1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Surat LURAH KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA Nomor : 593/062.1/436.9.9.1/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 Hal : Jawaban;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat objek sengketa yaitu : Surat LURAH KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA Nomor : 593/062.1/436.9.9.1/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 Hal : Jawaban;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merevisi

Putusan Perkara Nomor 86/G/2020/PTUN.Sbymenjadi rendah serta jika Penggugat ikngin mengagunkannhya ke Banktentuya sangat sulit karena hanya berupa Petok D maka pada tanggal 7 Mei2020 Penggugat mengajukan banding administrasi kepada WalikotaSurabaya tembusan kepada Camat Sukolilo Kota Surabaya pada intiya agarWalikota Surabaya selaku atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugatuntuk merevisi dan atau memperbaiki kesalahan tulis Persil yakni yangsemula ditulis persil No. 56 Klas Dt.

Bahwa Tergugat tidak mau merevisi dan atau memperbaiki kesalahan tulisnomor persil tersebut dan yang juga tidak mau menerbitkan surat RiwayatTanah termasuk persyaratan persyaratan lain yang harus ditandatanganiTergugat dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut dan justru padatanggal 20 Pebruari 2020 menerbitkan obyek sengketa yang pada intinyamenyatakan : Tergugat belum dapat memproses karena terdapatperbedaan pencatatan persil di buku Leter C Kelurahan Keputih olehkarenanya hak Penggugat sebagai

Bahwa atas dasar tersebut Penggugat sangat dirugikan dan hak hak asasiPenggugat sebagai warga Kelurahan Keputih dan selaku Pemilik Tanahtelah diabaikan oleh Tergugat maka pada tanggal 7 Mei 2020 Penggugatmengajukan banding administrasi kepada Walikota Surabaya pada intiyaagar Walikota Surabaya tembusan Camat Sulolilo Kota Surabaya selakuatasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat untuk merevisi kesalahantulis Persil yakni yang semula ditulis persil No. 56 Klas Dt.

Untuk revisi terkaitperbedaan pencatatan Persil di Buku Leter C Kelurahan dapat dilakukanmelalui Penetapan Pengadilan maka pada tanggal 7 Mei 2020 Penggugatmengajukan banding administrasi kepada Walikota Surabaya pada intiyaagar Walikota Surabaya tembusan Camat Sulolilo Kota Surabaya selakuatasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat untuk merevisi kesalahantulis atas Nomor Persil tersebut di atas, kemudian pada tanggalHalaman 11 dari 50 hal.

Putusan Perkara Nomor 86/G/2020/PTUN.SbyMewajibkan Tergugat untuk merevisi dan atau memperbaiki pencatatan Buku CKelurahan Keputin Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, khususnya terhadapnomor persil atas lokasi fisik tanah milik Penggugat seluas 160 M2 yang terletakdi Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenaldengan Rencana Jalan Keputih Tegal Bhakti Il ( CV. TTB), yang semula ditulisBlok C No. 131 Persil No. 56 Klas Dt.

Menghukum Turut Tergugat untuk merevisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor.668/0510/2016 akibat adanya pembongkaran sebagian bangunan milikTergugat tersebut;8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamPerkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya (Exaequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada tanggal12 Juli 2017 Nomor 99/Pdt G/2017/PN.Plg telah memberikan jawaban sebagaiberikut ;A.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat dengan gugatanperbuatan melawan hukum, dalam positanya Penggugat megakui bahwaHal 5 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLgbangunan Tergugat mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor668/010/2016, dalam petitumnya meminta tergugat agar membongkarbangunan dan menghukum Turut Tergugat untuk merevisi Izin mendirikanBagunan (IMB) nomor 668/010/2016 sebagai suatu Ketetapan Tata UsahaNegara (KTUN), oleh karenanya baik untuk membongkar dan merevisi

Menghukum dan memerintahkan Tergugat utuk merevisi danmemperbaiki Surat Keputusan Direksi tentang Pemutusan HubunganHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1092 K/Pdt.SusPHI/2021Kerja Karena Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama PenggugatNomor SK.MCA/KH.612/VI//11/SAP/KA2019 tanggal 19 Juni 2019 atasnama Sdr. Akib dan nomor SK.MCA/KH.612/VI/20/SAP/KA2019tanggal 18 Juni 2019 atas nama Sdr. Beni Koswara sesuai dengankeputusan ini;6.

Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi utuk merevisi danmemperbaiki Surat Keputusan Direksi tentang Pemutusan HubunganKerja Karena Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama PemohonKasasi Nomor SK.MCA/KH.612/VI//11/SAP/KA2019 tanggal 19 Juni2019 atas nama Sdr. Akib dan Nomor SK.MCA/KH.612/VI/20/SAP/KA2019 tanggal 18 Juni 2019 atas nama Sdr. Beni Koswara sesuaidengan keputusan ini;6.

