Informasidibacakan atau sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihakberdasarkan tanda bukti penerimaan (vide Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2011)sehingga dengan demikian keberatan/gugatan dari segi tenggang waktu pengajuan gugatandinyatakan diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setelahmempelajari dan mencermati dengan seksama Salinan Resmi Putusan Komisi InformasiPusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIPPSMA/2014, tanggal 28 Mei 2015,Notulensi

., karena BPK R.I. berwenang untuk melakukan audit di BUMN sertatindakan bersurat itu sesuai dengan hasil keputusan dari Notulensi RapatPleno SP Perum Peruri 26 Maret 2016;Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.SusPHI/201617.18.19.20.21.Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim (halaman 52 alinea kedua)adalah keliru.

Bahwa sesuai dengan alat bukti tentang Hasil Notulensi RapatPleno SP Perum Peruri dan sesuai dengan faktafakta dipersidangan,bahwa Rapat Pleno 26 Maret 2014 itu dibenarkan oleh Saksi Nuraedi, AstriAsnuriyanti, Saksi Rudi Rajarjo dan Saksi M. Munif yang menyatakanbersurat ke Kadiv. Produksi Uang dan BPK R.I. adalah hasil kesepakatandari Rapat Pleno 26 Maret 2014.

Yang dihadiri oleh sebagian besarpengurus SP Perum Peruri yang seluruh pengurus 45 orang;Bahwa Rapat Pleno 26 Maret 2014 yang menurut pertimbangan MajelisHakim adalah dari daftar hadir dan Notulensi itu berbeda, adalahpertimbangan yang sangat keliru.

Notulensi Rapat UndanganPenyelesaian Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa TumbangKaman Kecamatan Sanaman Mantikei pada tanggal 14 Mei 2014, dihadirikedua belah pihak yang bertikai, Pimpinan rapat Plt. Sekretaris DaerahKabupaten Katingan ( Drs.

Fitamaya Asmafara, sejak hariini ('4 Mei 20014 ) tidak ada lagi dan kepada yang memportal agar di tindaktegas.Kesimpulan Notulensi Rapat adalah perintah solusi dan mediasi PemerintahDaerah yang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan sebagai Pembina danBadan Pengawas, Pengurus dan Anggota Koperasi Harapan Makmur yangbertikai serta masyarakat Tumbang Kaman yang hadir pada saat itu.

Notulensi Rapat Undangan PenyelesaianPermasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman KecamatanSanaman Mantikei pada tanggal 14 Mei 2014, menghasilkan Kesimpulan;1.

Fitamaya Asmafara, sejakhari ini (14 Mei 2014 ) tidak ada lagi dan kepada yang memportal agarditindak tegas.Kesimpulan Notulensi Rapat adalah perintah solusi dan mediasi PemerintahDaerah yang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan sebagai Pembina danBadan Pengawas, Pengurus dan Anggota Koperasi Harapan Makmur yangbertikai serta masyarakat Tumbang Kaman yang hadir pada saat itu .

Fotokopi Notulensi Rapat hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 dengan AgendaRapat Penyelesaian Permasalahan Koperasi Harapan Makmur DesaTumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T.II2;3. Fotokopi Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi danUMKM tanggal 20 Mei 2014 nomor : 870/316/INDAGKOP.III/V/2014 perihaltindak lanjut hasil rapat,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.II3;4.

Bumi Bara MakmurMandiri bukti sebagai berikut yaitu : Surat Nomor : 004/DirPT.BBMM/Ext/IV/2020 tanggal 23 April 2020tentang undangan rapat klarifikasi; Surat Nomor : 005/DirPT.BBMM/Ext/IV/2020 tanggal 25 April 2020tentang undangan rapat klarifikasi ke 2:Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2020/PN Jmb Notulensi Rapat Undangan Klarifikasi terhadap Pekerja atas nama ANDIWILIYANTORO (Penggugat) tertanggal 25 April 2020: Notulensi Rapat Undangan Klarifikasi terhadap Pekerja atas nama

