juga ikut dalam jawab menjawab danmengajukan suratsurat bukti dalam persidangan, dengan demikian jelassekali terlihat itikat yang tidak baik dari para Terbantah Il, Ill dan IV untukmenghilangkan hak para Terbantah yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, untuk itu kami para Terbantah mohon kepada Majelis HakimYih. yang memeriksa perkara ini untuk menolak bantahan dari ParaPembantah sejauh yang menyangkut Para Terbantah karena bantahanpara pembantah tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Para TerbantahI

Terlawan Ill atau Terbantah III/Terbanding IIIl pada tanggal 6 Mei 2015;Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan atau TerbantahI, Il, Hl, IV/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembaliyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 15Juni 2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang

Bahwa Hakim dalam memutuskan perkaranya terdapat suatu kekhilafan atausuatu kekeliruan yang nyata, karena jaminan dengan jumlah pinjaman tersebuttidak sesuai yaitu jaminan tanah seluas 204 M2 Sertifikat HGB No. 3809seharga Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkanpinjaman sebesar Rp. 325.000.000, (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)maka Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Terbanding I/TerbantahI telah mengabaikan prinsip prudential bangking atau melakukan tindakan yangtidak

Bahwa dalam Pelelangan yang diadakan oleh Terbantah III pada tanggal 31Maret 2016 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang yang dibuat oleh TerbantahIll yang diberikan kepada Terbantah II adalah tertanggal 08 April 2016dengan nomor surat 161/2016 disebutkan Pemenang Lelang adalahTerbantah Il dengan harga Lelang yang sangat jauh di bawah Hargapasaran dan yang sangat aneh lagi terjual dengan harga yang sesuaidengan jumlah sisa kewajiban (Outstanding) Pembantah kepada TerbantahI;.

Pasal 6 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaHalaman 8 dari 47 Putusan Nomor 481/PDT/2019/PT.BDG.16.BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan),maka Terbantah I mengajukan permohonan lelang kepada Terbantah III;Bahwa selanjutnya, untuk menindaklanjuti upaya penyelesaianpermasalahan hutang Pembantah yang tidak dibayarkan kepada TerbantahI melalui mekanisme lelang sebagaimana uraian di atas, Terbantah telahmenempuh langkahlangkah sebagai berikut :a.Bahwa

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 373/2013tanggal 10 September 2013, permohonan lelang mana dilakukanterhadap jaminan Pembantah kepada Terbantah yaitu SHM 1186/DesaSingaparna atas nama Elis Mulyati;Bahwa setelah menerima dan memeriksa permohonan lelang TerbantahI di atas maka Terbantah Ill menetapkan jadwal lelang sebagaimanadiuraikan di dalam suratnya tertanggal 07 Oktober 2015 Nomor : S1357/WKN.8/KNL.05/2015 perihal Penetapan Jadwal Lelang.Bahwa selanjutnya Terbantah memberitahukan pelaksanaan

No. : 1186/Desa Singaparna, semula atas namaELIS MULYATI, sekarang atas nama ERNI MULYANI(TERBANTAHI) ;5. Menyatakan sebidang Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya,berikut turutannya, sesuai SHM. No. : 1186/Desa Singaparna,semula atas nama ELIS MULYATI, sekarang atas nama ERNIMULYANI (TERBANTAH II), adalah hak milik TERBANTAH II ;6.

dan ke4, maka Pembantah telah mengalami kerugianyaitu karena adanya selisih kurs sebesar Rp676.000.000,00 (enam ratus tujuhpuluh enam juta rupiah);Bahwa oleh karena pada bulan ke3 dan bulan ke4 Terbantah I melaluiTerbantah II dan Terbantah II tetap tidak mau melaksanakan transaksi sesuaidengan Perjanjian bahkan Terbantah I melalui Terbantah I dan Terbantah IItelah menyatakan tidak mau melaksanakan lagi perjanjian tersebut, makaTerbantah I telah melakukan unwind atau pemutusan perjanjian antara TerbantahI

atau memutus perjanjianantara Pembantah dengan Pihak Ketiga yaitu Bank HSBC;Bahwa akibat unwind atau pemutusan yang dilakukan Pembantah tersebut makaPembantah telah didenda oleh Bank HSBC sebesar US$ 370.000;Bahwa atas kerugian sebesar Rp676.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh enamjuta rupiah) berupa kerugian akibat selisih nilai kurs dollar yaitu untuk Transaksibulan ke3 dan bulan ke4 dan denda yang dikenakan oleh Bank HSBC sebesarUS$ 370.000,00 tersebut menjadi tanggung jawab Terbantah I karena TerbantahI

