dari 10 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Prp Bahwa Herman Sitompul dimakamkan di Pematang Siantar; Bahwa sepengetahuan saksi harta benda peninggalan almarhum HermanSitompul adalah 3 (tiga) bidang lahan kebun sawit, sebuah rumah dansebidang tanah yang diatasnya ada bangunan kecil seperti warung; Bahwa saksi dan keluarga Pemohon bersaudara tidak keberatan jika EvelynRuth Novalina Sitompul diurus dan dirawat oleh Pemohon;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menyampaikanLegal Opini

Pengadilan;Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui dari keterangan saksisaksibahwa Pemohon adalah adik kandung dari orang tua Evlyn Rith Novalina BrSitompul yang bernama Herman Sitompul, sehingga dengan mempertimbangkanPasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat danTata Cara Penunjukan Wali tersebut, Pemohon dapat dikategorikan sebagaisaudara dari Evlyn Rith Novalina Br Sitompul;Menimbang, bahwa akan tetapi setelan Hakim membaca danmemperhatikan pendapat hukum (Legal Opini

makapengakuan dan dokumen yang dimilikinya cacat hukum dan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan cacat hukum dokumen yangdikeluarkan oleh Kelapa Desa Kabun tersebut sebagaimana pendapat hukumKuasa Hukum Pemohon, hal tersebut ditentukan melalui mekanisme gugatanpembatalan di pengadilan tata usaha negara, jadi tidak dapat begitu sajadinyatakan cacat hukum;Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempertimbangkanalat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta pendapat hukum (legal opini

Muara Satu daripadaKota Lhokseumawe ;Kami sebagai Penasihat Hukum berpendapat, Jaksa Penuntut Umumselalu beranggapan atau mempunyai opini yang salah tentang diriPEMOHON KASASI. Apakah kalau PEMOHON KASASI mengambiluang di ATM KK Batuphat menurut JPU, keberadaan PEMOHONKASASI selalu berada di kawasan Batuphat saja.

Setelah dalam proses pemeriksaanberlangsung Majelis Hakim membuat opini waktu kejadian (tempus delicti) yangberbeda dari BAP Penyidik Polres Lhokseumawe jam 16.00 WIB dan waktukejadian (tempus delicti) yang dibuat Jaksa Penuntut Umum jam 15.30 WIB,sedangkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelahmendengar keterangan saksi dan buktibukti yang diserahkan PEMOHONKASASI berpendapat, bahwa Majelis Hakim beropini waktu kejadian (tempusdelicti) jam 16.15 WIB ;2.3.

Muara Satu KotaLNOKSCUMAWE .......... cece ccc cece ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeseaeeeegueeeeguunes ;Atas dasar keterangan saksi SUSIAWATI binti HARUN AL RASYID,kemudian Majelis Hakim mempunyai opini dan menimbang (lihat PutusanMajelis Hakim halaman 19) yang isinya sbb.: Menimbang, bahwa jikadicermati dengan seksama keterangan ketiga saksi a de charge diatasbenar pada tanggal 5 Juni 2013 masingmasing ada bertemu denganTerdakwa, tapi disekitar antara pukul 12.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB,Hal. 11 dari 28

Nomor 1930 K/Pid.Sus/2014namun setelah pukul 16.00 WIB masingmasing saksi sudah berpisahdengan Terdakwa dan tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa; ;Kemudian Majelis Hakim mempunyai opini dalam Putusannya tanggal 24Desember 2013 pada halaman 20 alinia 1 yang isinya sbb.: Menimbangbahwa yang terjadi permasalahan sekarang adalah sangkaan atasperbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitusaksi korban SUSIAWATI HARUN AL RASYID binti HARUN AL RASYIDsebagaimana keterangan saksi

Nomor 1930 K/Pid.Sus/2014Penuntut Umum), sekira pukul 16.15 WIB (Opini Majelis Hakim) dan tempatkejadian (Jl. Balik Papan Nomor 34, Komplek Perumahan PT Arun, DesaBatuphat Barat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, seolaholah benar padawaktu tersebut (tempus delicti) pelakunya adalah PEMOHON KASASI danseolaholah pula benar tempat kejadian (locus delicti) benar di rumahPEMOHON KASASI, yaitu jalan Balik Papan Nomor 34, Komplek PT Arun,Desa Batuphat Barat, Kec.

harus mencari kebenaran yang hakiki/kebenaran materil dan seadiladilnya dengan proses dan penerapan hukum yangbenar.Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6.d) telah disebutkan : Dalam menilaikebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang padaumumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangannya dipercaya.Bahwa watak, kelakuan dan sikap saksi Nazwita Indra dalam perkara aquo, telahmembuat dan menggiring opini

