Dana APBA Tahun Anggarann 2012,maka sudah sepatutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilai Harga KontrakPekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana AcehSumber Dana APBA Tahun Anggarann 2012 ditarik sebagai pihak dalamperkara Aquo untuk dapat mempertahankan hasil Audit danhasilPenaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihakpihak tersebut, atau dapatdinyatakan hasil Audit dan hasil Penaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh

Dan terhadap suratsurat yang dikeluarkan olehGubernur Aceh maupun atas nama Gubernur Aceh tersebut benar telahdikeluarkan, sehingga menjadi landasan penanganan tanggap darurat ataskejadian bencana yang terjadi didalam wilayah Provinsi Aceh... Bahwa benar dalil posita Penggugat pada poin 10, poin 11, dan poin 12,dimana Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)yang pada saat itu dijabat oleh Drs.

Kondisi tanggul 80% mengalami penurunan 1 hingga 1,5 meter.Bahwa untuk menindaklanjuti hasil audit dan mendapat kepastian penilaianatas pekerjaan tanggap darurat pada Badan Penanggulan Bencana Acehyang telah dilakukan oleh Penggugat, dibentuklah TIM PENILAI/PENAKSIRHARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH dengan Keputusan Gubernur AcehNomor: 602/768/2012 tanggal 18 November 2012, dan TIMPENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAPDARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA ACEH tersebuttelah melakukan kajian dengan membuat Laporan Penaksiran/penilaianHarga Satuan Pekerjaan Kegiatan Tanggap Darurat pada BPBA TahunAnggarann 2012 (kegiatan Tahun 2010 dan 2011), dan harga upah tenagakerja mengacu pada daftar harga satuan Gubernur Aceh Tahun 2011..

Bahwa merujuk pada hasil rekomendasi dari TIM PENILAI/PENAKSIRHARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH dan juga hasil temuan Tim AuditBPKP Perwakilan Aceh, Penggugat telah membuat Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BadanPenanggulangan Bencana Aceh atas nama JARWANSYAH, SPd, MAP,MM, dengan nilai Pekerjaan yang dibulatkan sebesar Rp 646.567.000,(enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh riburupiah),.

Memproses pencairan Dana Penaganan Tanggap Darurat BencanaKekeringan Tahun 2013 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu DanaPenanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2013Kepada Direktur Perusahaan Air Minum Bima.b. Melakukan Monitoring, Pengawasan dan pendampingan terhadapKegiatan Penyaluran Air Bersih ke titiktitik yang terkena dampakkekeringan di Kabupaten Bima tahun 2013 pasal (3) sesuai denganPeraturan PerUndangUndangan.

Memproses pencairan Dana Penaganan Tanggap Darurat BencanaKekeringan Tahun 2013 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu DanaPenanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2013Kepada Direktur Perusahaan Air Minum Bima.20b. Melakukan Monitoring, Pengawasan dan pendampingan terhadapKegiatan Penyaluran Air Bersih ke titiktitik yang terkena dampakkekerngan di Kabupaten Bima tahun 2013 pasal (3) sesuai denganPeraturan PerUndangUndangan.

tidak menerimaSK untuk Kegiatan Tanggap darurat dan pengadaan Air Bersih saksi tahu namunsaksi tidak tahu berapa banyak jumlah Pengadaan Air bersih untuk bencanakekeringan ;.

Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013sebesar Rp.157.000.000, (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dipergunakan juga olehDrs. JAHARUDDIN selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD KabupatenBima dan selaku Wakil Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan padaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran2013 sebesar Rp. 54.100.000,.

Surat-surat :1) Kwitansi snack Oraum Makorem 142/Tatag sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 April 2011. 2) Kwitansi pembelian TV Danrem sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2011. 3) Rincian penggunaan dana tanggap satuan mulai bulan April 2011 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 9.213.100,- (sembilan juta dua ratus tiga belas ribu seratus rupiah).4) Nota belanja Rujab Danrem 142/Tatag bulan Desember 2012.5) Nota

juta rupiah) dan disimpan diBank BRI sampai dengan tahun 2014 dengan bunga sebanyakRp. 8.900.000, (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).Bahwa bunga Dana Tanggap Satuan Korem 142/Tatag pernahditarik oleh Pengurus Koperasi a.n.

