Bahwa merujuk kepada pendapat Ahli Rahmat Soemadipradja,surat S488 termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut Keputusan TUN) yang olehkarenanya merupakan Sumber Hukum yang memiliki akibat hukum,dengan dasar dan alasan sebagai berikut:Surat Dinas = Keputusan TUN;Status dan kedudukan surat S488 dalam Hukum AdministrasiNegara adalah termasuk ke dalam ruang lingkup pengertianKeputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5

Demikian luasnya ruang lingkuppengertian istilah sumber hukum, maka hingga saat ini belumada batasan atau pengertian yang konkret dan tegas tentangistilah sumber hukum tersebut;Namun demikian dalam kaitannya dengan proses peradilansengketa pajak ini, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapatbahwa substansi yang dapat dimaknai dari istilan sumberhukum terkait dengan surat S488 tersebut adalah; adanyaperbuatan, sesuatu hal, atau peristiwa hukum yang dilakukanoleh Pejabat TUN (Direktur Jenderal Pajak),

perbuatan atausesuatu hal atau peristiwa hukum mana memiliki akibat hukum,yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Direktur JenderalPajak, Dirjen Minerba dan/atau perusahaanperusahaanpertambangan pemegang Kontrak Karya Generasi VI dan VIIterkait dengan kompensasi dan restitusi kelebihan PajakMasukan yang tidak tegas pengaturan dalam Kontrak Karya danUndangUndang Nomor 11/1994;Sesuai dengan uraian tentang isi atau materi surat S488 diatas, Ahli Rahmat Soemadipradja berpendapat bahwa isi ataumateri

cicilan kreditnyadikarenakan Tergugat telah bangkrut dan keuangan Tergugat banyak yangmacet karena kondisi Covid19;Menimbang, bahwa Hakim menilai Jawaban dari Tergugat tersebutbukanlan merupakan suatu keadaan yang memaksa untuk tidak dapatmelaksanakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat karena Kondisi Covid19baru ada di tahun 2020 namun Tergugat sudah tidak membayarkankewajibanya sejak tanggal 14 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa Merujuk pada pengklasifikasian jenis keadaanmemaksa yang disebutkan oleh Soemadipradja

tanggal 13April 2000, juga bukan merupakan jawaban atas permasalah yang ditujukan secara khususkepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali) sehinggajelas tidak relevan jika dijadikan sebagai dasar hukum pada perkara a quo;2 Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atassesungguhnya telah diakui pula oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) baik pada persidangan banding maupun pada proses keberatan melalui pendapathukum Konsultan Hukum Soemadipradja

Putusan Nomor 512/B/PK/PJK/2013sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 34 Tahun 2000 berada dalamruang lingkup hukum publik, sehingga Kontrak Kerja tersebut tidak tundukpada azas "lex spesialis".Pendapat hukum Soemadipradja dan Taher tersebut berbunyi:e Surat KMA 270 bukanlah pelaksanaan dari kekuasaan MA sebagaimanaditentukan dalam Pasal 28 sampai Pasal 39 UU No. 14 Tahun 1985 dan perubahannya UUNo. 5 Tahun 2004;e Surat KMA 270 adalah merupakan surat korespondensi biasa dari KetuaMA yang menjawab

Kalimantana, SH;2 202222 on ene n cence ccc n eee nceeeKeempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada SdP (Soemadipradja dan Partner),Konsultasi beralamatdi JIn. Rereng Adumanis No. 29 Sukaluyu Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 April 2018, selanjutnya disebutSCDAGAI...... ccc cee ee cee ee cee eee eee see castes teeteeeeeaeseeaees TERGUGAT II INTERVENSI:Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :1.

sudut akademik maupun dilihat dari perspektif UndangUndangDasar Tahun 1945 pasca amandemen dan UndangUndang Nomor 12tahun 2011 tentang Peraturan Perundangundangan (lbid.hal. 34);bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguan atasmaksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2), (5), (6) dan (8)huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalan dengan maksudyang dikandung Pasal tersebut (Ibid, hal 2)bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, Rahmat SadeliSoebagio Soemadipradja

(Rahmat Sadeli Soebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknya adalah :adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaati surat DUP S488yang tidak lain Keputusan TUN tersebut adalah sesuai dengan AUPB yangterkandung dalam Pasal 53 ayat (2) b UU PTUN da Penjelasannya jo. Pasal3 UU No. 28/1999 (Undangundang Tentang Penyelenggaaan negara YangBersih Dan Bebas dari mKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme) danPenjelasannya, terutama:1.

