Dalil yangdikemukakan Penggugat tersebut dalam gugatannya tidak benar, faktayang benar bahwa Tergugat tidak merasa merampas ke 4 anak tersebutsebab semuanya melalui proses penvelesaian kedua bela pihak baikkeluarga penggugat maupun Tergugat;B.

If a dispute is not resolved amicably, itshall be resolved with the lawsuit in the Seoul Central District Court of theRepublic of Korea whice shall be the court having the st trial jurisdiction ;Terjemahannya :Pasal 19 Perjanjian ha Patungan (Penvelesaian PerselisihanSebagai suatu aturan, sengketa yang timbul karena Perjanjian diantara para pihakakan diselesaikan melalui perundingan bersama.

Yaag dimaksud gagalnya perundingandalam pasal ini adalah tidak tercapainyakesepakatan Penvelesaian Peselisihan HubunganIndustrial yang dapat disebabkan karena pengusahatidak mau melakukan perunding atau perundinganmengalami jalan buntu...";Bahwa selanjutnya selain dijelaskan di Pasal 137 UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga secara teknis telah diatur didalam Pasal 4 Kepmenaker No.

"penebalan dan garis bawah ditambahkanBahwa UU No. 30/1999 sama sekali tidak mengatur bahwa sengketamengenai perbuatan melawan hukum tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.Sengketa yang dikecualikan dari penvelesaian melaluiarbitrase hanvalahsengketa yang tidak dapat diadakanperdamaian diantaraparapihaksebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 30/1999; Bahwa faktanya, dalam suatu sengketa terkait perobuatan melawan hukum, parapihak yang terlibat senantiasa dapat mengadakan penyelesaian

kendaraan Bahwa tidak dibenarkan kolektor menarik sepeda motor tanpa disertaidengan surat tanda serah terima atau tanpa sepengetahuan kantor Bahwa mekanisme penarikan motor seharusnya yakni awalnyakolektor melaporkan kepada Kepala Pos, selanjutnya perusahaan wajibrrengeluarkan SP 1 apabila nasabah tidak mengindahkan SP 1 makadikeiuarkan SP 2 apabila nasabah masih tidak mengindahkan SP 2 makadikeiuarkan SP 3, dan apabila SP 3 tetap tidak diindahkan makaperusanaan mengeluarkan surat berita acara penvelesaian

TERGUGAT tersebut menurutPENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata;8.Bahwa, terhadap objek jaminan dalam hutang piutang tersebut, TERGUGATlangsung mengumumkan bahwa objek yang dijaminkan PENGGUGAT akandilelang, hal ini tentu saja bertentangan dengan asas hukum kita yakni AsasKeadilan dan Asas Kemanfaatan, hal mana pada pokoknya PENGGUGAT masihdapat menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT dengan caramengangsur melalui metode penvelesaian

Bahwa oleh karena itu sesungguhnya perkara ini tunduk dan wajib diselesaikanberdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penvelesaian PerselisihanHubungan Industrial ;4.3.

Terbukti, penvelesaian perkara yangdiamanahkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga saatini belum selesai alias masih terbengkalai.

Sehinggaberdasarkan hal tersebut maka selanjutnya denganmendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku,penvelesaian kredit macet atas nama Pembantahdilakukanmelalulparate eksekusi.

kepadaBapak Johny Koloway (Penggugat) mengenai DokumenJualBeli Piutang; Bukti ini membuktikan bahwa untuk kedua kalinya Tergugat II telahmenunjukkan itikad baiknya untuk kembali mengingatkan kepadaPenggugat untuk SEGERA menandatangani perjanjian jual beli piutang/hak tagih sesuai dengan ketentuan Pasal 11 MoU, namun, sampaidengan tanggai 27 Maret 2002, Penggugat belum juga menandatangani perjanjian jual beli piutang tersebut;Berikut dikutip dari Bukti T Il5 tersebut:Adapun bagian yang teroentino vaitu penvelesaian

