Ditemukan 5485 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-02-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 9/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
RAHMAN R, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
4131017
  • Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 653/XII/tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2019-2025 Khusus Lampiran II No.
    Urut 37 Atas Nama Rakhman Hamdani Kepala Desa Kohala ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 653/XII/tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2019-2025 Khusus Lampiran II No.
    Camat Buki, Badan Permusyawaratan Desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengusulkan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pengesahan dan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Kohala, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil Pemilihan Kepala Desa Kohala, Kecamatan Buki, Kabupaten Selayar, tanggal 5 Desember 2019, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 343.000,- (
    Penggugat:
    RAHMAN R, S.Sos
    Tergugat:
    BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
    Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Tergugat membuat SuratKeputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 653/XIl/Tahun 2019 TentangPemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Kabupaten Kepulauan Selayar dan menetapkan khusus lampiran II No. urut 37 atas nama Rakhman Hamdani sebagaicalon Kepala Desa Terpilih masa bhakti 20192025, Desa KohalaKecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, hal ini sangat merugikanPenggugat karena seharusnya Penggugatlah yang diangkat
    Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah berkaitandengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 653/XIl/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan PenjabatKepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilin KabupatenKepulauan Selayar Masa Bhakti 20192025 ;d.
    ;Fotokopi sesuai dengan asli ; Tanda terima surat JawabanTergugat ;Fotokopi sesuai dengan asli, KTP atas nama Rahman R ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peta Wilayah Desa Kohala,Kabupaten Kepulauan Selayar diambil dari Badan PusatStatistik Selayar, kKemudian dicocokkan dengan print out HpSamsung Kuasa Hukum Penggugat, untuk membuktikan DesaKohala terdiri dari 4 (empat) Dusun ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peta Wilayah Desa Kohala,Kabupaten Kepulauan Selayar diambil dari Badan PusatStatistik
    Kepulauan Selayar ;Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.Mks.3.
    Bukti ADT T4 :Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No. 31 Tahun 2018Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilinan Kepala Desa ;Fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan BupatiKepulauan Selayar Nomor 31 Tahun 2018 Tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihnan Kepala Desa ;Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 65 Tahun 2017 tentang Perubahan
Register : 05-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 21/B/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 7 Mei 2018 — Penggugat:
ANDI MUHAMMAD AMIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
8216
  • Penggugat:
    ANDI MUHAMMAD AMIN
    Tergugat:
    BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Putus : 30-04-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838K/PID/2007
Tanggal 30 April 2008 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar ; ANDI APRIADI bin SYAMSUL BAHRI
2121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar ; ANDI APRIADI bin SYAMSUL BAHRI
Register : 12-07-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat:
ANDI MUHAMMAD AMIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
9456
  • Penggugat:
    ANDI MUHAMMAD AMIN
    Tergugat:
    BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil diSekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, NIP.1964717198603 1 025, Pangkat/Golongan Ruang PenataTK.I/IIld, Jabatan Staf Sekretariat Daerah KabupatenKepulauan Selayar;2.