Koperasi Korem142/Tatag, selanjutnya Saksi7 menyimpannya di Bank BRICabang Parepare dan bunganya setiap bulan apabila danasebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) perbulannyasebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) namun bungaDana Tanggap Satuan Korem 142/Tatag setiap bulan tidakmenentu biasa dibawah Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) danbiasa sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).Bahwa Saksi pernah mengambil Dana Tanggap Satuan namuntidak setiap bulan, untuk keperluan olah raga

yang selalu mengambil bunga Dana Tanggap Satuan diBank adalah Bendahara Koperasi a.n.

(Saksi 5) atas perintah Terdakwa dan Terdakwa tidak pernahmelaporkan masalah tersebut kepada Danrem 142/Tatagkarena sebelumnya mantan Kasi Log sudah melaporkankepada Danrem 142/Tatag tentang penggunaan bunga DanaTanggap Satuan yang digunakan di dapur Rujab.Bahwa prosedur pengambilan bunga Dana Tanggap Satuansesuai petunjuk tim wasrik Irjenad dan tim wasrik ltdam ialahbahwa bunga Dana Tanggap Satuan dapat digunakan untukkesejahteraan anggota atau mendukung kegiatan satuan.Bahwa benar Terdakwa sangat

(Saksi 5) atas perintah Terdakwa dan Terdakwa tidakpernah melaporkan masalah tersebut kepada Danrem142/Tatag karena sebelumnya mantan Kasi Log sudahmelaporkan kepada Danrem 142/Tatag tentang penggunaanbunga Dana Tanggap Satuan yang digunakan di dapur Rujab.43. Bahwa benar prosedur pengambilan bunga Dana TanggapSatuan sesuai petunjuk tim wasrik Irjenad dan tim wasrik Itdamialah bahwa bunga Dana Tanggap Satuan dapat digunakanuntuk kesejahteraan anggota atau mendukung kegiatan satuan.44.

, KecamatanGondang Wetan, Kabupaten Pasuruan dan menawarkan Pondok PesantrenMiftahul Ulum Desa Wonojati untuk turut serta agar mendapatkan bantuan danaProgram Jaring Tanggap Aspirasi Masyarakat yang diadakan pada masa resesoleh anggota DPRD Propinsi Jawa Timur.

Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan pengajuanbantuan Program Jaring Tanggap Aspirasi Masyarakat tersebut ditindaklanjutidengan adanya surat rekomendasi tertanggal April 2005 yang ditandatanganiDra. Hj.

Selanjutnya dibuatkan nota dinas Nomor : 050/ 121/ 022/2005 tanggal 20 April 2005 perihal permohonan bantuan tanggap aspirasi darisekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur, untukmendapatkan persetujuan serta disposisi Gubernur Jawa Timur yang ditujukankepada Sekretaris Daerah.

Selanjutnya untuk melengkapipersyaratan pengajuan bantuan Program Jaring Tanggap Aspirasi Masyarakattersebut ditindaklanjuti dengan adanya surat rekomendasi tertanggal April 2005yang ditandatangani Dra. Hj.

NTB maupun untuk kepentingan kedinasan diluar kegiatan tanggap daruratnamun dalam laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana kekeringan diKabupaten Lombok Tengah yang disampaikan BPBD Provinsi NTB kepadaBNPB diuraikan bahwa dana operasional lombok tengah sebesar Rp769.050.000, (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)tersebut telah direalisasikan penggunaannya untuk kegiatan tanggap daruratbencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 768.237.080, denganperincian,

darurat bencana kekeringan di kabupaten LombokTengah yaitu sebesar Rp 722.813.920, Bahwa, walaupun dana siap pakai untuk operasional kabupaten Lombok Tengahyang riil digunakan untuk tanggap darurat bencana kekeringan di Kab.

Bertambah banyaknyatersebut diperolehnya dengan cara melawan hukum;Menimbang, bahwa Tahun 2011 Kepala BPBD Prop. mendapat bantuandana siap pakai sejumlah Rp.5.103.600.000, untuk penanganan tanggap darurat bencanakekeringan seluruh NTB dari BNPB RI yang bersumber dari APBN TA 2011; dana siappakai tersebut telah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) realisasikan dalam duatahap; di mana alokasi dana siap pakai penanganan tanggap darurat bencana kekeringanuntuk Kab.

