8548/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2015 antara lain menyebutkan :analisis urine atas nama : Rizki Pratama als Rizki Botol C : POSITIFMETAMFETAMINA; Dengan demikian ABH selain melakukan tindak pidanasebagai perantara sekaligus sebagai pengguna narkotika;Menimbang bahwa, tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor. 35 tahun 2009; mencantumkan ancaman pidana penjaraminimal 5 (lima) tahun;Menimbang bahwa, dalam bab V bagian kedua, Pasal 79 ayat (3)Undang Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang SPPA

menyatakan ;Minimumkhusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;Menimbang bahwa, Hakim Anak Tingkat Banding dalam perkara a quoberpendapat bahwa oleh karena ketentuan dalam SPPA adalah lex specialismaka ketentuan Pasal 79 ayat (3) yang berlaku dan bersifat imperatif sehinggaancaman minimal dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 tahun2009 tidak berlaku;Menimbang bahwa, dalam Pasal 71 ayat (8) UU No. 11 tahun 21012khususnya tentang pidana denda di mana pelaku tindak pidana adalah ABHmaka

UU No.: 11 tahun 2012 tentang SPPA; jo. UU No.: 8 tahun 1981tentang KUHAP dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No.26/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tbt tanggal 01 Oktober 2016 sekedarpidananya dengan amar selengkapnya sebagai berikut :1.

UndangUndang SPPA inisecara khusus mengatur keselurunhan proses penyelesaian perkara Anak yangberbeda dengan perkara dewasa, mulai tahap penyidikan sampai tahappembimbingan setelah menjalani pidana.

Berangkatdari konsep tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalam penanganan perkaraperkara yang melibatkan Anak harus dilakukan dengan sangat hatihati danprofesional sehingga apa yang menjadi landasan utama lahirnya UndangUndang SPPA tersebut bisa terpenuhi;Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan penyebutananak tidak pernah disebut menjadi Terdakwa tetapi pertimbangan ini perluHakim sampaikan sehingga ke depannya Penuntut Umum lebih hatihati dalammenyusun dakwaannya agar tidak menimbulkan

RekomendasiSesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang TimPengamat Kemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IlWatampone, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Nomor: 63/TPP/O1/2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda dengan tanpamengurangi hak dan kewenangan Jaksa selaku Penuntut Umum dan MajelisHakim dalam penanganan perkara klien Anak berdasarkan ketentuan Pasal 2huruf d UndangUndang SPPA yang pada pokoknya berdasarkan asaskepentingan terbaik bagi Anak

untuk itu sebaiknya klien Anak diberikanpidana pokok berupa Pidana dengan syarat Pengawasan sebagaimanadimaksud di dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UndangUndang SPPA,mengingat klien Anak sangat menyesali perbuatannya, baru saat initersangkut perkara tindak pidana dan dari pihak orang tuanya masih sanggupmengawasi dan membina klien Anak agar ia dapat menjadi warga yang baikdan sanggup untuk memenuhi penghidupan klien Anak, baik secara morilmaupun materil demi masa depan klien Anak yang masih

Dandengan mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (5) UndangUndang SPPAmenyebutkan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakansebagai upaya terakhir,Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kKemasyarakatan tersebutHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa salah satu asas yangdiamanatkan oleh Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam proses penangananperkara Anak adalah agar penanganan perkara Anak dilaksanakan berdasarkanasas

Putusan Nomor 10K/PM III14/AD/IV/20217.10.11.12.Bahwa karena Saksi4 tidak mau menandatanganiSurat Pernyataan Mediasi dan menyatakan tidakingin bercerai dengan Terdakwa, maka BintaldamIX/Udayana tidak dapat melanjutkan prosesperceraian antara Terdakwa dengan Saksi4,sehingga pihak' Bintaldam IX/Udayana tidakmenerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama).Bahwa Saksi sebagai Petugas Bintal dibidang RohaniAgama Islam hanya mengenal 2 (dua) macam SPPA,yaitu:a. SPPA untuk persetujuan Nikah.b.