    Kepulauan Selayar (Eselon III B) oleh Bapak BupatiMUHAMMAD BASLI ALI, sebagaimana berdasarkanKeputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 821. 23/02/I/BKD/2017 tertanggal 03 Januari 201 7;Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Staf di SekretariatDaerah Kabupaten Kepulauan' Selayar, sebagaimanaberdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No.821 .23/95/III/BKPPD/2017 tertanggal 13 Maret 2017;Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017, secara tibatiba Penggugatdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil
    I/Ill d, Staf SekretariatDaerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Tertanggal 09 MeiBahwa setelah menerima dan atau mengetahui KeputusanBupati Kepulauan Selayar a quo, Penggugat mengajukan SuratKeberatan kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayarpada tanggal 22 Mei 2017, yang kemudian dibalas olehPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melaui SekretarisDaerah pada tanggal 29 Mei 2017 melalui Surat No.800/825/V/2017/BKPPD Perihal Tanggapan atas keberatanHalaman
    Amin baru dilaksanakanWasda menindaklanjuti surat BKN jawaban dari perintah konsultasi dariPemda Selayar;2 222222 2Bahwa di Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar ada tindak pidanakorupsi yang terjadi sebelum tahun 2017, yaitu pada tahun 2010 tindakpidana kOruDSI 92 o nn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nen n nn nn eeeBahwa instruksi dari BKN tanggal 22 Juli 2016 terkait dengan Pidanasebelum berlaku UndangUndang Aparatur Sipil Negara atau sesudahyang terjadi Kepulauan Selayar termasuk instruksi BKN, termasuktahun
    Baperjakat Pemerintah Daerah KabupatenKepulauan Selayar di ruang Sekretaris Daerah Kepulauan Selayar padatanggal 19 April 2017 dengan mengundang salah satunya AndiMuhammad Amin (Penggugat) (vide bukti T8 dan T9) dan hasilnyadilaporkan kepada Tergugat (Bupati Kepulauan Selayar) yang merupakanHalaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 53/G/2017/PTUN.MKS.petunjuk bahwa PNS a.n.
Register : 06-03-2013 — Putus : 25-06-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — SELAYAR VS MUH. AKIB, DKK;
3244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SELAYAR VS MUH. AKIB, DKK;
    YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :I NURNIAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe Nomor382, RT/RW.001/005, Kelurahan/Desa Mallusetasi, KecamatanUjung, Kota Parepare ;Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi ;II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSELAYAR, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor3A Benteng Kabupaten Selayar
    Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3A Benteng Kabupaten Selayar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 99/700.73. 15/X/2011, tanggal26 Oktober 2011 :Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;melawan:1 MUH.
    Putusan Nomor 122 K/TUN/2013.Kepulauan Selayar kepada para penduduk Kampung Ampangan denganmaksud agar dekat dengan fasilitas pemerintah, sebelumnya parapenduduk in casu orang tua Para Penggugat bertempat tinggal diKampung Ampangan yang saat ini kampung tersebut sudah tidak adalagi/tidak lagi berpenghuni, letaknya diujung selatan Pulau GusungKabupaten Selayar ;4 Bahwa pemilik sertipikat sejak dahulu sampai terbitnya sertipikat in litistidak pernah bertempat tinggal ataupun menguasai tanah yangdisertipikatkannya
    , tanggal28 Desember 2009, Surat Ukur No. 00288/Btbrs/2009, tanggal 9Nopember 2009 yang terletak di Dusun Dongkalang, Desa BontoborusuKecamatan Bonto Haru, Kabupaten Selayar;e Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat HakMilik Nomor 455/Bontoborusu atas nama Andi Basri dan Nur Niawati diatas tanah seluas 3.874 m?
    Selayar, sehingga alasanalasan pihak Tergugat sama sekalipernah melakukan pengukuran dan penetapan letak dan batasbatas adalah sangat13tidak masuk akal, sehingga Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbandingmohon pertimbangkan kembali Surat Ukur No. 00288/Btbrs/2009, tanggal 9Nopember 2009 hal mana adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa KantorPertanahan Kabupaten Kep.
Register : 26-11-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 11 April 2016 — Syarifah Kanang sebagai Penggugat Melawan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Tergugat;
140101
  • Syarifah Kanang sebagai PenggugatMelawan :Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Tergugat;
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tempat1. Nama2. Nama3. NamaKedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.3A Benteng,Benteng Selayar,dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya masingmasing bernama : NIP.Pangkat/Gol.JabatanNIP.Pangkat/Gol.JabatanNIP.Pangkat/Gol.Asbuddin, S.SiT..,: 19770910 199703 1 001.,: Penata Tk.I (Ill/d).: Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah ;Mahamuddin.
    (III/b).Jabatan : Kepala Sub Seksi PendafaranHak 5Kesemuanya memilin alamat pada Kantor PertanahanKabupaten Kepulauan Selayar di Jalan JenderalSudirman No.3A Benteng, Benteng Selayar,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor185/10053.15/XII/2015, tertanggal 14 Desemberuntuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca : 1.
