Ngaglik tanggal 16 April 2016. 60. 1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 25 Mei 2011.61. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.62. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan 63. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk Awur Kec.

Tahunan. 65. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.66. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec.

STBL/851/IV/2016/Sektor.Ngaglik tanggal 16 April 2016.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesarRp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPv)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.

STBL/851/IV/2016/Sektor.Ngaglik tanggal 16 April 2016.60.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesarRp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.62.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan63.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.

Teluk Awur Kec.Hal 37 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2016/PT SMGTahunan.65.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.

STBL/851/N/2016/Sektor.Ngaglik tanggal 16 April 2016.60.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesarRp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.62.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan63.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.

Teluk Awur Kec.Tahunan.65.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa (LPPD)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec.Tahunan.66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPUJ)Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.

Tahunan1 (satu) Laporan Penyelengaraan PemerintahDesa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.1 (Satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.1 (satu) Laporan Penyelengaraan PemerintahDesa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.1 (Satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.Teluk Awur Kec.

Ngaglik tanggal 16 AprilHal 39 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2016/PT SMG2016.60.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanahsebesar Rp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61.1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.62.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds.Teluk Awur Kec.

Tahunan63.1 (Satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.64.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.65.1 (Satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.Teluk Awur Kec. Tahunan.66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds.Teluk Awur Kec.

Ngaglik tanggal 16 April 2016.60. 1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanahsebesar Rp.1.000.000, tertanggal 25 Mei 2011.61. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk AwurKec. Tahunan.62. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk AwurKec. Tahunan63. 1 (Satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk AwurKec.

Tahunan.65. 1 (satu) Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa(LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk AwurKec. Tahunan.66. 1 (Satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk AwurKec.

Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji,Pada BPIH (Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) Pada Bank RakyatIndonesia (BRI) Cabang Meulaboh Nomor Porsi : 0100056257, namapemohon' tersebut didaftar dengan nama RAHIMA BintiABDURRAHIM tempat tanggal Lahir Gunong Kleng 17 April 1964,dengan Nomor Rek.0178.01.002446.51 .6; 222222 n nnn enn nn nnn4.

tempat tanggal lahir Aceh Barat, 04Februari 1966; Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang dikeluarkanpada tahun 2018 yang isinya bahwa di Gunong Kleng tanggal 1 Juli1955 telah lahir RAHIMAH; Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji PadaBPIH (Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) Pada Kantor PT.

Bahwaditerbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut olehTergugat adalah obertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik khususnya aSas ; > Asas Kepastian Hukum, menurut penjelasan UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan PemerintahHalaman 13 Putusan Perkara No. 118/G/2016/PTUNMDNYang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara

kepentingan yangterkait, sehingga tidak sampai mengeluarkan keputusan (objeksengketa), apalagi sebelum Tergugat menerbitkan keputusanatas objek sengketa Penggugat melalui kuasa hukumnya telahmemperingatkan Tergugat tentang status tanah tersebutmelalui surat Nomor : 48/JK/Pem/2016, tanggal 13 Juni 2016yang diterima Tergugat pada tanggal 16 Juni 2016 yaitusebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 21A 105 oeAsas Keterbukaan, menurut penjelasan UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan

yang semula atas namaSulakhan Lal Singh menjadi atas nama Swinder Singhyang dicatat pada tanggal 21 Juni 2016, Nomor : 2394/2016,padahal sebelumnya Penggugat telah memperingatkan tentangstatus tanah tersebut kepada Tergugat tapi Tergugat tetapmengabaikannya dalam hal ini Tergugat sebagai pelayanmasyarakat tidak menerapkan asas keterbukaan ; Asas Profesionalisme, menurut penjelasan UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan PemerintahYang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran perda kota surabaya no.10 tahun 2000 tentang penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelengaraan kegiatan yang patut diduga dapat menggangu keselamatan,keamanan serta kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

Bahwa bilamana ada perselisihan dari serangkaian tindakan dalamrangka proses penyelengaraan Pemilihan Umum, maka MahkamahKonstitusi untuk mengadili perkara dimaksud, hal ini sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 huruf d UndangUndang Nomor 24 tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi ;.

