Ditemukan 56 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : situation stations
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 207/PID.B/2011/PN.SKY
Tanggal 12 April 2012 — DAROJI bin IMAN REJO
546
  • Penalaran hukum (legal reasoning) menurut Neil MacCormic adalah one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason todeciding how it is right to conduct themselves in situations of choice yang menurutbatasan ini bahwa Hukum adalah alat berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukansekedar berpikir teoretis (untuk menambah pengetahuan).Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan dalam notapembelaannya bahwa terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, dalam surat dakwaanPenuntut
Register : 17-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 B/PK/PJK/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOJITZ INDONESIA;
1461206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 824/B/PK/PJK/2017kondisi yang diperbandingkan yang dapat berdampakmaterial pada kondisi yang sedang diperiksa, ataupenyesuaian yang akurat dapat dilakukan untukmengeliminasi pengaruh dari perbedaanperbedaan yangada (to be comparable means that none of the differences(if any) between the situations being compared couldmaterially affect the condition being examined...or thatreasonably accurate adjustements can be made toeliminate the effect of any such differences);Bahwa berdasarkan data
Register : 02-05-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 324/Pid.B/2014/PN Llg
Tanggal 23 Juli 2014 — (TERDAKWA) Nama : BAHTIYAR BIN DASIP, Tempat lahir di : Kertoya, Umur : 44 Tahun / 03 Agustus 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal di : Sp IV Desa Mulyo Harjo, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Desa, Pendidikan : SMP (berijasah).
13652
  • Penalaran hukum (legal reasoning) menurutNeil MacCormic adalah one branch of practical reasoning, which isthe application by humans of their reason to deciding how it is rightto conduct themselves in situations of choice yang menurut batasanini bahwa Hukum adalah alat berpikir praktis untuk mengubahkeadaan, bukan sekedar berpikir teoretis untuk menambahpengetahuan.Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
808227334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Such situations willbe extremely scarce. Most commentators argue that these situations are notimportant enough to justify the implicitness of the obstruction requirement.The concept of obstruction not only comprises absolute impossibility, butalso relative impossibilities.
    Relevant points of view were: the nature of the contract, the factthat the chemicals were absolutely unfit for this kind of use, plus the fact thatthe debtor possessed a manufacturer's guarantee.For the Debtor's Account Pursuant to the Law(3); Special SituationsFor a few atypical situations, the Code provides special provisions.The most important one thereof is the debtor's default.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2101 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
3012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengkreditan pajak masukan, sehinggabeban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir,dan bukan pengusahapengusaha dalam rantai antarasebelumnya;Bahwa dalam OECD International VAT/GST Guidelinesdinyatakan:Guideline 2.1:"The burden of value added taxes themselves should notlie on taxable businesses except where explicitly providedfor in legislation;(Beban PPN tidak boleh ditangqgung oleh PengusahaKena Pajak kecuali di mana secara jelas undangundangmengaturnya);Guideline 2.2:Businesses in similar situations
Register : 06-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 116/Pid.B/2017/PN Bgr
Tanggal 20 Juni 2017 — ZULYANTI DIAN KURNIASIH binti ZULKIFLI
569
  • bahwa dalam buku~ yang berjudul POTRETPROFESIONALISME HAKIM DALAM PUTUSAN terbitan KOMISI YUDISIALtahun 2008 pada halaman 34 dan 35 menyatakan bahwa penguasaan ilmuhukum yang mendalam sangat penting bagi seorang hakim, apalagi hakimberwenang melakukan penggalian, penemuan hukum dan penciptaan hukum.Penalaran hukum (legal reasoning) menurut Neil MacCormic adalah onebranch of practical reasoning, which is the application by humans of theirreason to deciding how it is right to conduct themselves in situations
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2100 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
3715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengkreditan pajak masukan, sehinggabeban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir,dan bukan pengusahapengusaha dalam rantai antarasebelum nya;Bahwa dalam OECD International VAT/GST Guidelinesdinyatakan:Guideline 2.1:"The burden of value added taxes themselves should notlie on taxable businesses except where explicitly providedfor in legislation,(Beban PPN tidak boleh ditanggung oleh PengusahaKena Pajak kecuali di mana secara jelas undangundangmengaturnya);Guideline 2.2:Businesses in similar situations
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CATERPILLAR INDONESIA
5463969 Berkekuatan Hukum Tetap
  • companieswith valuable intangibles or significant R&D activities when the testedparty does not use valuable intangible assets nor participate in significantR&D activities;e Criteria related to the importance of export sales (Foreign Sales/TotalSales), where relevant;e Criteria related to inventories in absolute or relative value, whererelevant;e Other criteria to exclude third parties that are in particular specialsituations such as startup companies, bankrupted companies, etc. whensuch peculiar situations
Putus : 08-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PREMIER DISTRIBUTION
11098 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak adanya itikad baik (effort of good faith)2) Kesalahan yang disengaja (good faith error)3) Tidak adanya transparansiFiskus telah mengundang pihak yang paling mengetahuiproses bisnis (direktur) tapi tidak dating.5) Bahwa sebagai bahan referensi, di dalam OECD TransferPricing Guidelines for MultinationalEnterprises and taxAdministrations, dinyatakan antara lain halhal sebagai berikut:Berkaitan dengan kesebandinaanPar 1.33...TO be comparable means that none of the differences(if any) between the situations
Putus : 11-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1634/B/PK/PJK/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA
184119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • In order forsuch comparisons to be useful, the economically relevant characteristicsof the situations being compared must be sufficiently comparable. To becomparable means that none of the differences (if any) between thesituations being compared could materially affect the condition beingexamined in the methodology (e.g price or margin), or that reasonablyaccurate adjustment can be made to eliminate the effect of any suchdifferences.
