Ditemukan 97454 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
108 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG VS KUKUH BUWONO;;
100 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG VS KUKUH BUWONO;;
Register : 19-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2023 Tanggal 6 April 2023 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
124 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Register : 19-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2023 Tanggal 30 Maret 2023 — BUKIT BELAWAN TUJUH VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
172 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKIT BELAWAN TUJUH VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 11-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 29-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — BINTANG BARITO JAYA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
86 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
BINTANG BARITO JAYA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 18-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 13-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2023 Tanggal 12 Desember 2023 — PT BERKAT BARA JAYA VS MENTERI INVESTASI ATAU KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM);;
117 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BERKAT BARA JAYA VS MENTERI INVESTASI ATAU KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM);;
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 19-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/TUN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
86 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2024 Tanggal 26 Februari 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PERISAI PRIMA UTAMA;;
97 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PERISAI PRIMA UTAMA;;
Register : 10-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 K/TUN/2022 Tanggal 29 Maret 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI WEDA NIKEL DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
210 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI WEDA NIKEL DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
Register : 04-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2021 Tanggal 21 April 2021 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
116 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
Register : 17-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BPKM) VS PT. ABADI NIKEL NUSANTARA;;
92 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BPKM) VS PT. ABADI NIKEL NUSANTARA;;
Register : 15-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2019 Tanggal 6 Desember 2019 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. BERKAT CAHAYA TIMBER;
317 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
317 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. BERKAT CAHAYA TIMBER;
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Kemal & Rekan,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 44, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M.
,jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 7/A.1/2018, tanggal 21 September2018;PT BERKAT CAHAYA TIMBER, tempat kedudukan diJalan Suprapto Nomor 8, Sampit, Mentawa Baru Hulu,Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang diwakilioleh Djoko Agung Praptono, jabatan Direktur Utama PTBerkat Cahaya Timber;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa RonaldNapitupulu, S.H, dan kawan, kewarganegaraanHalaman 1 dari 9 halaman.
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan suratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor27/MMUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentangPemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuDalam Hutan Alam Kepada PT Berkat Cahaya Timber Atas ArealHutan Produksi Seluas + 124.930 (Seratus dua Puluh Empat RibuSembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten KotawaringinTimur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan ProvinsiKalimantan Tengah sampai dengan adanya putusan
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT BerkatCahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 124.930 (seratusdua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di KabupatenHalaman 2 dari 9 halaman.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan berupa Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT BerkatCahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 124.930 (seratusdua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di KabupatenKotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten SeruyanProvinsi Kalimantan
Register : 08-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/TUN/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — JOHANES HERMANTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA;
135 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOHANES HERMANTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA;
., Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Yongki Martinus &PartnersLaw Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 22 Juni 2020;Pemohon Kasasi:LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSIDKI JAKARTA, tempat Kedudukandi Gedung MalPelayanan Publik, Jalan H.R. Rasuna Said KavlingC.22, Jakarta:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S.Gurmilang, S.H.
Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan tindakanketatausahan apapun hinga adanya Putusan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, yang berkaitandengan Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Tanda DaftarUsaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Register : 19-07-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN RUTENG Nomor 91/PID.B/2013/PN.RUT Tanggal 10 Oktober 2013 — ROFINUS MODAL alias ROFINUS, ADRIANUS GOSANG alias ADI
54 — 5
54 — 5
ROFINUS MODAL alias ROFINUS, dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama ; ------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS, dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ; --------------------------3.
ROFINUS MODAL alias ROFINUS, ADRIANUS GOSANG alias ADI
ROFINUS MODAL alias ROFINUS danTerdakwa II.
ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II.ADRIANUS GOSANG alias ADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal170 ayat (2) Ke3 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ; DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa H.
ROFINUS MODAL alias ROFINUS, dan Terdakwa II.ADRIANUS GOSANG alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pembunuhan secara bersamasama ; 542 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS, danTerdakwa II.
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
110 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
Register : 08-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/TUN/2020 Tanggal 28 Juli 2020 — KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM) VS PT. BATAMA NUSA PERMAI;
153 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM) VS PT. BATAMA NUSA PERMAI;
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM(sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM),tempat kedudukan di Jalan Raja Isa, Nomor 17, BatamCentre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;Selanjutnya dalam hal memberi kuasa kepada SutjahjoHari Murti, S.Sos., S.H., jabatan Kepala Bagian HukumSetdako Batam, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKK3/HK/II/2020, tanggal 13Februari 2020;Pemohon Kasasi I, II;LawanPT BATAMA NUSA
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu. Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;4.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT ARTA UTAMAPROPERTINDO dan Pemohon Kasasi Il: KEPALA BADANPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM);2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr.
Register : 04-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2021 Tanggal 21 April 2021 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
214 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
Register : 17-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT GENBA INDO RESOURCES;;
133 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT GENBA INDO RESOURCES;;
Register : 09-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2023 Tanggal 6 April 2023 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
122 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;
135 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;