Putusan Nomor 624/B/PK/PJK/2016huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalan dengan maksudyang dikandung Pasal tersebut (Ibid, hal 2)bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, Rahmat SadeliSoebagio Soemadipradja berpendapat (sebagai ahli yang keterangannyadisampaikan pada sidang Majelis XIV Pengadilan Pajak) bahwa :menghormati dan mentaati Surat DJP S488 tersebut adalah kewajibanhukum bagi pihakpihak yang dituju dan/atau terkait dengan Surat DJPS488 tersebut, termasuk Pejabatpejabat

(Rahmat Sadeli Soebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknya adalah:adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaati surat DUP S488yang tidak lain Keputusan TUN tersebut adalah sesuai dengan AUP B yangterkandung dalam Pasal 53 ayat (2) b UU PTUN da Penjelasannya jo. Pasal3 UU No. 28/1999 (Undangundang Tentang Penyelenggaaan negara YangBersih Dan Bebas dari mkKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme) danPenjelasannya, terutama:1.

baik dilihat dari sudut akademik maupun dilihat dari perspektifUUD 1945 pasca amandemen dan UndangUndang Nomor 12 tahun2011 tentang Peraturan Perundangundangan (lbid.hal. 34);bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguanatas maksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2), (5),(6) dan (8) huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalandengan maksud yang dikandung Pasal tersebut (Ibid. hal 2)bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja

(Rahmat SadeliSoebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknyaadalah : adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaatisurat DJP S488 yang tidak lain Keputusan TUN tersebut adalahsesuai dengan AUPB yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) b UUPTUN dan Penjelasannya jo. Pasal 3 UU No. 28/1999 (Undangundang Tentang Penyelenggaaan negara Yang Bersih Dan Bebasdari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme) dan Penjelasannya, terutama:I.

Soemadipradja, SH.,LL.M.. Hafzan Taher, SH.. Dezi Kirana, SH.Nira Sari Nazarudin, SH.Bernhard Sibarani, SH.,LL.M.Romi Emirat, SH.Mario Abdi Amrillah, SH.ao pS SS >Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 22 K/TUN/2010.Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat,berkantor di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal SudirmanNo. 28, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 26 Juni 2009 ;2.

,baik dilihat dari sudut akademik maupun dilihat dari perspektif UUD1945 pasca amandemen dan UndangUndang Nomor 12 tahun 2011tentang Peraturan Perundangundangan (lbid.hal. 34);bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguanatas maksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2), (5),(6) dan (8) huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalandengan maksud yang dikandung Pasal tersebut (Ibid. hal 2)bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja

(Rahmat SadeliSoebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);Halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor 635/B/PK/PJK/2016bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknyaadalah : adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaatisurat DJP S488 yang tidak lain Keputusan TUN tersebut adalahsesuai dengan AUPB yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) b UUPTUN dan Penjelasannya jo.

baik dilinat dari sudut akademik maupun dilihat dari perspektifUUD 1945 pasca amandemen dan UndangUndang Nomor 12 tahun2011 tentang Peraturan Perundangundangan (lbid.hal. 34);Bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguanatas maksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2), (5), (6)dan (8) huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalan denganmaksud yang dikandung Pasal tersebut (Ibid. hal 2);Bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja

(Rahmat Sadeli Soebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);Bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknya adalah:adanya kewajioban hukum untuk menghormati dan mentaati surat DJPS488 yang tidak lain Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalahsesuai dengan AUPB yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) bUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara dan PenjelasannyaJuncto Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 (Undangundang Tentang Penyelenggaaan Negara Yang Bersih Dan Bebas dariKorupsi

., selaku Sekutu) Pendiri KantorKonsultan Hukum Soemadipradja & Taher;14. HAFZAN TAHER, S.H., bertempat tinggal diWisma GKBI Suite 905, Jalan Jenderal Sudirman Nomor28, JakartaSelatan, dalam hal ini Nomor 13 dan 14 memberikankuasa kepada Soemarjono S., S.H., dan kawankawan,Para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 62,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 November 2018;15.