Bumi Bara Makmur Mandiri akan tetapi TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi menolak memberikan keterangansebagaimana berdasarkan sebagai berikut, yaitu : Surat Nomor : 004/DirPT.BBMM/Ext/IV/2020 tanggal 23 April 2020tentang undangan rapat klarifikasi; Surat Nomor : 005/DirPT.BBMM/Ext/IV/2020 tanggal 25 April 2020tentang undangan rapat klarifikasi ke 2: Notulensi Rapat Undangan Klarifikasi terhadap Pekerja atas nama ANDIWILIYANTORO (Penggugat) tertanggal 25 April 2020: Notulensi Rapat Undangan Klarifikasi

Pejabat AsliPembuat Komitmen Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 20158 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan PusatStatistik Nomor 15092102/SKKPA/2015 tentangPerubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranBadan Pusat Statistik Nomor 15070601/SKKPA/2015 Aslitentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran BPS Nomor 141211210/SKKPA/2014 tentangPanitia Pengadaan Instumen SE2016 dan SUPAS9 Surat Undangan Pembahasan Pelelangan PerlengkapanPetugas SE2016 Nomor B435/BPS/6130 CopySE2016/09/201610 Notulensi

Rapat Pembahasan Pelelangan Perlengkapan CopyPetugas SE2016 tanggal 18 September 201511 Surat Usulan Revisi POK Perlengkapan Petugas, INDA,dan Panitia SE2016 Nomor B438/BPS/6130 AsliSE2016/09/201512 Surat Pengesahan Revisi POK SE2016 Nomor Asli716/BPS/2120/09/201513 Form Permintaan Pengadaan Rompi dan Topi beserta CopySpesifikasi Teknis Nomor: D467/6130SE2016/09/201514 Notulensi Rapat Perbaikan Spesifikasi Barang tanggal 29 AslisliSeptember 201515 Berita Acara Penetapan HPS Rompi dan Topi Asli16

Pembuat Komitmen Badan Pusat Statistik TahunAnggaran 2015 8 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan PusatStatistik Nomor 15092102/SKKPA/2015 tentangPerubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranBadan Pusat Statistik Nomor 15070601/SKKPA/2015 Aslitentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran BPS Nomor 141211210/SKKPA/2014 tentangPanitia Pengadaan Instumen SE2016 dan SUPAS9 Surat Undangan Pembahasan Pelelangan PerlengkapanPetugas SE2016 Nomor B435/BPS/6130 CopySE2016/09/201610 Notulensi

Rapat Pembahasan Pelelangan Perlengkapan CopyPetugas SE2016 tanggal 18 September 201511 Surat Usulan Revisi POK Perlengkapan Petugas, INDA,dan Panitia SE2016 Nomor B438/BPS/6130 AsliSE2016/09/201512 Surat Pengesahan Revisi POK SE2016 Nomor Asli716/BPS/2120/09/201513 Form Permintaan Pengadaan Rompi dan Topi beserta CopySpesifikasi Teknis Nomor: D467/6130SE2016/09/201514 Notulensi Rapat Perbaikan Spesifikasi Barang tanggal 29 ;AsliSeptember 201515 Berita Acara Penetapan HPS Rompi dan Topi Asli16 Dokumen

11 September2006, Evaluasi Data Lapangan ;Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian danPenelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif DalamKonteks Perubahan Sistem Pemerintahan danKemasyarakatan hari Senin tanggal 25 September2006, Analis Data ;Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian danPenelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif DalamKonteks Perubahan Sistem Pemerintahan danKemasyarakatan hari Selasa tanggal 26 September2006, Analis Data ;Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian danPenelaahan Perda Yang Ada dan

Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan PenelaahanPerda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam KonteksPerubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hariSenin tanggal 11. September 2006, Evaluasi DataLapangan ;166. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian dan PenelaahanPerda Yang Ada dan Tidak Efektif Dalam KonteksPerubahan Sistem Pemerintahan dan Kemasyarakatan hariSenin tanggal 25 September 2006, Analisis Data ;167.

Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajiandan Penelaahan Perda Yang Ada dan TidakEfektif Dalam Konteks Perubahan SistemPemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamistanggal 25 Mei 2006, Rapat Tim PersiapanProposal ;161. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajiandan Penelaahan Perda Yang Ada dan TidakEfektif Dalam Konteks Perubahan SistemPemerintahan dan Kemasyarakatan hari Kamistanggal 24 Agustus 2006, Rapat TurunLapangan ;162.

Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajiandan Penelaahan Perda Yang Ada dan TidakEfektif Dalam Konteks Perubahan SistemHal. 355 dari 469 hal. Put.

Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian danPenelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif DalamKonteks Perubahan Sistem Pemerintahan danKemasyarakatan hari Senin tanggal 11 September2006, Evaluasi Data Lapangan ;165. Notulensi Rapat Kegiatan Pengkajian danPenelaahan Perda Yang Ada dan Tidak Efektif DalamKonteks Perubahan SistemPemerintahan dan Kemasyarakatan hari Senin tanggal25 September 2006, Analisis Data ;166.

Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/201737)38)39)40)41)42)43)44)45)46)47)1 (satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi PasarKOPPAS SUKA MAJU Ds Plumpang;1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 (satu) bendel RAB Perubahan;1 (satu) bendel Hasil Notulensi Rapat Koordinasi DinasPerekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban;1 (satu) lembar Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Dikantor DinasPerekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban;1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakat an Bersama Calon PemilikKios Pasar, KOPPAS Dalam

L.P.J Pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar;1 (satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepadaKepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;1 (satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO;1 (satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;1 (satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi PasarKOPPAS SUKA MAJU Ds Plumpang;1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 (satu) bendel RAB Perubahan;1 (satu) bendel Hasil Notulensi

yang isinya penetapan komposisi tim perunding adalahpelanggaran hukum, bukan atas kesepakatan dan tindakan tersebut telahmenimbulkan perselisihan;Bahwa UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 116ayat (1) secara tegas mengatur bahwa para pihak dalam perundinganharuslah institusi yang terdaftar pada pemerintah;Bahwa Tergugat Il secara sepihak telah melibatkan perunding dari unsurnon anggota serikat pekerja adalah tidak sah karena bukan institusi yangterdaftar pada pemerintah;Bahwa notulensi

anggota serikatpekerja kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya bisa dilakukanperundingan perjanjian kerja bersama sesuai aturan yang sah;Bahwa melalui Surat Nomor 06/SPMHSS/XI/2013 tertanggal 27 November2013 tentang Dispensasi Waktu dan Tempat, Penggugat meminta TergugatIl untuk menyediakan waktu dan tempat guna membahas draf hasilperundingannya antara Tergugat , Tergugat Il dan unsur non serikatpekerja;Bahwa Tergugat II melalui surat tertanggal 28 November 2013 menolakperundingan dan mengabaikan notulensi

Tempo Cabang Manado yang antipatidengan Penggugat, dan juga mengakui kebenaran hasil pantauan yangdiperoleh dari kunjungan HRD Manager dan Legal Manager ke PT.Tempo Cabang Manado pada bulan Januari 2007 yang dirangkumsendiri oleh HRD Manager sebagai "kesalahan berat" dandicantumkan dalam Notulensi Pertemuan pada tanggal 26 dan 27Pebruari 2007, yang dirangkum sendiri oleh HRD sebagai hasilperundingan Bipartit, serta menyodorkan kepada Penggugat untukditandatangani, tanpa memberikan kesempatan kepada

Pengadilan Hubungan Industrial, dan status Penggugat masihmenjadi karyawan tetap Tergugat I ;Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I melalui para atasan Penggugattersebut di atas, adalah tidak sah dan melanggar hukum ;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Notulensi Pertemuan sepanjangHal. 11 dari 26 hal. Put. No. 043 PK/Pdt.Sus/2010.berkaitan dengan Surat Pernyataan tanggal 26 Pebruari 2007 dan Surat pernyataantanggal 01 Maret 2007, kecuali sebagai bentuk perundingan Bipartit.7.

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Notulensi Pertemuan sepanjangberkaitan dengan Surat Pernyataan tanggal 26 Pebruari 2007 dan Surat Pernyataantanggal 01 Maret 2007, kecuali sebagai bentuk perundingan Bipartit;7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pengunduran Diri tersebut;8.

satuBahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 2 karena PUK SPKEP SPSI PT.KING HALIM JEWELRY juga sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan bupartitBahwa sebenarnya Tergugat telah mensosialisasikan kenaikan upah untuk tahun 2013pada tanggal 30 Januari 2013 yang dihadiri semua supervisor dan juga perwakilan dari pihakPenggugat (Bukti Terlampir) ; kalimatnya yang dalam hal ini memberikanjpenafsiran makna serta informasi yang berbedaatau bisa disebut dengan penyesatan informasi.Seperti yang notulensi

yang terlampir sebagaiberikut :Bahwa Penggugat telah menerima salinanPerusahaan memberikan kenaikan sejumlahdari notulensi pertemuan tersebut, dan dalil/Rp.466.000, merata untuk seluruhgugatan Penggugat pada angka 3 telah dipenggalkaryawan : Angka 4.

Untukitu, Turut Termohon Banding menggunakan satusatunya bukti berupaNotulensi Rapat tanggal 30 April 2010 yang menurutnya dapat dijadikandasar kewenangan Termohon Banding untuk memeriksa dan mengadilisengketa antara Turut Termohon Banding dengan Pemohon Banding.Padahal, Notulensi Rapat tanggal 30 April 2010 bukan merupakanperjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) joPasal 1 angka 3 UU Arbitrase, karena sesungguhnya notulensi rapattersebut hanya merupakan rencana awal rapat dari

rangkaian beberaparapatrapat berikutnya dan baru dinilai sebagai rencana penyelesaiansengketa arbitrase, yang pada intinya membicarakan ada atau tidaknyapembagian NSO priode tahun 2008 dan 2009 dan bentuk serta isinyaberbeda sama sekali dengan perjanjian arbitrase dalam bentuk aktakompromis yang muatanmuatan minimumnya sudah diatur dalam Pasal 9ayat (3) UU Arbitrase.Untuk itu, Notulensi Rapat tanggal 30 April 2010 harus dinilai batal demihukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU

No.207 K/PHI/2006 .45April 2010 sebagai dasar kewenangan memeriksa dan memutusperselisihan antara Pemohon Banding dengan Turut Termohon Bandingmenjadi batal demi hukum.Penilaian atas bukti Notulensi Rapat tanggal 30 April 2010 bukansebagai perjanjian arbitrase juga telah disampaikan oleh saksi ahliPemohon Banding atas nama Dr.

Miftahul Huda, SH, LLM dalampemeriksaan tingkat pertama, dimana keterangan saksi ini tidakdipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti.Dalam hal ini, Termohon Banding pada halaman 38 Putusannya telahterbawa oleh dalil menyesatkan dari Turut Termohon Banding yangmenyatakan Notulensi Rapat tanggal 30 April 2010 dapat dipersamakandengan Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1)dan ayat (3) jo Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase;Judex Facti tidak cermat memeriksa bukti P24a berupa Putusan

Wiraswasta Manunggal atas tanah dan bangunan kepunyaan Penggugat adalahberdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana hasil notulensi Musyawarah Penggantianharga Atas Pelepasan Tanah Kepada Pemilik Kapling atau Enduser Lingkungan IndustriKecil Maguwoharjo pada tanggal 4 Desember 2012 bertempat di Kelapa Gading Resto Jl.Magelang Km.6,3 No.A 4 Sleman antara PT.

Wiraswasta Manunggal dengan pemilik tanah termasuk jugaPenggugat agar tanah tersebut dijual, yang kemudian setelah beberapa waktu akhirnyatercapai kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam notulensi pertemuan pada tanggal 4Desember 2012 bertempat di Kelapa Gading Resto Jl. Magelang Km.6,3 No.A 4 Slemanantara PT.

Wiraswasta Manunggal atas tanah dan bangunankepunyaan Tergugat Rekonpensi adalah berdasarkan kesepakatan bersamasebagaimana hasil notulensi Musyawarah Penggantian harga Atas Pelepasan TanahKepada Pemilik Kapling atau Enduser Lingkungan Industri Kecil Maguwoharjo padatanggal 4 Desember 2012 bertempat di Kelapa Gading Resto Jl. Magelang Km.6,3No.A 4 Sleman antara PT.

WiraswastaManunggal dengan pemilik tanah termasuk juga Tergugat Rekonpensi agar tanah tersebutdijual, yang kemudian setelah beberapa waktu akhirnya tercapai kesepakatansebagaimana dituangkan dalam notulensi pertemuan pada tanggal 4 Desember 2012bertempat di Kelapa Gading Resto Jl.

PM2P/STgP/ DA/ VIH/2009 tertanggal 28 Agustus2009;29 Bukti bertanda TT.II29: Fotocopy Surat Dewan Pers No 515/ DPK/ IX/ 2009 tertanggal 8 September 2009;30 =Bukti bertanda TT.II30: Fotocopy Surat Dewan Pers No 528/K/DP/IX/2009 tertanggal 24 September 2009;31 Bukti bertanda TT. 1131: Fotocopy Surat Dewan Pers No 52S% K/ DP/ IX/ 2009 tertanggal 24 September 2009;32 Bukti bertanda TT.II32: Fotocopy Surat PM2P N o: 169/ PM2P/ SJ/ AT/X/2 00 9 tertanggal 7 Oktober2009;33 Bukti bertanda TT.II33: Fotocopy Notulensi

Rapat Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tertanggal 22 Juli200934 Bukti bertanda TT.IF34; Fotocopy Notulensi Rapat Pokja Pengaduan Dewan Pers tertanggal 28 Juli 2009;35 Bukti bertanda TT.II35: Fotocopy Notulensi Rapat Pertemuan Dewan Pers dengan1077 Media (Kompas, Republika, Suara Pembaharuan, Warta Kota.com, Seputar Indonesia, Detik.com dan RCTI),tertanggal 6 Agustus 2009;36 Bukti bertanda TT. 1136: Fotocopy Notulensi RapatKelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tertanggal 12 Agustus 2009;37 Bukti

bertanda TT.II37: Fotocopy Notulensi Rapat Dewan Pers dengan PM2 & Partner tertanggal 18 Agustus2009;38 Bukti bertanda TT.II38: Fotocopy Notulensi Rapat Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tertanggal 21Agustus 2009;39 Bukti bertanda TT.II39: Fotocopy Notulensi Rapat Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tertanggal 25Agustus 2009;40 Bukti bertanda TT.II40 : Fotocopy Notulensi Rapat Pertemuan Tripartit antara Dewan Pers, PM2 & Partner dan 7Media tertanggal 27 Agustus 2009;41 Bukti bertanda TT. 1141:

Fotocopy Notulensi Rapat Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tertanggal 1September 2009;42 Bukti bertanda TT.I42 : Fotocopy Notulensi Rapat Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tertanggal 10Nopember 2009;43 Bukti bertanda TT.I43: Fotocopy Notulensi Rapat Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat tertanggal 24Nopember 2009;44 Bukti bertanda TT.1l44: Fotocopy Pernyataan Penilaian dan Rekomnendasi Dewan Pers Nomor: 02/PPRDPA//2007 tentang Pengaduan Irawan Santoso dkk terhadap Majalah Forum Keadilan;Menimbang

telah memberikanketerangan tidak pernah menerima surat panggilan untuk masuk kerjatersebut;Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factihalaman 25 mengenai fakta yang terungkap di persidangan sertaHal 12 dari 16 hal Put Nomor 543 K/PDT.SUSPHI/2016keterangan saksi disumpah Suratman dan Supriyanto ternyata aksi mogokkerja yang dilakukan Para Tergugat, walaupun telah dilakukanpemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015,ternyata dilakukan tanpa adanya bukti notulensi

yang menyatakan telah adagagalnya perundingan sebelumnya;Faktanya dalam persidangan pembuktian, Pemohon Kasasi telahmengajukan bukti tertulis adanya notulensi perundingan bipartite yang gagaltertanggal 25 Mei 2015 (bukti T14) dan notulen tanggal 4 Juni 2015 (buktiT19) dan bukti notulen bipartite tertanggal 11 Juni 2015 (bukti T21).Sehingga Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum padaputusannya telah menganulir buktibukti yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam persidangan sehingga membuat

KAM sebesar Rp393.000.000,00tanggal 5 Agustus 2015;. 1 (Satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat perihalTindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor 03/BPD/DBNWR/2015 tanggal 13 April 2015;. 1 (Satu) bundel fotocopy Notulensi Rapat PT. Kodeco Agrojaya Mandiri(KAM) tentang Kompensasi Lahan Garapan seluas + 262 Ha tanggal 4September 2015 di Kantor Koramil Desa Binawara;. 1 (satu) bundel fotocopy pemberitahuan oleh Dinas Kehutan danPerkebunan kepada PT.

KAM sebesar Rp393.000.000,00tanggal 5 Agustus 2015;3) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat perihalTindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor 03/BPD/DBNWR/2015 tanggal 13 April 2015;4) 1 (satu) bundel fotocopy Notulensi Rapat PT. Kodeco Agrojaya Mandiri(KAM) tentang Kompensasi Lahan Garapan seluas + 262 Ha tanggal 4September 2015 di Kantor Koramil Desa Binawara;5) 1 (satu) bundel fotocopy pemberitahuan oleh Dinas Kehutan danPerkebunan kepada PT.

banding;k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sahdan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah ataudibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan,atau Atasan Pejabat; danl. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap.Pada proses penerbitan Obyek Gugatan TERGUGAT telahbertindak sewenangwenang dengan Menerbitkan ObyekGugatan meskipun cacat prosedur dan/atau tidak sesuaidengan peraturan Perundangundangan yang berlakuseperti tidak adanya unsur Pimpinan, Berita Acara,Notulensi

29 Juli 2020 sampaidengan tanggal 23 Pebruari 2021 belum pernah menerimaKeputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentangPengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang KabupatenBandung Periode 2018 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli2020 beserta Dokumen dan/atau berkas lainnya terkait RotasiPimpinan BPD Desa Tanjungsari (SK Susunan Pimpinan danAnggota BPD Desa Tanjungsari yang baru versi Camat Cangkuangtanggal 29 Juli 2020, berita acara, notulensi

Musyawarah BPD DesaTanjungsari di kantor Aula Kecamatan Cangkuang tanggal 9 Juli2020 tidak ada Undangan resmi dari Ketua BPD DesaTanjungsari, tidak dipimpin oleh satupun pimpinan BPDTanjungsari dan tidak ada Notulensi yang dibuat oleh SekretarisBPD, dan diinisiasi bahkan difasilitasi oleh Camat Cangkuangmewakili TERGUGAT, maka dengan demikian TERGUGAT telahmelanggar ketentuan pasal 59 UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa..

Hasil pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan dalam Keputusan BPDdan ditandatangani oleh Pimpinan BPD Desa Tanjungsari sertadilengkapi dengan Notulensi yang dibuat oleh Sekretaris BPD DesaTanjungsari.4.

Rapatrapat atau Musyawarah BPD dinyatakan tidak sah apabilatidak dipimpin oleh seluruh atau salah satu Pimpinan BPD.Proses Rotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsaritanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkuang tidakdilaksanakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus(rapat Paripurna) tapi dilaksanakan dalam musyawarah BPDdan tidak dipimpin oleh seluruh atau salah satu Pimpinan BPDDesa Tanjungsari, tidak ada notulensi dan Berita Acara yangdibuat oleh sekretaris BPD beserta Dokumen lainnya

Dokumen berupa Notulensi dan Daftar Hadir pembahasan ProgramPrakerja yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana bersama delapanplatform digital, yaitu Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa,Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id, yangdisebut oleh Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja PanjiWinanteya Ruky dilakukan pada akhir 2019 (Informasi 1);b.

pada tanggal 23 November 2020, yangamar putusannya menyatakan:halaman 3 dari 30 halaman Putusan Perkara No. 233/G/KI/2020/PTUNJKT.Memutuskan,(7.1)(7.2)(7.3)(7.4)Membatalkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BidangPerekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yangDikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator BidangPerekonomian, tertanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020berikut Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: HM.3625/SES.M.EKON/10/2020;Menyatakan bahwa informasi tentang Notulensi

Dokumen berupa Notulensi dan Daftar Hadir pembahasanProgram Prakerja yang dilakukan oleh ManajemenPelaksana bersama delapan platform digital, yaituTokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak,Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id, yangdisebut oleh Direktur Komunikasi Program Kartu PrakerjaPanji Winanteya Ruky dilakukan pada akhir 2019 (Informasi1);2.

Simon Hartanto yang bertempat di Makrokawasan Industri MM 2100 Cikarang baratBekasi, namun dalampertemuan tersebut tidak ada notulensi;Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 diadakan pertemuan dengan Tergugatyang diwakili oleh Bpk.Simon Hartanto yang bertempat di Makro KawasanIndustri MM2100 Cikarang baratBekasi, namun dalam pertemuantersebut tidak ada notulensi;Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013upah Penggugat tidak lagi dibayarkan;Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Penggugat