Kampanye itu diterima dan disebarkan kepada publik sehingga telahterbentuk opini umum. Akibatnya sejak semula opini masyarakat sudahmenyimpulkan kesalahan pelaku yang sudah tidak diragukan lagi. Beritanya telahmuncul diberbagai media televisi dan media cetak dengan berita yang ditulissedemikian rupa ibarat seri Komik Asmaraman Kho Ping Ho yang asik untukHal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2626 K/Pid.Sus/2009.dinikmati padahal hanya sekedar fiksi.

Hakim are human being (manusia biasa), tidakluput dari pengaruh opini publik, hal ini sangat potensial melahirkan sikap Prejudice(buruk sangka) pada saat mengambil keputusan.Bahwa kesemua perilaku saksi Nazwita Indra tersebut telah diuraikan diatas sepertijuga dalam Nota Pembelaan dan didukung oleh alatalat bukti, namun dengan tidakditerapkannya Pasal 185 ayat (6.4) KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana) oleh Majelis Hakim Judex Factie, kekuatan alatalat bukti keterangan saksidianggap sangat

Menyatakan demi hukum Tergugat telan bersalah melakukan perbuatanmelawan hukum membuat opini yang tidak benar/mencemarkan namabaik Penggugat dan merugikan Penggugat sebanyak Rp365.000.000,00Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt/2020(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebanyakRp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepadaPenggugat;5.

,seluruhnya;Menyatakan alat bukti Pemohon Kasasi/terdahulu Pembanding/sebelumnya Penggugat dalam tingkat sidang pertama terdahulu Nomor813/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 15 Oktober 2018 adalah sah;Menyatakan demi hukum Pemohon Kasasi/terdahulu Pembanding/sebelumnya Penggugat adalah Pemohon Kasasi yang benar:Menyatakan demi hukum Termohon Kasasi I/terdahulu TerbandingI/sebelumnya Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawanhukum membuat opini yang tidak benar/memberi kesaksian yang tidakbenar mencemarkan

Berdasarkan absensi di Kantor Desamenunjukkan kehadiran Penggugat sangat minim, dan ataspelanggaran ini Tergugat telah sering menegur Penggugat, namumwalau berkali kali telah ditegur tetap saja tidak ada perubahan.Putusan No. 203/G/2019/PTUNMDN him. 2217.18.Bahwa juga tidak menjadi Tupoksi seorang Kepala Urusan (Kaur)memberikan opini opini yang bukan kewenangannya. Penggugat adalahpenyebab utama program gotong royong sebagai salah satu programdesa Sungai Raya menjadi mandek.

Penggugat membuat pernyataandan membangun opini bahwa: ada biaya atau dana desa yang bisadipergunakan untuk melakukan kebersihan tanpa harus melakukangotong royong, pernyataan ini tentu. seharusnya tidak layakdisampaikan oleh Penggugat.

Sangat disayangkan seorang Kaur kemudianmemberikan opini opini yang sebenarnya adalah berada diluar nalarnya, pengetahuan Penggugat hanya sebatas gotong royong sebagaiupaya bersih bersih tanpa tau apa makna yang terkandung dalampelaksanaan gotong royong itu sendiri.

Seharusnya opini yang salahtidak boleh dibangun, selain karena membangun opini bukanlahkewenangan seorang Kaur ternyata Penggugat juga tidak paham artidan makna yang terkandung pada pelaksanaan gotong royong itusendiri.Bahwa opini yang salah juga sering disampaikan Penggugat kepadamasyarakat pada saat menyalurkan bantuan Program KeluargaHarapan (PKH) serta penyaluran Beras Miskin (RASKIN), serta tidaknetral pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun Anggaran 2013 LPDBKUMKM;Kartu piutang terakhir KSP Tunggal KencanaCopy sesuai Asli Surat Pemberitahuan PersetujuanPrinsip (SP 3);Daftar Definitif Tahap Pertama dan Tahap Kedua;Rincian terkait saldo Tunggakan Pinjaman KSPTunggal Kencana;Copy sesuai Asli Memorandum Komite Pinjaman.Neraca dan Laba Rugi Tahun 2012 KSP TunggalKencana PonorogoFoto Copy Daftar Tagihan Piutang KSP TunggalKencana PonorogoSurat Perintah Tugas dan Kunjungan Lapangan(OTS) an RACHMAD BUDIANTO,Opini

