Ditemukan 1854 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pembubuhan pernurunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219K/TUN/2006
Tanggal 6 Maret 2007 — RUMAH SAKIT SANTO YUSUP ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; Y. GABUNGAN PURBA, SH.
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMAH SAKIT SANTO YUSUP ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; Y. GABUNGAN PURBA, SH.
    Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasanKantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;Bahwa Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan banding ataskeputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah Jawa BaratHal. 5 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06kepada Tergugat pada tanggal 7 Maret 2005 mengeluarkan putusan No.265/284/4813/X/PHK/32005 antara lain :.
    Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;bahwa Penggugat keberatan dengan keputusan Tergugat tersebut diatasdengan alasanalasan sebagai berikut :bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan sebagai berikut, yaitu bertentangan dengan ketentuanpasal 15 UndangUndang No. 22 Tahun 1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan yang menyatakan dalam memberikan putusannyaPanitia Pusat menimbang
    No.219 K/TUN/06bahwa akan tetapi Penggugat menolak, bahkan mengajukan gugatan kePanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Barat.
    membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 14 tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 5tahun 2004 dan UndangUndang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RUMAHSAKIT SANTO YUSUF dan Pemohon Kasas II : PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 10-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 K/TUN/2001
Tanggal 6 Desember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TRAKINDO UTAMA ;
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TRAKINDO UTAMA ;
    PUTUSANNomor : 510 K/TUN/2001DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : 1. Drs. AnwarBaso Mapparessa, 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4. DjokoMursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6.
    Siregar,SH., kKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiKepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P), berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari2001;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanPT. TRAKINDO UTAMA, berkedudukan di Jalan Cilandak K.K.O.,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H.
    Diwajibkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkanpelaksanaan putusan atau menempuh upaya hukum lainnya kepadaDepartemen Tenaga Kerja Kantor Kodya Surabaya di Surabaya, PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur diSurabaya dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat diJakarta;V.
    Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan pada Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya diSurabaya;Bahwa atas putusan tersebut kemudian Penggugat mengajukanbanding ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4 Pusat);Bahwa P4 Pusat dalam putusannya No. 829/313/978/XIII/PHK/62000, tanggal 14 Juni 2000, telah memutuskan sebagai berikut :"Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Timur di Surabaya No. 338/3593/XIII/
    No. 510 K/TUN/2001PELANGGARAN TERHADAP PASAL 13 UNDANGUNDANG NO. 22TAHUN 1957 JUNCTO PASAL 48 AYAT (1) UNDANGUNDANG NO. 5TAHUN 1986.1.Bahwa Pasal 13 UndangUndang No. 22 Tahun 1957 (vide bukti T.4)adalah mengatur hak prerogatif Menteri Perburuhan (Menteri TenagaKerja R.I.) mengenai kewenangan untuk membatalkan atau menundapelaksanaan putusan Tergugat/Pemohon Kasasi denganmendasarkan pertimbangan pada Pasal 17 UndangUndang No. 22Tahun 1957;Bahwa untuk menggunakan hak prerogatifnya tersebut MenteriTenaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-09-2007 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194K/TUN/2002
Tanggal 27 September 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ;CHARLES SILALAHI, DKK,
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ;CHARLES SILALAHI, DKK,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 16-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELlSIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. SUPRA ALUMUNIUM INDUSTRI
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELlSIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) VS PT. SUPRA ALUMUNIUM INDUSTRI
    DASAR GUGATAN :1.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : SuratKeputusan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat) Nomor :1567/1570/2318/XVI/PHK/090002 tanggal 23 September 2002 tentangPemutusan Hubungan Kerja antara PT. Supra Aluminium Industri denganSdr. Joko Haryani dan Sdr.
    Bahwa selanjutnya masalah tersebut diserahkan ke Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya,kemudian Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah JawaTimur memutuskan dalam putusannya Nomor 567/251/171/105.12002tanggal 6 Juli 2002 sebagai berikut:. Mengabulkan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yangdilakukan Pengusaha PT. Supra Alumunium Industri Jl. Raya KasriNo. 146 Pandaan Pasuruhan untuk memutuskan hubungan kerjaterhadap Pekerja :1. Sdr.
    Timur di Surabayadan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruhanatau rnenempuh upaya hukum ke P4P Pusat di Jakarta;Putusan ini mengikat baik bagi Pekerja maupun Pengusaha ;Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Pemerintah Kabupaten pasuruhan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi di Pasuruhan ;Bahwa atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah tersebut diatas, Penggugat kemudian mengajukan banding kePanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
    Pusat ( P4P ) (Bukti P) ;Bahwa atas permohonan Banding dari Penggugat maka PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah telah meneruskanpermohonan banding tersebut dan tas permohonan banding tersebutPanitia Penyelesaian Pwerselisinan Peroburuhan Pusat telah menjatuhkanputusannya Nomor :Bahwa terhadap Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihnan PerburuhanPusat tersebut Penggugat merasa keberatan karena putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat dalam pertimbangannyasama sekali
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat No. 1567/1570/2318/XVI/PJK/92002tanggal 23 September 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antaraPT. Supra Alumunium Industri dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr. AdhiKaronto;3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baruyang berisi :Memberi izin kepada Penggugat / PT. Supra Alumunium Industri untukmemutuskan hubungan kerja dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANGERAN KARANG MURNI (sebanyak 1415 orang), ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
15 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANGERAN KARANG MURNI (sebanyak 1415 orang), ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I VS PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI DAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I;
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — PT. KALTIM JASA SEKURITI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian UPPHI mulaiefektif berlaku pada tanggal 14 Januari 2005;Bahwa Pasal 125 ayat (2) UPPHI menegaskan, Pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan Peraturan Pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 22Tahun 1957, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (LembaranNegara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor1227) dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1964, tentang PemutusanHubungan Kerja Di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168K/TUN/2004
Tanggal 11 Januari 2007 — JOHNY SARDJONO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
9 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHNY SARDJONO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322K/TUN/2005
Tanggal 6 Desember 2006 — HOTEL SARANGAN vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HOTEL SARANGAN vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-08-2007 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419K/TUN/2006
Tanggal 7 Agustus 2007 — Drs. NOORDIANSYAH, M.Sc. MM. ; BUPATI SERUYAN
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-04-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SUKARJI ALIAS SOEKARDJI, SH.,MH., DK VS KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO;
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/TUN/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)., II. WIRDHA HARUN VS PT. OCHIAI MENARA INDONESIA;
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)., II. WIRDHA HARUN VS PT. OCHIAI MENARA INDONESIA;
    PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT,berkedudukah di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51, JakartaSelatan;selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Drs.Anwar Baso MapparessaSubroto,S.H.Wurdayani,S.H.Djoko Mursito,S.H.Drs.Zafar SodikinMochamad Alimuddin, S.H.Dra.H. Rukiah KimiMasjkurGandi sungkonoSunarto, S.H.Bambang Adi IB,S.H.Sumiati, Sm.Hk.Ahmad Syahri, S.Sos.Sandrayana Sangkala, S.H.15. Inneke M.
    Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal20 juni 2001 dibawah register perkara Nomor 189/G/2001/PT.TUN.JKT dantelah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Agustus 2001mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;Dasar PerlawananBahwa gugatan perlawanan ini adalah berkenaan dengan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.215 /G/200Q/PT.TUN.JKT tanggal 2 April2001, antara Sdr.WIRDHA HARUN sebagai PENGGUGAT lawan PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
    Wirdha Harunsebagai Penggugat Lawan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) sebagai Tergugat yang terhadapnya~ diajukan gugatanPerlawanantersebut adalah sebagai berikut :1. Memperkerjakan kembali Sdr. Wirdha Harun sebagai pekerja di PT.OCHIAIMENARA INDONESIA sebagaimana mestinya ;2. Membayar hakhak yang wajib diterima sesuai kedudukannya sebagaipekerja di PT.OCHIAI MENARA INDONESIA;3.
    Tar.945/U9/P4D/2000; Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P)No.640/544/968/X/PHK/S2000, tanggal 8 riei 2000;DALAM PENUNDAAN.Menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.215/G/2000/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2001 jo.
    sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;Halaman 11dari 12HalamanPutusan Nomor 635 K/TUN/2015MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:1.PANITIAPENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255K/TUN/2001
Tanggal 25 April 2007 — P.T.APECO KENCANA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
8 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P.T.APECO KENCANA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    No. 255 K/TUN/2001Kesemuanya adalah karyawan kepaniteraan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P),beralamat di Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.51 JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Mei 2000 ;Termohon kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu) sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN., II. PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PARIWISATA FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA REFORMASI PT. BINTAN LAGOON RESORT (PUK SP PAR FSPSI R PT. BINTAN LAGOON RESORT) VS PT. BINTAN LAGOON RESORT;
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 01-08-2008 — Upload : 08-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285K/PDT.SUS/2008
Tanggal 1 Agustus 2008 — ERAWAN ; vs. CV. LINTAS BANGKA EKPRES ; CV. BANGKA MANDIRI EKPRES ; Dkk
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/TUN/2018
Tanggal 3 April 2018 — ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KABUPATEN DELI SERDANG VS I. GUBERNUR SUMATERA UTARA., II. 1. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (KC-FSPMI) KABUPATEN DELI SERDANG., 2. SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN DAN PERHUTANAN - K.SPSI (PC.F.SP.KAHUT-K.SPSI) KABUPATEN DELI SERDANG., 3. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTORAN, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI) KABUPATEN DELI SERDANG., 4. KOORDINATOR DAERAH FEDERASI SERIKAT BURUH KIMIA, INDUSTRI UMUM, FARMASI KESEHATAN, EXPEDISI, JASA, SENI, SWALAYAN DAN DEPTSTORE KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KORDA F SB KIKES KSBSI) SUMATERA UTARA;
199 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/TUN/2009
P4P; PT. DAN LIRIS
56 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 dan UndangUndang No. 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258K/TUN/2005
Tanggal 22 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; SHERISADA RICHARDSON, BA.,
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; SHERISADA RICHARDSON, BA.,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-12-2005 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257K/TUN/2003
Tanggal 21 Desember 2005 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. PRIMASWADANA PERKASA FINANCE,
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. PRIMASWADANA PERKASA FINANCE,