., di Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya adalah sebesar Rp69.439.929.110,00 (enam puluhsembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus duapuluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah);Memerintahkan Termohon Renvoi Prosedur/Kurator PT Imperial TimorProperty (Dalam Pailit) tersebut untuk mengubah atau merevisi DaftarPiutang dalam Perkara Perdata Nomor 11/PdtSusPailit/2018/PNNiaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayadan selanjutnya memasukkan serta

piutang/tagihanPemohon Renvoi Prosedur selaku Kreditur Separatis yakni KrediturPemegang Jaminan berupa Hak Tanggungan terhadap PT ImperialTimor Property (Dalam Pailit) dalam Perkara Perdata Nomor 11/PdtSusPailit/2018/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya adalah sebesar Rp66.297.000.000,00 (enam puluh enam miliardua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);Memerintahkan Termohon Renvoi Prosedur/Kurator PT Imperial TimorProperty (Dalam Pailit) tersebut untuk mengubah atau merevisi

TUNGGAL MANDIRI JAYA untukmeninjau dan merevisi kembali Gaji Pokok yang diberikan sesuai dengan1Peraturan yang ada. Namun PT.

Tunggal Mandiri Jaya mengancam PENGGUGAT bahwaKontrak kerja PENGGUGAT akan diputus karena TERGUGAT tidak maumeninjau atau merevisi kembali Gaji Pokok, adalah merupakan dalil yangmengadaada dan tidak berdasar hukum, karena TERGUGAT tidak pernahmengancam PENGGUGAT untuk memutuskan Kesepakatan Kerja yangdibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, justru secara fakta hukumPENGGUGAT yang tidak menghormati isi Kesepakatan Kerja serta tidakmelaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana Kesepakatan Kerjayang

terjadi kesepakatan kerja antara Penggugat dan Tergugat yangdiwujudkan dalam bentuk Kesepakatan (baca Perjanjian) Kerja Waktu Tertentu(PKWT) No. 07/PTTMJ/I/2015 pada tanggal 17 Januari 2013, dengan jabatanPenggugat selaku Sopir Dump Truk dan upah sebesar Rp.600.000, (enam ratusribu rupiah) per bulan ;e Bahwa benar, pada tanggal 19 Januari 2015, Penggugat datang ke kantorTergugat untuk mengajukan keberatan mengenai besaran jumlah gaji/upah yangtelah disepakati dan meminta Tergugat agar meninjau atau merevisi

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap keterangan pengusaha dalam bukti P1yang pada intinya menyatakan, bahwa apabila pekerja tidak menyetujui kesepakatanTersebut dipersilahkan mengundurkan diri, tidak dapat dipandang sebagai ancaman dariTergugat, oleh sebab selain keterangan pengusaha tersebut baru ada setelah Penggugatmelaporkan Tergugat ke pihak Disnaker, tetapi juga disebabkan karena tidak ada buktiyang menunjukkan, bahwa Tergugat telah menolak permintaan Penggugat agar Tergugatmeninjau atau merevisi

KHOIRUL MAHBUB tersebut; Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi Aktakelahiran anak dengan No. 3509LT070720130004 tertanggal 11 Juli 2013dan KK Pemohon dengan No. 3509260910180010 oleh Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Jember diberi petunjuk untuk merevisi ataumerubah akta kelahiran dan KK di Pengadilan Negeri Jember sesuai denganpasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran

atas nama Haji NapsiahBinti Bandjar dan Haji Mochammad Zein bin Haji Abdullah yangterletak di Kampung Ciblado, Desa Anggadita, Kecamatan Klari,Kabupaten Karawang, Jawa Barat adalah sah secara hukum;Menyatakan SHGB Nomor 825 milik Tergugat telah terdapatsebahagian besar tanah Penggugat dan harus dikembalikankepada SHM Nomor 46 milik Penggugat;Memerintahkan agar Turut Tergugat segera merevisi luas tanahSHGB Nomor 825 milik Tergugat dan mengembalikan luas tanahdalam SHMN Nomor 46 seperti semula;Menghukum

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum sebagian SertifikatHak Milik Nomor 46/Desa Anggadita atas nama Haji Napsiah BintiBandjar dan Haji Mochammad Zein bin Haji Abdullah seluas 2.862m2 yang merupakan tanah yang tumpang tindih dengan SHGBNomor 00832/Desa Gintungkerta milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Memerintahkan Turut Tergugat Konvensi untuk merevisi luastanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 46 /Desa Anggadita atasnama Haji Napsiah Binti Bandjar dan Haji Mochammad Zein binHaji Abdullah

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Kelahiran Pemohon yang semula tercatat lahir di Yogyakarta dirubah Tempat lahir di Bantul;

Duta Inti PerkasaMineral untuk menambang di wilayah pertambanganyang sama dan karenanya tumpang tindih denganwilayah izin pertambangan Penggugat yang terletak diKecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, dan sekaligusseolaholah telah merevisi luas wilayah izinpertambangan Penggugat dari semula seluas 6.213hektar menjadi 5.000 hektar.

