Ditemukan 136454 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; 1. mangatas togi butarbutar. 2. bevin butarbutar. 3. mangadar butarbutar vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. 2. badan pelaksana otorita toba; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;;
Pengadilan PN SINGKEL Perdata
Register : 26-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 2/PDT.G/2016/PN.SKL
Tanggal 26 April 2016 — -AWALUDDIN BANCIN, dkk melawan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan, dkk.;
115 — 19
  • -AWALUDDIN BANCIN, dkk melawan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan, dkk.;
    Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan di KampungGunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil,yang beralamat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten AcehSingkil Jalan SingkilSubulussalam KM 14 Singkil Utara, KabupatenAceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psp
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
BINDU SIAHAAN
Tergugat:
1.Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Tugas
2.Jamaludin S. Hut
75 — 11
  • Penggugat:
    BINDU SIAHAAN
    Tergugat:
    1.Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Tugas
    2.Jamaludin S. Hut
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 07-12-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN BOYOLALI Nomor 65/Pdt.G/2017/PN Byl
Tanggal 4 April 2018 — ., S.H
Tergugat:
1.Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Jawa Boyolali
2.Badan Pelaksana Sinode Gereja Kristen Jawa
101 — 32
  • ., S.H
    Tergugat:
    1.Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Jawa Boyolali
    2.Badan Pelaksana Sinode Gereja Kristen Jawa
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-07-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 73 / B / 2018 / PT.TUN.JKT;
Tanggal 30 Mei 2018 — DHEERAJ MOHAN ASWANI; KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
76 — 25
  • DHEERAJ MOHAN ASWANI; KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
    AN 7ss KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI Ss :Ly :es JAKARTACRCLATAN, yang berkedudukan di Kantor er& x xePertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan H.y ya e$ Ai Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 73/.B /2018 APT. TUN.JKTeo weoO 3G= => >SY DEE EEE eee eee Eee$ atGS GSSe 4. Nama RATIO, S.H 5 ennnneeeeeencneeeeecoons< <
    Mengabsikan Permohonan Penggugat tentang Penundadi Pelaksanaansurat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota, Arista JakartaoOSelatan Nomor: 1823/12 31.74.500/VII/2017 wySs Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan SyYag wv Nomor: 1823/1231.74.500AV11/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal: wvc y &Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum; eeDalam Eksepsi: s SysvMenolak a a diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya 33>Dalam Pokok Perkara: >1.
    Mefigabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyais won enn nnn nen nn nen n nnnoO Oo2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kettia Pelaksana PengadaanY aeRe Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1823/12mn 31.74.500/VII/2017 tertanggal 13 ih 200 Perihal : Pemberitahuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2401 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DKK VS PT CITRA ASEAN UTAMA
359 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, dan 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, tersebut;
    PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DKK VS PT CITRA ASEAN UTAMA
    PUTUSANNomor 2401 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:1.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), yangdikelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias ic.Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas LasaraTanoseo Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH PropinsiTahun Anggaran 2009), berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6Fodo Gunungsitoli
    Bahwa untuk membantu dan memudahkan pelaksanaan tugas Tergugat II dan III ic.Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas LasaraTanoseo Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi TA 2009),maka Tergugat III mengangkat Tergugat I sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Nomor 050/034/K/PUKSek/2009tanggal 15 April 2009;5.
    tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan JudexFacti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PEJABAT PELAKSANA
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-09-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 157/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Desember 2013 — DKK. vs PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA BLENDUNG dan RUMYATI
67 — 13
  • DKK. vs PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA BLENDUNG dan RUMYATI
    Nama Jabatan : PANITIA PELAKSANA ~ PEMILIHANKEPALA DESABLENDUNG $Tempat Kedudukan : Desa Blendung, Kecamatan Ulujami, KabupatenPemalang ;selanjutnya disebut sebagai ;.................5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-12-2020 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017 PK/Pdt/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) dahulu BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS) VS MASRAN JASID, dkk.
137 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) dahulu BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS) VS MASRAN JASID, dkk.
    PUTUSANNomor 1017 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)dahulu BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULUMINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS), berkedudukan danberkantor Pusat di Wisma Mulia Lantai LG, 2123, 2731, 33,3540, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, JakartaSelatan, diwakili olen
    Nomor 1017 PK/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliSATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULUMINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) dahulu bernama BADANPELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI(BPMIGAS) dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2014 serta Mahkamah Agung akanmengadili Kembali perkara ini
    Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANAKEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)dahulu bernama BADAN PELAKSANA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/TUN/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — DHEERAJ MOHAN ASWANI VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DHEERAJ MOHAN ASWANI VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
    ,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat danKonsultan Hukum pada Alvon Kurnia Palma & Rekan (AKP& Partners Law Firm), beralamat di Jakarta berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 2 Juli 2018;Pemohon Kasasi;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, tempat kedudukan diJalan H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, JakartaSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ignatius Ardi Susanto, S.H.
    Mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;B. Dalam Pokok Perkara:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Pelaksana PengadaanTanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal:Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta SelatanNomor 1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal:Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;4.
    Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta SelatanNomor: 1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal:Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;Halaman 3 dari 7 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Pelaksana PengadaanTanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 ~ Perihal:Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketua PelaksanaPengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor:1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 ~ Perihal:Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2156 K/Pdt/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG dan atau SEKRETARIS PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, DK VS Dr. EDISON TATULUS SAB., MAP., M.Min., Ph.D
167 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG dan atau SEKRETARIS PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA tersebut;
    KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALANTOL MANADO-BITUNG dan atau SEKRETARISPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLMANADO BITUNG, DKVSDr. EDISON TATULUS SAB., MAP., M.Min., Ph.D
    KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALANTOL MANADOBITUNG dan atau SEKRETARISPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLMANADO BITUNG, berkedudukan di Kantor PertanahanNasional Propinsi Sulawesi Utara, Jalan 17 AgustusManado;2.
    KETUAPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNGdan atau SEKRETARIS PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALANTOL MANADO BITUNG, 2. BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Bit. tanggal 20 Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 24-11-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 714K/PDT.SUS/2008
Tanggal 24 Nopember 2008 — PERUSAHAAN BADAN PELAKSANA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN (BP3) TMII ; SAMTA ; M. KUSNADI, dkk.
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN BADAN PELAKSANA PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN (BP3) TMII ; SAMTA ; M. KUSNADI, dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — RASHMEE MAHESH LALMALANI VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RASHMEE MAHESH LALMALANI VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
    ,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat padaKantor Alvon Kurnia Palma & Rekan (AKP & PARTNERSLAW FIRM), beralamat di DKI Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;Pemohon Kasasi;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, tempat kedudukandi Jalan H. Alwi, Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ignatius Ardi Susanto, S.H.
    Dalam Penundaan:ileMengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017perinal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;B.
    Dalam Pokok Perkara:1.2sAtau:Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Pelaksana PengadaanTanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihalPemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta SelatanNomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihalPemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;Menghukum Tergugat
    Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta SelatanNomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihalPemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;Halaman 3 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Pelaksana PengadaanTanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal Pemberitahuan PemutusanHubungan Hukum;1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihalPemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;2.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-07-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 73/B/2011/PT.TUN.SBY
Tanggal 14 September 2011 — MOHAMMAD DAWOED vs KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1 LAWANG
81 — 16
  • MOHAMMAD DAWOED vs KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1 LAWANG
    PUTUSANNOMOR: 73/B/20 11/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara padatingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara : MOHAMMAD DAWOED, Warga Negara Indonesia, pekerjaanWiraswasta, Alamat Jalan Kauman Nomor50, Lawang 65211, Malang JawaTimur ;Selanjutnya disebut sebagai ;MELAWAN:KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1LAWANG, tempat kedudukan
Pengadilan PN JANTHO Perdata Permohonan
Register : 08-09-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 19/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 16 September 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Sofian
82 — 3
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    Sofian
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-12-2011 — Putus : 26-01-2012 — Upload : 28-02-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 141 / B/ 2011 / PT.TUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2012 — MOHAMMAD DAWOED vs KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1 LAWANG
48 — 17
  • MOHAMMAD DAWOED vs KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1 LAWANG
    Selanjutnya disebutsebagai pihakPENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANKEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1LAWANG. Tempat Kedudukan di Jl. Pramuka Nomor = 152Lawang Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberi kuasa1. HERY IRIYANTO, SH, M.Si.3. SUBUR HUTAGALUNG, SH,M.Hum. ; eee4. LIS SETYANINGSIH,SH. ; er ee rrr ee re eee eee ee5. BARUNA FIRMANSYAH,SH. ; eee reece eee6.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 31-05-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 18 Oktober 2018 — Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh
28 — 12
  • Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh
    BUMOEACEH RAYA PUSAKA telah melalui proses sertifikasi pada LEMBAGAPENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dengan nomor registrasi2.1117259101008906, jenis usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengansifat usaha umum, berdasarkan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan UsahaJasa Pelaksana Konstruksi maka perusahaan ini memiliki Kapasitas untukmelaksanakan Jasa Pelaksana Untuk Perumahan Tunggal dan Koppel,Bangunanbangunan non perumahan lainnya beserta denganSubkualifikasi Gred 5 dan Subklasifikasi 21001 dan 21005
    Oleh karenanyaHalaman 3 dari 37 Putusan Perdata Nomor 34/Padt.G/2018/PN Bna10.11.12.13.sangatlah patut dan wajar apabila Majelis Hakim menyatakan perbuatanhukum Tergugat yang telah mengeluarkan SPMK adalah Sah danBerkekuatan Hukum ;Bahwa kemudian pada dictum ketiga SPMK, dinyatakan alokasi anggaranuntuk pembayaran Pelaksanaan kegiatan pekerjaan akan dialokasikan olehTergugat melalui Anggaran/ dana Belanja Tidak terduga Tahun 2010 ;Bahwa setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yang dimaksud dalamSPMK
    Bahwa benar dalil posita Penggugat pada poin 8, poin 9, dan poin 10,dimana Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh(BPBA) yang pada saat itu dijabat oleh Drs.