lembar fotocopy Surat Sertifikat HasilPenilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi tanggal 03 April2006 Atas nama KSP Tunggal Kencana olehkantor Pemkab Kabupaten Ponorogo DinasIndustri Perdagangan Koperasi dan PenanamanModal;3 (tiga) lembar fotocopy KTP Pengurus KSPPonorogo Tunggal Kencana;1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan PengurusKSP Tunggal Kencana;1 (Satu) lembar fotocopy Surat Analisa Yuridis No.167/AY/2.2/2011 tanggal 1 April 2011;1 (Satu) lembar fotocopy Surat Opini

lembar1eksemplar1eksemplar1eksemplar1(Satu)(Satu)(Satu)(Satu)Lapangan Minggu Bulan Januari 2013 dari DivisiBisnis kepada Direktur Bisnis;fotocopy Surat Laporan Nomor298/Lap/Dir.1.2/2013 tanggal 5 Juni 2013 PerihalKunjungan Lapangan Tim Monev (OTS) dari KepalaDivisi Evaluasi dan Pengkajian kepada DirekturPengembangan Usaha;fotocopy Surat Memorandum Nomor103/Mem/Dir.4/2013 tanggal 27 Mei 2013 PerihalMonitoring dan Evaluasi KSP Tunggal Kencana dariDirektur Bisnis kepada Direktur PengembanganUsaha;fotocopy Surat Opini

Resiko tanggal 1 Februari 2013perihal Opini Resiko dari Devisi Manajemen Resikokepada Komite Pinjaman Pembiayaan;fotocopy Surat Laporan Nomor336/Lap/Dir.1.2/2013 tanggal 3 Juli 2013 PerihalLaporan Kunjungan Kepada Mitra di Provinsi JawaTimur Kepada Direktur Pengembangan UsahaLPDBKUMKM;Asli Surat Undangan Komite Pinjaman Nomor :074/Und/Dir.3.2/2013 tanggal 04 Februari 2013 dariKepala Divisi Hukum selaku Komite Pinjaman;Asli Daftar Tagihan/Putang Lancar tertanggal 30September 2013 No.

KBBI); Dengan demikian, kosakata anjing,babi, bangsat yang disematkan pada agama Islam merupakanucapan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individudan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama, ras, dan antar golongan (SARA);Selanjutnya, pada kalimat 2 juga terdapat katakata yang bercitra rasanegatif, yakni terdapat pada opini penulis (BILLY MANDOLANG) yangHalaman 4dari 17 Putusan Nomor :40/PID.SUS/2018/PT.PLKberbunyi: memang Islam itu agama gk bermoral cacat lonte

"FPI bangsat terrorist" dalam kalimat ini terdapatsatu kata umpatan yang kasar dan bercitra rasa negatif berupaumpatan/makian, yakni kata bangsat yang ditujukan pada FPIdan juga penulis (BILLY MANDOLANG) membuat suatu opiniyang menyatakan bahwa FPI adalah teroris, tanoa adanya datayang mendukung opini tersebut sehingga dapat dikatakan bahwaBILLY MANDOLANG menmfitnah FPI (teroris: orang ygmenggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut,biasanya untuk tujuan politik KBBI);3) Kalimatkalimat yang

Di samping itu, kalimat yangberupa opini Sdr. BILLY MANDOLANG yang mengatakan bahwa"Islam itu agama gk bermoral cacat lonte...gblok" jugamengandung makna berupa umpatan/makian yang kasar danbercitra rasa negatif sebab kosakata "gk bermoral, cacat, lonte,goblok" yang disematkan pada agama Islam bermakna negatif.Juga, berdasarkan opini Sdr.

.; Bahwa, Melalui unsur eksersitif (menegaskan sesuatu berdasarkan opini pribaditerkait dengan sesuatu), jika dilihat dari sudut pandang Filsafat Bahasa, dapatdikatakan bahwa postingan video peristiwa kuno tersebut jugamenggarisbawahi bahwa tindak perlokusi yang dilakukan YAN PARTAWIJAYA(dibaca: tujuan YAN PARTAWIJAYA) lebih dalam rangka mengadu domba antaraPolisi dan Masyarakat. Bisa jadi, unsur eksersitif yang digunakan YANPARTAWIJAYA itu dikaitkannya dengan masamasa Pilpres 2019.