Surat keputusan ini dikeluarkan setelan SK No.153/2008 yang merevisi luas wilayah pertambanganPenggugat dari semula 6.213 hektar menjadi 5.000hektar dicabut oleh SK No. 04/2010 (vide Bukti P11).b. Jadi berdasarkan surat keputusan ini, wilayahpertambangan Penggugat dikembalikan lagi menjadi6.213 hektar sesuai dengan luas wilayah pertambanganPenggugat yang semula tertera di dalam SK No.161/2005 (Kuasa Pertambangan Penggugat).

OLEH SURAT KEPUTUSAN YANG DITERBITKANUNTUK MEREVISI KUASA PERTAMBANGAN (KP),SEMENTARA KP YANG HENDAK DIREVISI OLEH SKTERSEBUT SAAT INI TERNYATA TERBUKTI SUDAH TIDAKADA LAGI??4.4.5.

yang merevisi batas wilayahpertambangan Penggugat.

Sebagai konsekwensi dari clausul tersebut, makapenerbitan surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 153 Tahun2008 untuk merevisi batas dan luas kuasa pertambangan eksploitasiKW 99 05/7.a/sultra atas dasar alasan telah menyalahi ketentuanpasal 13 ayat 1 b peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2001 yangberbunyi : lapangan lapangan yang terpisah tidak dapat dimintasebagai salah satu kesatuan wilayah kuasa pertambangan.

Memerintahkan Termohon, untuk merevisi Daftar Pembagian Tahap 1(Pertama) dan membebankan biaya pengurusan dan pailit dibagisecara proporsional kepada setiap benda;6.

Memerintahkan kepada Termohon, untuk meninjau ulang (merevisi)Daftar Pembagian Tahap (Pertama), dengan mengadakan rapat yangdiawasi oleh Hakim Pengawas;3. Menunda pembagian hasil pemberesan harta pailit sampai denganadanya putusan yang berkekuatan tetap;4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enamribu rupiah) kepada harta pailit;5.

Menyatakan merevisi Akta Kelahiran Nomor 6408-LU-30042014-0050 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Setelah itu saksiFariq Libarani Sandhi merevisi dengan mengubah nama saksi Permata NDaulay (berkas terpisah) menjadi nama terdakwa di dalam perjanjiantersebut, lalu terjadi penandatanganan dan paraf di setiap Iembar perjanjiantersebut antara saksi korban Hiendra Soetojo dan terdakwa dan masingmasing pihak memegang satu set perjanjian tersebut.Bahwa saksi korban Hiendra Soetojo melakukan penyerahan uangkepada saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator untukperdamaian terhadap kreditur

pada faktanya sidang kedua dan ketiga tetap ditolak oleh hakim pengawas.Selanjutnya saksi korban Hiendra Soetojo meminta sukses fee curator untukditinjau ulang lalu Majelis Hakim meminta agar jasa kepailitan dan imbalanjasa curator dimasukkan ke dalam putusan perdamaian. saksi Permata NDaulay (berkas terpisah) sebagai curator meminta untuk merevisi perjanjianjasa kepailitan dan imbalan jasa curator dengan nilai Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) sesuai kesepakatan bersama No. 001/KB/KURMIT/O418

Setelah itu saksiFariq Libarani Sandhi merevisi dengan mengubah nama saksi Permata NDaulay (berkas terpisah) menjadi nama terdakwa di dalam perjanjiantersebut, lalu terjadi penandatanganan dan paraf di setiap lembar perjanjiantersebut antara saksi korban Hiendra Soetojo dan terdakwa dan masingmasing pihak memegang satu set perjanjian tersebut.Bahwa saksi korban Hiendra Soetojo melakukan penyerahan uangkepada saksi Permata N Daulay (berkas terpisah) sebagai curator untukperdamaian terhadap kreditur

pada faktanya sidang kedua dan ketiga tetap ditolak oleh hakim pengawas.Selanjutnya saksi korban Hiendra Soetojo meminta sukses fee curator untukditinjau ulang lalu Majelis Hakim meminta agar jasa kepailitan dan imbalanjasa curator dimasukkan ke dalam putusan perdamaian. saksi Permata NDaulay (berkas terpisah) sebagai curator meminta untuk merevisi perjanjianjasa kepailitan dan imbalan jasa curator dengan nilai Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) sesuai kesepakatan bersama No. 001/KB/KURMIT/0418