Hal tersebut karena dapat melahirkaninterpretasi ganda dan/atau menyebabkan ketidakpastian hukum dan/atauberada diluar yang dimaksud oleh batang tubuhnya sendiri, denganpenjelasan sebagai berikut:(a) Ahli Rahmat Soemadipradja pada pemeriksaan tingkat bandingmengutip selengkapnya ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU Nomor11/1994, berbunyi sebagai berikut:Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diaturpada ayat (2) bagi pengeluaran untuk;b.

yangdilakukan oleh Pejabat TUN (Direktur Jenderal Pajak),perbuatan atau sesuatu hal atau peristiwa hukum manamemiliki akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dankewajiban bagi Direktur Jenderal Pajak, Dirjen Minerbadan/atau perusahaanperusahaan pertambanganpemegang Kontrak Karya Generasi VI dan VII terkaitdengan kompensasi dan restitusi kelebihan PajakMasukan yang tidak tegas pengaturan dalam KontrakKarya dan UU Nomor 11/1994;e Sesuai dengan uraian tentang isi atau materi SuratS488 di atas, Ahli Rahmat Soemadipradja

Gajah Mada University Press,Cetakan ketiga 1994, Halaman 6465, sebagai berikut:Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialahKeputusan Tata Usaha Negara;Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka AhliRahmat Soemadipradja pada pemeriksaantingkatbanding berkesimpulan bahwa status dan kedudukansurat S488 bukan hanya sebagai alat bukti surat atautulisan yang berbentuk Akta Otentik, tetapi sekaligusjuga sebagai sumber hukum bagi pihakpihak yangdituju dan/atau terkait dengan Surat S488 tersebut

Putusan Nomor 622/B/PK/PJK/2016huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalan dengan maksudyang dikandung Pasal tersebut (Ibid, hal 2)bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, Rahmat SadeliSoebagio Soemadipradja berpendapat (sebagai ahli yang keterangannyadisampaikan pada sidang Majelis XIV Pengadilan Pajak) bahwa :menghormati dan mentaati Surat DJP S488 tersebut adalah kewajibanhukum bagi pihakpihak yang dituju dan/atau terkait dengan Surat DJPS488 tersebut, termasuk Pejabatpejabat

(Rahmat Sadeli Soebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknya adalah:adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaati surat DUP S488yang tidak lain Keputusan TUN tersebut adalah sesuai dengan AUP B yangterkandung dalam Pasal 53 ayat (2) b UU PTUN da Penjelasannya jo. Pasal3 UU No. 28/1999 (Undangundang Tentang Penyelenggaaan negara YangBersih Dan Bebas dari mkKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme) danPenjelasannya, terutama:1.

perspektif UUD1945 pasca amandemen dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan; (Ibid, hal 34)Bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguanatas maksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2), (5), (6)dan (8) huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalandengan maksud yang dikandung Pasal tersebut; ( ibid, hal.2)Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 865/B/PK/PJK/2017Bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja

(Rahmat SadeliSoebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);Bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknyaadalah : adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaatisurat DJP S488 yang tidak lain Keputusan TUN tersebut adalahsesuai dengan AUPB yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) b UUPTUN dan Penjelasannya jo. Pasal 3 UU No.28/1999 TentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme dan Penjelasannya, terutama :1.

