Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan, yaitu masalah sertipikat milikYayasan ; Bahwa yang sertipikatkan adalah A.Alamsyah Asapa ; Bahwa diketahui baru beberapa bulan yang lalu ; Bahwa saksi tahu batasbatasnya, yaitu : Sebelah Utara Jalan Maling ;Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKs.

Saksi kedua Penggugat : MUHAMMAD SOI.Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan, yaitu tentang tanah Yayasandengan Alamsyah Asapa ;Bahwa yang sertipikatkan adalah A. Alamsyah Asapa ;Bahwa dari Yayasan memperoleh Tanah wakaf ;Bahwa tidak pernah tanah Yayasan diwakafkan oleh A.

(Alm)maka tanah yang telah di sertipikatkan oleh Penggugat II adalah masihtermasuk tanah Tergugat Il yang berjumlah 4.000 m2 yang di belli dariParnen;Bahwa pada poin 5 halaman 4 setelah Penggugat II membeli tanahtersebut Penggugat selalu membersihnkan menanam tanaman muda ditanah tersebut selama lebih kurang 4 tahun (Empat) tahun tanpa halangandari Pihak manapun juga;Bahwa Tidak benar Penggugat II selalu membersihkan tanah tersebutselama 4 (Empat) tahun dan menanam tanaman muda, karena sejak SuamTergugat

(Alm)maka tanah yang telah di sertipikatkan oleh Penggugat II adalah masihtermasuk tanah Tergugat Il yang berjumlah 4.000 m2 yang di belli dariParnen;Bahwa pada poin 6 diatas sudah sangat jelas Gugatan Penggugat Illobscuur libel karena Sertipikat Nomor : 03466 Surat Ukur No.00655/Sukarami/2013 tanggal 5 September 2013 dis...... dst.....tidakmencantumkan nama pemilik tanah tersebut oleh karenanya Gugatan iniharuslah di TOLAK atau setidaktidaknya tidak dapat di terima;Bahwa pada poin 7 halaman 4 setelah

(Alm)maka tanah yang telah di sertipikatkan oleh Penggugat IV adalah masihtermasuk tanah Tergugat Il yang berjumlah 4.000 m2 yang di beli dariParnen; 9.Bahwa pada poin 9 halaman 4 tanah pekarangan dimaksud di peroleh dariMarombun Simanjuntak berdasarkan Surat Pemindahan PenguasaanTanah (SPPT) tanggal 6 Agustus 2005, yang telah di tanami pohon kelapasawit oleh Marombun Simanjuntak selaku pemilik sah tanah saat itu yangdibelinya dari Bapak H.Marbawi Saleh berdasarkan Surat PemindahanPenguasaan Tanah

Sukarami/2013 atasnama RIYANI yang terletak di KelurahanSukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulusudah di batalkan oleh PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 461 K/TUN/2019 dan untukselanjutnya Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03436 dengan SuratUkur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor : 00648/Sukarami/2013 atasnamaRIYANI yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar KotaBengkulu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu sudahdiminta pembatalan;2.Bahwa tanah yang telah di sertipikatkan

Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2015 Pihak Kelurahan Duren Jaya BekasiTimur menjawab surat Para Penggugat, yang intinya menyatakan bahwa dilokasi yang sama terdapat duplikasi kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milikatas nama Syaiful Anwar, atas dasar tersebutlah sejak saat itu ParaPenggugat mengetahui bahwa pada Girik tanah Hak Milik Adat PersilNomor: 61, Blok IV, Kohir C: 182 atas nama Siman selaku orang tua ParaPenggugat telah di Sertipikatkan oleh orang lain atau pihak ketiga,sedangkanPara Penggugat

pihak ketiga, dan Para Penggugat mencaridata/copy SertipikatHak Milik yang dimaksud atas nama Syaiful Anwar, dansetelah mendapatkan copy Sertipikat Hak Milik, Para Penggugat langsungmenelusuri ke Kelurahan Induk sebelum pemekaran ke Kelurahan DurenJaya, yakni Kelurahan Bekasi Jaya, begitu juga Para Penggugat menyuratiTergugat tanggal 5 Maret 2015 menanyakan Gambar Situasi ke duaSertipikat tersebut kenapa di Girik tanah Hak Milik Adat Persil Nomor: 61,Blok IV, Kohir C:182 atas nama Siman sudah di Sertipikatkan

