serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI(Parisadha

PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri

Kray, yangmengemukakan tentang duduknya perkara sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secaramenurut Budha Dharma Indonesia di kantor Parisadha Budha Darma di BejenKaranganyar pada tanggal 23 Januari 1995 di hadapan Pandita Sarono dan telahtercatat pada kantor Catatan sipil Kabupaten Karanganyar sesuai Kutipan Aktaperkawinan Nomor: 1911995 tertanggal23 Januari 1995;2 Bahwa setelah perkawinan antara penggugat dengan tergugat bertempat tinggaldi Trombol Kulon

Surat SUDDHIWADANI No.31/PNDI/SWD/VIII/2015, tanggal 06Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu DharmaIndonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;. Foto copy ljazah Sekolah Dasar atas nama ROHASANAH, lahirtanggal 15 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda buktiP.5;.

perbedaan kasta antara Pemohondengan suaminya dimana Pemohon berasal dari kasta Brahmana sedangkanSuami Pemohon berasal dari kasta Ksatriya;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebutkan adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar "Ida dari otoritas yang berwenang secaraadat berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihnkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang begitu pula juga perlu diketahui oleh otoritasagama yaitu PHDI (Parisadha

PHDIHal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PN Dps(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa

PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri

serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI(Parisadha

PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor CatatanSipil sebagai otoritas Negara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukantentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebutadalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenangPengadilan Negeri

begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dankewajiban secara purusa; Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawanyang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahul oleh otoritas agamayaitu PHDI (Parisadha

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yangtelah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu padatanggal 27 November 1991 dihadapan pemuka agama PedandaGede Nengah di Gubug Batu berdasarkan Surat PengesahanPerkawinan Nomor: 175/PHDI.KEC.SLP/I/2020 yang dikeluarkan olehKetua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Selaparangyaitu Putu Sandiartha, S.Pd pada tanggal 29 Januari 2020;2.

tidak ada alat bukti yangmendukung bukti P4 yang berupa fotokopi dari fotokopi, disamping itu daripembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alat bukti yang jelas dan tegasmenyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hak menggunakan gelar GUSTI dari otoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk suratpernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenangatau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perludiketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha

nyatakan ditolak.Bahwa pertimbangan hukum tersebut terlihat sangat kontradiktifjustru. karena perkawinan yang di Prancis tidak pernahdidaftarkanlah di Indonesia maka tidak ada dasar bagi Pengadilandi Indonesia untuk menilai status hukum perkawinan tersebut danTerbukti adanya perkawinan di Indonesia yang secara adat danagama telah sah , lantas atas dasar apa majelis hakim PengadilanTinggi Denpasar menyatakan perkawinan antara Pemohon danTermohon yang dilaksanakan di Banyuwangi dihadapan pendetadan Parisadha

Bahwa NANG PASEK meninggal dunia tahun 1982; Bahwa saksi tidak tahu saudara LUH SISIYE; Bahwa setahu saksi LUH SISIYE tidak punya nama bali, hanyadipanggil LUH SISIYE saja; Bahwa saksi membenarkan bukti P2 bahwa foto yang ada dalam KTPtersebut adalah LUH SISIYE;Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN SrpBahwa saksi tidak tahu PAN LUH SISIYE;Bahwa tahun 1996 saksi hadir dalam perkawinan anak LUH SISIYEyang bernama SUWINE (Penggugat II);Bahwa setahu saksi ada surat pernikahan dari Parisadha

mengadakan upacara pernikahan anaknya;Bahwa setahu saksi LUH SISIYE bisa baca tulis dan bisa bahasaIndonesia;Bahwa ada aturan transmigrasi bahwa setiap transmigran yang akanpulang wajib lapor kepada kepala unit dan diberi izin untuk pulangpaling lama 1 (satu) bulan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, KuasaTergugat , Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat menyatakanakan menanggapi dalam kesimpulan; KETUT WIDANABahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat II sebagaianggota Parisadha

saksi kenal dengan keluarga Penggugat sejak tahun 1986yaitu sejak saksi menjadi transmigran di Sulawesi;Bahwa orang tua Penggugat bernama LUH SISIYE;Bahwa setahu saksi LUH SISIYE mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu2 (dua) lakilaki dan 1 (satu) perempuan;Bahwa di Sulawesi ada 1 (satu) desa khusus transmigran dari Bali;Bahwa tahun 1986 saksi diangkat sebagai abdi di SMP di DesaKalaena Gini Sulawesi;Bahwa tahun 1988 saksi diangkat sebagai abdi di Makasar;Bahwa tahun 1996 saksi diangkat sebagai Majelis Parisadha

dan LUHSISIYE diangkat sebagai Kelian Adat;Bahwa Majelis Parisadha akan mengadakan pertemuan minimal 2(dua) kali sebulan yaitu pada saat Purnama dan Tilem;Bahwa LUH SISIYE aktif di Parisadha;Bahwa setahu saksi LUH SISIYE bisa baca tulis karena LUH SISIYEpernah membuat surat pernyataan tentang perkawinan namun tidaklancar;Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN SrpBahwa saksi pernah menandatangani surat keterangan perkawinananak LUH SISIYE;Bahwa LUH SISIYE pernah cerita punya lahan

lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar I Gusti Bagus atau Il Gusti Ayu atau Il Gusti Agung dariotoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataanpemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikatdari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritasagama yaitu PHDI (Parisadha

PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri

PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) danKantor Catatan Sipil sebagai otoritas Negara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Hal.12 dari 15 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 382/Padt.P/2020/PNDpsMenimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukantentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebutadalah penggantian

keahliwarisanlainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti Bagus atau I Guti Ayu atau Gusti Agung dari otoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk suratpernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenangatau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perludiketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha

PHDIHal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PN Dps(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama

tahun 2018, PENGGUGAT pergimeninggalkan TERGUGAT dari rumah kediaman bersama, oleh karena tidaksanggup lagi mendapat perlakuan dari TERGUGAT yang tidak seganseganmenyakiti PENGGUGAT, yang mana PENGGUGAT tidak mengetahui dimanakesalahan PENGGUGAT selama ini, padahal PENGGUGAT selama berumahtangga juga turut membantu perekonomia n rumah tangga dengan berjualandi pasar;12.Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mempertahankan rumah tanggaantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara meminta nasihatkepada Lembaga PARISADHA