Ditemukan 48857 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemda pelda perma perdat pirda perdi penda perdta
Penelusuran terkait : Pelanggaran perda
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 25-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 6/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 25 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUCIPTO Bin KASMONO
61 — 17
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 13-02-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 28/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 13 Februari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUKALAS Bin KEMAT
55 — 9
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 12-12-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 40/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 12 Desember 2019 — Terdakwa: SUGENG Bin NGASIMAN
81 — 5
  • ;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Dan seterusnya.Setelah mendengar : Dan seterusnya.Menimbang : Dan seterusnya.Mengingat akan pasal 5 jo pasal 9 Perda Kab Pati No.22 tahun 2002 tentangMinuman Keras dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan perundangundangan lainya yang berlaku.MENGADILI:1.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 18-07-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 19/Pid.C/2019/PN Pti.
Tanggal 18 Juli 2019 — Juwati Binti Warsiman
82 — 23
  • Bahwa pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Juni tahun 2000sembilan belas sekira jam 14.00 WIB Saudara JUWATI binti WARSIMAN yangberalamat di Dkh Krajan RT 002 RW 001 Ngawen Kecamatan CluwakKabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai terdakwa Tindak Pidana Ringan(Tipiring) Karena membuka usaha penjualan minuman beralkohol golongan BHalaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2019/PN Ptidengan kadar ethanol lebih dari 5% dengan tanpa izin sebagaimana diaturdalam pasal 5 jo pasal 9 ayat (1) Perda
    diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB ditoko dan rumah milik Terdakwa JUWATI binti WARSIMAN yangberalamat di Dkh Krajan RT 002 RW 001 Ngawen Kecamatan CluwakKabupaten Pati, terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satpol PPKabupaten Pati bersama Polres Pati, CPM, Kodim dan OPD terkait; Bahwa, saat Petugas dari Satpol PP Kabupaten Pati bersama PolresPati, CPM, Kodim dan OPD terkait melaksanakan kegiatan PenegakanPeraturan Daerah Khususnya Perda
    menjalankan usahanya sekitar 6 (enam)bulan;Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2019/PN Pti Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai jijinuntuk menjual minuman beralkohol;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Terdakwatelah terbukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkohol yaitu WhiskyCoklat @netto 250 ml, Kadar alkohol 43 % sebanyak 8 (delapan) botol tanpa ijindari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5jo Pasal 9 Perda
    menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danmeringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya lagi; Terdakwa belum pernah ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 9 Perda
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 16-01-2020 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 3/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 16 Januari 2020 — SISMIATI Binti PARNO
33 — 26
  • Panitera Pengganti;Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara TindakPidana Ringan Nomor : TPR/04/I/2020/SABHARA yang dibuat oleh PenyidikKepolisian pada Kepolisian Resort Pati Sektor Pati tertanggal 16 Januari 2020dalam tindak pidana Setiap orang atau badan usaha dilarang Mengedarkan,Mengoplos, Menjual, Memberi, Menyajikan Minuman Beralkohol Tanpa ljin dariBupati Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras:Penyidik
    : 24 (dua puluh empat) botol Anggur Merah 620 ml dengan kadar alkohol14,7% Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya; Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmembawa minuman beralkohol;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Terdakwatelah terbukti melakukan perbuatan membawa minuman beralkohol yaitu 24 (duapuluh empat) botol Anggur Merah 620 ml dengan kadar alkohol 14,7%, perbuatantersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 Perda
    dimusnahkan;Hal 3 Catatan Persidangan Perkara No.3/Pid.C/2020/ PN PtiMenimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, makaperlu. dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danmeringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 9 Perda
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata
Register : 14-08-2023 — Putus : 28-08-2023 — Upload : 28-08-2023
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 243/Pdt.P/2023/PN Skw
Tanggal 28 Agustus 2023 — Pemohon:
1.Ignasius Perda Katrianus
2.Devi Valentina Amd, Keb
14 — 7