Akte Hibah pada angka 9 tersebutdiatas saya Sertipikatkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten BojonegoroAn. Saya (P), dan menjadi Setipikat Hak Milik An. Saya (P) pada tanggal09 Februari 1995 dengan Nomer : 98 Luas Tanah : 6200 M2.Pada tahun 2015 saya (P) mendatangi rumah Bapak Guntur selakuKepala Desa Jelu, Kec. Ngasem, Kab.

keturunanlevel generasi Penggugat tidak ada mencantumkananggota kaum perempuan, karena ranji adalah merupakan silsilan keturunan bu(materialists) di Minangkabau, dan menjadi sangat aneh dalam ranj tersebutnama dan anggota kaum perempuan tidak dicantumkan;Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah mensertipikat tanah pusaka tinggikaum Penggugat tersebut atas nama pribadi Tergugat Tergugat telah mengakuikekeliruanya dengan membuat Surat Pemyataan tertanggal 18 Mei 2014 diPadang, berbunyi : Bahwa tanah yang saya sertipikatkan

AMZAL.ST.RAJO AMEH.Bahwa dari dalil gugatan penggugat tersebut adalah dalil yang keliruatau tidak beralasan disebabkan bahwa tergugat juga mempunyai tanahyang terletak di Jorong Baso yang disebut tanah tapi yaitu tanah dari sukuGUCI dimana tanah tersebut oleh tergugat telah bersertipikat hak milik yangsama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tanah penggugat, dimanatanah tersebut telah tergugat sertipikatkan berdasarkan sertipikat Hak MilikNomor, 40/Desa Baso tanggal 5 maret 1996 .G.S.

tersebut Tergugat , telahmembantah pada poin 4 jawabannya dengan mendalilkan di dalam jawabannyayang pada pokoknya adalah:Bahwa dari dalil gugatan penggugat tersebut adalah dalil yang keliru atautidak beralasan disebabkan bahwa Tergugat juga mempunyai tanah yang terletakdi Jorong Baso yang disebut tanah tapi yaitu tanah dari suku GUCI dimana tanahtersebut oleh Tergugat telah bersertipikat hak milik yang sama sekali tidak adasangkut pautnya dengan tanah penggugat, dimana tanah tersebut telah Tergugat sertipikatkan

TADI tercantum dalam 1 (satu) Nomor Letter yangbelum dipecah, sampai saat ini tidak dapat di Sertipikatkan;Sehingga dengan tidak selesainya permasalahan waris ini telahmenimbulkan permasalahan yang kompleks, yang akan teruS menerusmenghantui PARA PENGGUGAT dan keturunannya hingga entah sampaikapan.23.Bahwa untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak siasia(ilusioner) apabila dikabulkan maka mohon agar diletakkan SITA JAMINAN(Conservatoir Beslag) terhadap OBYEK SENGKETA;24.Bahwa dikarenakan gugatan

berdiri Pabrik Gilingan Padi, namunpada jaman orde lama atau jaman pemberontakan sekitar tahun1965 an dengan terpaksa ditutup karena keadaan ekonomi danpolitik yang tidak stabil dan bekas bangunan pabrik tersebut masihada sampai sekarang;3.2.Diatas tanah terperkara ada saluran air yang hingga saat ini masihberfungsi sebagai saluran air untuk kebersinan kota sekaligussebagai pembatas antara tanah masyarakat yang diperuntukkansebagai perumahan/pemukiman rakyat dengan tanah Negara yangbelum dapat di sertipikatkan

gang tapi fakta di dalam suratukur nya tidak sedemikian rupa dalam arti SHM No.150/Desa Sidikalangdan SHM No.151/Desa Sidikalang tidak mengenal/tidak mencantumkanGang dimaksud;Bahwa rumah yang dibeli oleh Jos Judianto didalam gambar SHMNo.151/Desa Sidikalang tanggal 09 01 1979 Atas nama JamedenSianturi tidak persis berhadapan dengan jalan bundar faktanya:seharusnya persis berhadapan dengan jalan yang ada bundarannya;Bahwa ketika SHM No151/Sidikalang itu diterbitkan maka seharusnyayang boleh di sertipikatkan