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yangdiberikan pemerintahMenimbang, bahwa Tahun 2011 Kepala BPBD Prop. mendapat bantuandana siap pakai sejumlah Rp.5.103.600.000, untuk penanganan tanggap darurat bencanakekeringan seluruh NTB dari BNPB RI yang bersumber dari APBN TA 2011; dana siappakai tersebut oleh Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) telah direalisasikandalam dua tahap; di mana alokasi dana siap pakai penanganan tanggap darurat bencanakekeringan untuk Kab.

Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa Tahun 2011 Kepala BPBD Prop. mendapat bantuandana siap pakai sejumlah Rp.5.103.600.000, untuk penanganan tanggap darurat bencanakekeringan seluruh NTB dari BNPB RI yang bersumber dari APBN TA 2011; dana siappakai tersebut telah Ir. Husnudin Achsid (Kepala BPBD NTB) realisasikan dalam duatahap; di mana alokasi dana siap pakai penanganan tanggap darurat bencana kekeringanuntuk Kab.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Briptu Tanggap Jikwa (Saksi Il) sejak tahun2008 saat akan mendaftar tentara, dimana Saksi Il saat itu akan mendaftarpolisi dengan teman Terdakwa Sdr. Nus Wanimbo, dalam hubunganpertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.c.

Oleh karena itu SuratDakwaan Oditur Militer harusnya Surat Dakwaan yang berbentukSubsider atau Alternatif sehingga kita samasama dapat menentukanpasal mana yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap subyek hukumtersebut sehingga menimbulkan rasa keadilan terhadap diri PemohonKasasi yang telah mengabdikan dirinya kepada Nusa dan Bangsaselama + 7 (tujuh) tahun dan harus sirna karena kelalaiannyamenyerahkan munisi kepada Saksi (Briptu Tanggap Jikwa)..

Pemohon Kasasi mengakui telah bersalah sampai mempercayakan serta memberikan munisi kepada pihak POLRI dalam hal iniBriptu Tanggap Jikwa (Saksi1) namun Pemohon Kasasi tidak pernahmeminta imbalan sedikitoun kepada Briptu Tanggap Jikwa (Saksi1).Bagi kita para penegak hukum mungkin hukuman pemecatan dari DinasMiliter merupakan hukuman yang biasa kita dengar dan biasa diambiloleh para Majelis Hakim Militer dalam memutus perkara pidana, namunperlu kita perhatikan dalam perkara ini dimana Pemohon Kasasimerupakan

Jikwa (Saksi1) belum sampai sertadigunakan oleh pihak yang berseberangan dengan Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalam hal ini Organisasi Papua Merdeka(OPM) untuk melawan TNI maupun POLRI di daerah konflik bersenjata.Bahwa dengan belum sampainya serta digunakannya munisi oleh pihakberseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yangdiberikan Pemohon Kasasi kepada Briptu Tanggap Jikwa tersebutdikarenakan terlebin dahulu tertangkap tangan oleh pihak yang berwajibdalam hal ini TNI maupun

Bahwa dengan putusan tersebut,Hakim Militer Tingkat Banding juga hanya memandang perbuatanPemohon Kasasi dari sisi kesalahan Pemohon Kasasi saja dantidak melihat sebabnya sampai Pemohon Kasasi menyerahkanmunisi kepada Saksi1 (Briptu Tanggap Jikwa) sedangkan sisijasajasa Pemohon Kasasi yang selama dinas tidak pernahdipertimbangkan sedikitoun. Sehingga seakanakan apa yangtelah diperbuat oleh Pemohon Kasasi untuk TNFAD umumnya danKodam XVIV/Cenderawasih khususnya tidak ada penghargaansama sekali.

dengan ketentuan Pasal 33 huruf b juncto Pasal 48 huruf b UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana junctoPasal 21 ayat (1) huruf b juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;Bahwa mengingat pada saat terjadinya peristiwa bencana tanah longsorsebagaimana dimaksud pada posita 1 gugatan a quo, Tergugat belumpernah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diKota Balikpapan, maka penanganan bencana pada saat tanggap

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, vide Pasal 54ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan oleh karena wilayah yangterkena bencana tanah longsor adalah wilayah pemakaman yang letaknyaberada di tengahtengah area pemukiman penduduk, maka menurut hukumTergugat maupun Tergugat II diwajibkan untuk melakukan pengkajiansecara cepat dan tepat serta pemulihan dengan segera prasarana dansarana vital yang merupakan bagian dari kegiatan tanggap