    Patola, seluas +3.500 M2, yang terletak di Kampung Parangia, Distrik Tanete,Kabupaten Selayar, sesuai dengan surat jual beli No.27/1954,yang dibuat dihadapan Kepala Distrik Tanete, yang disaksikanTimuroleh Kepala Kampung Parangia, dengan batas batas sebagaiberikut :: dengan Jalan Raya ;Selatan : pada Kebun Kelapa Are ;BaratUtara2.: pada Kebun Kelapa Daeng Karaeng ;: pada Kebun Kelapa Raja Dey ;Bahwa diatas tanah yang diperjual belikan tersebut diatasmasih ada rumah Patimasang dan saudaranya yang
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 5/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
RAHMAN R, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
110128
  • Penggugat:
    RAHMAN R, S.Sos
    Tergugat:
    BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    .; Kewarganegaraan : INdONeSIa; =n nena nnn nnnTempat Tinggal : Dusun Karebosi, Desa Kohala, Kecamatan Buki,Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan;Pekerjaan : Wiraswastd; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Desember 2019, dalam halini memberi kuasa kepada: 21. JAMALUDDIN, S.H.; 2 22222 no nnn n nnn nnn nnn2. IDA HAMIDAH, S.T., S.H.; 22222222 nee3.
    .; 222222222222 enekesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Jim Bantuan Hukum Rahman R,S.Sos, yang berkantor di Bukit Baruga Jalan Kayu Agung 2 No. 1 Antang,Kecamatan Manggala, Kota Makassar, domisili elektronik:idahamidah@yahoo.com;; 2222 nnnuntuk selanjutnya disebut PENGGUGAT; melawan:Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SELAYAR; Tempat Kedudukan :Jalan Jend.
    Ahmad Yani No. 1 Benteng,Kabupaten Kepulauan Selayar; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/14/I/2020/Hukum, tanggal16 Januari 2020, dalam hal ini diwakili oleh: 1. IRWAN BASO, S.S.1.P.; 222 noone nn nnn nn nnn nnn ne nena2. MOHAMMAD BASIR, S.H.; 72 222222 nn nnn nee nen3.
    .; Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, alamat kantor di JalanAhmad Yani Nomor 1, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng,Kabupaten Kepulauan Selayar, domisili elektronik:bagianhukumsetda@gmail.com; 9 ="untuk selanjutnya disebut TERGUGAT; Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks.Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; Telah Me@mbaca: nn nnn nnn nnn nn meena1.
    ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya,meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah sertamewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa: Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 653/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian KepalaDesa dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa TerpilihKabupaten Selayar Masa Bhakti 20192025 (selanjutnya disebut objekSENGKeta) ; $n one nn nnn nnn nnn nnn enn nnn een enn een ee ne nen nnn nese ne rene neeMenimbang
Putus : 29-01-2007 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2184K/PID/2006
Tanggal 29 Januari 2007 — Baso Galla bin Huma; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Selayar
6639 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Baso Galla bin Huma; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Selayar
Register : 21-01-2016 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — SELAYAR;
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SELAYAR;
    AKIB, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan,beralamat di Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, KecamatanBonto Baru, Kabupaten Selayar;2. DEMMA TETE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan,beralamat di Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, KecamatanBonto Baru, Kabupaten Selayar;3. BORAHIMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan,beralamat di Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, KecamatanBonto Baru, Kabupaten Selayar;4.
    FIRDAUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan,beralamat di Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, KecamatanBonto Baru, Kabupaten Selayar;5. MUSA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamatdi Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, Kecamatan Bonto Baru,Kabupaten Selayar;6. SUDIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan,beralamat di Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, KecamatanBonto Baru, Kabupaten Selayar;7.
    USRAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamatdi Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, Kecamatan Bonto Baru,Kabupaten Selayar;8. SATTU ALANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan,beralamat di Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, KecamatanBonto Baru, Kabupaten Selayar;halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 17 PK/TUN/20159. BAU ALANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan,beralamat di Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, KecamatanBonto Baru, Kabupaten Selayar;10.