  • p>M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Menetapkan bahwa anak yang bernama, Shalom Excellino Eliseo, Laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 15 Oktober 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-20032023-0003, dan Sharon William, Laki-laki, Lahir di Singkawang, tanggal 01 November 2022, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-20032023-0004 adalah anak dari pasangan Suami Istri Ignasius Perda
    Pemohon:
    1.Ignasius Perda Katrianus
    2.Devi Valentina Amd, Keb
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Register : 02-12-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 31/Pid.C/2019/PN Pti
Tanggal 2 Desember 2019 — Terdakwa: SRIMULAT binti MIJAN
62 — 5
  • Pati.Agama > Islam.Pekerjaan : Pedagang;Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca : Dan seterusnya:Setelah mendengar: Dan seterusnya:Menimbang : Dan seterusnya:Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 5 jo pasal 9 ayat(1) PERDA PATINo: 22 tahun 2002 tentang Minuman keras ketentuan pasal pasal KUHP dan peraturanperrundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1..Menyatakan Terdakwa SRIMULAT Binti MIJAN terbukti secara
    Pati.Agama : Islam.Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca : Dan seterusnya:Setelah mendengar : Dan seterusnya:Menimbang : Dan seterusnya:Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 5 jo pasal 9 ayat(1) PERDA PATI No: 22 tahun 2002tentang Minuman keras ketentuan pasal pasal KUHP dan peraturan perrundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI :1.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 22-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 505/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
ALAN FIRDAUS Als PERDA Bin H.JUBAIDI
16 — 3

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Alan Firdaus Alias Perda Bin H.Jubaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan
    Penuntut Umum:
    RYAN ASPRIMAGAMA, SH
    Terdakwa:
    ALAN FIRDAUS Als PERDA Bin H.JUBAIDI
    PUTUSANNomor 505/Pid.B/2020/PN SmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Alan Firdaus Alias Perda Bin H.Jubaidi;Tempat lahir : Samarinda (Kalimantan Timur);Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 23 Maret 1988;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Bung Tomo, Gang Al Hidayah Rt 13 No.Kelurahan
    Menyatakan Terdakwa Alan Firdaus Als Perda Bin H.Jubaidi telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambilbarang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukanoleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masukketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yangdiambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, ataudengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alan Firdaus Als Perda BinH.Jubaidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selamaTerdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetapditahan;3. Barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR tahun 2015 warna merah,KT5179IG(Plat Palsu) No rangka : MU1KC7119FK067350, No Mesin :KC71E1067327;Dikembalikan kepada saksi Syahrum Bin Sangkala;4.
    permohonan Terdakwa secara lisan yang padapokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringanringannyadengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, PenuntutUmum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwajuga menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa ALAN FIRDAUS Als PERDA
    Menyatakan Terdakwa Alan Firdaus Alias Perda Bin H.Jubaidi telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaPencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaanalternatif Pertama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum
Register : 27-07-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 15-09-2022
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 200/Pid.B/2022/PN Pms
Tanggal 15 September 2022 —
Terdakwa:
Fransiskus Asisi Pardamean Sibarani als Perda Sibarani
86 — 15
    1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS ASISI PARDAMEAN SIBARANI ALIAS PERDA SIBARANI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

    Terdakwa:
    Fransiskus Asisi Pardamean Sibarani als Perda Sibarani
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 23-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 522/Pid.B/2018/PN Smr
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
Alan Firdaus Als Harnoko Als Perda Als Hendra Bin H. Jubaidi
25 — 3

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa ALAN FIRDAUS Als HARNOKO Als PERDA Als HENDRA Bin H.
    Penuntut Umum:
    CHENDI WULANSARI, SH.MH
    Terdakwa:
    Alan Firdaus Als Harnoko Als Perda Als Hendra Bin H. Jubaidi
    Smr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaanBiasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama : ALAN FIRDAUS Als HARNOKO Als PERDA AlsHENDRA Bin H.
