 2016 — - Penggugat - Tergugat - Turut Tergugat
323 — 233
  • Karenanya,berdasarkan mahfum almukhalafah, secara implicit Allan SWT melarangpernikahan tersebut.Dalam Kitab tafsir AlTabati karya Imam lonu Jarir AtTabari, menuturkanHadits Riwayat Jabir bin Abdillah bahwa Nabi Muhammad SAW pernahbersabda Kami (kaum muslim) menikahi wanita Ahli Kitab, tetapi mereka(pria Ahli Kitab) tidak boleh menikahi wanita kami.Bahwa menurut AlBaghawi larangan wanita muslimah menikahi lakilakinonmuslim adalah ijmak (kesepakatan) seluruh ulama.Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Maret 2012 — Drs. KUSHARDJONO Bin KOESNINDAR HADI SOEHARTO
98 — 15
  • hal ini, Majelismenanggapinya adalah bahwa meskipun pencairan/eksekusi bilyet deposito tersebut241dilakukan setelah Terdakwa tidak menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Sragen (sudah pensiun) dan sudah tidak ada hubungan hukum apapundengan Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi perbuatan Terdakwa ketika masihmenjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen (belum pensiun) danketika masih ada hubungan hukum dengan Pemerintah Kabupaten Sragen, seyogyanyatelah disadari dan mahfum