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
6647 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemilinan Metodedan Penentuan Kewajaran HargaTransaksi Antar Pihak yang MemilikiHubungan Istimewa;b) KEP01 Bab Ill Teknik dan MetodePemeriksaan.c) OECD Transfer Pricing GuidelinesChapter II Transfer Pricing MethodsB.2 Examples of the application of theCUP method2.17 The following examples illustratethe application of the CUP method,including situations where adjustmentsmay need to be made to uncontrolledtransactions to make them comparableuncontrolled transactions.2.18 The CUP method is a particularlyreliable
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8761 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghasilan dengan commentary Pasal 9 Perjanjian PenghindaranPajak Berganda model OECD dan UN, yaitu adanya suatu perbandinganantara transaksi hubungan istimewa dengan transaksi yang tidakdipengaruhi hubungan istimewa, syarat ini juga dinyatakan oleh AhliHukum Pajak Internasional yaitu Andreas Bullen dalam bukunya yangberjudul Arms length Transaction Structure diterbitkan tahun 2011 olehInternational Buerau of Fiscal Documentation pada halaman 72 yangmenyebutkan bahwa (Bukti PK36):Hence, in these situations
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
261250 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melakukan analisis kesebandinganBerdasarkan OECD Transfer pricing Guidelines paragraf 1.33disebutkan mengenai tahap awal ketika melakukan analisiskewajaran dan kelaziman usaha yaitu dengan menentukankarakterisasi Wajib Pajak sebagai berikut:In order for such comparisons to be useful, the economically relevantcharacteristics of the situations being compared must be sufficientlycomparableTerjemahannya:Untuk tujuan pencarian pembanding yang digunakan, karakteristikekonomi yang relevan dari situasi yang
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
151121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melakukan analisis kesebandinganBerdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines paragraf 1.33disebutkan mengenai tahap awal ketika melakukan analisis kewajarandan kelaziman usaha yaitu dengan menentukan karakterisasi WajibPajak sebagai berikut:In order for such comparisons to be useful, the economicallyrelevant characteristics of the situations being compared must besufficiently comparableTerjemahannya:Untuk tujuan pencarian pembanding yang digunakan, karakteristikekonomi yang relevan dari situasi yang
Register : 28-11-2022 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1155/Pid.Sus/2022/PN Pbr
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
RENDI PANALOSA, SH., MH
Terdakwa:
1.BHAKTI SALIM Als BHAKTI
2.AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
3.ELLY SALIM Als ELLY
4.CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
378394
  • Altus Special Situations Asia I L.P., dengan total sebesar Rp.380.200.250.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Hak Tanggungan Nomor 02851/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Nomor 02853/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Nomor: 02854/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Nomor 02852/2016 tanggal 01 Agustus 2016, nomor 02827/2016 tanggal 28 Juli 2016, Nomor 04452/2018 tanggal 26 November 2018, Nomor 04455/2018 tanggal 26 November 2018, Nomor 04456/2018 tanggal
Register : 17-11-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 612/PID.SUS/2023/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : BHAKTI SALIM Als BHAKTI
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa III : ELLY SALIM Als ELLY
Pembanding/Terbanding/Terdakwa IV : CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
956839

  • 2. Altus Special Situations Asia I L.P, dengan total sebesar Rp.380.200.250.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Hak Tanggungan Nomor 02851/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Nomor 02853/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Nomor: 02854/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Nomor 02852/2016 tanggal 01 Agustus 2016, nomor 02827/2016 tanggal 28 Juli 2016, Nomor 04452/2018 tanggal 26 November 2018, Nomor 04455/2018 tanggal 26 November 2018, Nomor