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Cicha Eka Wahyuni dilahirkan di Jember pada tanggal 12 Agustus 2002 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri sah bernama Subur Gembrong Pribadi dan Riana;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merevisi atau melakukan perubahan Akta Kelahiran yang diterbitkan dengan No. 3509-LT-16072013-0317 tertanggal 17 Juli 2013 dengan nama Cicha Wahyuni lahir pada tanggal 12

Btm, tanggal26 Agustus 2020 selengkapnya sebagaimana dalam Surat Permohonan ;Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadirmenghadap sendiri ;Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPersidangan tertanggal O09 September 2020, Pemohon mengajukan suratpencabutan dengan alasan Pemohon ingin merevisi bukti terhadap permohonantersebut dan untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabutPermohonannnya dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah

Bahwa untuk selanjutnya Penetapan atas asal usul anak ini dari PengadilanAgama Sragen, dapat dijadikan dasar dan alas hukum untuk mendapatkankepastian hukum, untuk merubah/merevisi/melakukan perbaikan atas aktakelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependududukan dan CatatanSipil Kab.

Menetapkan bahwa Penetapan ini dijadikan dasar/alas hukum untukmerubah/merevisi/melakukan perbaikan atas akta kelahiran yang telahditerbitkan oleh Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil Kab. Sragenatas Akta Kelahiran atas nama: Muhamat Arifin, untuk mencantumkanHal.6 dari 10 hal.Pen. No.0149/Pdt.P/2019/PA.Srnama bapak/ayah dalam akta kelahiran tersebut, serta sebagai dasaruntuk mengurus hartawaris yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya(Surono bin Sopawiro) yang telah meninggal dunia;4.

Bahwa dalil perlawanan Pelawan yang menggunakan obyek perlawananputusan Mahkamah Agung No. 1153 K/Pdt/1993 tanggal 17 Maret 1999yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap yang dalam kapasitas Pelawansaat itu sebagai Tergugat II jelas sangat tidak memenuhi syarat selakuupaya perlawanan, dalam arti seluruh dalil perlawanan tidaklah mungkinuntuk merevisi putusan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum yangsudah final ;4.

Bahwa dengan demikian putusan banding Pengadilan Tinggi Riau diPekanbaru No. 46/Pdt/2000/PTR tanggal 18 September 2000 yang nyatanyata telah merevisi putusan Mahkamah Agung No. 1153 K/Pdt/1993tanggal 17 Maret 1999 jelas tidak berwenang atau melampaui bataswewenang dan juga salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku;5.

Menghukum Tergugat untuk merevisi menjadi seperti yang seharusnyaterhadap Manipulasi Pelaporan Dana JHT dan JP Penggugat yangdilakukan Tergugat selama ini, dimana Upah Penggugat yang dilaporkanTergugat ke BPJS Ketenagakerjaan lebih kecil hanya Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Upah sesungguhnyaRp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);9.

Menghukum Tergugat untuk merevisi menjadi seperti yang seharusnyaterhadap Manipulasi Pelaporan SPT Tahunan 2019 Penggugat yangdilakukan Tergugat selama ini;10. Meminta Tergugat agar memberikan Surat Referensi Kerja karenamerupakan hak setiap karyawan;11. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipunada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawananatas putusan dalam perkara ini (uitvoerbaar bij voorraad),12.

sebagai Para Pemohon;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat,tertanggal 30 September 2019, Nomor 1177/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, tentangpenunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 07 Oktober 2019, Nomor1177/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, tentang penetapan hari sidang;Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober2019, dipersidangan secara lisan telah mencabut Permohonan perkara tersebutdengan alasan akan merevisi

Wiyung Indah I No. 07, Tamam Pondok IndahWiyung, Surabaya berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Desember 2012,selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama Surabaya tersebut ; Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut3 Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon;Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon pada sidang tanggal 2Januari 2013 telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah didaftarkanpada tanggal 12 Desember 2012 atas permintaan sendiri untuk merevisi

Rp. 5.000.Jumlah. 2.2.00... .ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp. 131.000, (Seratus tiga puluh satu ribu. rupiah).Kepada YthHakim pemeriksa perkara No.5807/Pdt.P/2013/PN.SBY.Di tempat.Perihal : Permohonan PencabutanDengan Hormat,Bersama surat ini kami TOMUAN TAMBUNAN selaku Pemohon dalamperkara No.5807/Pdt.P/2013/PN.SBY akan mencabut permohonan kami sesuai dengansurat tertanggal 6 Januari 2014 dengan alasan akan merevisi permohonan kami :Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkanterima