KelurahanBaru pada Tahun 2012 antara Tergugat I sebagai Pembeli dengan Pemegang Hak(MISRAN) selaku Penjual dihadapan Pejabat Lurah Baru yang ketika itu dijabat olehMAWARDI dan kemudian dikuti dengan PROSES Permohonan PenerbitanSertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I kepada Kepala Kantor BPN Kobaryang dinyatakan oleh Para Penggugat dilakukan dengan cara cara dan itikad tidakbaik serta melawan hukum (tidak presedur) diatas objek yang tidak sah (objeksengketa tanah bagaian I), seharusnya MISRAN (yang mengalihan

KelurahanBaru pada Tahun 2012 antara Tergugat I sebagai Pembeli dengan Pemegang Hak(MISRAN) selaku Penjual dihadapan Pejabat Lurah Baru yang ketika itu dijabat olehMAWARDI dan kemudian dikuti dengan PROSES Permohonan PenerbitanSertifikat Hak Milk (SHM) atas nama Tergugat II kepada Kepala Kantor BPNKobar yang dinyatakan oleh Para Penggugat dilakukan dengan cara cara dan itikadtidak baik serta melawan hukum (tidak presedur) diatas objek yang tidak sah (objeksengketa tanah bagaian II), seharusnya MISRAN (yang mengalihan

pada Tahun 2012 antara Tergugat III sebagai Pembeli dengan Pemegang Hak(MISRAN) selaku Penjual dihadapan Pejabat Lurah Baru yang ketika itu dijabat olehMAWARDI dan kemudian dikuti dengan PROSES Permohonan PenerbitanSertifikat Hak Milk (SHM) atas nama Tergugat III kepada Kepala Kantor BPNKobar yang dinyatakan oleh Para Penggugat dilakukan dengan cara cara dan itikadtidak baik serta melawan hukum (tidak presedur) diatas objek yang tidak sah (objeksengketa tanah bagaian III), seharusnya MISRAN (yang mengalihan

Baru pada Tahun 2012 antaraTergugat I sebagai Pembeli dengan Pemegang Hak (MISRAN) selaku Penjual dihadapanPejabat Lurah Baru yang ketika itu dijabat oleh MAWARDI dan kemudian diikutidengan PROSES Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milk (SHM) atas namaTergugat I kepada Kepala Kantor BPN Kobar yang dinyatakan oleh Para Penggugatdilakukan dengan cara cara dan itikad tidak baik serta melawan hukum (tidakpresedur) diatas objek yang tidak sah (objek sengketa tanah bagaian I), seharusnyaMISRAN (yang mengalihan

Baru pada Tahun 2012 antara Tergugat I sebagai Pembeli dengan Pemegang Hak(MISRAN) selaku Penjual dihadapan Pejabat Lurah Baru yang ketika itu dijabat olehMAWARDI dan kemudian diikuti dengan PROSES Permohonan Penerbitan Sertifikat HakMilik (SHM) atas nama Tergugat I kepada Kepala Kantor BPN Kobar yang dinyatakan olehPara Penggugat dilakukan dengan cara cara dan itikad tidak baik serta melawan hukum(tidak presedur) diatas objek yang tidak sah (objek sengketa tanah bagaian I), seharusnyaMISRAN (yang mengalihan

edukatif dan korektif, maka dipandang telah layak dan adil sertasesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan denganrasa keadilan masyarakat, apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidanasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap danselanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahananyang telah djalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menghentikan,mengalihan

Semarang Utara, Kota Semarang ;

1. Memberikan ijin kepada Pemohon (SULASTRI) selaku orang tua dari AHNAF YOGA RAHMATULLAH ;ARVIN SATRYA SANDI dan AFIFAH QURROTA A YUN guna melakukan perbuatan hukum penandatangan ,permohonan/mengalihan jesnis kredit dan melakukan tanda tangan terhadap surat surat yang berhubungan dengan SHM Nomor 2003 seluas 324 m2 dan SHM Nomor 2007 seluas 600 m2 yang terletak di Desa Ringin Putih Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Jawa Tengah yang sekarang

perikatan jual beli tersebut diatas.Oleh karena demikian halnya maka pihak Pelawan menderita sangatdirugikan/tersolimi dan oleh karenanya Pelawan mengajukankeberatan melalui Pengadilan Negeri Denpasar dalam bentukperlawanan atas dasar pihak pelawan mempunyai alas hak yang sahmenunut hukum berdasar perikatan jual beli didepan notaris sehinggaPelawan berhak menuntut para Terlawan bila benar dilakukan lelangsecara sepihak tanpa setahu/seijin pihak Pelawan.Ada dugaan dan kekhawatiran bahwa TERLAWAN akan mengalihan

Bahwa pada intinya perjanjian tersebutmenerangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dimanaTergugat I bermaksud untuk mengalihan hak atas sebidang tanah yang terletak diJalan Hang Lekiu No. 2 Nongsa Kota Batam, Kepulauan Riau dengan luas 40.078M?

Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II mengalihan kredit danagunan atas nama Penggugat kepada Tergugat IV tanopa memberitahukankepada Penggugat selaku pihak berhutang merupakan perbuatan tidaklazim dalam praktek perbankan;14. Bahwa Penggugat telah memberitahukan perbuatan melanggarhukum Tergugat dan Tergugat II kepada Tergugat III selaku lembaga yangberwenang melalui surat Nomor: 12.30.01/ALF/Desi/BTN/2013 tanggal 30Desember 2013 (Bukti P.7). Namun, Tergugat Ill tidak menanggapi.

atas surat aquo tidak pernah tercatat dan terdaftar diregisterbahkan dari keterangan Tergugat Ill yang menjabat sebagai Kepala Desasaat itu. adalan Tergugat VII sebagaimana dalam Surat nomor:590/039/I11/2018, tanggal 19 Maret 2018, perihal : Informasi DokumenSKT, isinya dalam butir 2 (dua) secara jelas menerangkan: Adapunarsip dan agenda dari surat Keterangan Tanah tersebut tidak beradadi Kantor Desa Keciput.Bahwa selanjutnya, dikemudian Para Penggugat mengetahui Tergugat pada tahun 2009 telah mengalihan

sendiri, Yuwanita, Tri Indah, Sundoro, Surianto,Almarhum Harijono ;Bahwa saksi menjelaskan diberitahu adik iparnya Hendri pada hariRabu tanggal 23 Februari 2005 sekira jam 1.00 WIB bahwa isiDeposit Box sudah diambil semua oleh saudari Yuwanita di manaSave Deposit Box sudah ditutup dan tidak diperpanjang lagi ;Bahwa saksi menerangkan agar lebin aman dan sesuai kartu kontrolPenyewa Deposit Box tertanggal 27 Februari 2004 yang berhakmembuka dan mengalihkan harus ada persetujuan bersama antaramembuka dan mengalihan

Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir kelakkarena adanya kekhawatiran yang didasarkan Sangat beralasan bahwaTERGUGAT REKONVENSI akan mengalihan semua harta berupa RUMAHdan MOBIL serta selurun benda yang ada di dalamnya, karena itruPENGGUGAT REKONVENSI mohon agar Pengadilan Negeri Makassar cq.Majelis Hakim Yang Terhormat Mengadili perkara ini berkenaan terlebihdahulu. melakukan sita jaminan terhadap = hartamilik TERGUGATREKONVENS/PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSIdan

PT Bali Villas yaitu sebesar 58 %dan Pemohon juga sebagai Komisaris Utama di PT Bali Villas ;Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sebagai pemegang saham terbesarpada PT Bali Villas dan sebagai Komisaris Utama, karena saksi sebagaipengacara, Pemohon pernah sebagai klien saksi ;Bahwa PT Bali Villas berdiri sejak tahun 1995 dan telah beberapa kalimengalami perubahan dan terakhir pada tahun 2011 dan Pemegangsaham terbesar adalah Pemohon yaitu sebesar 58 %, kemudian adakesepakatan dari pemegang saham untuk mengalihan

Bombong mengalihkan tanahnya kepada Najmiah Muin(Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat ), ia terlebihdahulu mengalihan hak atas tanah tersebut kepada pihak PT GMTD (PemohonHalaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 253 PK/Pdt/2017Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat). Ini berarti Dg.Bombong tidak mempunyai hak (kapasitas) untuk mengalihkan hak atas tanahobyek perkara kepada Najmiah Muin (Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat 1).

Dalam istilah jawa gedhekne udhu, hal itu dilakukan hanyalah untuk mengalihan tanggung jawabkeuangan yang selama ini dipermasalahkan. Itulah kondisi psikoligis Termohon,yang hanya mencari keuntungan tertentu.

nafkah Penggugat Rekonvensiselama menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) sebesar Rp10.000.000, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggupmemenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebutsejumlan Rp 08.000.000, selama 3 bulan tersebut, nam,un TergugatRekonvensi menyanggupinya nafkah iddah selama 3 bulan sejumlahRp.1.800.000 dan akan dikonfersi dengan motor merek Vega yang berada padaPenggugat rekonvensi, Penggugat Rekonvensi xdalam kesimpulannyanmenyetujul mengalihan

Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir kelakkarena adanya kekhawatiran yang didasarkan Sangat beralasan bahwaTERGUGAT REKONVENSI akan mengalihan semua harta berupa RUMAHdan MOBIL serta seluruh benda yang ada di dalamnya, karena itruPENGGUGAT REKONVENSI mohon agar Pengadilan Negeri Makassar cq.Majelis Hakim Yang Terhormat Mengadili perkara ini berkenaan terlebihdahulu. melakukan sita jaminan terhadap hartamilik TERGUGATREKONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSIdan

FIF Groupcabang Kebumen telah mengetahui bahwa terdakwa selaku pemberifidusia telah mengalihan barang yang dijadikan jaminan fidusiakepada pihak lain tanpa persetujuan / perjanjian tertulis dari PT. FIFGroup cabang Kebumen ;Bahwa PT. FIF Group cabang Kebumen selaku penerima fidusia telahmenerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HondaSupra 125 warna putih hitam, tahun 2016, No.

No. 1782 K/Pdt/ 201214Pengalihan yang tersebut diatas menjadi cacat hukum dan harus batal demihukum ; Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K yangtelah membuat dan melakukan jual beli atau mengalihan sepihak tanpa adanyapersetujuan dan tandatangan Penggugat I,J dan HI d/R dan tidak dilakukandihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, maka perbuatan Tergugat d/R/Penggugat d.K adalah perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yangmelawan hukum ; Bahwa oleh dan

(tiga puluh dua juta rupiah).Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2020/PN Mtr Bahwa pada saat Terdakwa mengalihan kendaraan Toyota avanza DR1836 DH kepada Munadi Dan Sahabudin tanpa sepengetahuan atau seijinyang sah dari PT.

Gowa, danterproses mengalihan hak atas tanah tersebut yang dilakukan telah melalui proseshukum yang Sah dan pada saat proses peralihan tidak ada satu pun pihak pihakyang keberatan;.

Bombong mengalihkan tanahnya kepada Najmiah (TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat 1), ia terlebin dahulu mengalihan hak atas tanahtersebut kepada pihak GMTD (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Ini berarti Dg.

Memerintahkan Kepada Tergugat dan setiap orang yang telahmendapatkan mengalihan hak atas biangbidang tanah yang terletak disebidang tanah milik Penggugat untuk segera keluar/mengosongkantanah areal dusun kayu putih ketel walmosong yang saat ini telah dimilikisecara sah oleh Penggugat, sesuai dengan Akta JualBeli NomorHalaman 13 dari 28 Hal. Put. Nomor 239 PK/Pdt/20173/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987;7.