Bahwa padamulai goyah atau tidak harmonis sejak Tahun 2005.

yaituadanya kompensasi terhadap bendabenda diatas tanah Negara bekas hak baratartinya bahwa siapapun yang menginginkan hak atas tanah tersebut harusmemberikan kompensasi kepada bekas pemegang haknya sehingga berdasarkanketentuan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 maka Sajid Sagafbin Husen bin Smeth telah memenuhi persyaratan yuridis dalam pemberian hakmilik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Pasal I Ayat 1 Undang UndangNomor 5 Tahun 1960 vang menyatakan "hak Eigendom atas tanah vang ada padamulai

Buku keII Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yangmengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,kecuali ketentuanketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku padamulai berlakunya Undangundang ini;Menimbang, bahwa Kedua KetentuanKetentuan Konversi Pasal Illangka kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria berbunyi Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang adapada mulai berlakunya Undangundang ini, sejak saat tersebut hapus,

Penggugatuntuk dikesampingkan serta petitum angka 4 s/d 6 gugatanPara Penggugat patut untuk ditolakTergugat menolak dengan tegas dalil angka 9 positaGugatan Para Penggugat.Lelang Eksekusi atas dasar Pasal 6 UUHI (ParateEksekusi) yang dilakukan Tergugat Il atas permintaanTergugat tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 26UUHT yang menyatakan bahwa selama belum adaperaturan perundangundangan yang mengaturnyadengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14,peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada padamulai

tentangpelaksanaan lelang, BUKAN SUMBER HUKUMBERLAKUNYA EKSEKUSI OBYEK HAKTANGGUNGAN.f) Ketentuan eksekusi obyek hak tanggungan yang sekarangberlaku> Bahwa perihal ketentuan yang sekarang berlaku bagieksekusi obyek HT ditemukan pengaturannya di dalamPasal 26 dan Penjelasannya serta Penjelasan UmumAngka 9 UUHT.Di dalam Pasal 26 UUHT dan Penjelasannya ditentukan:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memerhatikan ketentuan Pasal 14,peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada padamulai

Api milikBelanda tersebut dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yangpenuh dan bebas Negara Republik Indonesia ( vide Pasal 1 UndangundangNo. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaan MilikBelanda ) j 22 22 non nnn nnn nnn enn nnn nn nnn one nnn nnn noe non non noe nen cee neeBahwa berdasarkan Buku Kedua Ketentuan Konversi Pasal V UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariayang berbunyi Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada padamulai

Maka Tergugat I harus dihukumuntuk membatalkan pelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan ;1617181920Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 ;selama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya,denganmemperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut seharusnya pelaksanaaneksekusi sesuai dan berlandaskan pasal 195

denganTerlawan I maka Para Pelawan menurut hukum merasa dirugikan dan tidak adanyakepastian jumlah yang harus dibayar oleh Para Pelawan kepada terlawan I olehkarena itu Para Pelawan minta secara tegas agar menjelaskan perhitungan bungadan denda oleh Terlawan I secara terinci sejak dari awal ;Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 26 UU No.4 tahun 1996 : selamabelum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, pertauran mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai

Karyorejo, yang disebutjuga dengan mBok Karyorejo yaitu Ibu dari Tergugat dan nenek dariTergugat Il;Hal ini berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo.Peraturan Konversi pasal VII ayat 1 yang menyebutkan:Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada padamulai berlakunya UndangUndang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal20 ayat (1);Atas dasar tersebut Obyek Sengketa menjadi Hak Milik B.

dan gas bumimaka yang boleh melakukan Niaga hanya perusahaan / badanusaha yang telah memiliki izin usaha dari Menteri ESDM.Sedangkan terdakwa dalam melakukan rangkaian perbuatannyatersebut tidak memiliki izin usaha pengangkutan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 juncto Pasal 23ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001.SUBSIDIAIRHalaman 11 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN KinBahwa terdakwa MULYADI, SH Bin MUJI SUMARTO, padamulai

Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 menyatakan sebagai berikut:bahwa pelaksanaan eksekusi sebagaimana pada Pasal 26 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996: selama belum ada peraturanperundangundangan yang mengaturnya, dengan memperhatikanpasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan , maka pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan padapasal 224 HIR, 258RBg, dengan demikian Perbuatan Tergugat dengan Tergugat III adalah perbuatan

lakilaki dariketurunan BASIROEN RANOE REDJA sehingga pengalihan tanah sengketa(magang tani/norowito) dari atas nama BASIROEN ke atas nama SARMINBASIROEN dihubungkan dengan pengertian dan peralihan tanah tersebut diatas, tanah sengketa merupakan tanah magang tani/norowito tetap ;Menimbang, bahwa Pasal VIl KETENTUANKETENTUAN KONVERSIUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria disebutkan sebagai berikut :(1)Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada padamulai

ada kesatuan pengertian dan kepastianmengenai penggunaan' ketentuanketentuan tersebut,ditegaskan kbih hnjut dalam UndangUndang ini,bahwaselama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yangdiatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadapeksekusi Hak TanggunganPasal 26 UU Hak Tanggungan:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai

Nomor 162/Pdt/2018/PT.BTNperaturan perundangundangan yang mengaturnya, peraturanmengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam keduaReglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak TanggunganPasal 26 UU Hak Tanggungan:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya UndangUndang ini, berlaku terhadapeksekusi Hak Tanggungan.5.

Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikathak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebananHak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanahyang bersangkutan; (5) Sertipikat Hak Tanggungandiserahkan kepada pemegang Hak TanggunganMaka peraturan mengenai eksekusi hyptheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusiHak Tanggungan.

Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jelas telahmencabut domeinverklaring untuk Sumatera" dan Buku kell KitabUndang Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenalbumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecualiketentuanketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku padamulai berlakunya undangundang ini;4. Bahwa mendasarkan hal tersebut maka bukti Termohon Kasasisudah tidak berlaku lagi;5.

Maka Tergugat II harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaanparate eksekusi lelang yang bersangkutan ;Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 ; "selamabelum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya,denganmemperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap' eksekusi HakTanggungan", maka berdasarkan bunyi pasal tersebut seharusnya pelaksanaaneksekusi sesuai dan berlandaskan pasal 195 HIR, dengan

Bahwa sebagai pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesiaatas berlakunya hukum adat atas tanah di negara kesatuan republikIndonesia, maka tanahtanah yang telah ada haknya (khususnya hakmenurut hukum adat) sebelum lahirnya UUPA No.5 Tahun 1960, diakulhakhaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi Pasal II ayat(1) yang berbunyi hakhak atas tanah yang memberi wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 (1)seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah yang ada padamulai

Hal ini dengan tegas ditentukandalam Pasal 26 UUHT dan Penjelasannya berbunyi: Selama belum adaperaturan perundangundangan yang mengaturnya, dengan memerhatikanketentuan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusi haktanggungan. Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hipotikyang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan yang ada dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg.

kelirudidalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini khususnyaterkait mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini sehinggamenerapkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas TanahPertanian.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto didalampertimbangannya pada halaman 49:Menimbang, bahwaapabiladihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Perpu Nomor 56 Tahun 1960tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, manyatakan bahwaBarangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hakgadai yang padamulai