Penggugat:
CV TISELL KARYA
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

POSMAN SIMAMORA, selaku Direktur/Pimpinan CV Fharton VS PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN Cq DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN (DISTARUKIM)

Manullang Nomor 23, Doloksanggul;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;LawanPEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN CqDINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN (DISTARUKIM),berkedudukan di Jalan DoloksanggulSiborongborong Km. 2,2,Kode Pos 22457, Doloksanggul, Kabupaten HumbangHasundutan, diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Humbang Hasundutan dahulu disebutDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten HumbangHasundutan, Ir.

Bahwa berdasarkan Kapasitas Penggugat tersebut pada poin 1, Tergugattelah menetapkan pemenang dan cadangan pemenang Penyedia JasaPekerjaan Konstruksi Dinas Tata Ruang dan Permukiman KabupatenHumbang Hasundutan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan SuratKeputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi PadaDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan,Nomor 06 Tahun 2012 tanggal, 19 Juli 2012 (bukti P.2);3.

Dinas Tata Ruang Dan Permukiman sebagaipihak Tergugat dalam perkara ini, Karena Dinas adalah OrganisasiPerangkat Daerah atau lembaga yang di dalamnya terdapat beberapaorang pejabat dan staf, sehingga tidak diketahui secara tegas dan jelasSiapa sebenarnya yang dimaksud sebagai Tergugat;Bahwa sesuail dengan hukum, apabila lembaga ditarik sebagai pihakTergugat dalam perkara, maka dalam surat gugatan harus jelasmencantumkan pimpinannya sebagai pihak Tergugat bukanlembaganya.

Bahwa akibat tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut Pelebaran JalanLetkol G.A ManullangJembatan Aek Sibundong, Kecamatan DoloksanggulTahun Anggaran 2012 hanya tereleasiasi sebesar 44.93 % (empat puluhempat koma sembilan puluh tiga persen), sehingga memperlambat realisasiprogram kerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnyaDinas Tata Ruang dan Permukiman;6.

Bahwa sesuai hasil survey/peninjauan proyek oleh Pejabat PembuatKomitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten HumbangHasundutan sudah mengakui proyek pengaspalan Jalan Letkol GAManullangJembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggul, KabupatenHumbang Hasundutan sudah dilaksanakan 50 % (lima puluh persen), hal initerbukti dengan pengakuan suratnya ditujukan kepada Direktur CV Fhartontanggal 12 November 2012/fhoto copy surat terlampir dan menjadi bukti;7.

HAMONANGAN SIMBOLON, ST vs PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN ,PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB.SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2010

LISTIAWAN WIDIATMOKO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Terbanding/Penggugat : Drs. LISTIAWAN WIDIATMOKO

dasarnya menanyakan apakah lahan atas nama Penggugattelah di bebaskan, namun pihak TERGUGAT telah memberikanJawaban kepada Lurah Penggilingan sebagaimana surat nyaNomor. 4470/1.796.32 tanggal 20 Agustus 2019 menjelaskanbahwa terhadap lahan berdasarkan sertifikat hak GunaBangunan No.3213 seluas 263 m2 atas nama ListiawanWidiatmoko yang telah digunakan sebagai akses Jalan masuk keRusun Komarudin belum dilakukan pembebasan, oleh karenaPemda Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

Penggugat:
Ferry Hendradjaja dkk
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PELITA ABADI DIWAKILI OLEH DORIS MARYATI SILALAHI
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

Bahwa objek gugatan pada intinya adalah Penetapan Sanksi DaftarHitam oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran tanggal 15 November2019 kepada CV. Pelita Abadi i.c Penggugat ;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tanggal 15 November 2019Tentang : Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Penataan Ruang sebagai PenggunaAnggaran;3.