v=yldAm33k yang dibuatoleh terdakwa YAN PARTAWIJAYA sangat jelas memberikan dampak yangPutusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/Pn Ptk hal. 11 dari 24sangat luas di masyarakat pengguna Internet (baik secara individu maupunkelompok) yang mengakibatkan konterversi dan opini negatif yang berbeda dimasyarakat luas.Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwamembenarkannya dan tidak merasa keberatan;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(Adecharge) dalam persidangan

Melalui unsur eksersitif(menegaskan sesuatu berdasarkan opini pribadi terkait dengan sesuatu), jikadilihat dari sudut pandang Filsafat Bahasa, dapat dikatakan bahwa postinganvideo peristiwa kuno tersebut juga menggarisbawahi bahwa tindak perlokusiyang dilakukan YAN PARTAWIJAYA (dibaca: tujuan YAN PARTAWIJAYA) lebihdalam rangka mengadu domba antara Polisi dan Masyarakat. Bisa jadi, unsureksersitif yang digunakan YAN PARTAWIJAYA itu dikaitkannya dengan masamasa Pilpres 2019.

v=yldAm33k yang dibuat oleh terdakwa YANPARTAWIJAYA sangat jelas memberikan dampak yang sangat luas dimasyarakat pengguna Internet (baik secara individu maupun kelompok) yangmengakibatkan konterversi dan opini negatif yang berbeda di masyarakat luas.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah adanya faktafakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakanterdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya

Pada laporan audit, akuntan publik telahmenyatakan opini bahwa "the financial statements referred to above present fairly, in allmaterial respects". Hal ini menunjukkan bahwa pembukuan yang Pemohon Bandinglakukan telah sesuai dengan PSAK.

sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut:Halaman 25 alinea ke7 dan ke8 :bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat dasar hukumkoreksi yang dilakukan Terbanding tidak tepat, karena Pasal 28 UU KUP mengaturwadah dan bentuk pembukuan (sistim pembukuan yang lazim) dan tidak mengaturpenjualan harus diatas harga pokok, demikian juga dengan laporan keuanganPemohon Banding telah diaudit Kantor Akuntan Publik dengan opini

penjualan;5 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dengan pertimbangan bahwa Majelis berpendapat dasarhukum koreksi yang dilakukan Terbanding tidak tepat, karenaPasal 28 UndangUndang KUP mengatur wadah dan bentukpembukuan (sistim pembukuan yang lazim) dan tidakmengatur penjualan harus diatas harga pokok, demikian jugadengan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah diaudit Kantor AkuntanPublik dengan opini

tidak dapatHalaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/201418menggugurkan fakta yang terungkapdalam persidangan dan pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak.Oleh karenanya, koreksi Terbanding(sekarang Pemohon PK) tidak dapatdipertahankan karena Pasal 28 UUKUP mengatur wadah dan bentukpembukuan (sistim pembukuan yanglazim) dan tidak mengatur penjualanharus di atas harga pokok, lagi pulalaporan keuangan Termohon PK(dahulu Pemohon Banding) telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publikdengan opini

11 Penetapan Nomor 21/Padt.P/2021/PN Kba.Bahwa sejak kembali ke Bangka, Saksi sering berkomunikasi denganPemohon karena Pemohon memiliki bisnis property;Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;Bahwa Saksi tidak ingat tahun lahir Pemohon namun Pemohonberumur lebih tua dari Saksi;Bahwa Pemohon pernah sekolah di pesantren di Cakung di Padang,Pemohon sekolah SMP dan SMA masuk pesantren;Bahwa setau Saksi ketika di Yogyakarta, Pemohon bernama Riduannamun Pemohon sering menulis di opini

(koran) dan mencantumkannama RIDUAN ALBANGKAWI;Bahwa asal muasal nama ALBANGKAW/I berdasarkan cerita Pemohon,Pemohon terinspirasi dari nama ulama di Padang;Bahwa sejak kuliah Pemohon sering menulis opini;Bahwa yang menciptakan nama ALBANGKAWI adalah Pemohonsendiri;Bahwa orang tua dari Pemohon sudah mengetahui namaALBANGKAWI sebelum orang tua Pemohon meninggal, dan jugasecara publik di sosial media Pemohon dikenal dengan nama RIDUANALBANGKAWI dan kebetulan Pemohon pernah mencalonkan dirisebagai anggota

Kemudian Saksi Abdul Rahimmenerangkan Pemohon juga sering menulis di Opini ketika bersekolah dikampus di Yogyakarta dan mencantumkan nama sebagai RIDUANALBANGKAWI, serta secara publik di sosial media Pemohon dikenal dengannama RIDUAN ALBANGKAW/I dan Pemohon pernah mencalonkan diri sebagaianggota DPR dengan nama RIDUAN ALBANGKAWI.