Target RedemptionForward Confirmation Letter tanggal 5 September 2008 danPersetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor B.OL/399/IX/08Perjanjian Gadai Deposito Nomor Gadai/608/2008 tanggal 1September 2008 serta tanggal 4 November 2008 antara TerbantahI dengan Pembantah telah disetujui lebih dari 50% pemegangSaham dan juga telah disetujui oleh Komisaris sehinggapersetujuan dari lebih 50% pemegang saham telah terpenuhi atautelah memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan AD/ARTPerseroan ataupun Pasal 77

Pembantah telah menjelaskan kembali bahwa TerbantahI sudah tidakberwenang untuk mengajukan permohonan lelang eksekusi atas objeklelang tersebut ;b.

sebelumnya ;Pasal 1 angka 19 PMK No. 93/2010:Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkanPeraturan Perundangundangan atau perjanjian berwenang untuk menjualbarang secara lelang ;Bahwa Terbantahll telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 19 PMK No.93/2010 karena telah melaksanakan lelang eksekusi atas objek lelang ataspermohonan pihak yang kewenangan untuk melakukan telah lampau waktusebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hal mana seharusnya Terbantahll menolak permohonan TerbantahI

tertanggal 28 Juli 2011, sehingga kewenangan Terbantahlmengeksekusi jaminannya dengan melakukan pelelangan melaluiKPKNL Bandung selaku Terbantahll adalah telah lewat masainsolvensi ;Bahwa seandainyapun Penetapan Hakim Pengawas Nomor06/HP/VI/201109/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 28 Juli 2011benar adanya, dan dengan berakhirnya masa insolvensi, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) UUK PKPU, Pembantah dalamkapasitasnya selaku Kurator harus meminta jaminanjaminankebendaan yang ada kepada TerbantahI

,tanggal 31 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi TerbantahI untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Menerima permohonan Pembantah untuk sebagian ;2. Menyatakan Terbantah dan Terbantahll telah melakukan perbuatanmelawan hukum ;3. Menyatakan Terbantah sudah tidak berwenang untuk melakukan eksekusiatas jaminan fidusia atas harta Pailit PT. Nurama Indotama (Dalam Pailit)berupa :a.bC.dOSP : Galian, urugan, dan Hand Hole ;. Kabel : Kabel fibre optic ;HDPE ;.

., Advokat, Pada Kantor Pengacara"Tobing & Assosiate " beralamat di Komplek Puri Nangka Sari Blok CNo. 10 Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru,semula sebagai TerbantahI selanjutnya disebut sebagai Terbanding I ;2. TEDDY HARYANTO, beralamat di jalan Kulim, Kompleks PelangiIndah Blok 1 No. 4 RT/RW.003/002, Kel. Tampan, Kec. Payung SekakiPekan baru Riau, semula sebagai Terbantah Il selanjutnya disebutsebagai Terbanding Il;3.

suaminya DematirMalau;Bahwa atas keberatan para Pembanding tersebut diatas makaberdasarkan bukti surat yang diajukan Terbantah I/ sekarang Terbanding bertanda bukti T4 pada persidangan sesuai dengan aslinya telah membuktikanterhadap bukti tersebut sama kekuatan pembuktiannya dengan Sertifikat HakMilik karena jelas diterangkan/ tercantum didalam surat keterangan PendaftaranTanah No. 72/2016 tanggal 19 Desember 2016 tersebut mengenai letak, luas,Nomor Hak Milik (HM 00537Tigapanah) atas Nama ASBEN MALAU (TerbantahI

/Terbanding ) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabhupaten Karo dandidukung oleh bukti T5, T6, T7 yang masingmasing telah diajukan sesuaidengan aslinya pada persidangan;Bahwa terhadap bukti T4, T5, T6, T7 tersebut telah membuktikantanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya adalah hak milik dari TerbantahI/ sekarang Terbanding ;Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Perdata Nomor 116/Padt/2018/PT MDNBahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriKabanjahe terhadap kepemilikan hak atas

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbantah dan TerbantahI! adalah tidak beritikad baik;4.