Bahwa dengan demikian yang berhak membatalkan PenetapanPengadilan Negeri Blitar Nomor 46/Pdt.P/2004/PN.BIt mengenai obyeksengketa ini yang terkait dengan serangkaian tindakan dalam rangkaproses penyelengaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan olehKomisi Pemilihan Umum adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi,bukan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan NegeriBlitar, karenanya Pengadilan Negeri Blitar harus menyatakan tidakberwenang untuk mengadili gugatan ini, atau haruslah dinyatakangugatan

Tahun2008;Bahwa menurut Pasal ll UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 TentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan, undangundang ini berlaku untuk hak dankewajiban perpajakan Tahun Pajak 2008, oleh karenanya tidak berlaku terhadapSengketa Pajak ini (menyangkut hak dan kewajiban Tahun Pajak 2003);Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor:S2811/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 24 Oktober 2008 diterbitkan tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan

Putusan Nomor 334/B/PK/PJK/2012Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yangdiberi kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungut pajak,tidak hanya harus memperhatikan norma hukum positif yang ada didalamketentuan perundangundangan perpajakan namun juga harus memperhatikanAsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik selainberfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/BadanTata Usaha

Negara, didalamnya juga terkandung asas setiap setiap KeputusanPejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuai dengan AsasAsasUmum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik selalu terbuka untukdiperbaiki atau dibatalkan.Bahwa Asasasas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik tersebutantara lain menyangkut masalah kepastian hukum, konsistensi, perlakuan yangsama serta keadilan;Bahwa Asasasas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndangDasar 1945 (setelah perubahan) antara lain dalam

pasal 27, 28D, 28F dan 28l.Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asasasas dimaksudtelah dijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang penyelengaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismedan dalam beberapa hal keberadaan asasasas tersebut telah diadopsi dalamundangundang tentang Ketentuam Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa dalam beberapa Putusan Makamah Agung R.I AsasAsasPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik tersebut telah dijadikan acuan untukmenilai

secara hukum, dalam arti tindakan berdasarkan diskresitersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenannya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara,yang diberi kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungutpajak, tidak hanya harus memperhatikan norma hukum positif yang ada didalamketentuan perundangundangan perpajakan namun juga harus memperhatikanAsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baikselain berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakanPejabat/Badan Tata Usaha Negara,didalamnya juga terkandung asas setiapsetiap Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuaidengan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik selaluterbuka untuk diperbaiki atau dibatalkan,Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baiktersebut antara lain menyangkut masalah kepastian hukum,konsistensi,perlakuan yang sama serta keadilan;Bahwa

asasasas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndang Dasar 45 (setelah perubahan) antara laindalam Pasal 27, 28D, 28Fdan 281;Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asasasasdimaksud telah dijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asasasas tersebut telahdiadopsi dalam undangundang tentang ketentuan umum dan tata caraperpajakan;Bahwa dalam beberapa Putusan

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sda, tanggal 24 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Memerintahkan Anak tetap dalam Pembinaan selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelengaraan

Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji,Pada BPIH (Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) Pada Bank RakyatIndonesia (BRI) Cabang Meulaboh Nomor Porsi : 0100077238, namapemohon tersebut didaftar dengan nama UMI KASUM Binti TGK.AMIN tempat tanggal Lahir Cot Kuta 12 Mei 1943, dengan NomorRek.352201000137515; 4.

dirubah atau ditambahkan;Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagaiberikut : Bahwa nama Pemohon telah dicatat pada data kependudukandengan nama UMI KASOM tempat tanggal lahir Cot Kuta, 12 MeiHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Mbo Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang dikeluarkanpada tahun 2012 yang isinya bahwa di Cot Kuta, 12 Mei 1948 telahlahir UMI KASOM; Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji PadaBPIH (Biaya Penyelengaraan

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYATULLAH Bin SUGIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK;
2. Mengenakan tindakan terhadap Anak oleh karena itu dengan perawatan pada Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Yayasan Pondok Pesantren Raden Sahid yang beralamat di Desa Mangunan Lor Rt 7 Rw 3 Kebonagung Demak, Jawa Tengah, selama 3 (tiga

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ida Made Ardana Yogi Swara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga yaitu dimasukkan ke LPKS (Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial) Sentra Paramita Mataram selama 12 (dua belas