SPPA untuk persetujuan Cerai.Bahwa dengan tidak diterbitkannya SPPA untukpersetujuan Cerai Terdakwa dengan Saksi4 olehBintaldam IX/Udayana, maka proses permohonancerai Terdakwa tidak dapat ditindaklanjuti danakhirnya Komandan kesatuan TerdakwayaituKapaldam IX/Udayana tidak bisa mengeluarkan SuratIzin Cerai atas nama Terdakwa.Bahwa apabila Surat Izin Cerai tidak diterbitkan ataudikeluarkan oleh Dansat, maka permohonan ceraldari Prajurit TNI AD (Terdakwa) tidak dapat diprosessebagaimana Keputusan Kasad

Putusan Nomor 10K/PM III14/AD/IV/202116.17.18.19.20.sebelum permasalahan di Bintaldam IX/Udayanaselesai (dengan diterbitkannya SPPA).Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtutanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00.

(Saksi7)serta stemple kesatuan Paldam IX/Udayana bukanmerupakan produk surat yang dikeluarkan darikesatuan Paldam IX/Udayana, hal ini dibuktikandengan tidak tercantumnya SIC atas nama Terdakwadi dalam Buku Agenda Surat Keluar khusus ProsesCerai Personil Paldam IX/Udayana.Bahwa benar dengan tidak diterbitkannya SPPA(Surat Pendapat Pejabat Agama) untuk persetujuanCerai Terdakwa dengan Sdri.

(Saksi7) serta stemple kesatuan Paldam IX/Udayanabukan merupakan produk surat yang dikeluarkan darikesatuan Paldam IX/Udayana, hal ini dibuktikandengan tidak tercantumnya SIC atas nama Terdakwadi dalam Buku Agenda Surat Keluar khusus ProsesCerai Personil Paldam IX/Udayana.Bahwa benar dengan tidak diterbitkannya SPPA(Surat Pendapat Pejabat Agama) untuk persetujuanCerai Terdakwa dengan Sdri.

Pengadilan Tinggi berbeda dengan PengadilanNegeri ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menerima pelimpahanperkara anak ARIF YUNIANTO Bin PARYANA tanggal 15 Juli 2014,sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut tanggal 06 Agustus 2014 dan berkas perkarabaru diserahkan kepada Majelis Hakim 29 Agustus 2014 ;Hal 9 dari 12 hal, Put No. 215/PID SUS ANAK/2014/PT SMG.Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak / SPPA

berlaku efektif 31 Juli 2014 ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 KitabUndangundang Hukum Pidana apabila sesudah perbuatan dilakukan adaperubahan dalam perundangundangan dipakai yang paling ringan bagiTerdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan TinggiSemarang ditunjuk dan menerima berkas perkara setelah berlakunyaUndangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak / SPPA maka Majelis Hakim akan menerapkan azasazas danketentuan yang berlaku dalam

Undangundang tersebut ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 69 ayat 2 Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak /SPPA menyatakan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahunhanya dapat dikenai tindakan ;Menimbang, bahwa anak ARIF YUNIANTO Bin PARYANAberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 20659 / TP / 2007 tanggal 28Agustus 2007 dilahirkan di Temanggung tanggal 02 Juni 2001Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapattindakan yang paling tepat dikenakan

Tmg. harus diperbaiki sekedar mengenalhukuman yang dijatunkan kepada anak dari pidana menjadi tindakan,Hal 10 dari 12 hal, Put No. 215/PID SUS ANAK/2014/PT SMG.sedangkan putusan selebinnya dapat dikuatkan, yang amarnyaselengkapnya tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena Anak dikenai tindakan maka kepadanyadibebankan biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;Mengingat, pasal 69 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA), pasal

nomor 4tersebut tidak dicantumkan maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) yaitutidak dipenuhi ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, e, f, h, k dan pasalini mengakibatkan putusan batal demi hukum;2.Bahwa Mengenai pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang keberatanatas putusan Pengadilan Negeri Barabai yang menyatakan bahwaKetua/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitiankemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 60 Ayat (3) UUNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

) danoleh karenannya Putusan itu dapat dinyatakan Batal Demi Hukum, Pasal 64Ayat (4) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, menurut pendapat kamiPenuntut Umum bahwa pada persidangan pertama, telah dihadirkan OrangTua Terdakwa pada waktu itu yang datang adalah Ibu Kandung Terdakwa,penasihat hukum Terdakwa (Bantuan Hukum dari Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/PID.SUSANAK/2015/PT.BJMBarabai) serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS AMUNTAI untukmendampingi Terdakwa MUHAMMAD RAHADI

als RAHADI Bin AHMADNOOR, yakni berdasar pada Pasal 55 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012Tentang SPPA dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan Hukum lainnya,dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, sehinggadalam hal Ketua/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitianKemasyarakatan adalah keyakinan Ketua/Mejalis Hakim yang memeriksadan mengadili;Oleh karena itu, dengan alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohonsupaya

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.ae Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidanapokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatihnan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.annem Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutansurat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan inidikenakan paling lama 1 (satu) tahun.Sones Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalamhal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.wannnnnnnn n= Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan An.

diputuskan oleh anak untuk menjadipetani harus kita hargai da kita dengarkan, tetapi tidak mudah untuk menjadiseorang petani yang berhasil mengusahakan lahan pertaniannya sehinggamenghasilkan bahanbahan makanan, diperlukan keuletan, kesabaran dan keterampilan dalam bidang pertanian.aan Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini anak sudah ditangkapdan ditahan, sehingga anak sudah mendapatkan cap/stigma yang tidak baikdengan adanya penangkapan dan penahanan ini, sedangkan berdasarkanpasal 81 ayat (5) SPPA

Pasal 1 angka 6 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif,dimana pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidanadengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkaitHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 02/Pid.SusAnak/2017/PN Kdruntuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihankembali pada keadaan semula

selain itu faktor Anak yang tinggaljauh dari orang tua kandungnya juga menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan darikenyataan dilakukannya tindak pidana ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agarAnak dijatuhi pidana penjara dalam waktu 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Hakim berpendapat,bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) UU SPPA

terpidana menjadi jahat, maka Hakimtidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara tersebut;Menimbang, bahwa dengan melihat dominannya pertimbangan keadaanmeringankan dibanding keadaan memberatkan, dan fakta mengenai motif Anakmelakukan tindak pidana yang hanya ingin mengalihkan kerugian, Hakim memilihuntuk menjatuhkan pidana bersyarat;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat selain dengan alasan tersebutdi atas juga dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut Pasal 73 Ayat (1) UU SPPA

yang ada di masyarakat untuk mengadakanrehabilitasi terpidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbanganbahwa keadaan meringankan lebih dominan daripada keadaan memberatkan, serta faktabahwa Anak melakukan tindak pidana sematamata karena ingin mengalihkan kerugianyang dialaminya karena uang palsu tersebut ia dapatkan saat menjual ponsel, makaHakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadapAnak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA

Sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3)UU SPPA, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dandenda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Makna dari ketentuan tersebutberbeda dengan istilah subsidair yang disampaikan Penuntut Umum.

NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;ATAUKEDUA Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ONESIMUS HOMERAlias ONES, Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wit,atau suatu hari di bulan April 2018 atau setidaktidaknya pada suatu waktutahun 2018 bertempat di rumah milik MARIKE ATHABU Kampung Tokas DistrikMoswaren, kabupaten sorong selatan, Propinsi Papua Barat dan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri

NO.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).;nn Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak yangberhadapan dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan atau ekSepsSI ; n Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut : 1.

NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA), yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut ; 1. Setiap orang ;2. Dengan Sengaja ;3.

NO. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). telah terpenuhi,maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifpertama ; nn Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menanggapi tuntutan PenuntutUmum sebagai berikut :e Bahwa Penuntut Umum menuntut agar ABH dijatuhi pidana denganpidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupapelatinant Ker al sqee sees nescence eee ti oe etnHalaman