Luas 5500 m2, yang terletak di Kelurahan Penarukan,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tercatat atas namaNI MADE NILA PRAPTINI, adalah tetap sah dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;4) Menghukum Pembantah untuk membayar segala biayabiaya yang timbuldalam perkara ini;Atau :Mohon putusan lain yang dianggap patut dan seadiladilnya menurutpertimbangan Majelis Hakim dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ExAequo Et Bono);Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut, TerbantahI

tanggal 30November 1989 antara suami PEMBANTAH dengan TERBANTAH IIadalah tidak mempunyai akibat houum yang mengikat karenaTERBANTAH I sendiri belum melaksanakan isi kesepakatan dalamsurat pernyataan tersebut,"e Dalil butir 7 Bantahan Pembantah, yang menyatakan"Bahwa pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli rumah di Pinang GriyaPermai No. 1003 Ciledug, Tangerang tidak dapat dilaksanakan karenaTERBANTAH I telah mengelabui PEMBANTAH dengan menyatakanrumah yang terletak di Pinang Griya Permai adalah milik TERBANTAHI

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 003/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 April 1993, adalah sah dan berharga dan dapatdilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;3 Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Terbantah Imemohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa atas jawaban Terbantah I, Pembantah telah mengajukanRepliknya tertanggal 10 Juli 2012 yang kemudian telah dijawab kembali oleh TerbantahI

Putusan No.630/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel34Dalil butir 7 Bantahan Pembantah, yang menyatakan"Bahwa pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli rumah di Pinang GriyaPermai No. 1003 Ciledug, Tangerang tidak dapat dilaksanakan karenaTERBANTAH I telah mengelabui PEMBANTAH dengan menyatakanrumah yang terletak di Pinang Griya Permai adalah milik TERBANTAHI padahal berdasarkan bukti TERBANTAH I dari sejak awal perkara inidisidangkan rumah tersebut adalah milk TERBANTAH II dan masihdalam proses KPR pada Bank Tabungan

karena bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapatditerima maka terhadap buktibukti lainnya serta petitum gugatan, menurut hematMajelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa karena bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapatditerima maka Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Memperhatikan pasal 195 ayat 6 HIR serta pasalpasal dari ketentuanperundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :DALAM EKSEPSI :e MenyatakanEksepsi TerbantahI

2012, dan kepada pihak Turut Terbanding IV semula TurutTerbantah IV pada tanggal 6 SeptemberMenimbang, bahwa Para Terbanding semula Pembantah I, Pembantah II jugamengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2012 yang diterimaPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 September 2012 dan salinannyamasingmasing telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Pembanding semulaTerbantah pada tanggal 10 September 2012 ;Menimbang, bahwa kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut TerbantahI

Bahwa itikat tidak baik Terbantah I / Kreditor inipun terlihat jelas dengantidak pernah diberikannya Perjanjian Kredit yang telah ditandatanganiTerbantah I/Kreditor dengan Pembantah kepada Pembantah, serta TerbantahI / Kreditor tidak pernah melakukan kebijakan aturan dan KetentuanPeraturan Bank Indonesia untuk para Nasabah Macet yaitu : PenghapusanBunga, Restructurisasi dan lainlain, sehingga menimbulkan bebantanggungan pembayaran kewajiban yang sangat berat pada Pembantah.Bahwa menyangkut angka

olehMajelis Hakim, ternyata Perdamaian belum dapat diwujudkan, oleh karena itupemeriksaan perkara ini harus diteruskan ;Menimbang, bahwa atas keterangan Mediator dan kedua belah pihakyang berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaanperkara ini dengan memerintahkan Pembantah untuk membacakan suratbantahannya dan atas bantahannya tersebut Pembantah mengajukan Perbaikanatas Bantahan secara tertulis tertanggal 10 Januari 2013 ;Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut diatas, TerbantahI

Pelaksanaan Lelang Eksekusi tersebut tidakharus dilakukan oleh Pengadilan.DALAM POKOK PERKARA 1,Bahwa TERBANTAH I menyangkal dengan tegas seluruh dalildalilPEMBANTAH dalam Surat Bantahannya, kecuali yang TERBANTAH Iakui dengan tegas ;Bahwa PEMBANTAH telah menerima fasilitas kredit dari TERBANTAHI pertama kali pada tanggal 8 Desember 2006 berupa Kredit Modal Kerja(KMK) dan Kredit Investasi (KI) dengan maksimum kredit pada waktu itusebesar Rp.17.449.000.000, (tujuh belas milyar empat ratus empat puluhsembilan