    LOTONG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan,beralamat di Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, KecamatanBonto Baru, Kabupaten Selayar;11.
    NIRWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan,beralamat di Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, KecamatanBonto Baru, Kabupaten Selayar;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para TermohonKasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ~ SELAYAR,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3A BentengKabupaten Selayar;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang
Register : 04-04-2011 — Putus : 23-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor NOMOR : 28/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS.
Tanggal 23 Mei 2011 — - BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,; Tergugat/Pembanding; MELAWAN - Drs. MUH. ARSYAD, MM, Penggugat/Terbanding ;
6228
  • - BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,; Tergugat/Pembanding; MELAWAN- Drs. MUH. ARSYAD, MM, Penggugat/Terbanding ;
    P U T US ANNOMOR: 28/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalamtingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antaraBUPATI KEPULAUAN SELAYAR, berkedudukan di Jalan Jenderal AchmadYani Nomor 1 Benteng, Kabupaten Selayar, dalam halini diwakili kuasa hukumnya bernama : 1. H. MAPPINAWANG, SH.2. SOFYAN, SH.3.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 821.2/160/X/BKD/2010, tentangPemberhentian Sdr. Muh. Arsyad, MM, NIP. 19650805 198603 1022, Pangkat Pembina Tk., Golongan Ruang IV/b, jabatanKepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Selayar, tanggal 5Oktober 2010 3 ss2ss see 4Hes enme sens seme chm se3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 821.2/160/X/BKD/2010, tentangPemberhentian Sdr. Muh.
    Arsyad, MM, NIP. 19650805 198603 1022, Pangkat Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b, jabatanKepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Selayar, tanggal 5Oktober 2010 ; 4.
    ,Golongan Ruang IV/b, jabatan Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Selayar, tanggal 5 Oktober 2010 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 821.2/160/X/BKD/2010, tentangPemberhentian Sdr. Muh. Arsyad, MM, NIP 19650805 198603 1022, Pangkat Pembina Tk.!, Golongan Ruang IV/b, jabatanKepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Selayar, tanggal 5Okteber 2010 ~+ = exe = ems = ene = cee cee cee see 24.
    dan berlandaskan pada hukum yang sudah semestinya olehkarenanya tidak mengandung cacat yuridis karena telah berpijakpada asas asas umum pemerintahan yang baik ; Bahwa pada keberatan keenam dan ketujuh ,Tergugat/Pembading menyatakan gugatanPenggugat/Terbanding kabur (obscuur libel) karena dalampetitum tidak meminta dan memerintahkanTergugat/Pembanding menerbitkan Surat Keputusan untukmengangkat kembali Penggugat/Terbanding sebagai KepalaBadan Kepegawaian Kabupaten Selayar.
Register : 11-08-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 61/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 18 Januari 2018 — Mustafa Kamal Karim
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
10939
  • Mustafa Kamal Karim
    Tergugat:
    BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    Ill/d, Jabatan StafDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Selayar;Bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 113/11/Tahun 2017 tanggal 16 Pebruari 2017 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaMustafa Kamal Karim, NIP 19630828 198602 1 008,Pangkat/Golongan Ruangan Penata TK.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor: 113/II/ Tahun 2017, tanggal 16 Pebruari2017, tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Mustafa Kamal Karim, NIP19630828 198602 1 008, Pangkat/Golongan Ruangan Penata TK.Ill/d, Jabatan Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Selayar;4.
    Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor:113/Il/Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MustafaKamal Karim, NIP. 19630828 198602 1 008,Pangkat/Golongan Ruang, Penata Tk. , Ill/d, Jabatan StafDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Selayar (selanjutnya disebut Objek Sengketa)diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Februari 201 7;b.