PT.Cipta MortarUtama yang didalamnya terdapat pengurus yang bukan karyawanPT.Cipta Mortar Utama, maka hal tersebut sanggat bertentangan denganperaturan perundangundangan tentang kebebasan berserikat;Bahwa pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 upahPenggugat tidak dibayarkan;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013 diadakan pertemuan antaraPenggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Bpk.Ricard sebagai kuasahukum Tergugat di daerah Lippo Cikarang, namun dalam pertemuantersebut tidak ada notulensi

;Bahwa pada tanggal 12 November 2013 diadakan pertemuan antaraPenggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Bpk.Unang (HRD PlantCibitung) di PT.Cipta Mortar Utama, namun dalam pertemuan tersebuttidak ada notulensi;Bahwa pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Januari 2013Hal. 13 dari 77 hal.Put.Nomor 575 K/Pdt.SusPHI/201537.38.39.40.41.42.upah Penggugat tidak dibayarkan;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 diadakan pertemuan antaraPenggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Bpk.Ricard di daerahLippo

Cikarang, namun dalam pertemuan tersebut tidak ada notulensi;Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaAneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAIFSPMI) PT.Cipta Mortar Utama mengajukan Surat PermohonanPerundingan Nomor 020/ORG/PUK SPAI FSPMI/PT.CMU/II/2014, yangwaktu dan tempatnya ditentukan oleh Tergugat, tetapi tidak adatanggapan dari Tergugat;Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat maka pada tanggal17 Februari 2014 Pimpinan Unit Kerja

disampaikanpada pertengahan bulan April 2014;Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Tergugat memberikan upah Penggugatyang belum dibayarkan sampai bulan maret 2014 saja denganmenggunakan cek NomorBC 016056 sebesar Rp30.486.335.00;Bahwa pada tanggal 14 April 2014 diadakan pertemuan antara PengurusPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI) PT.Cipta Mortar Utamadengan Tergugat, terkait penyelesaian kasus Penggugat, namun dalampertemuan tersebut tidak ada notulensi

Notulensi pertemuan pihak BPKAD Kota Bengkulu, Bappenda KotaBengkulu, inspektorat Kota Bengkulu, serta bagian pemerintahan setdaHalaman 12 dari 27 hal Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BglKota Bengkulu pada tanggal 20 februari 2018. Yang pada intinyamelakukan pembahasan terkait pengembalian setoran PBB aonPenggugat dengan kesimpulan bahwa tidak ada satupun dasar hukumuntuk melakukan pengemblian pajak PBB yang telah Penggugatsetorkan secara utuh kecuali pengembalian kelebinan pembayaran.9.

Notulensi pertemuan pihak BPKAD Kota Bengkulu, Bappenda KotaBengkulu, inspektorat Kota Bengkulu, serta bagian pemerintahan setdaKota Bengkulu pada tanggal 20 februari 2018. Yang pada intinyamelakukan pembahasan terkait pengembalian setoran PBB anPenggugat dengan kesimpulan bahwa tidak ada satupun dasar hukumuntuk melakukan pengemblian pajak PBB yang telah Penggugatsetorkan secara utuh kecuali pengembalian kelebinan pembayaran.9.

AnugerahEnergitama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten kutaiTimur, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian ResorKutai Timur menghasilkan 8 (Delapan) Point Kesimpulan sebagaimanadituangkan dalam Notulensi Rapat Dengar Pendapat DPRD KabupatenKutai Timur, Nomor : 13/PersRisalah/Notulen/III/2019, tanggal 25 Maret2019, yaitu:Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 96/Padt.SusPHI/2021/PN SmrDPRD telah mengundang pihak Disnakertrans Kutai Timur,Pengawas Ketenagakerjaan dari Disnakertrans

Oleh Karena itu sebelum ada penetapan sesuaiperaturan perundangan, agar perusahaan dan buruh tetapmenjalankan hak dan kewajiban masingmasing atau perusahaanbisa menskorsing buruh dengan tetap memberikan upahnya.Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 96/Padt.SusPHI/2021/PN Smr11.12.13.Bahwa Meskipun Notulensi Rapat Dengar Pendapat DPRD Kab.

KutalTimur tanggal 25 maret 2019 telah disampaikan oleh pihak DPRD Kab.Kutai Timur kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga melaksanakanKesimpulan yang dituangkan dalam Noteulensi Rapat Dengar Pendapat(RDP) DPRD Kabupaten Kutai Timur, knususnya Point ke 8 (Delapan)Kesimpulan pada Notulensi RDP DPRD Kabupaten Kutai Timur.