Wahyudin Noor)dan Kasi Pemakaman DKPP Kota Balikpapan (Abdul Zaini) untukmelakukan penanganan darurat terhadap bencana tanah longsor tersebut;Bahwa untuk melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dansarana vital pada saat tanggap darurat, in casu kegiatanpemulihan/perbaikan atas kerusakan prasarana dan sarana urnum, berupalongsoran tanah yang menimpa 4 (empat) lokasi pemakaman (PemakamanKristen Km. 2,5 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan BalikpapanUtara, Pemakaman Muslim Gunung Satu Kelurahan

, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial;Bahwa dengan terbuktinya Tergugat maupun Tergugat II tidak melakukankewajibannya dengan sebaikbaiknya dalam hal dan urusan tentangpengadaan barang/jasa pada saat tanggap darurat dan atau tidakmemproses dan tidak melengkapi semua dokumen pekerjaan tanggapdarurat bencana alam tanah longsor tahun 2008 di 4 (empat) lokasiHalaman 6 dari 30 hal.

darurat sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat maupunTergugat Il tersebut di atas telah mengakibatkan kesulitan hukum, yaitutelah mempersulit Penggugat , Il, Ill, dan IV (Para Penggugat) untukmendapatkan pembayaran atas pekerjaan tanggap darurat bencana alamHalaman 16 dari 30 hal.

Bahwa memperhatikan keberatan PEMBANDING dahuluTERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI didalam MEMORIBANDING tanggap 28 Agustus 2019 pada point angka 1 halaman 3yang pada pokoknya adalah PEMBANDING dahulu TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI keberatan terhadap pertimbanganMajelis Hakim yang memutus perkara dengan mempertimbangkandari segi hukum Negara;Bahwa keberatan PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGATREKONVENSI tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimjudex factie tingkat Pertama didalam Putusan Pengadilan

Bahwa memperhatikan keberatan PEMBANDING dahuluTERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI didalam MEMORIBANDING tanggap 28 Agustus 2019 pada point angka 2 halaman 3yang pada pokoknya adalah PEMBANDING dahulu TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI keberatan terhadap pertimbanganMajelis Hakim yang memberikan putusan cerai terhadapPEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSIdan TERBANDING dahulu PENGGUGAT/ TERGUGATREKONVENSI tidak bisa dibuktikan oleh TERBANDING dahuluPENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI maupun saksisaksi

Bahwa memperhatikan keberatan PEMBANDING dahuluTERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI didalam MEMORIBANDING tanggap 28 Agustus 2019 pada point angka 3, 4, 5 danpoint angka 6 halaman 4 yang pada pokoknya adalah PEMBANDINGdahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI keberatanterhadap pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkaradengan mempertimbangkan dari segi hukum Negara;Bahwa keberatan PEMBANDING dahulu TERGUGAT/ PENGGUGATREKONVENSI tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimjudex factie tingkat Pertama

didalam Putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN.Bjm tanggal 8 Agustus 2019untuk itu. keberatan PEMBANDING dahulu = TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI didalam MEMORI BANDING tanggal28 Agustus 2019 haruslah ditolak atau setidaktidaknyadikesampingkan;Te Bahwa memperhatikan keberatan PEMBANDING dahuluTERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI didalam MEMORIBANDING tanggap 28 Agustus 2019 pada point angka 7 halaman 4yang pada pokoknya adalah PEMBANDING dahulu TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI keberatan

Bahwa memperhatikan keberatan PEMBANDING dahuluTERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI didalam MEMORIBANDING tanggap 28 Agustus 2019 pada point angka 9 halaman 5yang pada pokoknya adalah PEMBANDING dahulu TERGUGAT/Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT BJMPENGGUGAT REKONVENSI keberatan terhadap Majelis Hakimyang tidak mempertimbangkan surat pernyataan yang dibuatGERADUS GUNU orang tua TERBANDING dahulu PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI yang dijadikan bukti oleh PEMBANDINGdahulu TERGUGAT/ PENGGUGAT

Perbuatan manadilakukan para terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terjadinya gempa dantsunami di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018, selanjutnya 3 (tiga)hari pasca gempa tepatnya pada tanggal 01 Oktober 2018 jam 14.00 wita(masih dalam masa status tanggap darurat bencana sesuai KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor : 466/463/BPBD/2018 tanggal 29September 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat PenangananBencana Gempa Bumi dan

/463/BPBD/2018 tanggal 29 September2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana GempaBumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah), terdakwa SUHERMAN,terdakwa II FADLY EGI, terdakwa III FADLY, terdakwa IV MUH.

Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana GempaBumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah), terdakwa SUHERMAN,terdakwa II FADLY EGI, terdakwa III FADLY, terdakwa IV MUH.

Putusan Nomor 3797/Pdt.G/2020/PA.Bksketurunan 2(dua) orang anak yang bernama Nadila Taufana Shara danKevin Putra RamadhanBahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukunrukunsaja selama bulan Juni 2012 namun setelah itu dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan antara lain:Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, tidak tanggap dengan kebutuhankeluarga selama meninikah sampai dengan sekarang, dan Tergugat inginmaunya sendiri

Bahwa sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran terusmenerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak peduli kepadaPenggugat, tidak tanggap dengan kebutuhan keluarga selama meninikahsampai dengan sekarang, dan Tergugat ingin maunya sendiri danTergugat selama menikah tidak memberikan nafkah setiap bulannyakepada keluarga Penggugat dan Keluarganya;7.

Bahwa sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran terusmenerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak peduli kepadaPenggugat, tidak tanggap dengan kebutuhan keluarga selama meninikahsampai dengan sekarang, dan Tergugat ingin maunya sendiri danTergugat selama menikah tidak memberikan nafkah setiap bulannyakepada keluarga Penggugat dan Keluarganya;18.

TeruS menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran : fakta hukumpada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak bulan Juni 2012rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terusmeneruS yang penyebabnya karena Tergugat tidak peduli kepadaPenggugat, tidak tanggap dengan kebutuhan keluarga selama meninikahsampai dengan sekarang, dan Tergugat ingin maunya sendiri dan Tergugatselama menikah tidak memberikan nafkah setiap bulannya kepada keluargaPenggugat dan Keluarganya;3.

Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkansikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telahterjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkankarena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, tidak tanggap dengankebutuhan keluarga selama meninikah sampai dengan sekarang, dan Tergugatingin maunya sendiri dan Tergugat selama menikah tidak memberikan nafkahsetiap bulannya kepada keluarga

Penetapan status tanggap darurat;b. Data korban dan instansi sosial; danc.

daruratBahwa jangka waktu penetapan status tanggap darurat paling lama 14(empat belas) hari.

Penyaluran CBP untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana.b. Penyaluran CBP untuk stabilisasi harga.c.

Jagat Dir Gantarauntuk melaksanakan kegiatan penyediaan sembako / Bahan PanganJaring Pengaman Sosial (JPS) Kegiatan Tanggap Darurat BencanaPandemi Covid 19 sebanyak 8.000 (delapan ribu) paket sembakodengan biaya sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus jutarupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari kalender..

Jagat Dir Gantarauntuk melaksanakan kegiatan penyediaan sembako / Bahan PanganJaring Pengaman Sosial (JPS) Kegiatan Tanggap Darurat BencanaPandemi Covid 19 sebanyak 14.009 (empat belas ribu sembilan) paketsembako dengan biaya sebesar Rp4.202.700.000,00 (empat milyar duaratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaanselama 7 (tujuh) hari kalender.f.

TOTOH GUNAWAN, sebagai pelaksana kegiatan pengadaansembako/ barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung BaratTahun 2020 dengan menggunakan PT. Jagat Dir Gantara danCV.

SP Nomor: 027/924SP/PS/DINSOS/2020 tanggal 17 April 2020 Nama Program: BelanjaTidak Terduga, Nama Kegiatan: Tanggap Darurat Bencana PandemiCovid 19, Nama Pekerjaan: Belanja Barang 8.000 Paket BahanPangan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Biaya: Rp 2.400.000.000 (duamilyar empat ratus juta rupiah), Waktu Pelaksanaan: 7 (tujuh) HariKalender, Pelaksana: PT.