    Bukti T9Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 21 Tahun 2015, TentangPembentukan Badan Pertimbangan Jabatan DanKepangkatan Pemerintah Kabupaten KepulauanSelayar 72227 222 n nnn nnn nnnFotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor : 81/Il/Tahun 2016 tanggal22 Februari 2016, Tentang Pembentukan PanitiaPelaksana Kegiatan Penegakan Disiplin PegawaiNegeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016; Fotokopi
    I, IIl/d,Jabatan Staf Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Kepulauan Selayar;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor: 65/II/Tahun 2017/Setda,tanggal 17 Februari 2017, Tentang PembentukanPanitia Pelaksanaan Kegiatan Penegakan DisiplinPegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak TetapKabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi AparaturSipil Negara, Nomor: B584/KASN/2/2017, tanggal 23Februari 2017, Perihal: Petunjuk
Register : 25-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 07-02-2018
Putusan PN SELAYAR Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Slr
Tanggal 19 September 2017 —
2514
  • Kantor Unit Hayyung Cabang Selayar- Lawan- Anas, dkk
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaragugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara : Penggugat INama : Muhammad WaliyudinJenis Kelamin : LakilakiPekerjaan : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero )Tbk. Kantor Unit Hayyung Cabang Benteng SelayarPenggugat IINama : Wahyu KurniawanJenis Kelamin i LakilakiPekerjaan : Mantri PT.
    Kantor Unit Hayyung Cabang Benteng Selayar,berdasarkan Surat Kuasa No B. 017 KC.XII/SDM/06/2017 tertanggal 15 Juni 2017, yanguntuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANTergugat INama : AnasTempat Tanggal Lahir : Galung, 23 Mei 1980Jenis Kelamin : LakilakiTempat Tinggal : Jl.
    Kenari Benteng SelayarPekerjaan : HonorerMenimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadapbuktibukti dan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 03 September2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar denganRegister Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN.SIr, telah mengajukan gugatan terhadap ParaTergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
    Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak siasia dan guna menghindariusaha Tergugat I dan Tegugat II untuk tidak memenuhi kewajiban membayarhutangnya kepada Penggugat dan halhal lainnya tidak mustahil nantinya akanmempersulit Putusan Pengadilan Negeri Selayar, maka Penggugat mohon dengansegala Hormat Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Selayar agardilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat Jo pasal 1131Kitab Undangundang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tegugat IIyaitu
    Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.517 DesaHarapan atas nama Hajjah Djinabong, Surat Ukur Nomor 00101/HRP/2009,tanggal 21 Maret 2009, Luas 129 m2Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat bermohon kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Selayar berkenan untuk membuka persidangan gunamemeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :1.
Register : 18-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 58/B/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 7 Juni 2018 — Mustafa Kamal Karim
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
8119
  • Mustafa Kamal Karim
    Tergugat:
    BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    ., tempat tinggal di Tirosomba, KelurahanBuntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum MURSALIN JALIL & REKAN, yang beralamat Kantor diBUMI ATAMALANREA PERMAI BLOK AF NOMOR 376 & 378 KELURAHANPACCERAKKANG, KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR ,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : BUPATIKEPULAUAN SELAYAR;Tempat Kedudukan : Jalan Ahmad
    Yani Nomor 1 KelurahanBenteng,Kecamatan Benteng, KabupatenKepulauan Selayar;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasing bernama:MUHAMMAD YUSUF,S.H.M.Kn, Kewarganegraan Indonesiaberalamat DI JALAN JEND.AHMAD YANI NOMOR 1 KELURAHANBENTENG, KECAMATAN BENTENG, KABUPATEN KEPULAUANSELAYAR, PROINS SULAWESI SELATAN, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipi/Kepala Sub bagian Hukum dan Bina Hukum SetdaKepulauan Selayar;halaman 1 dari 8 halaman.
Putus : 28-03-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/PID/2018
Tanggal 28 Maret 2018 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SELAYAR ; Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SELAYAR ; Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa
    PUTUSANNomor 105 K/PID/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Terdakwa ,telah memutus perkara Terdakwa:.