    Menyatakan terdakwa ALAN FIRDAUS Als HARNOKO Als PERDA AlsHENDRA Bin H. JUBAIDI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapansebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 Kitab Undang undangHukum Pidana dalam surat dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN FIRDAUS Als HARNOKO AlsPERDA Als HENDRA Bin H. JUBAIDI dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun 06 (enam) Bulan, Dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.
    Perkara : PDM. 162/SAMAR/05/2018, Terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa Alan Firdaus Als Harnoko Als Perda Als Hendra BinH. Jubaidi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 10.30 Witaatau setidaktidaknya dalam bulan November tahun 2017 bertempat di JalanAW. Syahrani 4 Blok D Rt. 02 No.13 Kel. Sempaja Barat Kec.
    Unsur Barang Siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyekhukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajibanyang telan melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapatmempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannyaMenimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinyabernama ALAN FIRDAUS Als HARNOKO Als PERDA Als HENDRA Bin H.JUBAIDI dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam SuratHalaman 6 dari 10 Putusan Perkara Nomor 522/Pid
    Menyatakan Terdakwa ALAN FIRDAUS Als HARNOKO Als PERDA AlsHENDRA Bin H. JUBAIDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dalamdakwaan Tunggal:;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun;3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 dengan Nomor Polisi KT3190 IV warna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANA;4.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 23-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 522/Pid.B/2018/PN Smr
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
Alan Firdaus Als Harnoko Als Perda Als Hendra Bin H. Jubaidi
7 — 0

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa ALAN FIRDAUS Als HARNOKO Als PERDA Als HENDRA Bin H.
    Penuntut Umum:
    CHENDI WULANSARI, SH.MH
    Terdakwa:
    Alan Firdaus Als Harnoko Als Perda Als Hendra Bin H. Jubaidi
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 01-11-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PN PATI Nomor 13/Pid.C/2021/PN Pti
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
MOCH ARIS SAIFULLAH Bin SUWODO
58 — 7
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 88 / Pid. C / 2014 / PN.Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI Menyatakan Terdakwa Suyoto telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menjatuhkan Pidana : Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari. Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
107 — 18
  • MENGADILIMenyatakan Terdakwa Suyoto telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
    C / 2014 / PN.Kds* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri KudusMengingat Undangundang yang bersangkutanMENGADILIMenyatakan Terdakwa Suyoto telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimanasebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).Diputuskan pada hari ini Selasa tanggal
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 93 / Pid. C / 2014 / PN.Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI Menyatakan Terdakwa Eka Rudianta telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menjatuhkan Pidana : Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari. Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
95 — 20
  • MENGADILIMenyatakan Terdakwa Eka Rudianta telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
    C / 2014 / PN.Kds* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri KudusMengingat Undangundang yang bersangkutanMENGADILIMenyatakan Terdakwa Eka Rudianta telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringansebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).Diputuskan pada hari ini Selasa
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 94 / Pid. C / 2014 / PN.Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI Menyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menjatuhkan Pidana : Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari. Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
98 — 13
  • MENGADILIMenyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
    C / 2014 / PN.Kds* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri KudusMengingat Undangundang yang bersangkutanMENGADILIMenyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringansebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).Diputuskan pada hari ini Selasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — HENDRI MARDANI, dkk vs WALIKOTA BOGOR
137 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 7 ayat (2) huruf g dan dan huruf h tidak sesuai atau salingbertentangan dengan judul perda (kabur/tidak jelas) sertabertentangan dengan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 5 huruf f UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan.1) Bahwa nama atau judul Peraturan Daerah (Perda)mencerminkan isi Perda.
    Apabilakata "sarana" yang dipergunakan dalam ketentuan Pasal 7ayat (2) huruf g dan h ini, dapat saja ditafsirkan bahwa"kawasan tanpa rokok" meliputi juga alatalat olah raga, alatalat kesehatan dan lainlain.2) Bahwa dengan demikian, judul dari Perda ini tidakmencerminkan isi dari Perda tersebut atau antara judul Perdadengan isi batang tubuh Perda tidak sesuai atau salingbertentangan atau terdapat perbedaan makna antara juduldengan isi Pasal 7 ayat (a) huruf g dan huruf h.