    nama IHSAN (Penggugat) dan juga oleh PenggunaAnggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Aceh atas namaJARWANSYAH, SPd, MAP, MM (Tergugat), dengan nilai Pekerjaan yangdibulatkan sebesar Rp 1.332.109.000, (Satu milyar tiga ratus tiga puluhdua juta seratus sembilan ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatanganioleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Acehatas nama JARWANSYAH, SPd, MAP, MM dan juga DAFTARKUANTITAS DAN HARGA yang ditanda tangani pihak pelaksana
    DI PASAR ANGKUPKABUPATEN ACEH TENGAH yang dilaksanakan oleh penggugat padaTahun 2010 sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 005/KONTRAKPNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret2013 dengan nilai Rp 1.332.109.000, (satu milyar tiga ratus tiga puluhdua juta seratus sembilan ribu rupiah), telah dibayarkan seluruhnya olehBadan Penanggulangan Bencana Aceh (Penggugat) sesuai denganBerita Acara Pembayaran Nomor: 005/BAP/BPBA/2013 tanggal 14Maret 2013 yang ditandatangani oleh pihak pelaksana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-04-2015 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2605 K/Pdt/2014
Tanggal 6 April 2015 — H lawan BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP Gapensi)
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HlawanBADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP Gapensi)
    Nomor 2605 K/Pdt/2014Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat Banding tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanyamohon dinyatakan batal demi hukum;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, putusan Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak mempertimbangkan keterangan para saksi fakta dalam persidangan;Bahwa Panitia Pelaksana Musda Gapensi yang bertugas menerima berkasbakal calon ketua umum telah melakukan rekayasa sistimatis sehinggaberkas pencalonan Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/Pdt/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — TRIJAYA PUTRA VS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMATANG SIANTAR, DKK
96 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRIJAYA PUTRA VS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMATANG SIANTAR, DKK
    KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)PEMATANG SIANTAR , berkedudukan di Jalan Ade IrmaSuryani Nst Nomor 2 , Kelurahan Melayu , KecamatanSiantar Barat, Kota Pematang Siantar;. KEPALA DINAS BINA MARGA PROPINSI SUMATERAUTARA, berkedudukan di Jalan Sakti Lubis Nomor 7 R ;Kelurahan Sidorejo ,Kecamatan Medan Amplas, KotaMedan;.
    Bahwa Penggugat dan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III adalah MitraKerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar(UPTDPS) Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2012, tanggal3 Februari 2012 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) tahun Anggaran 2012 Nomor 1.03.01.18.055.5.2.tanggal 10 Januari 2012 dimana Penggugat adalah kontraktor/Rekanan(Penyediaan Barang dan Jasa) sedangkan
    Bahwa Penggugat adalah pelaksana pekerjaan Konstruksi atas namaPerusahaan CV.
    Pelaksana Pekerjaan tanggal 25 Oktober2012 dan telah dituangkan dalam Dokumen Kontrak yaitu Tinjauan Teknikdan Contract Of Change Order (CCO) telah masuk dalam perhitunganvolume pekerjaan, Daftar Kuantitas dan Harga, dan Barang tersebut berupaTiang Pancang Beton Bertulang Pracetak sudah siap dicetak dan telahLunas kepada PT. Wika, tetapi hingga saat ini belum dibayar Lunas olehTergugatTergugat sebanyak 45 Batang dengan Volume 78.98 m;7.
    Menyatakan Sah Hubungan Mitra Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat Il dan Tergugat III dalam hal Surat Perjanjian Kontrak kerjadimana Penggugat sebagai Pelaksana pekerjaan proyek sesuai SuratPerjanjian yang saling mengikat diri dengan pemberi/pemilik proyek;3.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 07-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 109/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 3 Januari 2019 — Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh
64 — 25
  • Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh
    BUMOEACEH RAYA PUSAKA telah melalui proses sertifikasi pada LEMBAGAPENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dengan nomor registrasi2.1117259101008906, jenis usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengansifat usaha umum, berdasarkan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan UsahaJasa Pelaksana Konstruksi maka perusahaan ini memiliki kKapasitas untukmelaksanakan Jasa Pelaksana Untuk Perumahan Tunggal dan Koppel,Bangunanbangunan non perumahan lainnya beserta dengan SubkualifikasiGred 5 dan Subklasifikasi 21001 dan 21005
    Oleh karenanyasangatlah patut dan wajar apabila Majelis Hakim menyatakan perbuatanhukum Tergugat yang telah mengeluarkan SPMK adalah Sah danBerkekuatan Hukum ;Bahwa kemudian pada dictum ketiga SPMK, dinyatakan alokasi anggaranuntuk pembayaran Pelaksanaan kegiatan pekerjaan akan dialokasikan olehTergugat melalui Anggaran/ dana Belanja Tidak terduga Tahun 2010 ;Bahwa setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yang dimaksud dalamSPMK maka PT.