SP Nomor: 027/1112SP/PS/DINSOS/2020 tanggal 14 Mei 2020 Nama Program: BelanjaTidak Terduga, Nama Kegiatan: Tanggap Darurat Bencana PandemiCovid 19, Nama Pekerjaan: Belanja Barang 8.975 Paket BahanPangan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Biaya: Rp 4.800.000.000(empat milyar delapan ratus juta rupiah), Waktu Pelaksanaan: 7 (tujuh)Hari Kalender, Pelaksana: CV.

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah, yang disebabkan oleh :4.1 Termohon kurang tanggap dalam membantu Pemohonuntuk merawat orangtua Pemohon yang sedang sakit;4.2 Pemohon dan Termohon seringkali terjadikesalahpahaman sehingga Termohon suka tidak mendengarkanperkataan Pemohon;5.

Bukti Saksi.Saksi 1, XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon denganTermohon sejak tahun 2019 tidak harmonis, sering terjadi perselisinandan pertengkaran; Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu. disebabkanTermohon kurang tanggap dalam merawat orangtua Pemohon yangsedang sakit, antara Pemohon dan Termohon sering terjadisalahpaham

Juni2019, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dansudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;Saksi 2, XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon denganTermohon sejak tahun 2019 tidak harmonis, sering terjadi perselisinandan pertengkaran;* Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu. disebabkanTermohon kurang tanggap

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran teruS menerus sejak tahun 2019 yang disebabkanTermohon kurang tanggap dalam merawat orangtua Pemohon yangsedang sakit, antara Pemohon danTermohon sering terjadisalahpaham;b.

Uang sejumlah Rp52.300.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus riburupiah) yang dipakai untuk bayar gadai tanggap tanah pertanian, saatini tanah tersebut masih dinikmati oleh Tergugat bersama isteribarunya.3. 1 (Satu) unit mesin merk Kubota.Dan Mohon ketiga obyek tersebut dinyatakan sebagai harta bersamadan dibagi antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikanpada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat atas obyekdimaksud, karena selama

Mahmud, para saksi tersebutdari segi formil telah memenuhi syarat karena bukan orang yang dilarangmenjadi saksi, mengangkat sumpah dan memberikan keterangannyadalam persidangan, sedangkan dari segi materiil juga memenuhi syaratkarena keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tanggamemiliki tanah seluas 200 M2, Tergugat pernah melakukan tanggap gadaitanah sawah milik Amag Nursim dan H.

Nurul Huda bin H.Mahmud) masingmasing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ketika masihdalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena orang orang yang terkait dengankwitansi telah diajukan ke persidangan untuk diperiksa sebagai saksi,maka dapat dinyatakan bahwa alat bukti T.11, T.12 dan T.14 tersebutmempunyai kekuatan pembuktian tentang terjadinya tanggap gadai olehTergugat dan uangnya digunakan Tergugat untuk membeli

tanah seluas200 M2 sekaligus dipakai untuk mendirikan bangunan diatasnya;Menimbang, bahwa karena alat bukti T.11, T.12 dan T.14 telahdinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian tentang tanggap gadai olehTergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalildalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugatangka 2 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkanHim 7 dari 9 him, Put No 43/Pdt.G/2021/PTA.MTRterbukti harta bersama Tergugat dengan almarhumah isteri pertama

Copy 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : Kep.566/74/50/TTD-DTKT-I/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT EMERGENCY RESPONSE TEAM) PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning;12.

Copy 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan Nomor : Kep.566/73/49/TTD-DTKT-I/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pengesahan Struktur Tim Tanggap Darurat (ERT EMERGENCY RESPONSE TEAM) PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Mangkupadi;13. Asli 1 (satu) lembar Daftar Inventaris Alat Pemadam Kebakaran PT. Bulungan Citra Agro Persada Estate Tanah Kuning yang ditandatangani oleh Estate Manager Tanah Kuning RONI AKASE;14.

BCAP Wilayah Tanah kuningyakni bersama karyawan / Tim tanggap darurat PT.

BCAP estatetanah kuning yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebutadalah pengawas Lapangan Sdr TAUFIK RAHMAN dan Terdakwaselaku pejabat sebagai koordinator tim tanggap darurat.e Bahwa selama Saksi bekerja bagian operator Jander/Landinidi PT.BCAP Saksi maupun tim tanggap darurat PT.

BCAP kepadaTim Tanggap Darurat maupun Terdakwa mengenai apakah sarana danprasarana yang telah disiapkan oleh PT.