Memo Intern Nomor 409/KRD/2/M/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Uji Kepatuhan dari BagianKredit Menengah kepada Satuan Kepatuhan;1 (satu) lembar fotokopi Memo Intern Nomor 463/SPT/1/M/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Penyampaian Kertas KerjaUji Kepatuhan Kredit PT Gatramas Internusa dari SatuanKepatuhan kepada Divisi Kredit;1 (satu) bundel fotokopi Kertas Kerja Uji Kepatuhan KreditNomor 028/UKK/SPT/2014 tanggal 6 Mei 2014;1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanggal 6Mei 2014 perihal Opini

Kepatuhan KMK Kontraktual PTGatramas Internusa dari Pemimpin Satuan Kepatuhan kepadaDivisi kredit;1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat 7 Mei 2014perihal Opini Kepatuhan KMK Kontraktual PT GatramasInternusa dari Pengelola Pemantauan dan PengembanganOperasional Kepatuhan kepada Pemimpin Satuan Kepatuhan;Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.

PTGatramas Internusa untuk Pekerjaan dari PT Rekayasa Industriuntuk Proyek Above Ground Pipping Shop Fabrication padaProyek Pembangunan Pupuk Sriwidjaja Pabrik Il B Cfr, KontrakNomor P2B0030CT025R sebesar Rp15.000.000.000,00(lima belas miliar rupiah);1 (satu) bundel fotokopi Memo Intern Nomor 442/KRD/2.1/M/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Permohonan KreditModal Kerja Kontraktual atas nama PT Gatramas Internusa;1 (satu) lembar fotokopi Kolom Pendapat tanggal 14 Mei 2014dari Direktur Kepatuhan, perihal Opini

Kepatuhan KMK KreditModal Kerja Kontraktual atas nama PT Gatramas Internusa;1 (satu) bundel fotokopi Opini Kepatuhan Kredit Modal KerjaKontraktual PT Gatramas Internusa ditandatangani oleh Rozi Sabil;1 (satu) lembar fotokopi Kolom Disposisi/Pendapat tanggal 16Mei 2014 dari Pgs.

Kepatuhan;1 (satu) bundel fotokopi Surat Opini Kepatuhan Kredit ModalKerja PT Gatramas Internusa tanggal 30 Desember 2015;Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.

Budi Doku selaku Wakil WalikotaGorontalo telah membacking salah satu kontraktor yang turut serta dalampelelangan pembangunan kantor Inspektorat Daerah Kota Gorontalo sehinggaHalaman 2 dari 7 Putusan Nomor 22/PID/2019/PT GTOmembuat opini yang negative, menyerang kehormatan dan mencemarkan namaserta menghina saksi dr.

Budi Doku selaku Wakil WalikotaGorontalo telah membacking salah satu kontraktor yang turut serta dalampelelangan pembangunan kantor Inspektorat Daerah Kota Gorontalo sehinggamembuat opini yang negative, menyerang kehormatan dan mencemarkan namaserta menghina saksi dr.

benar sehingga tidaklahdapat dimintakan penjelasan secara tertulis sehingga haruslah dinyatakanbatal ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai amar putusan Komisi InformasiPusat Nomor : 008/I/KIPPSA/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang memerintahkanPenggugat/Pemohon Keberatan untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepadapemohon dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinanputusan ini diterima oleh Termohon berupa dasar pertimbangan yang terdapat dalamputusan dan bukan memerikan opini

hak konstitusionalTermohon Keberatan, maka masih dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum luarbiasa ke Mahkamah Agung yang berwenang memperbaiki kekeliruan putusan yangin kracht tersebut, hal tersebut juga termuat dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 23/PUUV/2007 tanggal 14 Januari 2008 ;Menimbang ..............Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah tepat kiranya jika KetuaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk memberikanpenjelasan tertulis yang bukan merupakan opini

atau pendapat, karena putusan badanperadilan sebagaimana putusan Komisi Informasi tidak dapat diberikan penjelasan olehpimpinan lembaga yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Komisi Informasi PusatNomor : 008/I/KIPPSA/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang memerintahkan Penggugat/Pemohon Keberatan untuk memberikan penjelasan secara tertulis bukan opini ataupendapat cukup beralasan hukum untuk dibatalkan ;Menimbang, bahwa disamping itu, jika dicermati dengan seksama diktumputusan

yang merupakan hak seseoranguntuk berpendapat atau berwacana namun pernyataan opini tersebuttidak didukung oleh bukti yang kuat atau dapat dipercaya sehinggabelum dapat disebut sebagai fakta.

