DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NUSA HALMAHERA MINERALS

DANUM BUKIT MINERALS ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SHANE MANERE VS PT METSO MINERALS INDONESIA

., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Lion Tower Lantai 3, Jalan Gajah MadaNomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Agustus 2019;Pemohon Kasasi:;LawanPT METSO MINERALS INDONESIA, diwakili olehDirektur, Aurena, berkedudukan di Menara Prima,Lantai 20, Unit GJ, Jalan Doktor Ide Anak Agung GdeAgung Blok 6.2, Mega Kuningan, Setiabudi, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cornel B.Juniarto, S.H., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di The Plaza Office Tower

adalah hubungan antara organPerseroan dengan Badan Hukum Perseroan itu sendiri yang merupakanhubungan dalam lingkup keperdataan yang tunduk pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bukanhubungan hukum antara pekerja dan perusahaan sebagaimana diaturdalam Undang Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, sehingga tepat pertimbangan Judex Facti bahwasengketa mengenai hakhak yang timbul berkenaan dengan jabatanPenggugat selaku Presiden Direktur PT Metso Minerals

NUSA HALMAHERA MINERALS

NUSA HALMAHERA MINERALS, yang diwakili oleh PresidenDirektur, Ir. lwan lrawan, berkedudukan di Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada Hasudungan Sidabutar, Nyoman Redanadan Dany Daryatmo, selaku Manager Human Resources,Superintendent Human Resources dan Industrial Relation Officer,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2013, sebagaiTermohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangKasasi

membayar Pesangon 2 kali PMTK sesuai denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan sebagaimana tercantum dalamPKB dengan tanpa di potong Pajak, kecuali untuk gaji terakhir, danmembayar hakhak lain sesuai perhitungan sementara yakniRp464.660.258,00 atau jumlah yang wajar menurut hukum;Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran sesuai tuntutanPenggugat Rekonvensi maka mohon Pengadilan dapat meletakkan SitaJaminan atas sebidang tanah dan bangunan kantor milik Penggugat yaknikantor PT.Nusa Halmahera Minerals

Nusa Halmahera Minerals milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Manado propinsiSulawesi Utara;Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi;Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi untuk memulihkan nama baik dan membayar sejumlah uang gantirugi sebesar 10 miliar rupiah kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk

Bahwa dalam posita gugatan konvensi Nomor 9 kategori pelanggaranyang digugat adalah pelanggaran berat yang mengacu pada PerjanjianKerja Bersama dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat(1A); Bahwa dalam PerjanjianKerja Bersama PT.Nusa Halmahera Minerals, BabVill Pasal 55 ayat (1) menyatakan: Setiap Pemutusan Hubungan Kerjaterjadi akan berpedoman pada UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Bab XII mengenai Pemutusan Hubungan Kerja; Bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama PT.

Nusa Halmahera Minerals) tidakdirugikan, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PemohonKasasi, begitu pula dalam Pasal 51 Perjanjian Kerja Bersama tidak ada yangdilanggar; Bahwa oleh karena hubungan tidak harmonis lagi, maka PHK dapat dikabulkanterhitung mulai tanggal 31 Juli 2012, dengan menghukum Termohon Kasasiuntuk membayarkan konpensasi PHK: Pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan

PT.ASIAMINDO NUSA MINERALS >< Sdr.DENDI ADISURYO, SH

PUTUSANNomor 81/PDT/2017/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara perdata antara :PT, Asiamindo Nusa Minerals, Badan Hukum yang didirikan berdasarkanhukum Indonesia, berkantor pusat di Jl.

Djenri Djusman ; Banpu Minerals (Singapore PTE.Ltd),dkk

Seldalam perkara antara:Djenri Djusman, bertempat tinggal di Jalan Balai Pustaka IV No.18 Rawamangun, Jakarta Timur;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawanBanpu Minerals (Singapore PTE.Ltd), berkedudukan di 36Robinson Road # 1801, City House, Singapore 069977;Pemohon Kasasi dahulu TergugatII/Terbanding II;Dan:1. PT. Nusantara Termal Coal (dahulu PT. Nusantara ThaiCoal), berkedudukan di Intro Centre, Lantai 2, Jalan TamanKemang No. 32 A, Jakarta Selatan;2.

PT.HERMINA JAYA >< TRANS ELITE MINERALS LTD.CS

CICILIA JULYANI TONDI,S.H.M.H.Mkn.Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JAMES PURBA& PARTNERS, Advocates and Legal Consultans, yang beralamat diWisma Nugraha Santana, 12" Floor Suite 1205, Jalan Jend.SudirmanKav 78 Jakarta 10220, berdasarka Surat Kuasa Khusus tertanggal 30Januari 2014, yang selanjutnya disebut PEMBANDING semulaPENGGUGAT 2222 none n nnn nnn ence ncn nnncnMELAWAN :1.TRANS ELITE MINERALS Ltd., beralamat kantor di Suites 43015 TowerOne, Times Square, 1.

METSO MINERALS INDONESIA

METSO MINERALS INDONESIA;

PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3640/PJ/2019 tanggal 23 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT METSO MINERALS

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02002/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa 00297/107/15/058/17 tanggal28 Desember 2017 Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PTMetso Minerals Indonesia, NPWP 01.824.431.9058.000, beralamatdi Gedung The East Lantai 11 Unit 06, JI. DR.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;

PT NUSA HALMAHERA MINERALS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NUSA HALMAHERA MINERALS

NUSA HALMAHERA MINERALS;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1751/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT NUSA HALMAHERA MINERALS

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1238/WPJ.19/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00002/206/09/091/14tanggal 9 Mei 2014, atas nama PT Nusa Halmahera Minerals,NPWP 01.072.060.5091.000, alamat Graha Elnusa 2nd Floor, UnitD, JI. TB Simatupang Kay. 1B, Cilandak, Jakarta Selatan 12560terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 4 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;

PT NUSA HALMAHERA MINERALS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82569/PP/M.XVIIIA/12/2017, tanggal 30 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

PT NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

METSO MINERALS INDONESIA;;

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82568/PP/M. XVIIIA/12/2017, tanggal 30 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

PT NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT JELAI CAHAYA MINERALS tersebut;

PT JELAI CAHAYA MINERALS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 802/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT JELAIl CAHAYA MINERALS, diwakili oleh JEFFERSONDAU, S.H. selaku Direktur Utama PT.

Jelai Cahaya Minerals,tempat kedudukan di Jalan Badak VII Nomor 02 RT 005/009Bukit Tunggal, Jekan Raya Palangka Raya, Kalimantan Tengah,alamat korespondensi di Jalan Rajawali VII Srikandi III No. 100,Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya;Dalam hal ini memberi kuasa kepada NURYADIMULYODIWARNO, Kuasa WHukum, beralamat di PTPreciousNine Consulting, Cyber 2 Tower Lantai 18, Jalan H.

(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan NomorPut.55873/PP/M.XVIIIB/15/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPJ.29/2013 tanggal8 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00004/506/09/711/12 tanggal13 Februari 2012, atas nama : PT Jelai Cahaya Minerals

Putusan Nomor 802/B/PK/PJK/2016Cahaya Minerals, NPWP: 02.538.874.5711.000, alamat: Jalan BadakVil Nomor 02 RT 005/009, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya,Kalimantan Tengah;. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK (SemulaPemohon Banding);Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengajukanpermohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 91 huruf c dan eUU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu :c.

perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT JELAI CAHAYA MINERALS tersebut;Halaman 37 dari 38 halaman.