Surat Penunjukan tersebut ternyata juga bertentangan denganperbaikan Struktur Tim Tanggap Darurat PT. BCAP Estate Tanah Kuningsebagai revisi dari Struktur Tim Tanggap Darurat PT. BCAP' Estate TanahKuning yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bulungan, dimana dalam revisi Tim Tanggap Darurat pada EstateTanah Kuning telah menempatkan bukan hanya Terdakwa selaku EstateManager Perawatan dan Panen, tetapi juga Sdr.

tua penggugatdan terakhir di rumah orang tua Tergugat ;Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2018 rumah tangganyaselalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat danTergugat, terjadi di rumah orang tua Penggugat ;Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bermain hanphone denganperempuan lain dan tidak tanggap

tua penggugatdan terakhir di rumah orang tua Tergugat ;Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2018 rumah tangganyaselalu diwarnai perselisinan dan pertengkaran;Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat danTergugat, terjadi di rumah orang tua Penggugat ;Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bermain hanphone denganperempuan lain dan tidak tanggap

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugattelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islamselanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan AgamaJombang agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sering terjadiperselisinan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bermain hanphonedengan perempuan lain dan tidak tanggap

Bahwa sejak bulan akhir tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bermainhanphone dengan perempuan lain dan tidak tanggap ketika ada masalah ;3. Bahwa sejak 9 bulan hingga sekarang Penggugat dengan Tergugatberpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjung);4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat, namun tidak berhasil;Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2931/Padt.G/2020/PA.

dirumuskan di atas, perludianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijakpada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat danTergugat adalah suami isteri dalam kondisi bada dukhul, menunjukkan padaawalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namunsejak bulan akhir tahun 2018 keduanya berselisin dan bertengkar disebabkanTergugat bermain hanphone dengan perempuan lain dan tidak tanggap

Darurat Pada Badan PenanggulanganBencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012, maka sudahsepatutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilai Harga KontrakPekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan BencanaAceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012 ditarik sebagai pihakdalam perkara Aquo untuk dapat mempertahankan hasil Audit dan hasilPenaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihakpihak tersebut, atau dapatdinyatakan hasil Audit

darurat pada Badan PenanggulanBencana Aceh yang telah dilakukan oleh Penggugat, dibentuklah TIMPENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAPHalaman 16 dari 37 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bna10.DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEHdengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 602/768/2012 tanggal 18November 2012, dan TIM PENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAKPEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH tersebut telah melakukan kajiandengan membuat Laporan Penaksiran/penilaian

Harga SatuanPekerjaan Kegiatan Tanggap Darurat pada BPBA Tahun Anggaran 2012(kegiatan Tahun 2010 dan 2011), dan harga upah tenaga kerja mengacupada daftar harga satuan Gubernur Aceh Tahun 2011.Bahwa merujuk pada hasil rekomendasi dari TIM PENILAI/PENAKSIRHARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH dan juga hasil temuan Tim AuditInspektorat Aceh serta BPKP Perwakilan Aceh, Penggugat telahmembuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani olehPengguna Anggaran

Darurat Pada BadanPenanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012,maka sudah sepatutnya Penggugat Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilaiHarga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan PenanggulanganBencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012 ditarik sebagai pihakdalam perkara Aquo untuk dapat mempertahankan hasil Audit danhasilPenaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihakpihak tersebut, atau dapatdinyatakan

Pekerjaan Tanggap Darurat Pada BadanPenanggulangan Bencana Aceh dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:602/768/2012 tanggal 18 November 2012, dan Tim Penilai/Penaksir HargaKontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan BencanaAceh tersebut telah melakukan kajian dengan membuat LaporanPenaksiran/penilaian Harga Satuan Pekerjaan Kegiatan Tanggap Darurat padaBPBA Tahun Anggaran 2012 (kegiatan Tahun 2010 dan 2011), dan harga upahtenaga kerja mengacu pada daftar harga satuan Gubernur Aceh

Pada tahun 2016termasuk tanggap darurat bencana karena keadaannya memenuhisyaratsyarat untuk disebut tanggap darurat bencana karena wargamasyarakat bisa terancam keselamatannya;Halaman 89 dari 401 Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.

Penetapan status tanggap darurat;b. Data korban dan instansi sosial; danc.

Tanggap Darurat dan StandarOperasional Prosedur Penyaluran CBP Bulog Nomor : SOP 21/DO402/1 1/2014 tanggal 14 Nopember 2014.e.

