Ditemukan 92 data
12 — 3
Bahwa padamulai goyah atau tidak harmonis sejak Tahun 2005.
80 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
yaituadanya kompensasi terhadap bendabenda diatas tanah Negara bekas hak baratartinya bahwa siapapun yang menginginkan hak atas tanah tersebut harusmemberikan kompensasi kepada bekas pemegang haknya sehingga berdasarkanketentuan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 maka Sajid Sagafbin Husen bin Smeth telah memenuhi persyaratan yuridis dalam pemberian hakmilik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Pasal I Ayat 1 Undang UndangNomor 5 Tahun 1960 vang menyatakan "hak Eigendom atas tanah vang ada padamulai
Dr. PALMIZAL. A, S.Pd.,M.Pd
Tergugat:
1.GIRIN
2.KAMPUNG RAMI
81 — 25
Buku keII Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yangmengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,kecuali ketentuanketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku padamulai berlakunya Undangundang ini;Menimbang, bahwa Kedua KetentuanKetentuan Konversi Pasal Illangka kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria berbunyi Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang adapada mulai berlakunya Undangundang ini, sejak saat tersebut hapus,
70 — 36
Penggugatuntuk dikesampingkan serta petitum angka 4 s/d 6 gugatanPara Penggugat patut untuk ditolakTergugat menolak dengan tegas dalil angka 9 positaGugatan Para Penggugat.Lelang Eksekusi atas dasar Pasal 6 UUHI (ParateEksekusi) yang dilakukan Tergugat Il atas permintaanTergugat tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 26UUHT yang menyatakan bahwa selama belum adaperaturan perundangundangan yang mengaturnyadengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14,peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada padamulai
119 — 43
tentangpelaksanaan lelang, BUKAN SUMBER HUKUMBERLAKUNYA EKSEKUSI OBYEK HAKTANGGUNGAN.f) Ketentuan eksekusi obyek hak tanggungan yang sekarangberlaku> Bahwa perihal ketentuan yang sekarang berlaku bagieksekusi obyek HT ditemukan pengaturannya di dalamPasal 26 dan Penjelasannya serta Penjelasan UmumAngka 9 UUHT.Di dalam Pasal 26 UUHT dan Penjelasannya ditentukan:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memerhatikan ketentuan Pasal 14,peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada padamulai
182 — 122
Api milikBelanda tersebut dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yangpenuh dan bebas Negara Republik Indonesia ( vide Pasal 1 UndangundangNo. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaan MilikBelanda ) j 22 22 non nnn nnn nnn enn nnn nn nnn one nnn nnn noe non non noe nen cee neeBahwa berdasarkan Buku Kedua Ketentuan Konversi Pasal V UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariayang berbunyi Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada padamulai
56 — 5
Maka Tergugat I harus dihukumuntuk membatalkan pelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan ;1617181920Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 ;selama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya,denganmemperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut seharusnya pelaksanaaneksekusi sesuai dan berlandaskan pasal 195
76 — 15
denganTerlawan I maka Para Pelawan menurut hukum merasa dirugikan dan tidak adanyakepastian jumlah yang harus dibayar oleh Para Pelawan kepada terlawan I olehkarena itu Para Pelawan minta secara tegas agar menjelaskan perhitungan bungadan denda oleh Terlawan I secara terinci sejak dari awal ;Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 26 UU No.4 tahun 1996 : selamabelum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, pertauran mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai
Pembanding/Penggugat II : SARBINI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat III : WARTI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat IV : SUDARSI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat V : RINI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat VI : SUPRIYADI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat VII : SUKESI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat VIII : SRI LESTARI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Terbanding/Tergugat I : ATMO SUMINTO
Terbanding/Tergugat II : SUPARSI
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Karanganyar
44 — 28
Karyorejo, yang disebutjuga dengan mBok Karyorejo yaitu Ibu dari Tergugat dan nenek dariTergugat Il;Hal ini berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo.Peraturan Konversi pasal VII ayat 1 yang menyebutkan:Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada padamulai berlakunya UndangUndang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal20 ayat (1);Atas dasar tersebut Obyek Sengketa menjadi Hak Milik B.
ADI NUGRAHA, SH.