Jika tidak didukung oleh bukti tertulis yangdapat diverifikasi maka ragam bahasa tertulis seperti ini dapat disebutmengandung unsur menista dengan tulisan, memfitnah, menuduh danhalhal yang berkaitan dengan itu;Bahwa saudara Sandy Salamun secara jelas menunjukkan melaluitulisan tersebut bahwa ia menyasarkan opini yang mengandungtuduhantuduhan dalam wacana tersebut kepada YS atau YunusSerang, secara langsung pembaca dapat menarik hubungan maknaantara inisial YS dengan unsurunsur lain yang relevan

dan salingberhubungan didalam tulisan tersebut;Bahwa oleh karena tulisan ini tidak dapat diperkuat oleh bukti yangdapat dipercaya dan rujukan lainnya yang relevan secara konteks danmakna lainnya maka saya berpendapat bahwa tulisan tersebut bersifatnormatif dan absah secara bahasa namun mengandung makna danmembentuk wacana yang bersifat opini tanpa adanya rujukanpembuktian yang jelas dan absah pula.

Menurut pendapatsaya sebagai ahli bahasa, meskipun nantinya bukti atau rujukan yangabsah dan sesuai dapat diberikan oleh saudara Sandy Salamun untukmenjadikan tulisan tersebut bukan lagi opini melainkan fakta, haltersebut tidak lantas cukup memengaruhi atau mengembalikankeadaan seperti semula secara signifikan, tercutama menyangkut efekatau akibat yang berkaitan dengan nama baik atau kehormatan YSatau Yunus Serang yang telah diserang melalui tulisan tersebut dalamposisinya sebagai pribadi sekaligus

lainuntuk menghalanginya menuju kursi kota Tual 01 karena kami memiliki hak politikyang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung . sebuahkritikan sahsah saja dilakukan oleh setiap orang yang merasa haknya ditindas,namun kritikan tersebut haruslah melihat dari berbagai sisi apakah benarPutusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 26 dari 30seseorang tersebut sudah melakukan seperti apa yang telah disampaikan dandibaca oleh khalayak ramai sehingga membuat bentuk opini

., Mamun pada sisilain * majelis hakim telah membangun sebuah opini yangmempertentangkan antara dua sisi yang berbeda tentang = statusperkawinan Tergugat, yakni antara fakta kejadian dan faktahukum dari perkawinan Tergugat dan Pewaris;Menimbang, bahwa bertolak dari kesimpulan tersebut,kemudian majelis hakim tingkat pertama melanjutkanWpertimbangannya dengan kalimat bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa ParaPenggugat tidak secara tegas dan jelas menyebutkan hubunganhukum

mengakibatkan tidak jelasnya pula bentuk perpindahanhak atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dari ORANGTUA PENGGUGAT PERTAMA kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan ini, majelis hakimtingkat banding memberikan~ pertimbangan sebagai berikut bahwa, ketidakjelasan bentuk perpindahan hak dimaksud adalahakibat dari ketidakjelasan hubungan hukum antara Tergugat danPewaris (ORANG TUA PENGGUGAT PERTAMA); sedangkanketidakjelasan hubungan hukum antara Tergugat dan Pewarisadalah opini

Bahwa Penggugat' selalu~ tidak mensyukuri dalamkehidupan berumah tangga dan selalu) mengada ada dantidak betul yang di dalilkan pada point 3 dimanadikatakan seolah olah ada pertengkaran terusmenerus yang sulit diatasi sejak tahun 2007 padahalhal ini tidak pernah ada, yang ada penggugat hanyamembuat opini pada majelis Hakim seolaholah adapertengkaran;.

Bahwa point 7 Penggugat membuat opini kepada MajelisHakim seolah olah benar, yang benar1. Tidak pernah ada musyawarah di keluarga dipihak Penggugat&Tergugat maupun musyawarahPenggugat dan&Tergugat;2. Bahwa Penggugat telah meninggalkanrumah tangga Tergugat dan anakTergugat&Pengugat tanpaizin danitidakdiketahul keberadaannya;3. Karena Tergugat bertanggung jawab dalamberumah tangga terhadap anak dan istri makaTergugat melapor pada Kepolisian tangga 5Agustus 2010;6.

