nggak usah kau sangsi, kios ini sudahdikontrak selama tiga tahun?

Cikditiro Medan terdakwa mengatakan kepadakorban Bagaimana HARYADI berapa ada uangmu tanggal 26 Juli 2015uangnya akan cair dan saat itu korban menjawab uangku hanya limabelas juta dan oleh terdakwa menjawab segitupun ngak apa apa nantitanggal 26 Juli 2015 uangmu saya kembalikan menjadi dua puluh empatjuta lima ratus ribu dan dijawab korban kalau kukasih uangku apalahpeganganku dan dijawab terdakwa ngak usah sangsi kios ini sayakontrak tiga tahun hingga tahun 2018 sambil menyerahkan 1 ( satu)lembar

lalu saksi korban mengatakan bahwa uang saksikorban hanya ada Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)dan terdakwamengatakan segitupun tidak apaapa dan tanggal 26 Juli 2015 uang saksikorban akan dikembalikan sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat jutalima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban mendapat untung sebesar Rp.9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi korbanmengatakan kepada terdakwa apa jminan uang yang diberikan tersebut, laluterdakwa mengatakan nggak usah kau sangsi

lalu saksi korban mengatakan bahwa uangsaksi korban hanya ada Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)danterdakwa mengatakan segitupun tidak apaapa dan tanggal 26 Juli 2015uang saksi korban akan dikembalikan sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluhempat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban mendapat untungsebesar Rp. 9.500.000, (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan saksikorban mengatakan kepada terdakwa apa jminan uang yang diberikantersebut, lalu terdakwa mengatakan nggak usah kau sangsi

bawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebabsaksi adalah saudara kandung penggugat; Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:; Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat telahberhubungan cinta dengan wanita lain yang namanya saya tidak tahu,Sampai atasannya mengetahui dan dapat sangsi

Desa ); Kecamatan Lumajang KabupatenLumajang;yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebabsaksi adalah Tetangga penggugat; Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri dan dikaruniai 2 orang anak bernama::; Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugatsebagi Peawai Negeri sipil kena sangsi

olehkarenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwaantara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masingmasingDUGEL PURWITO bin MISTIPAH dan HAMDAN bin MISTIJAH padapokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadipisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun yang disebabkan karenaTergugat telah berhubungan cinta dengan wanita lain yang namanya sayatidak tahu, Sampai atasannya mengetahui dan dapat sangsi

(Sangsi adm) ...(sangsi adm), pasal 219 ayat 1 jo 323, pasal 163 (SangsiADM), pasal 129 (sangsi ADM), seerta UU keimigrasian No.9tahun 1992; Bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan oleh Penuntutumum, Terdakwa melalui penerjemah Bahasa Indonesiamembenarkannya;2.

) ,Tanda kebangsaan (Surat laut ,pas tahunan,pas~ kecil),klasifikasi, SKPKPI, tidak memiliki dahsuskim, tidak memilikie Bahwa KM.PABLIO II diduga telah melanggar UU Peikanan pasal27 ayat 1 jo pasal 93, pasal 26 ayat 1 jo pasal 92 dan UUpelayaran pasal 135 jo pasal 310, pasal 158 jo 314, pasal 126ayat 2C jo pasal 130 jo pasal 305, pasal 163 ayat 2C, Pasal13 jo pasal 285, pasal 117 jo pasal 302, pasal 131 ayat 2 jo307, pasal 145 jo 312, pasal 156 (Ssangsi adm) , pasal 219ayat 1 jo 323, pasal 163 (sangsi

kelengkapan, Sertifikat kecakapan nahkoda, Buku Sijil,Buku Pelaut.Tanda pendaftaran, tanda selar, Surat PersetujuanSKPKPI, tidak memiliki Dahsuskim, tidak memiliki IMTA.Sepertiyang tercantum dalam UU perikanan pasal 27 ayat 1 jo pasal 93,pasal 26 ayat 1 jo pasal 92 dan UU pelayaran pasal 135 jopasal 310, pasal 158 jo 314 pasal 126 ayat 2C jo pasal 130 jopasal 305, pasal 163 ayat 2C, pasal 13 jo pasal 285, pasal 117jo pasal 302, pasal 131 ayat 2 jo 307, pasal15.145 Jo 312 ...15145 jo 312, pasal 156 (Sangsi

adm), pasal 219 ayat 1 jo323, pasal 163 (Ssangsi ADM), pasal 129 (sangsi ADM),seerta UU keimigrasian No.9 tahun 1992;Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap pada saat itu sedangmelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pancing dantelah memperoleh 5 (lima) ekor ikan;Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknyaTerdakwa maka haruslah dipertautkan antara tindakan atauperbuatan Terdakwa dan faktafakta yang terungkap = dipersidangan dengan rumusan delik sebagaimana di reduseer olehPenuntut Umum