Terdakwa:
MULYADI, SH Bin MUJI SUMARTO
80 — 9
dan gas bumimaka yang boleh melakukan Niaga hanya perusahaan / badanusaha yang telah memiliki izin usaha dari Menteri ESDM.Sedangkan terdakwa dalam melakukan rangkaian perbuatannyatersebut tidak memiliki izin usaha pengangkutan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 juncto Pasal 23ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001.SUBSIDIAIRHalaman 11 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN KinBahwa terdakwa MULYADI, SH Bin MUJI SUMARTO, padamulai
Terbanding/Tergugat I : PT. RADANA BHASKARA FINANCE, Tbk. Kantor Pusat Jakarta, Cq. PT. RADANA BHASKARA FINANCE, Tbk, Cabang Solo
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat IV : Suyati
61 — 30
Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 menyatakan sebagai berikut:bahwa pelaksanaan eksekusi sebagaimana pada Pasal 26 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996: selama belum ada peraturanperundangundangan yang mengaturnya, dengan memperhatikanpasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan , maka pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan padapasal 224 HIR, 258RBg, dengan demikian Perbuatan Tergugat dengan Tergugat III adalah perbuatan
136 — 36
lakilaki dariketurunan BASIROEN RANOE REDJA sehingga pengalihan tanah sengketa(magang tani/norowito) dari atas nama BASIROEN ke atas nama SARMINBASIROEN dihubungkan dengan pengertian dan peralihan tanah tersebut diatas, tanah sengketa merupakan tanah magang tani/norowito tetap ;Menimbang, bahwa Pasal VIl KETENTUANKETENTUAN KONVERSIUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria disebutkan sebagai berikut :(1)Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada padamulai
48 — 25
ada kesatuan pengertian dan kepastianmengenai penggunaan' ketentuanketentuan tersebut,ditegaskan kbih hnjut dalam UndangUndang ini,bahwaselama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yangdiatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadapeksekusi Hak TanggunganPasal 26 UU Hak Tanggungan:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai
206 — 46
Nomor 162/Pdt/2018/PT.BTNperaturan perundangundangan yang mengaturnya, peraturanmengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam keduaReglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak TanggunganPasal 26 UU Hak Tanggungan:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya UndangUndang ini, berlaku terhadapeksekusi Hak Tanggungan.5.
Pembanding/Penggugat II : LUH MELAAWATI Diwakili Oleh : SOEKARLI LESMANA
Pembanding/Penggugat III : MADE ERIK LESMANA Diwakili Oleh : SOEKARLI LESMANA
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Jakarta Krekot
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang Jakarta II
100 — 42
Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikathak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebananHak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanahyang bersangkutan; (5) Sertipikat Hak Tanggungandiserahkan kepada pemegang Hak TanggunganMaka peraturan mengenai eksekusi hyptheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusiHak Tanggungan.
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jelas telahmencabut domeinverklaring untuk Sumatera" dan Buku kell KitabUndang Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenalbumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecualiketentuanketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku padamulai berlakunya undangundang ini;4. Bahwa mendasarkan hal tersebut maka bukti Termohon Kasasisudah tidak berlaku lagi;5.
242 — 61
Maka Tergugat II harus dihukum untuk membatalkan pelaksanaanparate eksekusi lelang yang bersangkutan ;Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 ; "selamabelum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya,denganmemperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap' eksekusi HakTanggungan", maka berdasarkan bunyi pasal tersebut seharusnya pelaksanaaneksekusi sesuai dan berlandaskan pasal 195 HIR, dengan
Terbanding/Tergugat I : DT. HASAR ALS. DATUK HASAR
Terbanding/Tergugat II : SUIDJULY als. SUI DJULY
Terbanding/Tergugat III : T. NANCY SARAGIH, DR
Terbanding/Tergugat IV : CAROLINE
83 — 44
Bahwa sebagai pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesiaatas berlakunya hukum adat atas tanah di negara kesatuan republikIndonesia, maka tanahtanah yang telah ada haknya (khususnya hakmenurut hukum adat) sebelum lahirnya UUPA No.5 Tahun 1960, diakulhakhaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi Pasal II ayat(1) yang berbunyi hakhak atas tanah yang memberi wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 (1)seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah yang ada padamulai
70 — 55
Hal ini dengan tegas ditentukandalam Pasal 26 UUHT dan Penjelasannya berbunyi: Selama belum adaperaturan perundangundangan yang mengaturnya, dengan memerhatikanketentuan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusi haktanggungan. Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hipotikyang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan yang ada dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg.
Pembanding/Tergugat IV : Massere
Terbanding/Penggugat : Raja Bin Ranggong
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Yudding Bin Kade
Turut Terbanding/Tergugat III : Jumaso
Turut Terbanding/Tergugat V : Biah Binti H.Seri
59 — 19
kelirudidalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini khususnyaterkait mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini sehinggamenerapkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas TanahPertanian.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto didalampertimbangannya pada halaman 49:Menimbang, bahwaapabiladihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Perpu Nomor 56 Tahun 1960tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, manyatakan bahwaBarangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hakgadai yang padamulai