Bahwa TERBANTAH I dengan pertimbangan kemanusian juga telahmemberikan toleransi yang cukup dengan tidak melaksanakan lelangeksekusi atas tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di JalanCipinang Cempedak IT Nomor 7, RT.001/RW.06, Kelurahan CipinangCempedak, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakartasebagaimana disebutkan dalam butir 4 di atas, karena agunan tersebutHal.3 dari 90 hal.Put.Pdt.No.97/Pat.Bth/2012/PN.Cbn .3212.13.masih ditempati oleh keluarga PEMBANTAH, walaupun TERBANTAHI

;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya Pembantahtelah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 s/d P29 dan 2 (dua)orang saksi yaitu Kurdi dan Aryo ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, TerbantahI telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda T.I1 s/d T.I35, sedangTerbantah II mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda T.II1 s/d T.II3,akan tetapi baik Terbantah I maupun Terbantah II tidak mengajukan saksi ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti

./1994/PN.Jkt.Sel. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai olehmemori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 1998 ;Bahwa setelah itu oleh para Pembantah/Terbanding yang pada tanggal 17 Mei 1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari TerbantahI/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan

hanyaasumsi Pembantah/Pelawan semata;Terhadap dalil Pembantah/Pelawan dalam bantahannya/perlawanannyapada poin 6 dapat kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa dalil Pembantah/Pelawan yang menyatakan bahwaPembantah/Pelawan telah mempercayakan objek sengketa tanah a quoHal 36 dari 68 Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2017/PN Dpsuntuk disita oleh Terbantah I/Terlawan sebagai barang bukti adalah tidakbenar sebab pada saat itu Terbantah I/Terlawan melakukan prosespenyitaan objek sengketa tanah a quo dilakukan di kediaman TerbantahI

WAYAN CANDRA, SH., MH/PuriCempaka)*;Adapun hal tersebut terjadi karena pada saat dilakukan penyitaan, terhadapdokumen tanah yang diatasnya ada bangunan tersebut tidak ditemukandan tidak diserahkan oleh Terbantah IV/Terlawan Il dan ternyata sertifikatasli tanah a quo masih diagunkan di koperasi Srinadi oleh TerbantahI/Terlawan Il sehingga tidak dilakukan penyitaan oleh Terbantah VTerlawan terhadap dokumen/sertifikat asli tanah a quo.

I/Terlawan berkeyakinan bahwa tanah a quo adalahtanah milik Terbantah /Terlawan Il yang diperoleh dari hasil Tindak PidanaKorupasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga TerbantahVTerlawan meminta kepada Pengadilan Negeri Semarapura untukmengeluarkan Penetapan Penyitaan terhadap tanah a quo dan pada saatpembuktian di persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TindakPidana Korupsi Denpasar, Terbantah VTerlawan dapat membuktikanbahwa memang benar tanah a quo tersebut adalah tanah milik TerbantahI

Hakim tanah a quodiperoleh oleh Terbantah I/Terlawan Il dari hasil Tindak Pidana Korupsidan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan demikian perbuatanTerbantah VTerlawan yang menyita objek sengketa tanah a quo tidakmelanggar hak konstitusional Pembantah/Pelawan sebagaimana diuraikandalam poin 21 bantahan/perlawanan Pembantah/Pelawan.Terhadap dalil Pembantah/Pelawan dalam bantahannya/perlawanannyapada poin 22 dapat kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa TerbantahI

dalam pertimbangannya pada halaman 45 alinea ke 2;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding,semula sebagai Pembantah sebanyak 6 orang, ternyata tidak seorangpunyang menerangkan bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi kaumTerbanding, semula sebagai Pembantah I, para saksi menerangkan bahwaobjek perkara adalah milik dari Jasuah (Terbantah 2.2) dimana dalamperkara Nomor 198/Pdt.G/2016/PN.Pdg telah diputuskan bahwa pemilikobjek perkara adalah Salman Said (Pembanding semula sebagai TerbantahI

AndiBaso, Barat berbatasan dengan Saluran Air;Bahwa saksi mendengar dari Pembantah bahwa tanah objek sengketaawalnya adalah milik Terbantah III dengan dasar membuka lahan;Bahwa Terbantah III memberikan tanah objek sengketa kepada TerbantahI (anak kandung Terbantah III);Bahwa kemudian Terbantah II yang menguasai dan menggarap tanahobjek sengketa; Hakim Hakim HakimParaf Ketua Anggota Anggota II Halaman9dari24 Putusan Perdata Bantahan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Mar.Bahwa Terbantah II menggadaikan tanah

Alatalat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkankarena tidak relevan;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Pembantah adalah Pemilik tanah objek sengketa sejak tahun 2017berdasarkan kuintansi pembayaran/jual beli; BahwaPembantah mengetahui adanya Surat Aanmaning kepada TerbantahI!

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipuntimbul upaya hukum lain;SUBSIDERApabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikanputusan yang seadiladilnya (Exaequeoet bono).Menimbang, bahwa TerbandingI/semula TerbantahI dalam kontramemori bandingnya nya telah menguraikan bantahan atas memoribanding dari Pembanding/semula Pembantah yang isinya pada intinyasebagai berikut:A.

tertanggal 21 Nopember 2019;Menimbang, bahwa Kuasa Pembantah/Pembanding tidak adamengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadialasan diajukan banding, walaupun demikian Majelis Hakim PengadilanTinggi tetap melakukan pemeriksaan ulang atas perkara ini;Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak perkara telahdiberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage),sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara Banding kepada Kuasa Pembantah/Pembanding, TerbantahI

Gedung Sentral Senayan Ill, Lt.25, Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, semayaJakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus.tanggal14 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGI/semula disebut TERBANTAHI;2. PT. BINTANG FAJAR MULIA, berkedudukan di jalan DI. Panjaitan RukoNo. 7 RT. 71 Samarinda yang diwakili oleh YusufDharmawan selaku Direktur Utama beralamat di Jalan A.Yani, No. 888, RT. 17 Samarinda, selanjutnya disebutsebagai TERBANDINGII / semula disebut TERBANTAHII;3.

Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;SubsidairApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah /sekarangsebagai Para Pembanding tersebut, Terbantahl, Il, III /Sekarang TerbandingI, Il, I telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:JAWABAN TERBANTAHI, / sekarang TERBANDINGI:I. DALAM EKSEPSIA.

Memorie Banding kepada Terbandingl, Il, III,/semula Terbantahl,lI, Ill, tertanggal 1 Pebruari 2018 Nomor: 80/Pdt.Bth/2017/PN.Smr;hal 25 dari 35 hal, putusan No.44/PDT/2018/PT.SMRMenimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding dari ParaPembanding / semula Pembantahl, Il, tersebut, oleh TerbandingI / semulaTerbantahl, telah menyerahkan kontra memorie bandingnya di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal: 28 Pebruari 2018, dan terhadapKontra Memorie Banding dari Terbanding / semula TerbantahI

Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 18 September 1980 merupakanakta di bawah tangan sehingga berakibat hukum : Tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik formil maupun materilkepada pihak ketiga (Terbantah I) ; Tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga (TerbantahI) mengenai kebenaran tanggal dibuatnya akta di bawah tangan tersebut(Pasal 1880 KUHPerdata) ;d.

sengketanya maupun Petitum Gugatan atau Bantahan tidak jelas.Menimbang, bahwa mencermati Bantahan Pembantah yang pada pokoknyaPembantah mendalilkan dalam Positanya sebagai pemilik dari sebidang Tanah seluas+/ 85 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Abdul Gani No.22Rantepao (sekarang Jalan Diponegoro) yang menjadi Objek Penetapan AamanningNo.06 / Pen.Pdt.G.Aanmaning / 2012 / PN.MKL tertanggal 28 Februari 2012 sebagaidasar dilaksanakan Aanmaning atas Permohonan Eksekusi yang diajukan TerbantahI

seharusnya setelah terbitnya Surat Penetapan Eksekusi.Menimbang, bahwa atas maksud Eksepsi tersebut, tidaklah dapat diajukansebagai alasan Eksepsi oleh karena dari maksud itu berarti Perlawanan Pembantahadalah terlalu dini (Prematur) sedangkan yang dapat diajukan dalam bentuk Eksepsidemikian haruslah ada melekat Faktor yang menangguhkan sehingga menyebabkanpermasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya tetapi terlepas dariadanya Faktor yang menagguhkan yang barang kali sebagaimana maksud TerbantahI

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor71/PDT.BTH/2008/PN.JKT.PST, tanggal 17 September 2008 yangdimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut ;DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I, Il semula TerbantahI, Ul:DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan bantahan Terbanding semula Pembantah untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa Terbanding semula Pembantah adalah Terbandingsemula Pembantah yang benar;3.