    Bahwa benar dalil posita Penggugat pada poin 8, poin 9, dan poin 10,dimana Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh(BPBA) yang pada saat itu dijabat oleh Drs.
    Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatanganioleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Acehatas nama JARWANSYAH, SPd, MAP, MM dan juga DAFTARKUANTITAS DAN HARGA yang ditanda tangani pihak pelaksana atasnama IHSAN (Penggugat) dan juga oleh Pengguna Anggaran (PA)Badan Penanggulangan Bencana Aceh atas nama JARWANSYAH, SPd,MAP, MM (Tergugat), antara Penggugat dan Tergugat telah membuatSurat Perjanjian Kerja = (Kontrak) Nomor: 005/KONTRAKPNL/BPBA/III/2013 tanggal 13
    DI PASAR ANGKUPKABUPATEN ACEH TENGAH yang dilaksanakan oleh penggugat padaTahun 2010 sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 005/KONTRAKPNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret2013 dengan nilai Rp 1.332.109.000, (satu milyar tiga ratus tiga puluhdua juta seratus sembilan ribu rupiah), telah dibayarkan seluruhnya olehBadan Penanggulangan Bencana Aceh (Penggugat) sesuai denganBerita Acara Pembayaran Nomor: 005/BAP/BPBA/2013 tanggal 14Maret 2013 yang ditandatangani oleh pihak pelaksana
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 24-12-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 30/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Firmandes
121 — 4
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    Firmandes
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 566/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 Nopember 2018 — Ir.KRISMAN NAINGGOLAN >< BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) CS
62 — 26
  • Ir.KRISMAN NAINGGOLAN >< BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) CS
    Nomor 566/POT /2018/PT.DKIdibentuk sesuai dengan ketentuan Gapensi, sehingga eksistensi danlegalitas dari Gapensi dapat dipulihkan, atas dasar hal tersebut, makaPenggugat mengajukan gugatan ini;URAIAN FAKTAFAKTA HUKUM :Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi, BPDGapensi Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk melaksankan MusyawarahDaerah X di Putri Duyung Ancol Jakarta tanggal 30 November 2016;1.Bahwa, pada tanggal 8 Januari 1959 telah didirikan organisasi dengannama Gabungan Pelaksana
    Konstruksi Nasional Indonesia disingkatGapensi bertempat di Desa Tretes, Kecamatan Prigen, KabupatenPasuruan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 37 tertanggal 18 Maret2011 tentang Pendirian Gabungan Pelaksana Konstruksi NasionalIndonesia, dibuat di hadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih dan telahdidaftarkan serta teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dengan No. 91/A/DLL/HKM/201 1/PN.Jak.Sel tanggal 4 April 2011;Bahwa, pada Tahun 2015, Gapensi melakukan Musyawarah NasionalKhusus
    (Munasus), mengenai perubahan nama menjadi perkumpulanGabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia yang disingkatGapensi.
    Gapensi, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalahbertentangan dengan hukum;Bahwa, melalui tindakannya Tergugat telah melanggar ketentuanhukum, Karena merangkap jabatan yaitu sebagai Pengurus, Pengawasserta sebagai pelaksana kegiatan Musda Lanjutan secara bersamaan.Perbuatan tersebut dilakukan Tergugat dengan membentuk BPS yangmemiliki kewenangan sebagai pengawas, sekaligus sebagai pelaksanakegiatan Musda Lanjutan BPD DKI Jakarta.
    ;Yang dimaksud Anggota Biasa yaitu Badan Usaha Milik Swasta,Koperasi, Milik Negara, Milik Daerah yang bergerak di bidang usahajasa pelaksana konstruksi dan telah mendapatkan pengesahanmenurut hukum di Negara Republik Indonesia;Berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 1 Anggaran Dasar tersebutPenggugat sebagai Anggota Biasa harus bertindak mewakili BadanUsaha yang terdaftar di keanggotaan Perkumpulan Gapensi;Bahwa Penggugat mendalilkan /egal standing sebagai AnggotaPengurus pada Badan Pimpinan Cabang (