    Selayar;51 Tahun/27 Juni 1964;: Lakilaki;: Indonesia;: Polebunging, Kecamatan BontomanaiKabupaten Kepulauan Selayar;: Islam;: Tani;: IMRA binti RUMA;: Selayar;84 Tahun/12 Agustus 1932;: Perempuan;: Indonesia;: Polebunging, Kabupaten Kepulauan Selayar;Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 105 k/PID/2018Agama : Islam;Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;Para Terdakwa tidak ditahan;Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selayarkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu melanggar
    Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masingmasingsebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor89/Pid.B/2016/PN.Slr., tanggal 27 April 2017, yang amar selengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Para Terdakwa . SADARUDDIN alias SADAR bin HARUNATUDENG, Il. ANWAR ABDUL RASYID, Ill.
    Pengadilan Tinggi Makassartersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta.Pid/2016/PN.Slr., yangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwapada tanggal 5 Desember 2017, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2017 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Selayar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 14
    Desember 2017;Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2017 dari Para Terdakwatersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Selayar pada tanggal 19 Desember 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar padatanggal 30 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 30 November 2017 serta memori
Register : 02-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 34/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 25 Maret 2015 — Pembanding/Tergugat : ANDI ASRI
Terbanding/Penggugat : BAU JENE'
Turut Terbanding/Tergugat : LURAH BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2812
    • Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 22 April 2014 No.07/Pdt.G/2013/PN.SLY. yang dimohonkan banding tersebut ;
    • Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
    Pembanding/Tergugat : ANDI ASRI
    Terbanding/Penggugat : BAU JENE'
    Turut Terbanding/Tergugat : LURAH BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    Selayar disebut sebagai PENGGUGAT ;; Berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar Nomor4/Pendaftaran/2013/ PN.Sly, tanggal 1 April 2013,Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSAENUDDIN P, SH, Advokat/ Pengacara/ PenasehatHukum, berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No. 12,Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng,Kabupaten Kepulauan Selayar, Selanjutnya disebutsebagai : PENGGUGAT / TERBANDING ; DAN1.
    LURAH BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, beralamat diKantor Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kab.Kep. Selayar, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT ;2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENKEPULAUAN SELAYAR, beralamat di KabupatenKepulauan. . .Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan,selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT 1 & Il / TURUTTERBANDING ; Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca : 1.
    Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 2 Mei 2014, yangmenerangkan bahwa Tergugat / Pembanding menyatakan banding atas PutusanPengadilan Negeri Selayar tanggal 22 April 2014 No.07/Pdt.G/2013/PN.SLY. DanRisalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepadaSAENUDDIN P,SH.
    Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Mei 2014, olehMUHAMMAD YAHYA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar ; Menimbang. . .Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Tergugat tertanggal2 Juni 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal09 Juni 2014, oleh Drs.ANDI BASO OPU,SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar.Memori banding tersebut diserahkan kepada SAENUDDIN P,SH.
    Kuasa Penggugat /Terbanding pada tanggal 10 Juni 2014, oleh MUHAMMAD YAHYA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar ;Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh SAENUDDINP,SH. Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 12 September 2014, dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 September 2014, olehDrs.ANDI BASO OPU,SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar.
Register : 14-04-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 14-11-2023
Putusan PN SELAYAR Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Slr
Tanggal 8 Nopember 2023 — Hartini, S.Pd Alias Hartini Andi Sultan
2.Hj, Darmawati, Wistiani Astuti, S.Kom, Widiarti, S.Sos, Wendra Triyadi (kesemuanya Ahli Waris Alm Haji Muh Darwis)
3.Pimpinan/Direktur Utama
4.Pemerintah Kabupaten Kepelauan Selayar Cq Kepala Dinas Perikanan Kab Kep Selayar
5.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Cq Bupati Kab Kep Selayar
Turut Tergugat:
M. Ridwan Zainuddin, S.H
99135
  • Dalam Eksepsi

    • Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan sebidang tanah pekarangan seluas 375 m2 yang terletak di Jalan Poros TPI, Lingkungan Bonehalang, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas sebagai berikut :
    • Sebelah Utara
    : Lorong ;
  • Sebelah Timur : Perumahan Kodim Selayar ;
  • Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Milik Alm Bakri Dg Pabeta ;
  • Sebelah Barat : Jalan Poros TPI ;

Adalah milik Penggugat;

3.