602/37 1/XII2016tertanggal 7 Desember 2016 (selama 20 hari namun barang pemesanantersebut belum juga sampai, dan dilakukanlahn Addendum ke Il (dua)Nomor602/5594/RsPr/Xll2016 tertanggal 22 Desember 2016, belum bisadiselesaikan, sehingga PT.Multi Sindo International tidak bisa menyelesaikanpekerjaannya tepat waktu, dan akhirnya pada tanggal 1 Februari 2017 PPKHalaman 4 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.RSUD Pariaman bersurat ke Direktur selaku Pengguna Anggaran RSUDPariaman perihal Usulan Penetapan Sangsi

Sumatera BaratNo.602/236/RsPr/III/2017 Penggugat pun mengajukan keberatan denganalasanalasan dan dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukummelalui Pengadilan Negeri Pariaman serta telah melakukan musyawarah danmediasi secara patut dan benar ;Bahwa tentang obyek perkara KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN(PENGGUNA ANGGARAN) NO:602/236/RsPr/III/2017 TERTANGGAL 25MARET 2017 tentang Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas namaPT.

Pasal 11 PERKA LKPP No 18 Tahun 2014 tentang Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Ayat (1) APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatansebagaimana maksud pasal dengan cara melakukan pemeriksaan danklarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, penyediabaranng/jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sangsi pencantuman dalamDatar Hitam dan/atau keberatan diterima; Ayat (2) Dalam hal hasil pemeriksaan

Pasal 12 PERKA LKPP No 18 Tahun 2014 tentang Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Ayat (1) PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sangsipencantuman dalamdatar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapanHalaman 8 Putusan No. 23/G/2017/PTUN.PDG.10.sangsi pencantuman datar hitam berdasarkan rekomendasi APIP palinglambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima dan pada hari yang samaSurat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencatuman dalamDatar Hitam disampaikan kepada PPenedia

Barang/Jasa danPPK/Kelompok Kerja UPL/Pejabat Pengadaan, dalam hal ini APIP TIDAKMENANGGAPI SURAT PERMOHONAN KEBERATAN DARI PENYEDIAJASA (Penggugat) sehingga bertentangan dengan Pasal 12 PERKA LKPPNo. 18 Tahun 2014)2202222 220222 no ne enn neeBahwa dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PARIAMAN(PENGGUNA ANGGARAN) NO:602/236/RsPr/III/2017 TERTANGGAL 25MARET 2017 tentang Sangsi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas namaPT.MULTI SINDO INTERNATIONAL (yang diterbitkan oleh Direktur RSUDPariaman

berjalanbaik, bahkan penggugat setiap bulannya selalu kirim uang kepadatergugat, namun semenjak akhir tahun 2017 pada bulan Desemberrumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus, yang disebabkantergugat tidak jujur mengenai penggunaan uang kiriman dari penggugat.yakni : uang untuk membeli sebidang tanah dan uang untuk balik namaserifikat tanah tersebut tidak dibayarkan, uang untuk membayarangsuran sepeda motor tidak dibayarkan, bahkan terkena sangsi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri;semenjak akhir tahun 2017 pada bulan Desember rumah tanggapenggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang terusmenerus, yang disebabkan Tergugat tidakjujur mengenai penggunaan uang kiriman dari penggugat. yakni : uanguntuk membeli sebidang tanah dan uang untuk balik nama serifikattanah tersebut tidak dibayarkan, uang untuk membayar angsuransepeda moior tidak dibayarkan, bahkan terkena sangsi

Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri;( semenjak akhir tahun 2017 pada bulan Desember rumah tanggapenggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang terusmenerus, yang disebabkan Tergugat tidakjujur mengenai penggunaan uang kiriman dari penggugat. yakni : uanguntuk membeli sebidang tanah dan uang untuk balik nama serifikattanah tersebut tidak dibayarkan, uang untuk membayar angsuransepeda moior tidak dibayarkan, bahkan terkena sangsi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yangpada pokoknya semenjak akhir tahun 2017 pada bulan Desember rumahtangga penggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang terusmenerus, yang disebabkan Tergugat tidak jujurmengenai penggunaan uang kiriman dari penggugat. yakni : uang untukmembeli sebidang tanah dan uang untuk balik nama serifikat tanah tersebut7tidak dibayarkan, uang untuk membayar angsuran sepeda motor tidakdibayarkan, bahkan terkena sangsi

Mempunyai Sifat Final artinya Bahwa Keputusan Tergugattersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibathukum Yakni : Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan haknyasebagai Pegawai Negeri Sipil berhenti tidak dengan hormat; Padahal senyatanya : Penggugat telah memperoleh sangsi administratifdari Bupati Gunungkidul (Tergugat) sebagaimana Surat Keputusan No.05/UP/Kep.D/HK/D.4/2014, tanggal 2 Juli 2014, tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berupa Pemindahan Dalam Rangka PenurunanJabatan Setingkat

Keputusan Tergugat merugikan Penggugat:Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugatkarena Penggugat telah kehilangan haknya sebagai Pegawai NegeriSipil padahal sebelumnya telah menerima sangsi hukum Administratifyang telah dijalankannya sehingga Penggugat telah dijatuhi 2 (dua)sangsi hukuman Administratif yang berbeda atas 1 (satu) tindak pidanayang telah dijalaninya; Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut telah merugikankepentingan Penggugat yang sebenarnya dan tidak bisa seseorangdijauti

Ya, saat ini Terdakwa tidak memakai masker ;3.Apakah dengan tidak memakainya masker itu terdakwa bisa dikenakan sangsi ?3.ya, Terdakwa dapat dikenakan saksi yaitu melanggar pasal 27 C Peraturan Daerah JawaTimur No. 2 Tahun 2020Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;Kemudian atas pertanyaan Hakim, saksi2.Endi menerangkan sebagai berikut :1.Ada kejadian apa sehingga saudara menjadi saksi atas perkara terdakwa ?

Ya, saatini Terdakwa tidak memakai masker ;3.Apakah dengan tidak memakainya masker itu terdakwa bisa dikenakan sangsi ?3.ya, Terdakwa dapat dikenakan saksi yaitu melanggar pasal 27 C Peraturan Daerah JawaTimur No. 2 Tahun 2020Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;Kemudian atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan sebagai berikut :1.Jadi benar saudara saat ini saudara tidak memakai masker sebagaimana yang diterangkan oleh parasaksi tadi ?

Nomor 2356 K/Pdt/2013yang beranggotakan Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi yang telahditunjuk dan berkantor pusat di Jakarta;Dirjen PMPTK memberikan kriteria sangsi bagi yang melanggarketentuan yang ditetapbkan dalam buku pedoman sebagai berikut:Tabel Jenis Pelanggaran dan Pemberian Sanksi No Jenis Pelanggaran Sanksi1 Mekanisme penetapan Surat peringatan tertulispeserta tidak sesuai dari Dirjen PMPTKdengan pedoman2 Peserta yang ditetapkan /Peserta tersebuttidak sesuai dengan didiskualifikasi

Ketika saatnya usulan tersebutdikembalikan karena Penggugat menerima sangsi dari Tergugat. Tergugatmenjelaskan bahwa tidak ada akibat yang ditimbulkan dari sangsi yangdiberikannya ketika akan menyerahkan putusan penjatuhan sangsi. Kenyataanhukuman tersebut berakibat pada pengembalian usulan yang telah disetujuitepat pada saat akan diproses. Perbuatan semenamena Tergugat tersebutmelanggar Pasal 4 ayat 9 PP 53 Tahun 2010.

Bahwa ketentuan sangsi yangditetapkan dirjen PMPTK tersebut selayaknya dan seharusnya menjadi bahanpertimbangan hukum dalam mengambil keputusan bagi Majelis Hakim di tingkatpertama dan di tingkat banding;Bahwa sekalipun yang membuat kesalahan adalah Panitia Sertifikasi tetapi yangmenerima keuntungan adalah Peserta Sertifikasi.