ketentuan hukum acara pula, keliru dalampelakukan penilaian, juga telah salah dalam menerapkan hukum sehinggatelah keliru pula dalam melahirkan putusan a quo maka, sangatlahberalasan bagi Pengadilan Negeri Kediri untuk membatalkan putusan a quo,sekaligus sesuai kewenangannya mengadili sendiri perkara yang adaantara Pemohon Keberatan/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Penggugat, (vide Pasal 6 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2006 tentang Tata Cara Peninjauan Keberatan terhadap PutusanBadan Penvelesaian

yang telah cider ajanji/wanprestasi telah merugikan PARA PENGGUGAT sebesarRp. 3.206.000.000,(tiga milyar dua ratus enam juta rupiahj"; akantetapi oleh PARA PENGGUGAT dalam persidangan tanggal 13September 2016 dalil angka 23 dirubah meniadi Bahwa dalamperialanannya PARA PENGGUGAT menjual salah satu iaminan,suna membiavai proses penvelesaian vermasalahan ini. vakniMobil Mitsubisi Pick Up denean nomor polisi B 9450 FAE deneannomor mesin 4615H92853 dengan harm Rp. 40.000.000.fempatpuluh iuta rupiah)"

telahmenandatangani Surat tanggal 10 September 2015 Nomor. 003/SPPIK/KVDProd/IX/2015 tentang Perjanjian Pemborongan SebagianPekerjaan Pembangunan Gedung Civil Works New Building (Lanjutan)Universitas Negeri Jakarta (Perjanjian Provek UNJ);Bahwa ada pun bidang Pekerjaan Provek UNJ yang dilaksanakan olehPENGGUGAT DALAM REKONVENSITERGUGAT DALAMKONVENSI adalah Pekerjaan Wet Finishing Lantai Bl, 3, 4, 5, 8, Pintudan Kulit Luar;Menunjuk Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Proyek UNJ tentang JangkaWaktu Pelaksanaan/Penvelesaian

DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT.yang mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara Nomor: 249/P3K/ISIII/BPSK/BB/IV/2016 tanqgal 16 luni 2016:Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/ 2016/PN.TIB antara LINDAWATI Br SIREGAR melawan PT.PERMQDALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) ULaMMTANJUNG BALAI. yangmana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan Putusan Badan Penvelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu

mengenaipenyelesaiansengketa aquomelaluijalurArbitraseberdasarkansuratpernyataanpenyelesaiansengketamelaluiArbitrasetertanggal 26 Januari 2016 melalui KuasanyaTermohon Keberatan/Tergugatyakni Kamaludin (SaudaraKandungnya yang bukanadvokat) tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan/Penggugat (Pelaku Usaha), dikarenakanberdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen mengatur Penvelesaian

jaminanutang di Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Layanan Syariahberkedudukan dan berkantor pusat di Pekalongan dengan perjanjianpembiayaan AlMusyarakah, dan perkara a quo terkait sengketaekonomi syariah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (i) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agamasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 55 ayat (1)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahyang menyatakan bahwa Penvelesaian

temperamental, menerima denganlapang dada, selalu mensyukuri berkat berkat yang ada walaupunsedikit, tidak selalu memaksakan setiap keinginannya dan maumemahami dan mengerti bahwa setiap biduk rumah tangga pasti14.ada badai, ujian dan cobaan yang selalu datang silih berganti danwalau berat sekalipun permasalahannya tidaklah akan mengambilkeputusan untuk bercerai Tergugat secara pribadi beranggapanbahwa perceraian adalah bukan jalan penyelesaian yang tepat danbenar, perceraian bukan suatu akhir penvelesaian

Pasal 2Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai fungsi BPSK yangmenangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan;Bahwa dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 (satu) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 penvelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melaluicaraKonsiliasi atau.

Citra Sari Makmur (SGEKAR MAKMUR)dapat menempuh caracara sebagaimana diatur di dalam UndanaUndanaNo. 2 Tahun 2004 tentana Penvelesaian Perselisihan Perburuhan ("UUPPHI"). Dasar perselisihan adalah perselisihan hak.

telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerjatidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajibdirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau denganpekerja/oburuh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak menjadianggota serikat pekerja/serikat buruh.3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benarbenartidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanva dapat memutuskanhubungan keria denaan pekeria/buruh setelah memperoleh oenetaoan darilembaga penvelesaian