, makapidana denda diganti dengan pelatinan kerja ; Menimbang, bahwa terhadap bentuk dan pelaksanaan pidana pelatihankerja, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA, makaditunjuklah Dinas Sosial Kesejahtraan Kota Sorong sebagai tempat pelatihankerja terhadap ABH yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ; n Menimbang, bahwa penunjukan Dinas Kesejahtraan Sosial Kota Sorongsebagai tempat pelatihan kerja bagi ABH adalah karena amanah Pasal 32 UUSPPA dan diharapkan pula setelah

anakmampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL PENELITIANKEMASYARAKATAN DARI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KEDIRIoleh Rubiyantini yang dalam laporan hasil penelitiannya terhadap anak R BinAS Nomor :72/BKA/VIII/2018/Bapas Kediri tanggal 28 Agustus 2018 telahdibacakan dipersidangan telah memberikan saran agar seyogyanya terhadapanak dijatuhi sanksi pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal71 ayat (1) butir b angka 3 uu no.11 tahun 2012 tentang SPPA

dan akanikut membantu membina dan mengawasi klien anak;Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL PENELITIANKEMASYARAKATAN DARI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KEDIRIoleh Mujiwiyati yang dalam laporan hasil penelitiannya terhadap anak MYPBin P Nomor :73/BKA/IX/2018/Bapas Kediri tanggal 03 September 2018 telahdibacakan dipersidangan telah memberikan saran agar seyogyanya terhadapanak dijatuhi sanksi pidana pokok penjara sebagaimana dimaksud dalampasal 71 ayat (1) huruf e uu no.11 tahun 2012 tentang SPPA

kepentingan masyarakat juga tidak akan dirugikan apabilaterhadap anak tidak dilakukan penahanan karena meskipun tidak ditahan akantetap ada kewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak untukmenjamin bahwa tidak ada kepentingan masyarakat yang dirugikan;Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan semua fakta hukumyang ditemukan dipersidangan maka hakim sampai pada kesimpulan bahwaterhadap anak tidak akan dijatunkan pidana yang melebihi 2 (dua) tahun (videpasal 73 ayat (1) UU no.11 tahun 2012 tentang SPPA

) dihubungkan jugaHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2018/PN Tlgdengan hasil rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang mana hakimjuga memiliki kewajiban untuk memperhatikannya (vide pasal 60 ayat (3) uuno.11 tahun 2012 tentang SPPA) maka hakim berpendapat bahwa terhadapterdakwa akan dijatunkan pidana bersyarat yang mana jangka waktu masapidana dengan syarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun (vide pasal 73 ayat (6) UUno.11 tahun 2012 tentang SPPA);Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan

pasal 73 ayat (2) UUno.11 tahu 2012 tentang SPPA maka dalam hal penjatuhan pidana bersyaratditentukan pula syarat umum dan syarat khusus yang mana mengenai syaratumum yang akan dijatuhkan mengacu pada syarat umum pemidanaansebagaimana yang tercantum dalam pasal 14a ayat(1) KUHP yakni bahwapidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani Kecuali apabila dikemudian hari adaputusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembalimelakukan perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan mengenai

Bahwa atas perbuatan Para ANAK tersebut saksi CRISTIANmengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,( Dua juta limaratus ribu ) rupiah atau sekitar jumlah itu.Perbuatan Para ANAK tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo UU RINomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA) ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anakmenyatakan telah mengerti, selanjutnya para Anak dan Penasihat Hukum paraAnak

yang dilakukan oleh para anaksecara bersamasama oleh dua orang pelaku yang masih kategori anakitu. telah terwujud dengan sempurna sehingga Hakim berpendapat bahwaunsur ini telah terpenuhi /terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum .Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan para anak telah secara sahmenurut hukum memenuhi keseluruhan unsurunsur dari dakwaan tunggalmelanggar pasal 363 ayat (1) ke4 Kitab UndangUndang Hukum PidanaJo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak( SPPA

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dituangkandalam kolom saran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf(b) angka 1 dan angka 3 UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA

) untuk mempertimbangkan hal hal sebagaimana yangdiuraikan dalam laporan Bapas, Hakim berpendapat bahwa Essensi atau Ruhdari UU SPPA ini sekalipun dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomipara anak yang berhadapan dengan hukum agar para anak dapat diposisikansebagai objek yang mendapatkan perlakuan khusus dan Hakim perlu untukbenarbenar memperhatikan penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.SusAnak/2018/PN Paldemi kepentingan terbaik bagi para anak, dalam

nomor 4tersebut tidak dicantumkan maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) yaitutidak dipenuhi ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, e, f, h, k dan pasalini mengakibatkan putusan batal demi hukum;2.Bahwa Mengenai pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang keberatanatas putusan Pengadilan Negeri Barabai yang menyatakan bahwaKetua/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitiankemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 60 Ayat (3) UUNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

) danoleh karenannya Putusan itu dapat dinyatakan Batal Demi Hukum, Pasal 64Ayat (4) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, menurut pendapat kamiPenuntut Umum bahwa pada persidangan pertama, telah dihadirkan OrangTua Terdakwa pada waktu itu yang datang adalah Ibu Kandung Terdakwa,penasihat hukum Terdakwa (Bantuan Hukum dari Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/PID.SUSANAK/2015/PT.BJMBarabai) serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS AMUNTAI untukmendampingi Terdakwa MUHAMMAD RAHADI

als RAHADI Bin AHMADNOOR, yakni berdasar pada Pasal 55 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012Tentang SPPA dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan Hukum lainnya,dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, sehinggadalam hal Ketua/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitianKemasyarakatan adalah keyakinan Ketua/Mejalis Hakim yang memeriksadan mengadili;Oleh karena itu, dengan alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohonsupaya

atas nama FAISHAL ANWAR anak dariFAHAD dan SITI ETIJAH lahir di Indramayu tanggal 1 Oktober 2003 yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu,serta berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak sendiri,pada saat terjadinya perbuatan yang didakwakan kepadanya masih berumur 16(enam) belas tahun sehingga Anak masih tergolong anak sebagaimanaditentukan dalam pasal 1 angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA

sebagai alasanpembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim Anak berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus Anak pertanggung jawabkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaAnak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapdiri Anak, oleh karena itu Seorang anak yang dinyatakan bersalah dapat dijatuhipidana atau dikenai tindakan;Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak belum berumur 18 (delapanbelas) tahun, maka sesuai dengan UU SPPA

, perlakuan terhadap Anakmengacu kepada UU SPPA serta mengacu juga pada UndangUndang Nomor23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atau tindakan terhadapdiri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu halhal yangmemberatkan maupun halhal yang meringankan bagi Anak, yaitu :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan sangat bertentangandengan norma norma yang hidup dalam masyarakat maupun perilakuyang mencerminkan Anak; Perbuatan

bantuan masyarakat dan keluarga khususnyaorangtua kandung anak dapat memperbaiki perilakunya agar di masamendatang Anak tidak melakukan tindak pidana lagi sehingga Anak tidak lagimelanggar hukum dan selanjutnya menjadi manusia yang baik sebagaimanaharapan semua pihak;Menimbang, bahwa dengan demikian pengenaan pidana penjara diLPKA kepada Anak telah di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagiAnak maupun masyarakat serta telah memperhatikan aturan hukum yang terkaitpemidanaan anak dalam UU SPPA

tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadiliperkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UndangUndang No. 11 Tahun 2002tentang SPPA

: anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanyadapat dikenai tindakan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Depokdengan memberi tindakan dikembalikan kepada orang tua bukanmerupakan pemidanaan karena usia anak sudah 15 tahun berdasarkanKutipan Akta Kelahiran No. 345/DISP/JS/1998/97 tanggal 1 September1999.Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndang No. 11Tahun 2012 tentang SPPA : Pidana Pokok bagi anak terdiri atas (e) penjara,Penuntut Umum dalam tuntutannya dengan memberikan pidana

penjaraselama 8 (delapan) bulan sudah sesuai dengan ketentuan UndangUndangNo. 11 Tahun 2012 tentang SPPA tersebut dan kiranya dapat membuat efekjera terhadap anak Luthfi Wibisono bin Warsono dalam melakukan tindakpidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi dirinya sendiri, sehinggaputusan Hakim yang berupa memberikan efek jera terhadap pelakunya.Bahwa putusan Hakim tersebut sangatlah berlebihan dan kontradiksidengan perkaraperkara lainnya yang sama yaitu perkara pidana anak yangada selama ini,

Araya Bumi Megah 23 April 2010.Sebidang tanah seluas 482 M2 ( Empat Ratus DelapanPuluh Dua Meter Persegi ) HGB No. 818 / MedokanSemampir di JI Galxy Bumi Permai Blok L 6 No. 01 a/nHalaman 3 Penetapan No. 1985/Pdt.P/2019/PN SbyKOCE RUMUI : berdasarkan Surat Pemesanan dari PT.Araya Bumi Megah Tertanggal 25 November 2011.7.8. 1 (Satu) Unit Apartemen Studio A 918 pada tanggal 10Juni 2013 berdasarkan surat persetujuan pembelianapartemen (SPPA) No. 143/MKTERATGA/10V1I/2013dengan pembayaran tunai / cash7.9

. 1 (Satu) Unit Apartemen Studio A 919 pada tanggal 10Juni 2013 berdasarkan surat persetujuan pembelianapartemen (SPPA) No. 142/MKTERATGA/10V1/2013dengan pembayaran tunai / cash7.10.1 (Satu) Unit Ruko Hak Guna bangunan No. 1916 Kel.Menur Pumpungan surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2005Nomer 945/ Menur Pumpungan / 2005 seluas 116 Jl.Nginden Semolo 101 / 07 Kec Sukolilo kota SurabayaPropinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Jual beli NotarisSRI ELIANA TJAHJOHARTO, SH No : 57/2015 tertanggal10 Agustus 2015

Araya Bumi Megah 23 April 2010.Sebidang tanah seluas 482 M2 ( Empat Ratus DelapanPuluh Dua Meter Persegi ) HGB No. 818 / MedokanSemampir di JI Galxy Bumi Permai Blok L 6 No. 01 a/nHalaman 6 Penetapan No. 1985/Pdt.P/2019/PN SbyKOCE RUMUI : berdasarkan Surat Pemesanan dari PT.Araya Bumi Megah Tertanggal 25 November 2011.3.8. 1 (Satu) Unit Apartemen Studio A 918 pada tanggal 10Juni 2013 berdasarkan surat persetujuan pembelianapartemen SPPA No. 143/MKTERATGA/10V1I/2013dengan pembayaran tunai / cash;3.9

. 1 (Satu) Unit Apartemen Studio A 919 pada tanggal 10Juni 2013 berdasarkan surat persetujuan pembelianapartemen SPPA No. 142/MKTERATGA/10V1I/2013dengan pembayaran tunai / cash;3.10.1 (Satu) Unit Ruko Hak Guna bangunan No. 1916 Kel.Menur Pumpungan surat Ukur tertanggal 29 Agustus 2005Nomer 945/ Menur Pumpungan / 2005 seluas 116 Jl.Nginden Semolo 101 / 07 Kec Sukolilo kota SurabayaPropinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Jual beli NotarisSRI ELIANA TJAHJOHARTO, SH No : 57/2015tertanggal 10 Agustus 2015.4

;Menimbang, bahwa kata wajib dalam pasal 56 ayat ( 1 ) UndangUndang no.8 tahun 1981 tentang KUHAP jo pasal 23 ayat ( 1 ) UndangUndang no.11 tahun 2012 tentang SPPA ditujukan kepada pejabat padasetiap tingkat pemeriksaan, tidak terkecuali Penyidik, hal ini berartididampinginya Anak oleh Penasehat Hukum bukan ataskemauan/kehendaknya, maka keabsahan penunjukannyapun tidakbergantung kepada ada atau tidak adanya surat kuasa dari Anak dan/atauHal. 4 Perkara No. 1/PID.Sus.Anak /2017/PT.DKIorang tua/wali

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24Nopember 2016 no. 28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Utr tidak dapatdipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadilisendiri sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini bukan putusan akhir,maka biaya perkara ditangguhkan sampai dengan adanya putusan mengenaipokok perkara; Mengingat, pasal 56 ayat ( 1 ) UndangUndang no.8 tahun 1981tentang KUHAP jo pasal 23 ayat ( 1 ) UndangUndang no. 11 tahun 2012tentang SPPA

(Satu) Sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);AtauKEDUABahwa ia anak, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 00.15wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2018 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan RayaLintas

