Ditemukan 516 data
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SETIAWAN, SH.dalam bukunya PokokPokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta,Bandung, cetakan keempat tahun 1987 halaman 1718 menjelaskan bahwa"Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu :1. Tidak memenuhi prestasi sama sekalii ;2. Terlambat memenuhi prestasi; dan3.
65 — 11
antara Pemohon dan Termohon,akan tetapi para saksi mengetahui yang sebenarnya bahwa Pemohon danTermohon telah pisah tempat tinggal:Menimbang, bahwa keterangan saksi yang tidak melihat ataumengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran adalahketerangan testimonium de auditu, namun dalam perkara ini Majelis Hakimmemandang bahwa keterangan testimonium de auditu dapat dijadikansebagai sumber persangkaan, hal tersebut sesuai dengan pendapatRETNOWULAN SUSANTIO SH. dan ISKANDAR OERIP KARTAWINATA SH.dalam
DEWI ANDRIANI MARGARETHA, S.H
Terdakwa:
Isak Kartodinudjo alias Isak
101 — 45
Wirjono Projodikoro, SH.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia hal. 57, apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibatyang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pastiakan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi maka Teori Kehendak(WillsTheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh sipelaku, maka kini juga ada kesengajaan.C.
52 — 10
ANDI HAMZAH, SH.Dalam bukunya DelikDelik diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209) selanjutnyamenurut undangundang Narkotika pengaturan narkotika bertujuan untuk a. menjaminketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan, b. mencegah terjadinya/penyalagunaan narkotika, c. memberantasperedaran gelap narkotika, kemudian dalam pasal 4 dijelaskan bahwa narkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan
13 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wirjono Prodjodikoro, SH.dalam bukunya Asasasas Hukum Pidana di Indonesia, hlm.174);e Bahwa para Pemohon Kasasi/para Terdakwa adalah tulang punggungkeluarga dalam mencari nafkah dan kehidupan seharihari; Bahwa berdasarkan halhal yang para Pemohon Kasasi/para Terdakwadi atas mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa danmengadili perkara ini memberikan putusan yang seringanringannyakepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa karena para PemohonKasasi/para Terdakwa benarbenar menyesali perbuatannya
20 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
bukanlah milik Penggugat, sertifikat yang dimilikioleh Penggugat di peroleh secara licik dan rekayasa serta tidakmanusiawi hal mana para Tergugat/kini Pemohon Kasasi tidak pernahmenjual rumah tersebut kepada siapapun, apalagi kepada Penggugat, kiniTermohon Kasasi, yang katanya telah dibeli seharga Rp.90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah), yang berdasarkan gugatan Penggugat;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi harus mengetahui bahwa dalam FAKTAPERSIDANGAN melalui memori banding, saudara Notaris IRWAN, SH.dalam
73 — 11
Sudarto, SH.dalam buku Hukum Pidana 1 (hal. 148) disebutkan bahwa dalam pembelaandarurat ada dua hal yang pokok :1. adanya serangan.2. adanya pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu.Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan karenaserangan saksi Joko Supriyanto tersebut terdakwa menghindar danmengambil barang berupa besi yang ada di dalam tempat barang disekitarkejadian, dimana tindakan terdakwa tersebut memerlukan waktu yangseandainya saksi Joko Supriyanto yang sudah memegang
82 — 39
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 727 yang diterbitkan olehSinar Grafika Jakarta cetakan tahun 2005, yang menyatakan bahwa"pengakuan dapat dilakukan dengan cara diamdiam, dalam arti tidakmengajukan bantahan atau sangkalan", dimana dalam bukti tersebutdisebutkan dengan rinci bagian semua ahli waris dari H.K.
82 — 16
LAMINTANG, SH.Dalam bukunya delikdelik Khusus Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatanserta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan Hal 183).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dalampersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Sabtu tanggal08 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan poros Soppeng Kp.Bapangi Desa Bapangi Kec.
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
FIDELIS LAMERE Alias RAMAN
47 — 18
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
90 — 50
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 113, menerangkan bahwa bentuk(kekeliruan apapun) yang terkandung dalam gugatan mempunyai akibat hukumyaitu gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan penggugatdikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan tersebut dinyatakan tidakdapat diterima ;II.
