• Sedangkan single stagelevies dibagi dalam 3 tingkat pengenaan yaitu a single stage tax at themanufactures level (amanufactures tax), a single stage tax at wholesale level(a whosale tax), dan a single stage tax at the retail level ( a retail sale tax).Indonesia menganut sistem multi stages levies pada an allstage tax. ArtinyaPPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi dan distribusi, termasukpabrikan dan pedagang eceran.

  .1Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit Secara Umum Perusahaan Kelapa PPN PPNSawit Terpadu(menghasilkan CPO Pedagang Besar Pedagang Eceranturunannya, minyakgoreng dil) penKonsumen Akhir Gambar b.2Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit TerpaduBahwa dari Gambar b.1 dapat dilihat banwa tahapan pengenaan PPN atasindustri kKelapa sawit secara umum dikenakan pada setiap rantai produksi dandistribusi, hal ini sesuai dengan tahapan pengenaan PPN yang dianut olehIndonesia yaitu multi stages

• Dave yang bertuliskan STAGES RAVE PROJECTS;

Dikembalikan kepada terdakwa Mahrus Ali alias Mahrus bin Muhammad.

• 1 Keping DVD yang berisi hasil rekaman CCTV;

Dikembalikan Toko Swalayan Indomaret A.Yani Bondowoso melalui IBNU AQIL AL FATONI, selaku SuperVisior Indomaret.

• Sedangkan single stagelevies dibagi dalam 3 tingkat pengenaan yaitu a single stage tax at themanufactures level (amanufactures tax), a single stage tax at wholesale level(a whosale tax), dan a single stage tax at the retail level ( a retail sale tax).Indonesia menganut sistem multi stages levies pada an allstage tax. ArtinyaPPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi dan distribusi, termasukpabrikan dan pedagang eceran.

  Umum Perusahaan Kelapa PPN PPNSawit Terpadu(menghasilkan CPO * Pedagang Besar * Pedagang Eceranturunannya, minyakgoreng dllPPNKonsumen Akhir Gambar b.2Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit TerpaduBahwa dari Gambar b.1 dapat dilihat banwa tahapan pengenaan PPN atasindustri kKelapa sawit secara umum dikenakan pada setiap rantai produksi danHalaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 544/B/PK/PJK/2017distribusi, hal ini sesuai dengan tahapan pengenaan PPN yang dianut olehIndonesia yaitu multi stages

• Sedangkan single stagelevies dibagi dalam 3 tingkat pengenaan yaitu a single stage tax at themanufactures level (amanufactures tax), a single stage tax at wholesale level(a whosale tax), dan a single stage tax at the retail level ( a retail sale tax).Indonesia menganut sistem multi stages levies pada an allstage tax. ArtinyaPPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi dan distribusi, termasukpabrikan dan pedagang eceran.

  .1Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit Secara Umum Perusahaan Kelapa PPN PPNSawit Terpadu(menghasilkan CPO Pedagang Besar Pedagang Eceranturunannya, minyakgoreng dll) ppNKonsumen Akhir Gambar b.2Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit TerpaduBahwa dari Gambar b.1 dapat dilihat banwa tahapan pengenaan PPN atasindustri kKelapa sawit secara umum dikenakan pada setiap rantai produksi dandistribusi, hal ini sesuai dengan tahapan pengenaan PPN yang dianut olehIndonesia yaitu multi stages

• Sedangkan single stagelevies dibagi dalam 3 tingkat pengenaan yaitu a single stage tax at themanufactures level (amanufactures tax), a single stage tax at wholesale level(a whosale tax), dan a single stage tax at the retail level ( a retail sale tax).Indonesia menganut sistem multi stages levies pada an allstage tax. ArtinyaPPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi dan distribusi, termasukHalaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 608/B/PK/PJK/2017pabrikan dan pedagang eceran.

  .1Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit Secara Umum Perusahaan Kelapa PPN PPNSawit Terpadu(menghasilkan CPO Pedagang Besar Pedagang Eceranturunannya, minyakgoreng dll) ppNKonsumen Akhir Gambar b.2Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit TerpaduBahwa dari Gambar b.1 dapat dilihat banwa tahapan pengenaan PPN atasindustri kelapa sawit secara umum dikenakan pada setiap rantai produksi dandistribusi, hal ini sesuai dengan tahapan pengenaan PPN yang dianut olehIndonesia yaitu multi stages

• Sedangkan single stagelevies dibagi dalam 3 tingkat pengenaan yaitu a single stage tax at themanufactures level (amanufactures tax), a single stage tax at wholesale level(a whosale tax), dan a single stage tax at the retail level ( a retail sale tax).Indonesia menganut sistem multi stages levies pada an allstage tax. ArtinyaPPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi dan distribusi, termasukpabrikan dan pedagang eceran.

  .1Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit Secara Umum Perusahaan KelapaSawit Terpadu PPN PPN(menghasilkan CPO * Pedagang Besar > Pedagang Eceranturunannya, minyakgoreng dll) pen Konsumen Akhir Gambar b.2Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit Terpadubahwa dari Gambar b.1 dapat dilihat bahwa tahapan pengenaan PPN atasindustri kelapa sawit secara umum dikenakan pada setiap rantai produksi dandistribusi, hal ini sesuai dengan tahapan pengenaan PPN yang dianut olehIndonesia yaitu multi stages

• Diagram Triproporsi kepadaPemohon Banding adalah sebagai berikut:Article 1 Scope of Works;The Services shall consist of the following stages of work:1. Hydrooceanographic and Bathymetric survey;2. Reports on Hydrology and Meteorology;3. Offshore soil investigation of 1 (one) point;4. Jetty and trestle conceptual design;5.

• Indonesia menganut sistem multi stages levies pada anallstage tax. Artinya PPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi dandistribusi, termasuk pabrikan dan pedagang eceran.

  .1Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit Secara UmumPerusahaan Kelapa PPN PPNSawit Terpadu(menghasilkan CPOturunannya, minyak Pedagang Hesar +* Pedagang Ecerangoreng dll) PPNKonsumen Akhir Gambar b.2Tahapan Pengenaan PPN pada industri Kelapa Sawit TerpaduBahwa dari Gambar b.1 dapat dilihat bahwa tahapan pengenaan PPN atasindustri kelapa sawit secara umum dikenakan pada setiap rantai produksi dandistribusi, hal ini sesuai dengan tahapan pengenaan PPN yang dianut olehIndonesia yaitu multi stages

• Sedangkan single stagelevies dibagi dalam 3 tingkat pengenaan yaitu a single stage tax at themanufactures level (amanufactures tax), a single stage tax at wholesale level(a whosale tax), dan a single stage tax at the retail level ( a retail sale tax).Indonesia menganut sistem multi stages levies pada an allstage tax. ArtinyaPPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi dan distribusi, termasukHalaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 995/B/PK/PJK/201 7pabrikan dan pedagang eceran.

  Putusan Nomor 995/B/PK/PJK/201 7Indonesia yaitu multi stages levies pada an allstage tax, artinya PPN dikenakanpada setiap jalur produksi dan distribusi, termasuk pabrikan dan pedagangeceran. Apabila dilakukan pengintegrasian dari industri kelapa sawit, maka adarantai produksi dan distribusi yang hilang seperti pada yang disajikan padaGambar b.2;Bahwa pada Gambar b.2 tidak terdapat rantai produksi dari perkebunan danpengolahan TBS menjadi CPO dan PK.

• Bahwa Tergugatmenolak dalil Penggugat dalam pada halaman 2 sebab daliltersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, yangpada intinya menyatakan Penggugat menyatakan baru mengetahulobyek sengketa a quo pada tanggal 02 Januari 2014, sebabterbukti dan merupakan fakta hukum bahwa Sertifikat Hak MilikNomor 163 Desa Stages, Kecamatan Pulau Laut Utara, KabupatenKotabaru, yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober tahun 1995,dengan Gambar Situasi Nomor 288/P&PT/1995 pada tanggal 14Maret 1995,

  Bahwa Tergugatmenolak dalil Penggugat dalam pada halaman 2 sebab daliltersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, yangpada intinya menyatakan Penggugat menyatakan baru mengetahulobjek sengketa a quo pada tanggal 02 Januari 2014, sebab terbuktidan merupakan fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 163Desa Stages, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober tahun 1995, denganGambar Situasi Nomor 288/P&PT/1995 pada tanggal 14 Maret1995,

• Bahwa tergugatmenolak dalil penggugat dalam pada hal. 2 sebab daliltersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menuruthukum, yang pada intinya menyatakan penggugatmenyatakan barn mengetahui obyek sengketa a quopada tanggal O02 Januari 2014, sebab terbukti danmerupakan fakta hukum bahwa Sertifikat Hak MilikNomor 163 Desa Stages, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, yang diterbitkan pada tanggal 24Oktober tahun 1995, dengan Gambar Situasi Nomor288/P&PT/1995 pada tanggal 14 Maret 1995, seluas998

  Bahwa tergugat menolak dalilpenggugat dalam pada hal. 2 sebab dalil tersebut tidakberdasar dan tidak beralasan menurut hukum, yang padaintinya menyatakan penggugat menyatakan barn mengetahuiobyek sengketa a quo pada tanggal O02 Januari 2014, sebabterbukti dan merupakan fakta hukum bahwa Sertifikat HakMilik Nomor 163 Desa Stages, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, yang diterbitkan pada tanggal 24Oktober tahun 1995, dengan Gambar Situasi Nomor 288/Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor

• However, at the final stages of transferring the CPO,there are strainers and based on our observations weconsider that it is very unlikely thatany foreign materialscould have entered the barge CATRINE 01 during theloading process.We have received copies of the Standard Operation Procedure(SOP) for the loading of CPO onto barges via tank truck togetherwith the piping diagram. Based on our observation and documentin our hand, we may consider that the PT.

• pengembalian pinjaman secara paling lambat pada November 2020, cicilan pokok ke 2 sebesar 65%Tanjung keseluruhan menjadi bulan mei 2022/ dan bunga berjalan di bayar paling lambat di Nov 2021, cicilanLestari Appeal for the extension for full terakhir sebesar 29.3% dan bunga berjalan paling lambat di bayar direpayment to May 2022. bulan Mei 2022/First principal installment of 5,7% and current* Pengembalian dalam 3 period interest will be paid no later than November 2020, secondtahap/Repayment in 3 stages

• 7terintegrasi tersebut di atas Pajak Masukannyasecarakeseluruhan (berkenaan dengan Kebun dan PabrikPengolahan) dapat dikreditkan;Prinsip Netralitas;Bahwa terkait prinsip Netralitas dalam PPN (Neutrality inVAT) dalam THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 Nov 2006 on thecommon system of value added tax dinyatakan:(5) A VAT system achieves the highest degree of simplicity andof neutrality when the tax is levied in as general a manner aspossible and when its scope covers all stages

• Putusan Nomor 2103/B/PK/PJK/2017possible and when its scope covers all stages of production anddistribution, as well as the supply of services;(Suatu sistem Pajak Pertambahan Nilai mencapai suatu tingkatkesederhanaan dan kenetralan tertinggi pada saat pajaktersebut dikenakan sedapat mungkin secara menyeluruh(=tanpa pengecualian) dan ketika cakupannya melingkupisemua tahap produksi dan distribusi, dan juga penyediaanJasa);bahwa selanjutnya oleh THE COUNCIL OF THE EUROPEANUNION, dinyatakan:(7) The

• /PID/20 1 8/PT.SMR(2) hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampumenetralisasikan represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri;dan (3) hukum responsif, yaitu hukum sebagai suatu sarana responterhadap ketentuanketentuan sosial dan aspirasiaspirasi masyarakat.Bahwa karakteristik hukum yang menindas, yaitu patron yang terdapatpada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan suatutatanan politik tertentu (in the formative stages of political society).Produk hukum represif

• Putusan Nomor 2102/B/PK/PJK/2017keseluruhan (berkenaan dengan Kebun dan PabrikPengolahan) dapat dikreditkan;Prinsip Netralitasbahwa terkait prinsip Netralitas dalam PPN (Neutrality in VAT)dalam THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 Nov 2006 on thecommon system of value added tax dinyatakan:(5) A VAT system achieves the highest degree of simplicity andof neutrality when the tax is levied in as general a manner aspossible and when its scope covers all stages of production

• oe on az om potee.ooo Potsuc.ond Rprnmony mpaemp.noe si mpnazenscy pia, 290, p0RSm BASUKI oe apran 2 om fmf ae owe poteogeo eundoo = meazancos Apteianoon mextnooo ist apsnsesson fpomi.tesle 4 SukANTO ue PASS SPRATOR W a i * ADL RL aa need ella Be ApiLa sit Rp eeda nan oe MEP ECT on a oy iy * Apleood Apdo Aol taeor Ante. 050.009 ns Apt aE 508 Reisete nae encnetering preverve a oop oa os 2 spaeeca amon aeespome Reazamo ss Rpananem tytn stages Te aca i aNGiMoNs macrimin f a2 a ted oe a apacuee Apicdo

• Putusan Perdata Nomor 254/Pdt.G/2019/PN AmpThe SECOND PARTY continues subsequent payments in stages on the1st (first) day every month of US$ 10,000.00 (ten thousand Dollar ofAmerica) up to full payment, in accordance to the selling price of all sharesof the FIRST PARTY based on the result of the Asset Appraisal Services.PIHAK KEDUA bersedia membayar cicilan pembayaran setiap haripertama setiap bulannya, sejumlah 10.000,00 USD (sepuluh ribu dolarAmerika) sampai dengan pelunasannya, sesuai dengan hargajualkeseluruhan

• 7terintegrasi tersebut di atas Pajak Masukannyasecarakeseluruhan (berkenaan dengan Kebun dan PabrikPengolahan) dapat dikreditkan;Prinsip Netralitas;Bahwa terkait prinsip Netralitas dalam PPN (Neutrality inVAT) dalam THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 Nov 2006 on thecommon system of value added tax dinyatakan :(5) A VAT system achieves the highest degree of simplicity andof neutrality when the tax is levied in as general a manner aspossible and when its scope covers all stages