Penyaluran CBP untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana.b. Penyaluran CBP untuk stabilisasi harga.c.

Penggugat telahselesai melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan sempuma100% (Seratus Persen) dan sesuai dengan batas waktu yang tertuang dalam SPKyakni : tanggal 30 Oktober 2016;Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 Kepala Desa Ungkea (SYAMIRUDDIN)membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 048 / 05 / SKET / DSUNK / X / 2016 yang pada pokoknya menerangkan : ...Pekerjaan bencana alamyang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melaluiDinas Pekerjaan Umum yang status Tanggap

) yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan penanganantanggap darurat/bencana alam, harus ada penetapan Kepala Daerahuntuk menyatakan hal tersebut sebagai penanganan tanggapdarurat/bencana alam.Pelaksanaan pekerjaan penggugat tidak didahuluioleh penetapan Kepala Daerah maupun pemberitahuan kepada DPRD.Juga diperkuat keterangan saksi penggugat Ambo Tang AW, yangmenerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati Morowali Utaramenyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara tentang PenetapanStatus Tanggap

Juga bersesuaian denganketerangan saksi Penggugat FERRY D.SIOMBO, yang menyatakanpenggunaan anggaran tanggap darurat Pemkab Morowali Utara harusmelalui persetujuaan DPRD;Demikian juga halnya bukti surat P8 (Surat Keterangan Kepala DesaUngkea Nomor : 04/05/SKET/DSUNK/X/2016 tanggal 30 Oktober 2016,tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa pekerjaanpenggugat telah selesai.

Bahwa dalam perkara aquo prosespelaksanaan pekerjaan penggugat harus didahului adanya pemenuhanpersyaratan sebelum dilakukan perjanjian antara Pengugat dan TurutTergugat, yaitu penetapan/Keputusan Kepala Daerah tentang penangananbencana alam/tanggap darurat dan pemberitahuan kepada DPRD palinglama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan,sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan

Bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata No. 89/Pdt.G/2018/PN Pso, tidakmempertimbangkan kondisi mal administrasi dalam proses perikatan yangdilakukan oleh Turut Tergugat dengan Penggugat untuk pekerjaanpenanganan tanggap darurat/Bencana in casu obyek sengketa ;5.

Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;10) 2 (dua) rangkap Telaahan Staf Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 188/BPBD/MS/VI-2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Status Darurat Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;11) 7 (tujuh) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 427 Tahun 2016 tanggal 26 Juni 2016 tentang Penetapan Status Tanggap

Bangun Minahasa Pratama Nomor : 024/pt-Bminp/S.Pen/XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Penawaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ranoiapo sebesar Rp. 4.649.800.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);123) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 14 Maret 2017;124) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 362 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor

Bahwa terkait dengan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Tanggap Daruratbencana:1.2Adanya Keadaan bancana yang sudah terjadi;Ada status Tanggap darurat;. Adanya permohonan bantuan;. Pemrosesan permohonan (ada tim verifikasi yang mengecek keadaan);. Pengucuran dana (jika layak);. Penyerahan dana dengan MOU kemudian;.

Kemudian atas tindak lanjuttersebut, Struktur dibawah Direktur Tanggap darurat tersebutmempelajari dokumen permohonan dengan memperhatikan konteksdaruratnya, selanjunya mereka menyimpulkan untuk diturunkan timverifikator yang sebelumnya dilaporkan terlebin dahulu secaraberjenjang dari mulai direktur Tanggap darurat atau deputi untukpenerbitan surat tugas tim verifikator.

darurat.Sesuai dengan pasal 127:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 126,deirektorat tanggap darurat menyelenggarakan fungsia.

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidangtanggap darurat.selaku Direktur Tanggap Darurat, saksi bertanggung jawab kepada DeputiBidang Penanganan Darurat yaitu Ir.

Kemudian atas tindaklanjut tersebut, Struktur dibawah Direktur Tanggap darurat tersebutmempelajari dokumen permohonan dengan memperhatikan konteksdaruratnya, selanjutinya mereka menyimpulkan untuk diturunkan tim verifikatoryang sebelumnya dilaporkan terlebih dahulu secara berjenjang dari mulaidirektur Tanggap darurat atau deputi untuk penerbitan surat tugas timverifikator.