Menyatakan Perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam mengakui dan menguasai tanah obyek sengketa dan Perbuatan Turut Tergugat I sebatas menerbitkan akta-akta yang memuat penyertaan tanah obyek sengketa sebagai modal dari Muhammad Darwis pada PT Selayar Utama merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4.

Menyatakan akta-akta yang diterbitkan Turut Tergugat I sebatas memuat penyertaan tanah obyek sengketa sebagai modal dari Muhammad Darwis pada PT Selayar Utama tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7.

Hartini, S.Pd Alias Hartini Andi Sultan
2.Hj, Darmawati, Wistiani Astuti, S.Kom, Widiarti, S.Sos, Wendra Triyadi (kesemuanya Ahli Waris Alm Haji Muh Darwis)
3.Pimpinan/Direktur Utama
4.Pemerintah Kabupaten Kepelauan Selayar Cq Kepala Dinas Perikanan Kab Kep Selayar
5.Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Cq Bupati Kab Kep Selayar
Turut Tergugat:
M. Ridwan Zainuddin, S.H
Putus : 29-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1710 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Nopember 2017 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SELAYAR ; AGUSTA IRAWAN alias AGU’ bin BASO HARONG
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SELAYAR ; AGUSTA IRAWAN alias AGU bin BASO HARONG
    satuan resnarkoba PolresSelayar mendapat informasi ada barang kiriman ekspedisi yang terkirim dariMakassar menuju ke Selayar pada Bus Sumber Mas dengan satu kirimanekspedisi yang dicurigai dengan nama pengirim dan penerima yaitu ekspedisiNomor 11 tertulis Sparepart Laptop kepada CT.
    Computer dari Computer Citykemudian saksi Budiman dan saksi Sahrir bersama anggota satuanresnarkoba Polres Selayar melakukan pembuntutan terhadap Bus SumberMas menuju ke perwakilan kemudian sekitar pukul 22.00 WITA datang saksiHal. 2 dari 11 hal. Put.
    teman lakilaki tersebut mengaku disuruh oleh Terdakwa untukmengambil barang kiriman baterai Laptop dari Makassar dengan EskpedisiNomor 11 di Bus Sumber Mas kemudian saksi Budiman dan saksi Sahrirbersama anggota Satnarkoba Polres Selayar tiba di rumah Jalan MappatobaKelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar danHal. 4 dari 11 hal.
    Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 103/Pid.Sus/2016/PN Slr, tanggal 5 April 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :1.
    Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Akta Pid.Sus/2016/PNSlr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Makassar tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 19
Register : 13-10-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 569 K/TUN/PILKADA/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — ,MH VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR;
6228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR;
    Bahwa sejak permohonan sengketa oleh penggugat diajukan ke PanwasKabupaten Kepulauan Selayar sampai dikeluarkannya keputusanberdasarkan pleno Panwas untuk penolakan meregister permohonansengketa, Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar ternyata tidak pernah adadi tempat, yakni di Kantor Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar danmenurut para pegawai dan staf yang berkantor di Panwas menjelaskan paraKomisioner Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar sedang berada di luarKota dan permohonan sengketa hanya diminta
    Selayar, danternyata hasil penelusuran dokumen Dewan Pimpinan Cabang PartaiKebangkitan Bangsa Kabupaten Kepulauan Selayar di Biro Hukum KPU RI,didapatkan bahwa Kepengurusan DPC PKB yang dijabat oleh H.
    Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/201534.35.36.Selayar Tahun 2015 atas nama AJl SUMARNO S.STP.
    ABDUL GANI, M.Pd.l, sebagai Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKepulauan Selayar Tahun 2015, maka tidak ada kewajiban bagi KPUKabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Keputusan Panitia PengawasPemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Final dan mengikat untukmenetapkan Aji Sumarno, S.STP., MM. dan Drs. Abd.