Tuntutan ini selaras dengan sangsi yang ditetapkan olehDirjen PMPTK. Bahwa terhadap sangsi yang ditetapkan oleh Dirjen PMPTK,Pemohon Kasasi berpendapat akan lebih baik jika diambil jalan Kompromi, yangakan melegakan semua pihak dan menghindari gejolak yang tidak diinginkanlainnya.

Oleh sebab itu ketentuan sangsi yang ditetapkan oleh DirjenPMPTK dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta wajib untuk dijalankan. Halini berarti bahwa peserta sertifikasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteriadan telah mendapatkan sertifikat serta telah menerima tunjangan profesi wajibdidiskualifikasi;Bahwa sekalipun ketentuan Dirjen PMPTK tersebut wajib dilaksanakan, dalamkenyataannya hal itu akan memunculkan berbagai dampak dan kesulitan dalampelaksanaannya.

Dan bila kabar ini benar menurut versi pihak Tergugat maka Penggugatakan diberi sangsi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuanPeraturan Perusahaan PT. Bintan Hotels;Bahwa Setelah mendengar penjelasan dari Area General Manager PT. BintanHotels yaitu Bpk.

Dan pihak Tergugat langsung mengeluarkan keputusan untukmemberikan sangsi sesuai dengan Peraturan Perusahan yaitu PemutusanHubungan Kerja kepada Penggugat dan Penggugat menolak akan sangsi tersebutdikarenakan Penggugat tidak bersalah, akan tetapi pihak Tergugat memutuskanuntuk tetap menjatuhkan sangsi sepihak dan akan mengurus PemutusanHubungan Kerja tersebut dengan ketentuan Undang Undang Tenaga Kerja danTergugat menyuruh Penggugat untuk pulang pada hari itu karena PemutusanHubungan Kerja menurut

Tergugat dimulai saat itu juga, dan Penggugatmeminta surat sangsi tersebut di atas akan tetapi Tergugat menjawab surattersebut dapat diambil besok pagi tanggal 28 Oktober 2011 oleh Penggugat;Bahwa setelah Penggugat mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja pada hariitu, sebelum pulang kerumah Penggugat memberitahukan Permasalahan yangdialami Penggugat kepada Pengurus Unit Serikat Pekerja Pariwisata SerikatPekerja Seluruh Indonesia yang bekerja pada hari itu di tempat Tergugat;Bahwa Penggugat datang

Termohon hidupbersama sebagai suamiisteri, bertempat tinggal di Cikupa di rumah Orang tuaKakak kandung Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah ke Tanjungpinang diPerum Hang Tuah Permai selama 10 bulan;Bahwa sejak bulan April tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon melaporkanPemohon kepada atasanya tentang masalah rumah tangganya sehinga Pemohonterkena sangsi

Nomor 1Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganyadengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalahkarena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan Termohon melaporkan Pemohon kepada atasanya tentang masalahrumah tangganya sehinga Pemohon terkena sangsi disiplin selama 2 bulan 20

Pemohon, yang didukung bukti suratsuratdan 1 ( satu ) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telahdapat menemukan faktafakta sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah padatanggal 24 Juli 2010 dan belum dikarunia anak; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaransecara terus menerus yang disebabkan Termohon melaporkan Pemohon kepadaatasanya tentang masalah rumah tangganya sehinga Pemohon terkena sangsi

Putusan Nomor 782/B/PK/PJK/2013ayatayat dalam ruang lingkup Pasal 36 tersebut, yang dirinci sebagaiberikut:a.Menurut amanat ayat (1) huruf a Pasal 36 telah diatur:Bahwa dalam hal sangsi administrasi berupa bunga, denda dankenaikan yang terutang sesuai ketentuan peraturanperundangperundangan perpajakan disebabkan karenakesalahan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak,maka Dirjen Pajak karena jabatannya wajib mengurangkan ataumembatalkan sangsi administrasi berupa bunga, denda ataukenaikan

Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 36A ayat (1) PegawaiPajak yang karena kelalaiannya atau karena dengan sengaja menghitungatau. menetapkan pajaknya wajidb pajak (Pemohon PeninjauanKembali/penggugat) tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndangPerpajakan, dikenai sangsi, dan secara logika akal sehat:4.1.