    KotaBogor No. 12 Tahun 2009 dengan isi batang tubuh PerdaKota Bogor No. 12 Tahun 2009, di mana terlinat dariketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h yang bertentangansatu sama lain dengan Judul Perda Kota Bogor No. 12 Tahun2009, membuktikan bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah Kabur/TidakJelas (Obscurlibel).Bahwa dengan demikian, Perda Kota Bogor No. 12 Tahun2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentanggan denganasas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yangbaik
    Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentangKawasan Tanpa Rokok tidak Memberikan Kepastian HukumHal. 15 dari 35 hal. Put.
    tujuan ditetapbkannya Perda 12/2009 adalah untukmemberikan perlindungan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 23-02-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2009
Tanggal 23 Februari 2010 — IBNU JANDI, S.Sos., M.Ba., BAMBANG SRI SUHEMI, SH., vs WALIKOTA TANGERANG SELATAN
69 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P13) ;PERDA ini mengatur tentang Pengelolaan Sampah dan kebersihan ;PERDA Kabupaten Tangerang No.13 Tahun 2002 tentang RetribusiPelayanan Persampahan/Kebersihan (Bukti P14) ;PERDA ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;PERDA Kabupaten Tangerang No.19 Tahun 2002 Tentang RetribusiTempat Pelelangan Ikan (Bukti P15) ;PERDA ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan kan ;PERDA Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi IjinUsaha Kepariwisataan dan Kebudayaan
    PERDA Kabupaten Tangerang No.21 Tahun 2002 Tentang RetribusiPelayanan Bidang Ketenagakerjaan (Bukti P18) ;PERDA ini mengatur tentang jin Pelayanan Ketenagakerjaan, sebagaimana yang disebutkan dalam angka 12 dan 13 Lampiran Il PERWALTANGSEL No.40 Tahun 2009 ;14). PERDA Kabupaten Tangerang No.6 Tahun 2004 Tentang Pajak Hotel(Bukti P19) ;PERDA ini mengatur Pajak Hotel ;15). PERDA Kabupaten Tangerang No.7 Tahun 2004 Tentang Pajak Restoran(Bukti P20) ;PERDA ini mengatur Pajak Restoran ;16).
    PERDA Kabupaten Tangerang No.8 Tahun 2004 tentang TentangPerubahan Perda Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame (BuktiP21) ;PERDA ini mengatur tentang Pajak Reklame, sebagaimana yangdisebutkan dalam angka 3 Lampiran Il PERWAL TANGSEL No.40 Tahun2009 ;17).
    PERDA Kabupaten Tangerang No.4 Tahun 1999 Tentang PajakHiburan ;3). PERDA Kabupaten Tangerang No.6 Tahun 1999 Tentang PajakPenerangan Jalan ;4). PERDA Kabupaten Tangerang No.7 Tahun 1999 Tentang Retribusi jinTrayek ;Hal. 17 dari 28 hal. Put.
    RetribusiPelayanan Persampahan/Kebersihan ;PERDA Kabupaten Tangerang No.19 Tahun 2002 Tentang RetribusiTempat Pelelangan Ikan ;PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2002 Tentang Retribusijin Usaha Kepariwisataan dan Kebudayaan ;PERDA Kabupaten Tangerang No.17 Tahun 2002 Tentang Retribusijin Usaha Peternakan ;PERDA Kabupaten Tangerang No.21 Tahun 2002 Tentang ReiribusiPelayanan Bidang Ketenagakerjaan ;Perda Kabupaten Tangerang No.6 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel.Perda ini mengatur Pajak Hotel ;PERDA
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 15-05-2020 — Putus : 15-05-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 289/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 15 Mei 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KEPOLISIAN RESORT KEDIRI
Terdakwa:
AGUS WIYONO Bin BASIR
17 — 2
  • Pasal 17 Perda Kabupaten Kediri Nomor 04 tahun1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 04 Tahun 1977 huruf C Yo Gjunto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-06-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 Juni 2012 — DULMANAN BIN RAMELAN ;
105 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seluruh anggota dewan tersebut tidak sesuai denganperuntukannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yangdiatur dalam Perda No.15 Tahun 2000, Pasal 11, yaitu :1).
    untuk Tahun2003 sejumlah Rp 215.350.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah), untuk anggaran Bantuan Pembahasan Perda Tahun 2003dibayarkan tiap bulan sebagai penghasilan bagi anggota dewan,pembayaran bantuan pembahasan Perda kepada anggota DPRDseharusnya tidak dilakukan karena :a.
    No. 199 PK/Pid.Sus/201 1 Bantuan Perda Rp. 4.800.000, Bantuan operasional komisi Rp. 4.400.000, SPPD Rp. 11.115.000, Listrik Rp. 3.600.000, Telepon Rp. 3.600.000,Jumlah Rp. 35.339.000,48. Muh. Nur Kholis Tahun 2003 PKD Rp. 1.200.000, Bantuan Perda Rp. 1.000.000, Bantuan operasional komisi Rp. 1.300.000, SPPD Rp. 800.000, Listrik Rp. 500.000, Telepon Rp. 3.000.000,Jumlah Rp. 7.800.000,49.
    Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, seperti halnya Biaya PenunjangKegiatan DPRD Kabupaten Pekalongan yang diatur dalam Perda No.15Tahun 2000 Pasal 11, yaitu bahwa :1.
Pengadilan PN BANYUWANGI TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 1 P/HUM/2019/PN Byw
Tanggal 30 September 2019 — PEMOHON RUDY HARTONO, Dkk TERMOHON : BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI (TERMOHON 1) DPRD KABUPATEN BANYUWANGI (TERMOHON 2)
252 — 62
  • Bahwa Permohonan Keberatan ini merupakan permohonan yang berisi keberatanterhadap berlakunya pasal 24 dan pasal 25 Perda No. 9 tahun 2015 tentangPilkades dan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 4 tahun 2019 tentangPerubahan Kedua atas Perda No. 9 tahun 2015 tentang Pilkades yang menurutPara Pemohon Keberatan bertentangan dengan UndangUndang;Bahwasanya Permohonan Keberatan ini berisi keberatan terhadap berlakunyaPeraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang menurut Para Pemohonbertentang dengan
    No 9 tahun 2015 tentangPilkades dan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Perda No 4 tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Perda No. 9 tahun 2015 tentang Pilkades.IV.
    Tetapi, dalam pengaturan pasal 36 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentangHak Uji Materiil Perda Pilkades.Desa menegaskan bahwasanya bagi bakal calon kepala desa yang telah memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UU No. 6 tahun 2014 tentangDesa ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan Kepala DesaJuncto pasal 15 Perda No. 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No. 9 tahun2015 tentang Pilkades.
    Hakhak Para Pemohon Keberatantersebut sejalan dengan pasal 33 dan padal 36 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014tentang Desa, dan pasal 15 Perda No. 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas PerdaNo. 9 tahun 2015 tentang Pilkades), sehingga untuk melindungi Hakhak ParaPemohon Keberatan yang diberikan oleh UndangUndang incasu, makaselayaknya pasal 24 dan pasal 25 Perda No. 9 tahun 2015 tentang Pilkadesselayaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa terkait berlakunya pasal 86 Perda
    Bahwa Para Pemohon Keberatan memiliki kedudukan atau legal standing sebagaiPara Pemohon Keberatan atas berlakunya pasal 24 dan pasal 25 Perda No. 9 tahun2015 tentang Pilkades dan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 4 tahun 2019tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 9 tahun 2015 tentang Pilkades;4.