Soemadipradja, Penjelasan Hukum Tentang KeadaanMemaksa, Dalam Putusan MARI, Gramedia, Jakarta 2010), dinyatakan tertulistentang ruang lingkup dari jenis peristiwa dari Keadaan Memaksa (forcemajure), yakni sebagai berikut :a.

Soemadipradja, Penjelasan Hukum TentangKeadaan Memaksa, Gramedia, Jakarta 2010, Hal 32)Bahwaoleh dikarenakan keseluruhan dari uraian pendalilan yuridis tertulis diatas, maka nyata dan jelas kalau in casu a quo keseluruhan dari unsur unsurmaupun syarat syarat tentang suatu Keadaan Hukum atau Peristiwa Hukumyang terkualifikasi sebagai sebuah Keadaan Memaksa(force majure), adalahtelah terpenuhi dan terjadi serta sedang dialami oleh PARA PEMBANDING /Halaman 24 dari 35 Perkara Perdata Nomor 545/Pdt/2019

Soemadipradja, S.H.,LL.M., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diWisma GKBI, Level 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 31 Maret 2011;Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt.SusArbt/2016Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon;Lawan:1.

,baik dilihat dari sudut akademik maupun dilihat dari perspektif UUD1945 pasca amandemen dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Peraturan Perundangundangan (lbid.hal. 34);Bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguanatas maksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2), (5),(6) dan (8) huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalandengan maksud yang dikandung Pasal tersebut (Ibid. hal 2)Bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja

(Rahmat SadeliSoebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);Bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknyaadalah : adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaatisurat DJP S488 yang tidak lain Keputusan TUN tersebut adalahsesuai dengan AUPB yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) b UUPTUN dan Penjelasannya jo. Pasal 3 UU Nomor 28/1999 (Undangundang Tentang Penyelenggaaan negara Yang Bersih Dan Bebasdari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme) dan Penjelasannya, terutama:1.

akademik maupun dilihat dari perspektifUndangUndang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangundangan (Ibid. halaman 34);bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguanatas maksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2), (5),(6) dan (8) huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalandengan maksud yang dikandung Pasal tersebut (Ibid, halaman 2);bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja

(Rahmat SadeliSoebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, halaman 12);bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknyaadalah: adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaatisurat DJP S488 yang tidak lain Keputusan TUN tersebut adalahsesual dengan AUPB yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) b UUPTUN dan Penjelasannya juncto Pasal 3 UU Nomor 28/1999(UndangUndang tentang Penyelenggaaan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan Penjelasannya,terutama:1.

sudut akademik maupun dilihat dari perspektif UndangUndang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen dan UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangundangan (Ibid.hal.34);Bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguan atasmaksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2), (5), (6) dan (8)huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalan dengan maksudyang dikandung Pasal tersebut (Ibid, hal 2);Bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja

(RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);Bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknya adalah:adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaati surat DJPS488 yang tidak lain Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalahsesuai dengan AUP B yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) bUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara da Penjelasannya jo.Pasal 3 UndangUndang No. 28/1999 (UndangUndang TentangPenyelenggaaan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme

baikdilihat dari sudut akademik maupun dilihat dari perspektif UUD 1945pasca amandemen dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPeraturan Perundangundangan (lbid.hal. 34);Bahwa S488 tersebut memberikan penjelasan atas keraguraguan atasmaksud dari norma yang dikandung oleh Pasal 9 ayat (2), (5), (6) dan (8)huruf b dikaitkan dengan penjelasannya, adalah sejalan dengan maksudyang dikandung Pasal tersebut (Ibid. hal 2);Bahwa masih terkait dengan kedudukan Surat Nomor S488, RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja

(RahmatSadeli Soebagio Soemadipradja, Pendapat Ahli, hal. 12);Bahwa dasar dan alasan pendapat ahli tersebut pada pokoknya adalah:adanya kewajiban hukum untuk menghormati dan mentaati surat DJPS488 yang tidak lain Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalahsesuai dengan AUPB yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) bUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya jo.Pasal 3 UndangUndang No. 28/1999 (UndangUndang TentangPenyelenggaaan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme