alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :1.Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang telah menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut mengabaikan rasakeadilan yang berlaku di masyarakat.Bahwa melihat kondisi masyarakat pada saat ini yang sedang susahdengan semakin melemahnya ekonomi masyarakat selain itu Negarasedang giatgiatnya melakukan penyuluhanpenyuluhan hukum kepadamasyarakat dengan tujuaan membuat masyarakat sadar akan hukum sertapenegakan supremasi

Selain itu permasalahan Penegakan Supremasi hukumini mendapat perhatian khusus dari pemerintah supaya pelaku/ Terdakwatidak bisa mengulangi lagi perouatannya (membuat efek jera) bahkan dapatmenjadi contoh bagi orang lain.

Namun Pemohon Kasasi yakin, tidak bagi merekaprogresif yang benarbenar memperjuangkan keadilan dengan caramenjunjung tinggi rasa keadilan yang terjadi dalam masyarakat.Sebagaimana telah di ungkapkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo, .....saya setuju untuk supremasi keadilan memang supremasi hukum harusdijaga, namun janganlah lantas menjadi supremasi UndangUndang,apalagi supremasi kalimat undangundang;2.

pada hari Minggu tanggal 16Agustus 2009 sekira pukul 13.00 WIB, hari Jumat tanggal 21 Agustus2009 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus2009 sekira pukul 13.00 WIB, sebagaimana dalam persidangan telahdiakui oleh Terdakwa PETRUS BENSEN alias BENSEN sendiri sertadikuatkan oleh keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, makasekiranya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PETRUS BENSENalias BENSEN harus diputus dengan putusan yang benar serta adilsebagai upaya menegakkan supremasi

(enam ratus ribu rupiah) dengan waktu,konsumsi, akomodasi, transportasi serta ekonomi Tergugat yangterbatas ;14.Membebankan kepada Penggugat selama biaya persidangan =;15.Mohon kiranya pak hakim dapat meneliti dengan benar atas kasusperdata ini di era Reformasi dan Supremasi hukum dewasa ini ;Ill. TERGUGAT VI : 22220 21. Saya Jhon Manopo penggarap tanah Ondernemeng (Erpag) peninggalanBelanda dan sekarang ini disebut tanah Negara, berkedudukan di DesaSimbel Kec.Kakas Barat ; 2.

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari sidang =;10.Mohon kiranya pak hakim meneliti dengan benar terhadap kasus Perdataini, diera reformasi dan penegakan supremasi hukum saat ini ;IV. TERGUGAT VII : 1. Saya Jhoni Posumah adalah penggarap tanah tersebut yang adalah tanahOndernemeng Belanda (Erpeg) dan sekarang ini disebut Tanah Negaraberkedudukan diKepolisian Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat ;2.

mungkin Tergugat yangmembayar biaya persidangan dan lainlain karena Penggugat yangmelaporkan hal ini ; 17.Tergugat meminta untuk ganti rugi biaya enam ratus ribu kepadaPenggugat dihubungkan dengan waktu, konsumsi, akomodasi,transportasi serta ekonomi keluarga yang terbatas ;18.Membebankan kepada Penggugat selama biaya persidangan =;19.Mohon kiranya pak hakim dan para Penegak Hukum lainnya meneliti danmelihat mana yang benar dan mana yang salah terhadap kasus perdataini di era Reformasi dan penegakan Supremasi

Mohon kiranya pak hakim dapat meneliti kasus perdata ini di eraReformasi dan Supremasi hukum dewasa ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban para Tergugat, Penggugat telahmengajukan Repliknya terhadap para Tergugat tertanggal 10 Agustus 2013sedangkan para Tergugat telah mengajukan dupliknya masingmasingdipersidangan pada tanggal 20 Agustus 2013 ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan surat bukti sebagai berikut1.

Pada pokoknya adalah satusatunya makna, tafsir, haluan danperwujudan de jure de facto Ketuhanan YME (Supremasi Keadilan),Pancasila, UUD 1945, UU dan hasil Pemilu 2014/2019. Inkrah, final,mengikat segenap bangsa Indonesia pada 20 Oktober 2019 (9 Mei 2014/ 17dan 18 Agustus 1945). In casu, kekuasaan/ kewenangan tertinggi negarapada hak/ kewenangan subyektif kedaulatan rakyat (Penggugat). Bukan padahakim/ Ketua PN Denpasar (TERGUGAT).2.

., dapat menjadireferensi (atau) yurisprudensi tentang urgensi/relevansi untuk memperoleh kejelasanapakah perkaranya dilanjutkan atau justeru di SP3 kan demi dan untuk memperolehsuatu kepastian hukum serta demi tegaknya supremasi hukum dalam Negara hukumRepublik Indonesia ini.Bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang dan lama tersebut ternyata sampaihari ini, TERMOHON tidak juga mampu menuntaskan tugasnya mengungkapkanmisteri kematian wartawan UDIN.

Pra.Pid/2014/PN.Slmnuntuk kemudian diajukan ke Penuntut Umum dan dilimpahkan kePengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.ATAU :Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) atas tewasnya wartawan Fuad MuhammadSyafrudin alias UDIN sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No.Pol :LP/49/K/VIII/1996/Sek.Jts., tanggal 13 Agustus 1996 dalam waktu selambatlambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan perkara ini.Demi kepastian hukum dan tegaknya supremasi

sesingkatsingkatnya untuk kemudian diajukan ke Penuntut Umum dandilimpahkan ke Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.ATAU:Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menerbitkan Surat PerintahPenghentian Peyidkan (SP3) atas tewasnya wartawan Fuad MuhammadSyafrudin alias Udin sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No.Pol :LP/49/K/VIII/1996/Sek.Jts, tanggal 13 Agustus 1996 dalam waktuselambatlambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan perkara ini.Demi kepastian hukum dan tegaknya supremasi

sesingkatsingkatnya untuk kemudiandiajukan ke Penuntut Umum dan dilimpahkan ke Pengadilan sesuai ketentuanhukum yang berlaku.ATAU :Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) atas tewasnya wartawan Fuad MuhammadSyafrudin alias UDIN sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No.Pol :LP/49/K/VIII/1996/Sek.Jts., tanggal 13 Agustus 1996 dalam waktu selambatlambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan perkara ini.Demi kepastian hukum dan tegaknya supremasi

sesingkatsingkatnyauntuk kemudian diajukan ke Penuntut Umum dan dilimpahkan kePengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;ATAU :Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera menerbitkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas tewasnya wartawan FuadMuhammad Syafrudin alias UDIN sebagaimana dimaksud dalam LaporanPolisi No.Pol : LP/49/K/VIII/1996/Sek.Jts., tanggal 13 Agustus 1996 dalamwaktu selambatlambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan perkaraini ;Demi kepastian hukum dan tegaknya supremasi

bukansematamata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasanbagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya tetapi tujuan yang lebih luasdan utama adalah untuk mendidik masyarakat dan juga terdakwa secarapribadi agar senantiasa berpedoman pada kaidahkaidah hukum yangberlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifatmelawan hukum, selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidakmemihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakatpada saat ini untuk mencapai Supremasi

di Bidang Hukum dan tetapmemelihara Supremasi di Bidang Hukum itu sendiri.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manadomenerima permohonan banding dan mengubah/ memperbaiki hukuman(strafmaat) yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena terbukti melakukanperbuatan pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263ayat (1) KUHPidana maka terdakwa dituntut 1 (Satu) tahun penjara, sedangkanputusan Pengadilan Negeri hanya menjatuhkan hukuman 6 (enam) bulanpenjara dengan

Melawan Pancasila (Supremasi Keadilan/ Ketuhanan Yang Maha Esa) joTanpa haluan PANCASILA (Ketuhanan Yang Maha Esaj.C. In casu, Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT adalah TERGUGATmengaku SAH bertindak atas nama anggota/ Penyidik POLRI jo mengundangsebagaimana ( Surat No : B./390/III/RES.1.24/2020/Satreskrim ). Padahal tidaksah (Demi hukum).Bahwa, disampaikan bukti dan saksi minimal 2 bukti/ saksi (cukup) :a. Agenda Presiden RI No: 197PYRS0C4 tgl 4 Oktober 2019(Surat a.n.

Yaitu MELAWAN Yurisprudensi PANCASILA(Supremasi Keadilan) jo FAKTA HUKUM hasil Pemilu 2014/2019 pada tanggal 20Oktober 2019 jo Pasal 2, 4, 7 UU 48/2009 tentang Kehakiman) / (KedaulatanHukum Negara RI). Jn casu :a. Satusatunya pemegang mandat kekuasaan/ kewenangan negaratertinggi (termasuk tidak terbatas kekuasaan kehakiman) pada20/10/2019 adalah Presiden RI Bapak Mujais (Kepala Negara RI) dengankewenangan tidak tak terbatasHalaman 1 dari 4 halaman Putusan nomor 231/Pat.G/2020/PN Dpsb.

perkara tindak piboleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainmendasarkan pada alatalat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhenilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersekmaka Majelis Hakim menilai tuntutan pidana penuntut umum masih terlalu kkarena itu Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan tertTerdakwa nantinya telah tepat, wajar dan memenuhi rasa keadilan bagidan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi

hukum di KotSumatera Utara pada khususnya sehingga mampu memberikan arti dan dalam upaya menegakkan supremasi hukum pula secara nasional pada umMemperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undangundang NomcMENGADILI1.

Sedang efek samping Deksamethasone adalah10mata kabur, katarak, diabetes, reaksi hipersensitif pada kulit, tukak lambung, ototlemas, osteoporosis, vertigo, sakit kepala, angioneuritis, edema, menstruasi tidakteratur dan supremasi pada pertumbuhan anak, Pwenggunaan Sildenafil msitratdapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dyspepsia, mual, nyeri perut, gangguanpenglihatan, rhinitis (radang hidung), infark miokard, nyeri dada, palpitasi (denyutjantung cepat) dan kematian.

Sedang efek samping Deksamethasone adalahmata kabur, katarak, diabetes, reaksi hipersensitif pada kulit, tukak lambung, ototlemas, osteoporosis, vertigo, sakit kepala, angioneuritis, edema, menstruasi tidakteratur dan supremasi pada pertumbuhan anak, Pwenggunaan Sildenafil msitratdapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dyspepsia, mual, nyeri perut, gangguanpenglihatan, rhinitis (radang hidung), infark miokard, nyeri dada, palpitasi (denyutjantung cepat) dan kematian.

=~Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Komite Supremasi HukumIndonesia (KSHI), sebelumnya beralamat di JalanBogen 1/22c, Tambak Sari, Surabaya, sekarangberalamat di Jalan Mayjend Sungkono 95 Jombang,Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:006FA.K2201.18, tanggal 22 Januari 2018 Hal 1 dari 12 hal Putusan No.223/B/2018/PT.TUN.SBYNama JabatanBerkedudukan diSelanjutnyaMelawanPENGGUGAT ;disebutsebagai PEMBANDING KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSUMENEP: Jalan Payudan

diserangkehormatannya adalah Adhan Dambea sedangkan yang melakukan penyerangankehormatan adalah para terdakwa sebagai orator pada unjuk rasa pada saat itu.Terhadap keterangan ahli tersebut :Terhadap keterangan ahli tersebutTerdakwa I Romatun Alamri menanggapi bahwa saat memang dalam selebarannya tidakmencamtumkan kata *dugaan pada judul selebaran karena tujuan dari aksi demo yangdilakukan oleh terdakwa dan temantemannya tersebut hanyalah bertujuan untukmemberikan support kepada lembaga penegak supremasi

tindakantersebut kurang lebih Rp 4.000.000.000,Bahwa maksud terdakwa membagikan selebaran yang berisi 10 Dosapemerintahan mantan Walikota Gorontalo (Adhan Dambea) adalah untukmempertegas apa yang menjadi konsumsi publik yang dimuat dalam media cetakatau media elektronik dan juga sampai kami membagi bagikan selebaran itukepada masyarakat adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang10 Kasus yang melibatkan mantan Walikota Gorontalo (Adhan Dambea) dandapat mengetuk pintu hati para Penegak Supremasi

Gorontalo Adhan Dambea yang termasuk dalam selebaran terdakwa bersamatemantemannya bagikan pada saat aksi unjuk rasa dimana selebaran tersebut berisi 10Dosa pemerintahan Mantan Walikota Gorontalo (Adhan Dambea);e Bahwa pada saat melakukan unjuk rasa tersebut ketika orasi Para terdakwa dan temantemannya tidak membacakan setiap poin yang tercantum dalam selebaran akan tetapiterdakwa lebih mempertanyakan sejauh mana penyelesaian kasuskasus yang tecantumdalam selebaran tersebut kepada lembagalembaga supremasi

Gorontalo Adhan Dambea yang termasuk dalam selebaran terdakwa bersamatemantemannya bagikan pada saat aksi unjuk rasa dimana selebaran tersebut berisi 10Dosa pemerintahan Mantan Walikota Gorontalo (Adhan Dambea);Bahwa pada saat melakukan unjuk rasa tersebut ketika orasi Para terdakwa dan temantemannya tidak membacakan setiap poin yang tercantum dalam selebaran akan tetapiterdakwa lebih mempertanyakan sejauh mana penyelesaian kasuskasus yang tecantumdalam selebaran tersebut kepada lembagalembaga supremasi

Hal inisebagai bentuk perwujudan supremasi hukum. Dalam negara hukum,supremasi hukum merupakan keniscayaan. Supremasi hukum dapat dimaknaibahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting di dalam setiaptindakan, baik itu yang dilakukan individu maupun kelompok. Puncak /egalismeini dapat dicermati pada pendapat Krabbe yang menyatakan bahwa yangmemiliki kKekuasaan tertinggi adalah hukum. Hampir sejalan dengan pemikiranini adalah apa yang diutarakan Leon Duguit.

disetujui oleh Mahkamah Syariyah Aceh dan mengambilalih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri, namun perlumenambah pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembandingdalam memori bandingnya yang intinya menyatakan bahwaMajelis Hakim Mahkamah Syariyah Lhoksukon dalam halmemeriksa dan mengadili kasus perceraian antara Pembandingdengan Terbanding tidak mempertimbangkan secara tepat danbenar menurut hukum dan tidak memegang prinsipprinsip dasarkeadilan dan penegakan supremasi

Alasan yang bersifat konstitusional Parpol yang diatur dalamUndangUndang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;Pasal 13 huruf d UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik menggariskan bahwa salah satu kewajiban partai politikadalah : menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hakasasi manusia, artinya dalam kasus ini mestinya Tergugat harusmenghormati supremasi hukum yang salah satunya diatur dalamUndangUndang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD tahun 2009,

Melanggar Pasal 13 huruf d UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, menjunjung tinggi supremasi hukum,demokrasi dan hak asasi manusia;c.

keterangan SaksiSaksi dan keterangan Saksi Korban Romlah yang sampai saat ini Saksi Korbanditerlantarkan beserta anakanaknya, sehingga putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Surabaya bahwa Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu)tahun memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecualidikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan 2(dua) tahun tidaklah beralasan;Maka dalam era reformasi ini supremasi

No. 374 K/Pid/2015Hakim juga turut bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum danmenerapkan keadilan dan tidak dapat melepas diri dari pertumbuhan keadaanyang mengelilinginya dan dituntut kepekaan berdasarkan hati nurani untukmenjunjung tinggi keadilan dan kebenaran masyarakat;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaPengadilan Tinggi yang merubah pidana yang dijatuhkan terhadap putusanPengadilan Negeri

No. 65 PK/TUN/2000Bahwa Suratsurat Menteri Perindustrian dan Perdagangan inilahyang merupakan pegangan dari Majelis Hakim Agung untuk membatalkanputusan Judex Factie yang sudah benar dan adil;Bahwa betapa nyatanya supremasi hukum masih dikangkangi olehsisasisa kekuasaan Pemerintahan Orde Baru, sehingga Majelis HakimAgung yang putusannya diucapkan di era reformasi ditengah perjuanganmenegakkan supremasi hukum lebih memperhatikan suratsurat MenteriPerindustrian dan Perdagangan tersebut dengan kesimpulan

Bahwa sungguh ironis, praktek hukum dimana orde baru masihmembelenggu supremasi hukum;Bahwa berdasarkan hal dikemukakan di atas Putusan MahkamahAgung No. 45 K/TUN/1996 tanggal 8 September 1999 amat jauh dari MoralJustice, satu kekeliruan yang sangat fatal. Sukar dibayangkan, PT.

Menghukum para Tergugat membayar semua biaya dalamperkara ini ;ATAU : Mohon menjatuhkan putusan lain menurut rasa keadilan hukumdemi tegaknya supremasi hukum ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugattelah menyangkal dalildalil gugatan tersebut, dan sebaliknyamengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut :bahwa kuasa para Penggugat mendalilkan tanah pekaranganseluas 361 M?

kalau dikaitkanantara tanda batas yang menjadi objek sengketa sangatlah tidakcocok dengan keadaan sebenarnya, dan para PemohonPeninjauan Kembali/para Tergugat mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa serta memproses perkara ini agar kiranya dapatdicermati tanda batas yang menjadi objek sengketa, agar jangansampai salah menerapkan supremasi hukum ;. Bahwa objek sengketa tidak sempurna, karena masih ada objekobjek lain yang tidak digugat terutama atas nama Sofiah H.

., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Komite Supremasi HukumIndonesia (KSHI), beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 99KSHI.K2612.18, tanggal26 Desember 2018;Pemohon Kasasi;LawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) RSUD. PROF.DR. M. ALI HANAFIAH SM BATUSANGKAR, tempatkedudukan di Jalan Bundo Kandung Nomor 1BatusangkarSumatera Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jasrinaldi, S.H., S.Sos.