Perkara Register Nomor 24/G/2020/PTUNMDN, antara CV.PELITAABADI Diwakili oleh DORIS MARYATI SILALAHI sebagai Penggugat, melawanKEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAANRUANG KOTA MEDAN sebagai Tergugat, terhadap objek gugatan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan PenataanRuang Kota Medan Nomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tanggal 15 Nopember2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas PerumahanKawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan ;Dengan

Bukti P9Hitam Oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Sebagai Pengguna Anggaran tanggal15 November 2019 ;Foto kopi dari Print Out Daftar Hitam yang dimuat di PortalPengadaan Nasional yang dikelola oleh LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)http://inaproc.id/daftarhitam;Foto kopi Surat Nomor : 06/BR/PP/I/2020 tanggal 15 Januari2020 Perihal : Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada KadisPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang KotaMedan i.c Tergugat

Bukti T3 Foto kopi Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan Kepada Kepala Bagian PembangunanSetda Kota Medan selaku Ketua LPSE Kota Medan Nomor :602/14338/DPKPPR/XI1/19 tanggal 19 November 2019;4. Bukti T4 Foto kopi Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan Kepada Kuasa Hukum CV.PelitaAbadi (Iran Roebama,SH) Nomor:602.32/1507/DPKPPR/II/2020tanggal 07 Februari 2020 ;Halaman 20 Putusan No. 24/G/2020/PTUNMDN5.

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK, 2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman KotaBerkedudukan : Jalan Margonda Raya No. 54 Depok 16431 ;Halaman 1 dari Halaman 81. Putusan Nomor : 151/G/2013/PTUNB DG1. Budhi Chaeruddin, SH. M.Hum;2. Salviadona Tri P, SH. MH ;3. M. Sunan Lubis, SH 54. Diana Puspitasari. ST ;5. Fuji Oktaviani, SH ;6. Damay Shendipa, SH ;7.

Hal ini terbukti dengandikeluarkannya surat dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota DepokHalaman 29 dari Halaman 81. Putusan Nomor : 151/G/2013/PTUNBDGNo. 648/494/DTRP/2013 tanggal 8 Nopember 2013, Perihal; PenertibanBangunan, dan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat Il bukanlahmerupakan keputusan yang bersifat final, karena surat tersebut masihmemerlukan persetujuan lebih lanjut oleh Walikota Depok.

dan tugas pembantuan di bidang pekerjaanumum meliputi permukiman, jasa kontruksi, air bersih, bangunangedung dan lingkungan, penataan ruang dan perumahan".;(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1)Pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pekerjaanumum meliputi permukiman, jasa kontruksi, air bersih, bangunangedung dan lingkungan, penataan ruang dan perumahan,;Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum dibidang pekerjaanumum

meliputi permukiman, jasa kontruksi, air bersih, bangunangedung dan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.

Putusan Nomor : 151/G/2013/PTUNBDGdan Pengendalian Dinas Tata Ruang dan Permukiman berdasarkankententuan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Walikota DepokNomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja DinasTata Ruang dan Permukiman, menyebutkan :Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini, Seksi Penertiban Bangunan mempunyai fungsi : Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraanbangunan

Pembanding/Penggugat : PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI diwakili oleh ERWAN YUNI SURYANTA, ST Diwakili Oleh : PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI diwakili oleh ERWAN YUNI SURYANTA, ST
Terbanding/Tergugat I : Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau ( TERGUGAT I )
Terbanding/Tergugat II : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ( TERGUGAT II )
Terbanding/Tergugat III : Menteri Pekerjaan Umun

Pembanding/Penggugat : YOSEPH B BUNGA
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH NTT
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PSP POP PBL PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I BALAI PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR PENATAAN BANGUNAN KAWASAN GEREJAWI HAPU MBAY WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPALA KANTOR BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH NTT, AlamatJI. Polisi Militer Nomor 1 Kota Kupang NTT, Sebagai Terbanding semula Tergugat I;2.

Bahwa melalui Surat Undangan tertanggal 28 Juni 2019, perihalPelaksanaan Pree Award Meeting, PENGGUGAT diundang oleh PPK kekantor Balai Prasarana Permukiman Wilayahn NTT dengan membawabahanbahan : ljasah Asli/Copy yang telah dilegalesir sesuai personil yangdiusulkan dalam dokumen oenawaran, NPWP/KTP, orang yang mempunyailjasah tersebut, SKA/Surat Keterangan;9.

merekayasa sistematisdari Kepala Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT dan PPK,sehingga oleh karena itu hingga PENGGUGAT menolak dan tidak maumenandatanganinya serta menyimpannya hingga kini sebagai barang buktikecurangan;10.Bahwa setelah PARA TERGUGAT membatalkan hasil PemenangPENGGUGAT kemudian PARA TERGUGAT melakukan terder Proyek ulangPenataan Bangunan Kawasan Gerejawi Hapu Mbay Waingapu SumbaTimur;11.

Gugatan Kurang Pihak dikarenakan dalam Gugatan a quo Penggugat tidakmengikutsertakan Kelompok Kerja Pemilihan Satuan Kerja PelaksanaanPrasarana Permukiman Wilayah NTT (POKJA) sebagai Pihak.2.

Wilayah NTT dan Terbanding II semulaTergugat Il sebagai PPK PSPPOP PBL Pelaksana Prasarana PermukimanWilayah Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Penataan BangunanHalaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT KPGKawasan Gerejawi Hapu Mbay Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

BERKIBAR BERSAMA BENDERA
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Qq. Bupati Kabupaten Klaten

FARIDAH IRIANI, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT; LAWAN : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;

Pemohon:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB PESISIR SELATAN
Termohon:
1.SRI HARTINI
2.SEPRI ALMITA

Tanahseluas 214 yang ada disepanjang pelebaran jalan tersebut dengan sumber danaAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini DinasPerumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan sedang melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan pelebarandan peningkatan jalan disepanjang jalan di Nagari Carocok Anau Ampang PulaiKecamatan Koto XI Tarusan guna menunjang destinasi

25.849.000, Jumlah 25.849.000, 1.173.000, 27.022.000, TOTAL 27.022.000, (Dua puluh tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah)Bahwa pemohon bersama dengan pelaksana pengadaan tanah yang diketuai olehKepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KabupatenPesisir Selatan telah beberapa kali melakukan musyawarah, terakhir pada hari SalbtuHalaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pat.P/2018/PN Pnn tanggal 19 Mei 2018 di Kantor Wali Nagar Carocok Anau Ampang Pulai KecamatanKoto XI Tarusan Kabupaten

KEPALA DINAS PEKERJAAN, UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PROBOLINGGO vs CV GRAHA PAPAN LESTARI

SAFARNAH JAYA UTAMA diwakili oleh SADARRUDIN
Terbanding/Tergugat : PPK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK

PUTUSANNomor 517 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANGPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPPAPERSI), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan MusyawarahNasional Nomor 77, tanggal 28 Juni 2013, diwakili oleh:1. Ir. Anton R.

,kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tertanggal 14 Nopember 2013;DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANGPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPPAPERSI), berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 24 Juni 2013, danSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli2013, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, diwakilioleh:1. Ir.

Penggugatmenimbulkan akibat hukum yang merugikan dan mengalamikerugian oleh karena terjadinya penyimpangan sejarah dan faktahukum mengenai pendirian dan pengesahan APERSI sebagaibadan hukum perkumpulan (vereniging), yang seakanakandengan terbitnya Objek Sengketa a quo APERSI baru sajadilahirkan dan disahkan sebagai badan hukum perkumpulan padasaat diterbitkannya Objek Sengketa a quo sebagaimana padadiktum Pertama Objek Sengketa yang berbunyi: Memberikanpengesahan Akta Pendirian Asosiasi Pengembang Perumahandan Permukiman

APERSI telah melakukan pengumuman atas perubahanpenggurus sesuai Munas IV APERSI a quo denganmelakukan pendaftaran pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Timur pada tanggal 11 September 2013,Nomor 197/Leg/RUB/2013.Bahwa Objek Sengketa a quo telah keliru dan bertentangandengan fakta hukum serta peraturan perundangundangan yangberlaku oleh karena dalam isi Objek Sengketa a quo pada diktumpertamanya berbunyi Memberikan Pengesahan Akta PendirianAsosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman SeluruhIndonesia

Penggugat:
FEMMY FRIDA PIRI
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI UTARA
Turut Tergugat:
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA. II. BING HARIYANTO. vs AGUS HARTONO

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA, berkedudukan diJalan Taman SuryaNomor 1 Surabaya, Provinsi Jawa Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;1.Nama :IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.;NIP : 19691017 199303 2 006;Jabatan : Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;2.Nama : AHMADRIZALS., S.H.

Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat DanKawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya,Nomor : 188.4/610992/436.7.5/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan,atas nama Bing Hariyanto tertanggal 11 Nopember 2020;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala Dinas PerumahanRakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang KotaSurabaya, Nomor : 188.4/610992/436.7.5/2020 tentang Izin MendirikanBangunan, atas nama Bing Hariyanto tertanggal 11 Nopember 2020;4.

PUTRA RONGGOWALE DIWAKILI OLEH ABDUL AZIZ
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

(Sekretaris Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Penataan Ruang KotaMedan).2. Muhammad Fahmi Yusuf, ST, Msi (Kepala BidangPerumahan Kawasan Permukiman dan BangunanPemerintah Dinas Permukiman dan Penataan RuangKota Medan).3.

Bahwa objek gugatan pada intinya adalah Penetapan Sanksi DaftarHitam oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran tanggal 15 November2019 kepada CV. Putra Ronggolawe i.c Penggugat;2.

BuktiP5 : Surat Nomor : 10/BR/PP/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihalPengajuan Keberatan yang ditujukan kepada KadisPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan RuangKota Medan ;6.

Bukti T 3 : Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan kepada Kepala BagianPembangunan Setda Kota Medan ;4. BuktiT4 : Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan kepada Kuasa hukum CV.Putra Ronggolawe (Irwan Roebama, SH) ;5. Bukti T 5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ;Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 22/G/2020/PTUNMDN6. Bukti T 6 : Surat Perintah Kerja CV.

danPenataan Ruang Kota Medan Nomor : 188.4/14181/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Oleh Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Sebagai PenggunaAnggaran atas nama CV.

SAFARNAH JAYA UTAMA diwakili oleh SADARRUDIN
Tergugat:
PPK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sentosa No. 18, Kota Samarinda ;Selanjutnya disebut sebagai ...............06 PENGGUGAT ;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATENKUTAI TIMUR, Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sudiatmo(Bundaran Monumen Pesawat) Kawasan PusatPemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SK1186/0.4.20/Gp.2/06/2020, tanggal 5 Juni 2020,memberikan kuasa kepada ; SETIYOWATI, S.H., M.H.

PEMERINTAH KABUPATENKUTAI TIMUR Nomor : 620/47/DAYUNG CS/PP JLZSU.V/DPKPKP/I/2020, Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : PemutusanKontrak, dimana penerbitan tersebut ditujukan kepada pihakPenggugat ;17.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAITIMUR No. 620/47/DAYUNG CS/PP JLZSU.V/DPKPKP/I/2020,Tanggal 21 Januari 2020, Perihal : Pemutusan Kontrak,sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quoadalah

Bahwa suratPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN' KUTAITIMUR tersebut diterbitkan telan sesuai dengan prosedur danperaturan Perundangundangan yang berlaku, dan Penerbitan SURATPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN' KUTAITIMUR NOMOR : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZSU.V/DPKPKP/I/2020TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK,yang mana Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebutsesuai dengan

Safarnah Jaya Utama perihal UndanganRapat Review Test Case 1 (SCM1) telah diadakan Rapat ShowCause Meeting pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 pukul09.00 wita bertempat di Ruang Rapat Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dengan dihadirioleh Sdr. AM. Fitra Firnanda, ST., MM (Kepala Dinas Perumahandan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur), Sdr. AM.Reza Renanta, ST., MM (Kasi Manfaat dan Pengendalian DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur),Sdr.

Sangatta Utara Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur), Sdr. HendriyantoRombe, SE (Koordinator Lapangan Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur), Sdr. Wahyu TaufiqHidayat (Pengawas Lapangan Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Kutai Timur), Sdr. Ika Supriyanto, ST(Site Enginer CV. Vorvo Consultant), Sdr. Moh. MudzakkirulIkhwan, ST (Site Enginer CV. Vorvo Consultant), Sdr. Sadaruddin(Direktur CV. Safarnah Jaya Utama), Sdr.