Bahwa pertengkaran yang sering terjadi bersumberdari TERGUGAT yang lebih mementingkan pekerjaannyatanpa memperhatikan dan peduli secara wajar kepadaPENGGUGAT dan hal ini bukan merupakan opini yang,dibuat tapi lebih kepada faktanya dan pertengkaranini lebih sering terjadi sejak tahun 2007;. Bahwa semakin hari TERGUGAT lebih mementingkanpekerjaannya dan seakan kepeduliannya terhadapkeluarga semakin tidak dapat diutamakan dan lebihmengutamakan pekerjaannya.

Lingkungan AuditoratUtama Keuangan Negara Ill, Maret 2017;1 (satu) buah buku Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2017;1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi DIPA/POK PelaksanaBadan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2017, April 2017ROCHMADI SAPTOGIRI;1 (satu) bundel fotocopy Daftar Entitas di Lingkungan AKN Ill, April2017 ROCHMADI SAPTOGIRI;1 (satu) lembar tulisan tangan tinta hitam WTP 1,5 M 2017;1 (satu) bundel fotocopy Rekap Opini

Dinas No. 209/ND/XV/04/2017 dari Bahtiar Arif,Tortama II Selaku Koordinator Komite Pelaksana Pokja PemeriksaanLKPP Tahun 2016 perihal Hasil Kajian Tahap III atas PermasalahanPemeriksaan LKPP Tahun 2016 tanggal 10 April 2017 besertalampirannya;1 (satu) buah map yang berisi 1 (Satu) bundel print out Paparan HasilPemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Desa dan PDTTTahun 2016 Dalam Rangka Pemeriksaan LKPP Tahun 2016, RapatBPK tanggal 27 April 2017;1 (satu) lembar print out Daftar Nama Entitas, Opini

Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/201827)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)Total Nilai Akun Pengecualian Rp1.966.663.833.991,00;1 (satu) lembar print out Daftar Nama Entitas, Opini, Jumlah AkunPengecualian, Nilai AKun Pengecualian, dan Posisi Proses denganTotal Nilai Akun Pengecualian Rp1.946.989.090.911,00;1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/K/XX.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan PeringkatJabatan Pegawai a.n.

CHOIRUL ANAM Staf Pemeriksa dariBadan Pemeriksa Keuangan RI, dan selanjutnya diserahkan kepadaTerdakwa ROCHMADI SAPTOGIRI merupakan pemberian yangbersyarat terkait dengan opini dan temuan hasil pemeriksaan rutinkeuangan Kemendes Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran2016;. Bahwa penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai/penyelenggaraNegara menurut ketentuan Pasal 11 tidak perlu didahului denganadanya pertemuan sebagaimana dalam perkara a quo antara pihakKemendes diwakili oleh Sdr.

Bahwa pemberian danpenerimaan hadiah atau janji itu untuk menggerakkan pegawai/penyelenggara Negara mengubah status temuan menjadi opini WajarTanpa Pengecualian (WTP);f. Bahwa penerimaan hadiah atau janji sudah cukup terpenuhi ketentuanPasal 11 apabila pegawai atau penyelenggara Negara mengetahuiatau patut menduga hadiah atau janji diserahkan atau diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, tanpa ada syarat sebagaimana disebutkan sebelumnya;g.

Post ini termasuk dalam lingkup pers atautidak adalah dari pihak Dewan Pers;Bahwa setahu saksi Kepala Kejaksaan Negeri Puruk Cahu pernah memintalangsung kepada Pimpinan Redaksi Mura Post untuk ke kantor Kejaksaan NegeriPuruk Cahu untuk mengklarifikasi/koordinasi perihal pemberitaan tersebut,namun karena Terdakwa bukan anggota PWI, rekomendasi ke Dewan Pers;Bahwa wartawan wajib ikut kode etik, tidak boleh ada unsur memojokkan orangatau fitnah atau SARA dan penulis apa bila tidak konfirmasi hanya opini

, untuk hal tersebut saksi tidak dapatmenjawab karena hanya pihak Kejaksaan saja yang tahu mengenai hal tersebutyaitu tentang suratsurat kendaraan;Bahwa setahu saksi belum ada Klarifikasi/hak jawab dari Kepala KejaksaanNegeri Puruk Cahu terkait pemberitaan dalam Koran Mura post tersebut karenadari pandangan saksi bahwa beritaberita tersebut sudah tidak ada etikabahasanya dan hanya opini saja serta sudah memuat unsur mencemarkan namabaik, menghina, Fitnah dan sebagainya;Halaman 17 dari 38 Putusan

Akan tetapi, ugkapan Sangat nampak kepanikan danluapan emosi diraut mukanya yang semenjak duduk di depan cemberutmemasang muka berak sehingga menambah rasa kurang respek kawankawan wartawan yang hadir, melihat kelakuannya seperti anak kecilkehilangan gulaan dan sangat jelas tidak menghormati forum yangtercantum pada paragraf ke 2 mengandung opini pribadi dan tidakterkait dengan judul dan keseluruhan isi berita.

asaspraduga tak bersalah.Penafsiran :a Menguji informasi berarti melakukan check andrecheck tentang kebenaran informasi itu.b Berimbang adalah memberikan ruang atau waktupemberitaan kepada masingmasing pihak secaraproporsional.c Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadiwartawan.