57 — 10
antara Pemohon dan Termohon,akan tetapi para saksi mengetahui yang sebenarnya bahwa Pemohon danTermohon telah pisah tempat tinggal;Menimbang, bahwa keterangan saksi yang tidak melihat ataumengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran adalahketerangan testimonium de auditu, namun dalam perkara ini Majelis Hakimmemandang bahwa keterangan testimonium de auditu dapat dijadikansebagai sumber persangkaan, hal tersebut sesuai dengan pendapatRETNOWULAN SUSANTIO SH. dan ISKANDAR OERIP KARTAWINATA SH.dalam
RIDHALILLAH, SH.
Terdakwa:
GUMILAR Alias AANG Bin MAMAN SUKMANA
22 — 5
Pengertian barang menurut R.Soegandhi, SH.Dalam bukunya yang berjudul KUHP, adalah semua benda berwujud termasuk pulaHalm. 9 dari 13 halaman Putusan No. 498/Pid.B/2020/PN Bibbinatang, misalnya uang, perhiasan, dan baju termasuk pula barang dan benda tidakberwujud, arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melaluipipa.
51 — 17
Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunyaBunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak darikeseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perindungan masyarakat danperlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, dengan demikian makaHakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaantersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastianhukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuanpemidanaan
Terbanding/Tergugat I : HJ. NARMI
Terbanding/Tergugat II : NURCAHYO
Terbanding/Tergugat III : CASKIWIN
Terbanding/Tergugat IV : CAHYANTO, SE
Terbanding/Tergugat V : CARILAH
34 — 21
YAHYA HARAHAP, SH.dalam bukunya Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan Halaman 57 mengenai FundamentumPetendi atau dalil Gugatan,menjelaskan tentang dua teori ;tentang substantiering theorie yang mengayjarkan, dalil gugatantidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadidasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan faktafakta yangmendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnyaperistiwa hukum ;d.
Bahwa selain itu, posita Gugatan Penggugat / Tergugatdalam Rekonvensi tidak memenuhi syarat unsur FundamentumPetendi ; M.YAHYA HARAHAP, SH.dalam bukunya Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan Halaman 58 mengenai unsurFundamentum Petendi, menjelaskan : Dasar Hukum ( Rechtelijke Grond )Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubunganhukum antara : Penggugat dengan materi dan atau obyek yangdisengketakan, dan* Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitandengan
22 — 22
Feby Rubein Hidayat, SH.Dalam Konpensi dan Rekonpens' : Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Terggat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp.4.766.000, (empat juta tujuh ratusenam puluh enam ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus Masehi, bertepatan dengantanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagaiKetua Majelis, Drs. Kuswanto, SH.,MH. dan Drs. H. Mukhlis, M.H.
71 — 37
Subekti, SH.dalam bukunya HUKUM PERJANJIAN Cetak ke IV hal 43 adalah suatu kelalaianatau kealpaan seorang Debitur dalam hal ; Tidak melakukan apa yang disanggupi ; Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ; Melakukan apa yang dijanjiakan tetapi terlambat ;Page 36 of 41 Putusan No.09/Pdt.G/2016/PN. Smg. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Menimbang, bahwa hal senada juga dikenal oleh M.
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya SEGI SEGI HUKUM PERJANJIAN, HAL 60, yang menyatakanbahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu pelaksanan kewajibanyang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehinggaseorang sudah dikatagorikan telah melakukan wanprestasi apabila dalampelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal yang telahditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
101 — 36
Elfatir Lintang SH.Dalam organisasi itu saya dipercaya sebagai perwakilan untukurusan tingkat SMA/SMK dan Administrasi IT, sedang Ibu IkaLastri Sartika yang dimaksud Penggugat itu beliau sebagaiBendahara di Forum Komite Sekota Depok tersebut, jadisangat tidak ada hubungan sama sekali penyebab masalahrumahtangga saya dari tahun 2001 dengan melibatkan adanyaIbu Ika Lastri Sartika yang baru saya kenal tahun 2017 akhirsebagai salah satu penyebab dari hancurnya rumah tanggasaya, mengapa justru kejadian
61 — 12
Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunyaBunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak darikeseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perindungan masyarakat danperindungan/pembinaan individu pelaku ftindak pidana, dengan demikian makaHakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaantersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastianhukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuanpemidanaan
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN
106 — 45
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuaan pemidanaan