    Kepulauan Selayar sebagai Tergugat karena sekalipun Penggugatdengan jelas menyatakan bahwa obyek gugatannya adalah Keputusan KPUKepulauan Selayar Nomor : 87/Kpts/KPU.Kab025.433237/2015 tanggal 29Agustus 2015, namun dalam uraian dalildalil gugatan Penggugatsesungguhnya mempersoalkan keputusan Panwaslu Kab. Kepulauan Selayar ;Halaman 18 dari 28 halaman.
Register : 30-09-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 13-10-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 54/G.TUN/2011/P.TUN.Mks
Tanggal 7 Maret 2012 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELAYAR (Tergugat) 2. NURNIAWATI (Tergugat II Intervensi)
8116
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELAYAR (Tergugat)2. NURNIAWATI (Tergugat II Intervensi)
    AKIB, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat diDusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, Kecamatan BontoHaru, Kabupaten Selayar;. DEMMA TETE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamatdi Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, Kecamatan BontoHaru, Kabupaten Selayar;. BORAHIMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat diDusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, Kecamatan BontoHaru, Kabupaten Selayar;.
    FIRDAUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat diDusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, Kecamatan BontoHaru, Kabupaten Selayar;.MUS A, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat diDusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, Kecamatan BontoHaru, Kabupaten Selayar;.
    SUDIRMAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat diDusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, Kecamatan BontoHaru, Kabupaten Selayar;.US RAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamat diDusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, Kecamatan BontoHaru, Kabupaten Selayar;. SATTU ALANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, beralamatdi Dusun Dongkalang Desa Bonto Borusu, Kecamatan BontoHaru, Kabupaten Selayar;.
    Pol :S.Pg/31/II/2011/Reskrim tanggal04 Pebruari 2011 dari Resor Kepulauan Selayar Sektor BontoharuPengegugat 1 dipanggil memberikan keterangan dalam selaku saksi dalamperkara tindak pidana di Polsek Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar(bukti.
    Badan Pertanahan Kabupaten / Kota Selayar ; 3.
Register : 20-10-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 195/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 6 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat : BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Terbanding/Penggugat I : RAHMAN R, S.Sos
Terbanding/Penggugat II : RAHMAN R
11953
  • Pembanding/Tergugat : BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
    Terbanding/Penggugat I : RAHMAN R, S.Sos
    Terbanding/Penggugat II : RAHMAN R
    PUTUSANNOMOR : 195/B/2020/PTTUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas danberwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara : 2022222 nono nnn nnn nnn nnn n nnn n eanBUPATI KEPULAUAN SELAYAR, berkedudukan di Jalan Jend.
    Anmad YaniNo. 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi SulawesiSelatan ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama : 1. IRWAN BASO, S. STP. ; 227222 22 2222222. MOHAMMAD BASIR, S.H. ; 27 222 222223.
    . ; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil/Bagian Hukum Setda Kepulauan Selayar, beralamatdi Jalan Jenderal Anmad Yani Nomor 1, Kelurahan Benteng,Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepualauan Selayar, ProvinsiSulawesi Selatan, Domisili Elektronikbagianhukumsetda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasatanggal 21 Februari 2020 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANRAHMAN R, S.
    Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 653/XlilI/tahun 2019 tentangPemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa SertaPengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten KepulauanSelayar Masa Bhakti 20192025 Khusus Lampiran Il No. Urut 37Atas Nama Rakhman Hamdani Kepala Desa Kohala ;3.
    Memerintahkan kepada Tergugat melalui aparaturnya cq.Camat Buki, Badan Permusyawaratan Desa, dan PanitiaPemilihan Kepala Desa untuk mengusulkan dan menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara yang berisi pengesahan danpengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Kohala,Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil PemilihanKepala Desa Kohala, Kecamatan Buki, Kabupaten Selayar,tanggal 5 Desember 2019, sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5.