Hal ini berbeda dengan opini interpretatif,yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atasfakta.d Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidakmenghakimi seseorang.Pasal 8Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkanprasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras,warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabatorang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.Penafsiran :Prasangka adalah anggapan yang

USERA;

USERA;Foto copy Analisa Yuridis No. 349/AY/Dir.3.2/2013, tanggal 24 Mei 2013;Foto copy Opini Resiko No. 428/Div.MR/V/2013, tanggal 14 Juni 2013;Foto copy Analisa Bisnis, tanggal 17 Juni 2013;Foto copy Memorandum, nomor : 219/Mem/Dir.1/2013, tanggal 28 Agustus2013, perihal Hasil OTS Monitoring dan Evaluasi KSP.

diuraikan didalam Peraturan Direksi LPDBKUMKM Nomor007/PER/LPDB/2012 tentang Prosedur Operasional Standar ManajemenResiko Pinjaman/Pembiayaan LPDBKUMKM yaitu sebagai Petugas OnThe Spot (OTS) dan memberikan Opini Resiko kepada KomitePinjaman/Pembiayaan kepada calon mitra.Bahwa benar, Khususnya terkait KSP USERA saksi sebagai petugas OnThe Spot kepada KSP USERA dan saksi yang membuat Opini Resikoatas KSP Usera tersebut.Bahwa benar, setahu saksi, pihak yang mempunyai tugas dankewenangan untuk melakukan

Resiko Keuangan, lebin dari 70 % komposisi modal merupakanmodal penyertaan yang hanya dimiliki satu orang Pada Neraca April 2013 Koperasi mengakui aktiva tetap berupatanah senilai 2.7 Miliar sebagai Asset milik koperasi namunsebenarnya asset tersebut bukan milik koperasi dan masih dalamproses pengalihan menjadi milik koperasi.Bahwa benar, Laporan Opini Resiko (OR) tidak akan kami terbitkansebelum mendapatkan Memorandum Permohonan Opini Resiko dariBagian Bisnis, Setelah membuat Laporan Opini Resiko

Pasal 1 angka 12 : Hak Koreksi adalah hak setiap orang untukmengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan olehpers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; Pasal 1 angka 13 : Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukankoreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, ataugambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yangbersangkutan;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sebagaimana yang diatur dalam UUNomor : 40 Tahun 1999, Tentang Pers, maka

Penggunaan hak Penggugatsesuai ketentuan pasal 1 angka 11 dan 12 mewajibkan pers untukmelakukan koreksi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 13 yaitu :Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralatHalaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT KPGterhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidakbenar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

Penggunaan hak Penggugat sesuai ketentuanpasal 1 angka 11 dan 12 mewajibkan Pers (Pimpinan Redaksi) untukmelakukan koreksi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 13 yaitu :Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralatterhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidakHalaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT KPG10.benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 13: Kewajiban Koreksi adalah keharusanmelakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta,Opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh persyang bersangkutan.Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sebagaimana yang diatur dalam UUNomor : 40 Tahun 1999 Tentang Pers, maka Gugatan Penggugat terhadapPemimpin Redaksi media online lintasnusanews.com atau Tergugat IIIdalam perkara a quo seharusnya menempuh mekanisme dan proseduryang sudah diatur dalam UU Nomor

Fakta Persidangan MEMBUKTIKAN Para Tergugat/ParaPembanding, telah melakukan Pemberitaan secara sepihak,tanpamelakukan Chek and Rechek,serta Balancing dari Cover BothSides, bersifat menghakimi,menggiring opini,jyang menyudutkansecara sepihak, tanpa didukung sumber yang kredibel serta tidakmelakukan Uji Informasi, sehingga tidak diperkuat dengan datadan fakta yang sebenarnya,serta telah MENGABAIKANProfesionalisme Junarlistik,hal ini justru BERTENTANGANdengan UndangUndang Tentang Pers dan Kode Etik