Lalu bagaimana Dirjen Pajak bisa diberi sangsi terhadap pegawaipajak yang salah menghitung/menetapkan pajaknya PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini:b.1. Kalau disisi lain Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat(Wajib Pajak) ini sudah dianggap tidak punya peluang hukumuntuk mengoreksi kesalahan pegawai pajak tersebut;b.2.

Padahal penekanan dari ketentuan Pasal 36A ayat (1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan tersebut adalah pegawaipajak yang salah menghitung/menetapkan pajaknya wajibpajak dijatuhi sangsi":b.3. Tanpa memberi kewajiban kepada wajib pajak tersebut untukuntuk harus ini dan harus itu;4.2.

Meski semisal Wajib Pajak tidak melakukan ini dan itu, tetapi DirjenPajak tetap wajib memberi sangsi terhadap pegawai pajak yang salahmenghitung/menetapkan pajaknya wajib pajak tersebut secara mutlak;Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 782/B/PK/PJK/20135.

Bahwa seluruh anggota di kesatuan Saksi sering diberikanpengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagipelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas hingga pemecatan daridinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.3. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungannarkotika dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untukmengkonsumsi shabushabu.4.

Bahwa di kesatuan Saksi Korem 023/KS sering diberikanpengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagipelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas hingga pemecatan daridinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.3.

Bahwa Terdakwa dan seluruh anggota Korem 023/KS seringdiberikan pengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagipelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas hingga pemecatan daridinas militer serta telah menandatangani fakta integritas anti Narkotika.3. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2014 Terdakwa juga sudahpernah dijatuhi hukuman pembinaan selama 2 (dua) minggu di Korem023/KS dikarenakan saat dilakukan test urine oleh Siintelkorem 023/KSurine Terdakwa positif Narkoba.4.

Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dirinyadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semuapertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehinggadipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telahdilakukannya.Bahwa benar Terdakwa dan seluruh anggota Korem 023/KS seringdiberikan pengarahan tentang larangan penggunaan Narkotika dan bagipelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas hingga pemecatan daridinas militer serta telah menandatangani fakta

Bahwa Terdakwa sebagai anggota INI telah mengetahui jikapenyalahgunaan narkotika sangat dilarang dan akan diberikan sangsi yangtegas namun Terdakwa tetap saja mengkonsumsi, hal ini menunjukkansikap dan prilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan instruksi pimpinan TNIdan aturan yang ada.3.

Bahkan sangsi dari Mako KorpsBrimob melalui jeruji sel juga tidak mampu menyadarkan Pemohon.Pemohon pergi meninggalkan tanggung jawab sebagai seorangkepala rumah tangga dengan meninggalkan hutang piutangnyakepada Termohon. Sehingga Termohon terbebani dengan hutangpiutang Pemohon, sehingga benarbenar Termohon mengalamikesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehariharinya dan untukkebutuhan putranya.

kepada Pemohon;Bahwa sangsi yang pertama Pemohon mendapat sangsi selama 21 harihukuman kurungan dan yang kedua mendapat sangsi penundaanpengusulan pangkat selama 1 tahun;Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perceraian sejak tanggal 14Januari 2014 setelah Termohon melapor/mengajukan pengaduan bahwaTermohon mendapat panggilan sidang dan lampiran surat permohonan dariPemohon yang dilaksanakan oleh petugas pengadilan;Bahwa Pemohon tidak mendapat surat ijin atasan karena Pemohon sudahpindah tugas

Pemohonsebesar Rp. 3.270.000, (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambahremunerasi sebesar Rp. 637.000, (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);e Bahwa setahu saksi terhadap perselingkuhan tersebut Pemohon tidak dapatmengajak terhadap laporan Termohon tentang mentelantarkan terhadapTermohon dan anaknya selama 16 bulan, sedangkan masalahperselingkuhan Pemohon menyangkalnya;e Bahwa gaji Pemohon terhitung sejak tahun 2011 sampai sekarang karenaPemohon belum ada kenaikan pangkat;e Bahwa sangsi

kurungan selama 21hari dan sangsi penundaan pengusulan pangkat selama 1 tahun, sehinggaMajelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sertaTergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga keberatan terhadapPenggugat nusyuz harus ditolak;Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut Tergugatmembantah dalil Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian awaldibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan

Putusan Nomor 790/B/PK/PJK/2013a.Menurut amanat ayat (1) huruf a Pasal 36 telah diatur:Bahwa dalam hal sangsi administrasi berupa bunga, denda dankenaikan yang terutang sesuai ketentuan peraturanperundangperundangan perpajakan disebabkan karenakesalahan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak,maka "Dirjen Pajak karena jabatannya wajib mengurangkan ataumembatalkan sangsi administrasi berupa bunga, denda ataukenaikan yang terutang tersebut;Menurut amanat ayat (1) huruf b Pasal 36 telah

Lalu bagaimana Dirjen Pajak bisa diberi sangsi terhadap pegawaipajak yang salah menghitung/menetapkan pajaknya PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini:b.1. Kalau disisi lain Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat(Wajib Pajak) ini sudah dianggap tidak punya peluang hukumuntuk mengoreksi kesalahan pegawai pajak tersebut;b.2.

Padahal penekanan dari ketentuan Pasal 36A ayat (1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan tersebut adalah pegawaipajak yang salah menghitung/menetapkan pajaknya wajibpajak dijatuhi sangsi;b.3. Tanpa memberi kewajiban kepada wajib pajak tersebut untuk"untuk harus ini dan harus itu;b.2.

Meski semisal Wajib Pajak tidak melakukan ini dan itu, tetapi DirjenPajak tetap wajib memberi sangsi terhadap pegawai pajak yang salahmenghitung/menetapkan pajaknya wajib pajak tersebut secara mutlak;5. Lebihlebih bila merujuk kepada "Azas Clemency (Azas Kebaikan Hati) yangdianut oleh Direktorat Jendral Pajak dalam menjalankan tugas pokok danHalaman 11 dari 18 halaman.

Setelah menerim surat pengaduandari Terdakwa tersebut kemudian Majelis Jemaat UNAImengadakan rapat pada tangal 29 Nopember 2008 yang membahasmasalah surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa danberisikan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksiMidian Doloksaribu dengan saksi Tingse Juliana Manulang(istri Terdakwa), lalu dari hasil rapat tersebut kemudianMajelsi Jemaat UNAI menjatuhkan sangsi kapada saksi MidianDoloksaribu yaitu) mengeluarkan saksi Midian Doloksaribudari buku keanggotaan Gereja

persidangan dilanjutkan meskipun tanpa surat ijindari atasan langsung, dengan menyatakan bersedia menerima segala Resiko yangterjadi dikemudian hari, yang berhubungan dengan status yang bersangkutan sebagaiPegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupangmempertimbangkan yang dimaksud Resiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor :10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 adalah :1 Sangsi

Administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perkawinan/Perceraian tanpa adanya surat ijin dari atasan, hal ini adalah domain pejabatatasan terkait;2 Sangsi yang sudah diatur dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan PemerintahNomor : 10 tahun 1983 jo.

PENETAPANNomor 0073/Pdt.P/2017/PA.BbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhnkan penetapan dalam perkara permohonanltsbat Nikah yang diajukan oleh:AZWAR bin DAUDI, lahir di Batauga, tanggal 7 Juli 1993, agama Islam, pendidikanterakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di JalanHaji Pada, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Katobengke,Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Pemohon I;WA SANGSI

Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon (Azwar bin Daudi) denganPemohon II (Wa Sangsi binti La Ode Maode), yang dilaksanakan di KelurahanKatobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pada tanggal 20 Juli2017, adalah sah menurut hukum.3.

Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Mtotanggal 25 Juli 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,lalu diberi kode P.4;Asli Surat Penolakan untuk melangsungkanpernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, KabupatenTebo, Nomor: 407/Kua.05.10.2/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019,bukti tersebut telah bermaterai cukup oleh Hakim, kemudian diberi tanda(bukti P.5);Surat Pernyataan dari kedua belah pihak antaraPemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon karena telahmelaksanakan sangsi

mengajukan dispensasi kawin untukanaknya bernama Vira Yuniar; Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak; Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ViraYuniar; Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun; Bahwa anak Pemohon sudah mau menikah dengan seorang lakilaki yang sekarang menjadi calon suami anak Pemohon; Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon bernama Darmawanbin Siwan; Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohonsudah sering terlinat berduaan, bahkan telah dijatuhi sangsi

hendak mengajukan dispensasi kawin untukanaknya bernama Vira Yuniar;Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ViraYuniar;Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun;Bahwa anak Pemohon sudah mau menikah dengan seorang lakilaki yang sekarang menjadi calon suami anak Pemohon;Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon bernama Darmawanbin Siwan;Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohonsudah sering terlinat berduaan, bahkan telah dijatuhi sangsi