28 Tahun2008;Bahwa menurut Pasal Il UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 TentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan, undangundang ini berlaku untuk hak dankewajiban perpajakan Tahun Pajak 2008,oleh karenanya tidak berlaku terhadapSengketa Pajak ini (menyangkut hak dan kewajiban Tahun Pajak 2003);Bahwa menurut pendapat Penggugat Keputusan Tergugat Nomor:S2815/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 24 Oktober diterbitkan tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan

Putusan Nomor 335 B/PK/PJK/2012dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam arti tindakan berdasarkandiskresi tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik;Bahwa oleh karenanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara,yang diberikewajiban melaksanakan tugas pemerintahan untuk memungut pajak, tidakhanya harus memperhatikan norma hukum positif yang ada didalam ketentuanperundangaundangan perpajakan namun juga harus memperhatikan AsasAsas Umum Penyelengaraan

Pemerintahan Yang Baik,Bahwa AsasAsas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik selainberfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat/BadanTata Usaha Negara, didalamnya juga terkandung asas setiap setiap KeputusanPejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak sesuai dengan AsasAsasUmum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik selalu terbuka untukdiperbaiki atau dibatalkan;Bahwa Asasasas Umum Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik tersebutantara lain menyangkut masalah kepastian

hukum, konsistensi, perlakuan yangsama serta keadilan;Bahwa asasasas tersebut secara formal tercantum dalam UndangUndangDasar 1945 (setelah perubahan) antara lain dalam Pasal 27, 28D, 28F dan 28,Bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan yang baik asasasas dimaksudtelah dijadikan norma hukum melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang penyelengaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme dan dalam beberapa hal keberadaan asasasas tersebut telahdiadopsi dalam undangundang tentang Ketentuam

Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji,Pada BPIH (Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) Pada Bank BNIKantor Cabang Meulaboh Nomor Porsi : 0100053568, namapemohon tersebut didaftar dengan nama T. ZULFAHMI BINKEUCHEK.

, lalu saya jawab kenal, Saudara Kepala Desa;Bahwa Kepala Desa dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi karena padamalam ketika Saksi pulang kerumah banyak masyarakat yang melaporkepada Saksi terhadap penyelengaraan dana ADD yang banyak bermasalah;Bahwa Saksi berniat mau melaporkan mengenai pengelolaan sumur bor yangdikerjakan oleh Pak Sukarno yang tidak mengeluarkan air;Bahwa sebelumnya Saksi sempat dipanggil oleh Kepala Desa dengan alasanmeresahkan masyarakat;Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B

sebagai PLT Ketua LSM di MuaroTebo, selaku aktivis LSM di lingkungan Saksi, sedangkan Terdakwa bekerjasebagai Kepala Dusun;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mukhlisin Harahap menjadiketakutan dan khawatir, sehingga Saksi Mukhlisin Harahap melaporkankejadian tersebut ke Polsek Mersam;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ishak Dahmid dan keteranganTerdakwa penyebab permasalahan ini terjadi dikarenakan banyak masyarakatmendatangi rumah Saksi Mukhlisin Harahap dan melaporkan ada banyakpermasalahan penyelengaraan

Saksi Mukhlisin Harahap bekerja sebagaiPLT Ketua LSM di Muaro Tebo, selaku aktivis LSM di lingkungan Saksi,sedangkan Terdakwa bekerja sebagai Kepala Dusun;Menibang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ishak Dahmid danketerangan Terdakwa penyebab permasalahan ini terjadi dikarenakan banyakmasyarakat mendatangi rumah Saksi Mukhlisin Harahap dan melaporkan adabanyak permasalahan penyelengaraan dana ADD dimana dari 10 (sepuluh) sumurbor yang dibuat oleh Saudara Sukarno yang mengeluarkan air hanya 4 (empat

A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Atri Nur Asiah dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari anak kandungnya yang bernama Atri Nur Asiah, serta yang berhak mewakili kepentingan keperdataannya;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Atri Nur Asiah, khusus untuk keperluan pengambilan dana Jaminan Pensiun Badan Penyelengaraan

Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) Tahap II Tahun 2010. 11. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP Sari No : 067/984/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus Wirausaha Orientasi Perkotaan Tahun 2010. 12. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga PKBM Kartini No : 067/818/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 05 Oktober

2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus Wirausaha Orientasi Pedesaan Tahun 2010. 13. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP Prima One No : 067/837/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) Tahun 2010. 14. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP ER Comp No : 067/971/PNF/Disdik.SS

/2010, Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) tahap II Tahun 2010. 15. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP Ismi No : 067/973/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) tahap II Tahun 2010. 16. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala

Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP Aisyah No : 067/974/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) tahap II Tahun 2010. 17. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LMPK YKPP No : 067/996/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKH-LKP) Dana

Dekonsentrasi APBN-P Tahun 2010. 18. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LPBIK Widya No : 067/783/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus Wirausaha Orientasi Perkotaan Tahun 2010. 19. 7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas Provinsi Sumsel dengan lembaga LKP MSI No : 067/782/PNF/ Disdik.SS/2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus Wirausaha Orientasi

Program PendidikanKecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) Tahap ITahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LKP Sari No : 067/984/PNF/Disdik.SS/2010, Tanggal05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus Wirausaha OrientasiPerkotaan Tahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga PKBM Kartini No : 067/818/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan

Program Kursus WirausahaOrientasi Pedesaan Tahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LKP Prima One No : 067/837/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program PendidikanKecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) Tahun2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LKP ER Comp No : 067/971/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan

18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program PendidikanKecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) tahap IITahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LMPK YKPP No : 067/996/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program PendidikanKecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) DanaDekonsentrasi APBNP Tahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel

dengan lembaga LPBIK Widya No : 067/783/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus WirausahaOrientasi Perkotaan Tahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LKP MSI No : 067/782/PNF/ Disdik.SS/2010,Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Penyelengaraan Program Kursus WirausahaOrientasi Perkotaan Tahun 2010.1 (satu) Berkas Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :338859Q /014/111 Tanggal 25 Oktober 2010.1

2010 tentang Penyelengaraan Program PendidikanKecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) tahapII Tahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LKP Ismi No : 067/973/PNF/Disdik.SS/2010,Tanggal 18 November 2010 tentang Penyelengaraan Program PendidikanKecakapan Hidup Bagi Lembaga Kursus Dan Pelatihan (PKHLKP) tahapII Tahun 2010.7 (Tujuh) Lembar Fotocopy yang dilegalisir SPK Kepala Dinas ProvinsiSumsel dengan lembaga LKP Aisyah

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penertibandan pendayagunaan Tanah terlantar jo Pasal 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan bertentangan denganAzasAzas Pemerintahan yang baik dan AzasAzas Umum Penyelenggaraan Negaraterutama Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum (Pasal 1 huruf 6 jo Pasal 3angka UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan

Putusan Nomor. 494 K/TUN/2012LI.12.angka UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negarayang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) vide Pasal 53 ayat 2aUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor : 525/1898/BUPPASBAR/X/2011 Tanggal 03 Oktober 2011 yangmenghentikan operasional PT.Agrosari Merapi di Kabupaten Pasaman Baratbertentangan dengan Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Peraturan PemerintahRepublik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penertiban dan pendayagunaanTanah terlantar jo Pasal 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan bertentangan dengan AzasAzasUmum Pemerintahan yang baik dan AzasAzas Umum Penyelenggaraan Negaraterutama Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum (Pasal 1 huruf 6 jo Pasal 3angka UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satuprinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelengaraan kekuasaankehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengantuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap UndangUndangNomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman denganUndangUndang

Komisi Yudisialbersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung danmempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat serta perilaku hakim.Mengingat perubahan mendasar yang dilakukan dalam UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 khususnya mengenai penyelengaraan kekuasaankehakiman, maka UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanketentuanPokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor35 Tahun

1999 perlu dilakukan perubahan secara komprehensif.Dalam UndangUndang ini diatur mengenai badanbadan peradilan penyelenggarakekuasaan kehakiman, asasasas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminankedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencarikeadilan.

Keperluan untuk : pembayaran biaya penyelengaraan tugas-tugas pemerintah daerah, dalam rangka pelantikan ibu-ibu PKK di jayapura kabupaten dogiyai sesuai tagihan terlampir (beserta lampirannya) ; --------------------------------