Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanyaitu koreksi atas faktur pajak dengan tanggal mendahului (sebelum)tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp493.470.785,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan

Putusan Nomor 2351/B/PK/Pjk/2020sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanyaitu koreksi atas faktur pajak dengan tanggal mendahului (sebelum)tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp493.470.785,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena terbukti PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan FakturPajak pada dasarnya

telah sesuai dengan kewenangan dan prosedurhukum, dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna FakturPajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkaitdengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapatFaktur Pajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya seri faktur ataupenggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal danNomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta FakturPajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan (PPN) Masa Pajak Mei 2013sebesar Rp23.483.606,00 atas Faktur Pajak dengan tanggal mendahului(sebelum) tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiPajak Masukan (PPN) Masa Pajak Mei 2013 Sebesar Rp23.483.606,00atas Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal SuratPemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena in casu terbukti Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak pada

kewenangan dan prosedur hukum, dan tidak adakewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukanpengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaraninformasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat Faktur Pajak darilawan transaksi berupa tidak urutnya seri faktur atau penggunaantanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor SeriFaktur Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Domisili serta Faktur Pajak di Luar jatan Nomor Seri Faktur Pajak(NSFP

Putusan Nomor 4177/B/PK/Pjk/2019Sebelum Tanggal Pemberitahuan NSFP Sebesar Rp26.199.775,00;yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak,

Bahwa karenanya yang menjadi objeksengketa berupa Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat DiperhitungkanTerkait Dengan Kebun Sebesar Rp9.666.460,00; dan Koreksi PajakMasukan Yang Dapat Diperhitungkan Terkait Faktur Pajak DigunakanSebelum Tanggal Pemberitahuan NSFP Sebesar Rp26.199.775,00;yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penunaian kewajibanperpajakan yang dilakukan

oleh Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telan sesuai dengan hak dan kewajiban dalamhukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar Nukum administrasi yangmencakup prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu di antaranyaterkait dengan Faktur Pajak yang digunakan sebelumtanggalpemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) lebih bersifatadministrasi semata yang tidak menimbulkan kerugian negara karenaFaktur Pajak memiliki sifat aantonder belastingen yang dapatHalaman 5 dari 8 halaman.

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan karenaPenggunaan Nomor Seri Faktur sebelum tanggal pemberitahuanNomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan Nomor Seri Faktur di luar jatahNomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesar Rp2.536.688,00;Yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Bahwa terdapat faktur pajak yang dikreditkan Pemohon Banding,diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual mendahului suratpersetujuan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan diterbitkanoleh

Pertambahan Nilai;Bahwa terbukti Pemohon Banding telah melakukan pembayaran terhadapPajak Pertambahan Nilai yang ditagin dalam faktur pajak tersebutsehingga memenuhi ketentuan Pasal 16F UndangUndang PajakPertambahan Nilai, oleh karena itu Pemohon Banding tidak dapatdikenakan sanksi secara tanggung jawab renteng berupa tidak dapatmengkreditkan pajak masukan yang disengketakan;Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan NilaiJasa Luar Negeri (JLN) atas Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP

Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00009/207/13/439/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 31.517.818.6439.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Besarnya Dasar Pengenaan PajakAtas Ekspor Sebesar Rp2.258.587.697,00 dan Koreksi Pajak Masukanatas kredit pajak Nomor Faktur Pajak di Luar Nomor Seri Faktur Pajak(NSFP

Bahwa karenanya yang menjadi objeksengketa berupa Koreksi Positif Besarnya Dasar Pengenaan Pajak AtasEkspor Sebesar Rp2.258.587.697,00; karena pemenuhan danpenenunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai denganhak dan kewajiban melalui prosedur dan substansi hukum yang benarsedangkan mengenai Koreksi Pajak Masukan atas kredit pajak NomorFaktur Pajak di Luar Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp70.410.000,00; telah diputus oleh

Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena Pengkreditan Pajak Masukan atas Faktur Pajak dari lawantransaksi dengan Nomor di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)tidak merupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum yangbersifat, lebin bersifat administrasi semata dan tidak terdapat unsuradanya kerugian atau hilangnya penerimaan negara dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan

Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal suratpemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesar Rp268.637,00dan2.

Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa permohonan dan keputusanSurat Pemberitahuan atas Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp195.455,00yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriHalaman 6 dari 10 halaman.

dasarnya telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum,dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajakuntuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengankebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat FakturPajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya seri faktur ataupenggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal danNomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta FakturPajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP

Putusan Nomor 4559/B/PK/Pjk/2019Sehingga koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan sebelumtanggalpemberitahuan NSFP dan PM diluar jatah NSFP sebesar Rp30.330.862,tersebut seharusnya dibatalkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115818.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 26 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya

prinsip substance over the form yang telahmemenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telahmensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum, karena obyek sengketaberupa koreksi positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak Mei 2014 Sebesar Rp47.289.987,00; telah diputus oleh MajelisHakim sudah tepat dan benar, karena Pengkreditan Pajak Masukan atasFaktur Pajak dari lawan transaksi dengan Nomor di Luar jatah Nomor SeriFaktur Pajak (NSFP

Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (Sebelum) tanggal suratpemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesar Rp7.753.896,00dan2.

Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa permohonan dan keputusanSurat Pemberitahuan atas Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp192.728,00yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertaHalaman

telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum,dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajakuntuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengankebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat FakturPajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya serie faktur ataupenggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal danNomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta FakturPajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP

Koreksi atas Faktur Pajak (FP) yang digunakan sebelum tanggalPemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp1.366.637.813,00:Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3250/B/PK/Pjk/20202. Koreksi atas Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengkreditkan FP tidaksesuai jatah NSFP sebesar Rp5.110.000,00:3.

Putusan Nomor 3250/B/PK/Pjk/2020pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaraninformasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat Faktur Pajak darilawan transaksi berupa perbedaan NPWP, tidak urutnya seri faktur ataupenggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal danNomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta FakturPajak di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak merupakanperbuatan melawan atau melanggar hukum yang lebih bersifatadministrasi

Putusan Nomor 1450/B/PK/Pjk/2020menjadi Rp551.318.694,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Karena Tidak SesuaiJatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesar Rp 50.332.958,00; danKoreksi Pajak Masukan Dengan Alasan Tidak Berhubungan denganKegiatan Usaha sebesar Rp 20.781.862,00 yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan Karena TidakSesuai Jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp 50.332.958,00; dan Koreksi Pajak Masukan Dengan Alasan TidakBerhubungan dengan Kegiatan Usaha sebesar Rp 20.781.862,00; yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum sertadiputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena terbukti Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur

Putusan Nomor 1450/B/PK/Pjk/2020tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untukmelakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengankebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat FakturPajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya serie faktur ataupenggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal danNomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili sertaFaktur Pajak di Luar jatanh Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidakmerupakan perbuatan

Putusan Nomor 761/B/PK/Pjk/2020atas nama Pemohon Banding, NPWP : 03.345.504.9009.000; sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp299.418.870,00;yang Faktur Pajaknya diterbitkan mendahului tanggal SuratPemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan sebesarRp299.418.870,00; yang Faktur Pajaknya diterbitkan mendahuluitanggal Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu terbukti PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan FakturPajak pada dasarnya telah sesuai dengan

Putusan Nomor 761/B/PK/Pjk/2020Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkaitdengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapatFaktur Pajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya serie faktur ataupenggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal danNomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta FakturPajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak merupakanperbuatan melawan atau melanggar hukum yang lebih bersifatadministrasi

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkankarena Penggunaan Nomor Seri Faktur Sebelum TanggalPemberitahuan NSFP dan Nomor Seri Faktur Di Luar Jatah NSFPsebesar Rp10.066.949,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan karena Penggunaan Nomor Seri Faktur Sebelum TanggalPemberitahuan NSFP dan Nomor Seri Faktur Di Luar Jatah NSFPsebesar Rp10.066.949,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena terbuktiPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkanFaktur Pajak pada dasarnya telah

Putusan Nomor 167/B/PK/Pjk/2021Faktur Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajakterkait dengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabilaterdapat Faktur Pajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya serifaktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelumtanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisiliserta Faktur Pajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidakmerupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum yang lebihbersifat

Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal suratpemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp27.215.220,00; dan2.

Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa permohonan dan keputusanSurat Pemberitahuan atas Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp7.168.413,00:yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta

telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum, dantidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untukmelakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengankebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat FakturPajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya serie faktur ataupenggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal danNomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta FakturPajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP

Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00103/207/13/055/16 tanggal 21 Oktober 2016, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.869.683.1055.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi Rp1.700.000,00, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang Dapat DiperhitungkanKarena Penggunaan Nomor Seri Faktur Sebelum TanggalPemberitahuan NSFP

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang DapatDiperhitungkan Karena Penggunaan Nomor Seri Faktur SebelumTanggal Pemberitahuan NSFP dan Nomor Seri Faktur di luar JatahNSFP Sebesar Rp12.516.766,00, yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus denganHalaman 5 dari 8 halaman.

dasarnya telahsesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum, dan tidak adakewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukanpengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaraninformasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat Faktur Pajak darilawan transaksi berupa tidak urutnya serie faktur atau penggunaantanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor SeriFaktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta Faktur Pajak diLuar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP

Putusan Nomor 395/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.diperhitungkan atas Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum)tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp180.000,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan

Bahwa yang menjadi objek sengketaberupa Koreksi Pajak Masukan (PPN) yang dapat diperhitungkan atasFaktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal suratpemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesar Rp180.000,00;yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu terbuktiPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalimenerbitkan Faktur Pajak pada dasarnya

Putusan Nomor 395/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta Faktur Pajak diLuar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak merupakan perbuatanmelawan atau melanggar hukum, namun lebih bersifat administrasisemata dan tidak terdapat unsur adanya kerugian atau hilangnyapenerimaan negara.

Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.dibayar menjadi Rp27.141.780,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :terkait dengan Kebun: sebesar Rp62.858.250,00; dan Koreksi PajakMasukan yang dapat diperhitungkan: terkait Faktur Pajak DigunakanSebelum Tanggal Pemberitahuan NSFP

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa KoreksiPajak Masukan yang dapat diperhitungkan: terkait dengan Kebun:sebesar Rp62.858.250,00; dan Koreksi Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan: terkait Faktur Pajak Digunakan Sebelum TanggalPemberitahuan NSFP: sebesar Rp112.273.074,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakanyang

Putusan Nomor 4316/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakupprosedur dan substansi hukum yang benar yaitu di antaranya terkaitdengan Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuanNomor Seri Faktur Pajak (NSFP) lebih bersifat administrasi semata yangtidak menimbulkan kerugian negara karena Faktur Pajak memiliki sifataantonder belastingen

Agustus 2013 Nomor00008/207/13/051/16 tanggal 13 Januari 2016 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.000.540.3051.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp269.851.268,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Pajak Masukan (PPN) Masa Pajak Agustus2013 sebesar Rp182.184.005,00 yang terdiri atas Faktur Pajak dengantanggal mendahului (sebelum) tanggal Surat Pemberian Nomor SeriFaktur Pajak (NSFP

) sebesar Rp93.369.144,00 dan Faktur Pajak yangditerbitkan di luar jatah pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)sebesar Rp88.814.861,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan

telah sesuai dengan kewenangan dan prosedurhukum, dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna FakturPajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkaitdengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapatFaktur Pajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya serie faktur ataupenggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal danNomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta FakturPajak di Luar jatan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan (PPN) yang dapatdiperhitungkan atas Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa permohonandan keputusan Surat Pemberitahuan atas Nomor Seri Faktur Pajak(NSFP) sebesar Rp1.701.336,00 yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan

Bahwa yang menjadi objeksengketa berupa Koreksi Pajak Masukan (PPN) yang dapatdiperhitungkan atas Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa permohonandan keputusan Surat Pemberitahuan atas Nomor Seri Faktur Pajak(NSFP) sebesar Rp1.701.336,00; yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena in casu terbukti Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak

dasarnyatelah sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum, dan tidak adakewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukanpengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaraninformasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat Faktur Pajak darilawan transaksi berupa tidak urutnya seri faktur atau penggunaantanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor SeriFaktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Karena PKP MengkreditkanFaktur Pajak tidak Sesuai Jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)sebesar Rp275.362.186,00 dan Koreksi Pajak Masukan dari PerolehanBKP/JKP yang tidak Berhubungan Usaha sebesar Rp52.483.548,00yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan Karena PKPMengkreditkan Faktur Pajak Tidak Sesuai Jatah Nomor Seri Faktur Pajak(NSFP) sebesar Rp275.362.186,00 dan Koreksi Pajak Masukan dariPerolehan BKP/JKP yang tidak Berhubungan Usaha sebesarRp52.483.548,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena terbukti PemohonBanding (sekarang Termohon Peninjauan

dasarnya telah sesuai dengan kewenangan dan prosedurhukum, dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna FakturPajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkaitdengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapatFaktur Pajak dari lawan transaksi berupa tidak urutnya seri faktur ataupenggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal danNomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta FakturPajak di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanyaitu koreksi atas faktur pajak dengan tanggal mendahului (Sebelum)tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesarRp279.499.495,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauankembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan yaitu. koreksi atas faktur pajak dengan tanggalmendahului (sebelum) tanggal surat pemberitahuan Nomor Seri FakturPajak (NSFP) sebesar Rp279.499.495,00; yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena teroukti Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak pada

Putusan Nomor 4069/B/PK/Pjk/2020kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukanpengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaraninformasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat Faktur Pajak darilawan transaksi berupa tidak urutnya serie faktur atau penggunaantanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor SeriFaktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta Faktur Pajak diLuar Jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak merupakan perbuatanmelawan