(Satu) Sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telahmengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut PenasihatHukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

pasal yang didakwakan kepada Anak danapakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undangundang Republikhalaman 15 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.SusAnak/2018/PN BknIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA

);ATAU :KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA);Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anakmemenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebin dahulu akandipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana diatur dalam Pasal 6

Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanyang melanggar hukum lagi; Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undangundang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undangundang Republik

Copy Penerimaan Penyerahan Agunan (PPA) dan Surat PernyataanPenyerahan Agunan (SPPA) tanggal 18 April 2019.7. Copy Surat Peringatan Nomor B.102KCX/MKR/03/2020 tgl 06 Maret2020.8. Copy Surat Peringatan Il Nomor B.122KCX/MKR/03/2020 tgl 13Maret 2020.9. Copy Surat Peringatan Ill Nomor B.234KCX/MKR/03/2020 tgl 20Maret 2020.10.

P1 : Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:PK190423QW/4506/04/2019, Tgl. 18 April 2019 atas namaSULISTIANA ;P2 : Fotocopy Kwitansi Pencairan Kredit atas nama SULISTIANA ;P3 : Fotocopy Foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP atasnama SULISTIANA ;P4 : Fotocopy Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 3536 atas namaSULISTIANA ;P5 : Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) tanggal 18 April2019 atas nama SULISTIANA;P6 : Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan (PPA) dan SuratPernyataan Penyerahan Agunan (SPPA

angsuran sejumlah Rp.10.133.300, (sepuluh juta seratus tiga puluhtiga ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai denganlunas /jatuh tempo pada tanggal 18 April 2021;Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut, maka Tergugatmenjaminkan agunan kepada Penggugat berupa Surat Hak Milik (SHM)Nomor: 3536 atas nama SULISTIANA, Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA)tanggal 18 April 2019 atas nama SULISTIANA, serta PenerimaanPenyerahan Agunan (PPA) dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA

Maka PembimbningKemasyarakatan merekomendasikan agar klien anak dapatdiberikan pembinanaan dalam lembag berdasarkan pasal 71 ayat(1) huruf d UU nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, adapunLembaga yang ditunjuk adalah LPKS (Lembaga PenyelenggaraKesejahteraan Sosial) Aceh;Setelah mendengar permohonan anak yang padapokoknya anak menyatakan sangat menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon agar diberikanhukum yang seringanringannya serta menyatakan siap untukdiberikan pembinaan

UU No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA)..AtauKedua :Bahwa Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN bersamasaksi TIRA MAULINA Binti ANWAR (berkas Splitsing), padahari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulanJuni 2020 dan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekirapukul 03.00 Wib yang bertempat dirumah ayahnya Sadr.Muammar Khadafi (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedangdibangun di Gp. Reung Reung Kec. Kembang Tanjung Kab.

UU No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).AtauKetiga :Bahwa Anak MUHAMMAD NIDAR Bin USMAN bersamasaksi TIRA MAULINA Binti ANWAR (berkas Splitsing) pada hari,tanggal, pukul dan tempat sebagaiman tersebut dalamdakwaan Kesatu dan Kedua diatas atau setidak tidaknya padasuatu waktu tertentu dari bulan Juni 2020 s.d. Oktober 2020Hal 12 dari 22 hal.

Adapun perbuatan tersebutAnak lakukan dengan caracara antara lain sebagaimana uraiandakwaan Subsidair diatas.Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dandiancam Uqubat Tazir dalam pasal 1 butir 23 Jo. pasal 23 ayat(1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA).

pembelaan yang meminta agarHakim memberikan hukuman yang seringanringannya ataumemberkan pembinanaan kepada Anak, pledoi tersebut dapatdipertimbangkan oleh Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang terbukti danterpenuhi dari perbuatan Anak terdapat alternatif hukuman, berupahukuman cambuk, hukuman denda dan hukumanpenjara,sedangkan Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, masih usiaanakanak maka dalam hal ini Hakim mempedomani kepada pasal71 ayat (1) UndangUndang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA

Putusan Nomor 8/Pid.Susanak/2019/PN.Dpkpemidanaan anak sesuai dengan Undangundang Sistim Peradilan pidanaanak, dimana sedapat mungkin untuk menghidari anak dari hukuman pidanapenjara karena anak adalah penerus generasi bangsa yang akan melanjutkancitacita bangsa, maka untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai kepentinganterbaik bagi anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, jugadengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakat dari PembimbingKemasyarakatan, dimana menurut pasal 60 UU SPPA

wajib mempertimbangkanlaporan pembimbing kemasyarakatan dan juga demi kepentingan terbaik untukanak.Menimbang, bahwa laporan penelitan (LITMAS) PK BAPAS kelas IIBogor yang merekomendasikan agar anak dikenakan tindakan berupapengembalian anak kepada orang tua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 70Undangundang SPPA karena alasan ringannya perbuatan, keadaan pribadianak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudianMenimbang, bahwa kami berpendapat karena ancaman atas tindakpidana

yang dilakukan pasal 368 KUHP, paling lama atau maksimal adalah 9tahun maka, rekomendasi atau litmas yang dilakukan oleh PK Bapas tidak dapatdilakukan atau dilaksanakan karena menurut pasal 83 ayat 3 UU SPPA,tindakan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dapat diajukan oleh penuntutumum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidanapenjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, artinya mengingat ancaman pelangaranpasal ini maksimal adalah 9 tahun, sedangkan tindakan sebagaimana dimaksuddalam

pasal 82 UU SPPA termasuk ayat 1 a yaitu rekomendasi kepada kamiuntuk menjatuhkan tindakan kepada anak dengan mengembalikan kepadaorang tua atau walinya adalah tidak mungkin dilakukan.

masih sanggup untuk menerimaklien anak kembali dan hidup ditengahtengah masyarakatnya dan akanikut membantu membina dan mengawasi klien anak;Menimbang bahwa laporah social dari pekerja social dalam perkara aquo pada pokoknya menyimpulkan akan pentingnya bagi anak untukmelanjutkan pendidikannya dan berharap agar terhadap anak tidak dilakukanpenahanan untuk menjaga perkembangan mental untuk mempersiapkan masadepan yang lebih baik dan terarah;Menimbang bahwa nafas dari UU no.11 tahun 2012 tentang SPPA

) maka hakim berpendapatbahwa terhadap anak akan dijatuhkan pidana bersyarat;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (6) UU no.11tahun 2012 tentang SPPA mengatur bahwa jangka waktu pidana dengan syaratadalah paling lama selama 3 (tiga) tahun;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (2) UUno.11 tahun 2012 tentang SPPA maka dalam hal penjatuhan pidana bersyaratditentukan pula syarat umum dan syarat khusus yang mana mengenai syaratumum yang akan dijatuhkan mengacu pada syarat

syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyaratterhadap anak;Menimbang, bahwa selain pidana penjara, sesuai ketentuan Pasal 80UURI no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak maka terhadap anaksesuai ketentuan tersebut dapat pula dijatuhi pidana denda;Menimbang bahwa untuk menambah manfaat dan efek jera daripemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak maka terhadap anak juga akandijatuhi pidana denda;Menimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU no.11tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

) yang menyatakan bahwaterhadap anak apabila ancaman pidananya juga termasuk denda makaterhadap anak akan dijatunkan pidana Pelatihan Kerja yang mana apabiladihubungkan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) SPPA maka Pelatihan kerjatersebut dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yangsesuai dengan usia anak dan ayat (2) menyatakan bahwa pidana pelatihankerja tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun makaterhadap anak dalam penjatuhan putusan akan dikenakan

pidana untukmelakukan pelatinan kerja sesuai ketentuan pasal 78 ayat (1) dan (2) uu no.11tahun 2012 tentang SPPA tersebut; yang mana dalam perkara aquo ditetapkananak akan menjalani masa pelatinan kerja tersebut bertempat di kantor desaBalerejo Kecamatan Kauman yang merupakan desa tempat tinggal Anak setiaphari kerja minimal selama 1 (satu) jam perhari;Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan berupa1 (satu) buah daster warna merah muda motif doraemon, 1 (Satu) buah celanadalam