MBK tidak lengkapkarena specimennya.Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Faktur pajak itu bagi pembeli haruslahlengkap untuk dapat dimanfaatkan untuk pengkreditan, apabila bagi pembelitetap mengambil manfaat dan mengkreditkan Faktur pajak yang tidaklengkap maka akan dikenakan sangsi administrasi. Sangsinya itu 100% dariDPPnya. Dan pajak membayarnya itu juga nanti diperiksa dan pembeli akankena sangsi lagi maksimal 2% dikalikan dengan maksimal 24 bulan.

Begitu lewattanggal 23 itu ada sangsi. Semestinya tanggal 23 penyerahan, pada hari Hharus buka Faktur Pajak, lewat satu haripun itu Ssudah ada sangsi 2 % dariDPP bagi penjual. Tetapi keterlambatan itu oleh pajak dikasih waktu kalauHalaman 45 Putusan nomor.813/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brttelat, boleh terlambat maksimum sampai 3 bulan.

Kalau sangsi bagi pihakpenerbit Faktur Pajak, itu ada di atur dalam pasal 14 ayat 4 UU KUP, jadi 2%dari DPP itu sangsi dari penerbit Faktur Pajak, hanya itu saja.

Begitu lewattanggal 23 itu ada sangsi. Semestinya tanggal 23 penyerahan, pada hari Hharus buka Faktur Pajak, lewat satu haripun itu Ssudah ada sangsi 2 % dariDPP bagi penjual. Tetapi keterlambatan itu oleh pajak dikasih waktu kalautelat, boleh terlambat maksimum sampai 3 bulan. Tapi tanggal transaksi tetapreal, tanggal transaksi tetap tanggal 23 Juli 2019, tapi mungkin buka FakturPajaknya maksimal tanggal 22 Oktober 2019 itu masih dalam jangka waktu 3bulan.

Kalau sangsi bagi pihakpenerbit Faktur Pajak, itu ada di atur dalam pasal 14 ayat 4 UU KUP, jadi 2%Halaman 80 Putusan nomor.813/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brtdari DPP itu sangsi dari penerbit Faktur Pajak, hanya itu saja.

Penggugat kembali ke rumahkediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahkediaman orang tua Tergugat; Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat, karena Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiistri hanya dalam waktu 4 (empat) bulan, setelah itu berpisah kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu, karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat,dan Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara adat pada bulanJuli 2017 dan Tergugat diberi sangsi

Penggugat kembali hidup bersama di rumah orang tua Tergugat,namun Tergugat tetap tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugatdanegan Tergugat, sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuaPenggugat;Menimbang, bahwa 2 (dua) saski menerangkan Penggugat dan Tergugatberpisah sudah 2 (dua) tahun yang lalu dan kembali ke rumah orang tuamasingmasing dan pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat berceraisecara adat setelah Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai, sehinggaTergugat diberi sangsi

hingga sekarang ini Tergugat tidak pernahmenanyakan keadaan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat; Bahwa, setelah melahirkan Penggugat kembali bersama di rumah orang tuaTergugat, namun Tergugat tetap saja tidak memperdulikan Penggugat dananak Penggugat dengan Tergugat; Bahwa, oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk rukun kembalidengan Penggugat, sehingga pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugatdiupayakan damai dari pihak Dewan Adat, namun tidak berhasil danTergugat diberi sangsi

pihak;Menimbang, bahwa fakta di persidangan selama menikah Penggugat danTergugat hanya 4 (empat) bulan kumpul bersama dan selama masih kumpultidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugattidak memperdulikan Penggugat yang dalam keadaan hamil, sehingga orang tuaPenggugat menjemputnya kembali ke rumah orang tua Penggugat, pada bulanJUli 2017 Penggugat dan Tergugat diupayakan damai dari pihak Dewan Adat tapitidak berhasil dan bercerai secara adat, kemudian Tergugat diberi sangsi