tanah adat dengan tanah Negara,faktanya: SHM No,151/Desa Sidikalang tanggal 09 01 1979 Atasnama Jameden Sianturi tersebut telah malampaui saluran air dimaksudsebab panjangnya sudah 58 m sehingga sudah melampaui saluran airdimaksud dan walaupun tanah diluar daripada saluran tali air sudahdigarap oleh masyarakat terutama yang tanahnya berdekatan langsungdengan tanah garapan (tanah Negara) tersebut namun yang pasti tanahgarapan diluar daripada saluran tali air tersebut pada masa itu belumlah dapat di sertipikatkan

Narulpernah menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Bukit Rata,Kecamatan Kejuruan Muda kepada cucunya nya yaitu Sujono Bin Kasmantertanggal 10 Februari 1986 (yang sekarang telah di Sertipikatkan);10. Bahwa terkait poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15 danpoin 17 pada Gugatan Para Penggugat, hal tersebut merupakan persoalaninternal keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat tidak terkait dengan Perkaraini sehingga Para Tergugat tidak perlu menanggapinya;11.

Narul pernahPutusan Mahkamah Syariyah KualasimpangNomor 190/Pdt.G/2018/MS.KSGHalaman 23 dari 31menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Bukit Rata, KecamatanKejuruan Muda kepada cucunya nya yaitu Sujono Bin Kasman tertanggal 10Februari 1986 (yang sekarang telah di Sertipikatkan)3.

Bahwa setelah Penggugat meneliti berdasarkan gamPSTbangunan/master Planing apartemen yang ada di kantor Penggugat,ternyata yang Tergugat sertipikatkan secara melawan hak berdasarkansertipikat Nomor 217M/EST adalah bagian SELASAR yangperuntukannya adalah bagian bersama yang berada dalam PengelolaanPenggugat.

Sebelah Timur : Jalan ; Sebelah Selatan : Tanah Negara ; Sebelah Barat : Pangkung ; Yang telah sertipikatkan dan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung (Tergugat) telah diterbitkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :183/Desa Ungasan tanggal 7 Pebruari 1989 tercatat atas nama I Pegeg seluas :63.950 M2, sesuai dengan gambar situasi tanggal 25 Januari 1989 Nomor :7T85/1989 , nono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn neBahwa diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 183/Desa Ungasan

Danapabila diajukan permohonan eksekusi mohon untuk dapat ditangguhkan sampai dengangugatan perlawanan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa Terlawan IV (dahulu Tergugat), dalam perkara perlawanan ini selainagar ia tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, juga Para Pelawan sangat4berkeberatan terhadap objek sengketa yang telah di sertipikatkan atas nama Terlawan IVsaja, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 885., (Bukti Plw. 3).

Hajjah Siti Mariam atauKuasanya yang pernah menguasai obyek tanah yang telah diterbitkanSertipikat Hak Milik No: 507/Lempeh/1983 oleh Tergugat, disamping itujuga dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 507/Lempeh/1983 tersebut, tidak pernah diumumkan dahulu di KantorKepala Desa Lempeh sekarang Kelurahan Brang Biji pada saat itu, yangmenyebabkan para Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak bisamengajukan keberatankeberatan kepada Tergugat, bahwa tanahmilik Penggugat tersebut telah di sertipikatkan

Selanjutnya,HPL tersebut di sertipikatkan dan terbit sertipikat HPL Nomor 1, DesaPemecutan Kaja atas nama Pemerintah Kota Denpasar. Oleh karena, berdasarkanPasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun1996 mengatur HGB atas HPL di perpanjang atau diperbaharui atas permohonanpemegang HGB setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang HPL;Bahwa terhadap perpanjangan HGB di atas HPL di perlukan persetujuan pemegangHPL.

Laporan Nomor : STTL/34.A/H/2012/SPKT Sumbar tanggal 1 Februari 2012.Bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk memperpanjang sewa sejak 30 Mei 2004sebagaimana dalil Penggugat poin 5 dan 6, karena Tergugat membantah dengan tegastidak pernah mempunyai hubungan hukum dalam sewa menyewa tanah denganPenggugat, karena tanah yang di dalilkan Penggugat telah disewa oleh Tergugatadalah milik Basrizal Koto sejak tahun 1994 melalui ganti rugi tanah Negara yang di13.14.tempati masyarakat dan kemudian telah di sertipikatkan

Bahwa tuntutan kerugian atas biayabiaya yang telah di keluarkan Penggugat untukmenagih uang sewa atau meminta Tergugat mengosongkan dan mengembalikan tanahyang di sewa dari Penggugat sebesar Rp. 33.750.000, ( tiga puluh tiga juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) haruslah di tolak, karena Tergugat tidak pernah menyewatanah kepada Penggugat, Tergugat memanfaatkan tanah milik Basrizal Koto yangtelah di kuasai dari tahun 1994 melalui ganti rugi pada masyarakat yang menempatitanah negara dan telah di sertipikatkan

menetapkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahirbatin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dansehat serta memperoleh pelayanan kesehatan karena tidak adanya warkahyang jelas atas permohonan hak pakai beserta lampirannya dari KantorPertanahan Kabupaten Bangli, dan juga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (5)Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman,yang antara lain menetapkan Tanah desa pakraman dan atau tanah milikdesa pakraman tidak dapat di Sertipikatkan

Bahwa di tahun 2000 dikarenakan adanya Program Pemerintah yang dikenaldengan Proyek Operasi Nasional Agraria(PRONA) terkait dengan PendaftaranTanah untuk di Sertipikatkan, maka TERGUGAT II INTERVENSI 1 mengurussecara prosedur dan dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8026/Kel. 8 llir,atas nama MIMI ASMANI, tertanggal 19 Januari 2000, dengan surat ukurtertanggal 19 Januari 2000, Nomor 1102/8 llir/2000, seluas 350 M? dari KantorPertanahanKota Palembang tertanggal 19 Januari 2000;.

Bahwa di tahun 2000 dikarenakan adanya Program Pemerintah yang dikenal11.dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) terkait dengan PendaftaranTanah untuk di Sertipikatkan, maka TERGUGAT II INTERVENSI 2 juga ikutmengurus secara prosedur dan dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor8027/Kel. 8 llir, atas nama DRS. MOHAMMAD SYAMSUL, tertanggal 19Januari 2000, dengan surat ukur tertanggal 19 Januari 2000, Nomor 1103/8llir/2000, seluas 354 M?

No. 297 seluas + 426 m2 laku terjual, makasebagian tanah seluas + 106 m2 terlebih dahulu akan dilakukan pemecahanHalaman 2 dari 22 Putusan No.230/Pdt.G/2016/PN.Smg.untuk di sertipikatkan menjadi atas nama Tergugat dan selanjutnya akandilakukan jualbeli dinadapan PPAT.5. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2014 antara Penggugat danTergugat telah sepakat, tanah seluas + 106 m2 yang merupakan bagiandari tanah SHM.

Terlawan tersebut adalah 700meter persegi; Bahwa pada saat ini tanah yang dijaminkan kepada Terlawan tersebutdikuasai oleh Pelawan, sedangkan yang menguasai sertipikat adalahTerlawan; Bahwa saksi tahu Tahun 2014 pernah ada sengketa tentang tanahtersebut, dimana pada saat itu Harris (Terlawan) sebagai Penggugatsedangkan Asep Rustandi (Pelawan) sebagai Tergugat, namun saksitidak tahu bagaimana putusannya; Bahwa isteri dari Pelawan tidak pernah mengetahui mengenai jual belitanah terperkara dan telah di sertipikatkan

Sitaba, isi surat sanggahan tersebut padapokoknya keberatan apabila tanah sengketa tersebut di pindah tangankandan di Sertipikatkan;Bahwa tanpa melakukan gelar mediasi Tergugat lalu menerbitkan ObjekGugatan Tata Usaha Negara a quo, bahwa semestinya dengan adanyasurat sanggahan tertanggal 22 Juni 2009 dari Penggugat II tersebut, objeksengketa Tata Usaha Negara tersebut tidak diterbitkan Tergugat.