DUTA SWAKARYA INDAH-Terbantah2 PT. KARYA DAYUN

No. 213 /PDT/2017/PT.MTR.pemilik asal melalui kuasanya/Terbantah2 telah lunas dan tanahdiserahkan oleh pemilik asal kepada Terbantah1) oleh Terbantah2secara diamdiam dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terbantah1telah menerbitkan akta jual beli ke atas nama dirinya sendiri (Terbantah2),selanjutnya membalik nama sertifikat hak milik atas tanah tersebut ke atasnama dirinya sendiri (Terbantah2).Bahwa terhadap posita perlawan angka 2 yang mendalilkan bahwaPembantah menguasai Sertifikat Hak Milik

Syarat Subyektif, dimana subyek hukum yang menjual tanah tersebutyakni Terbantah2 bukanlah pemilik yang sah dari objek tanah yangdiperjual belikan;2.

Syarat obyektif yakni yakni tidak melanggar ketentuan perundangundangan, Terbantah2 telah melakukan perbuatan melawan hukumdidalam melakukan pengalihan hak atas tanah milik Terbantah 1dan selanjutnya menjual tanah milik Terbantah 1 tersebut kepadaPembantah dengan demikian perbuatan Terbantah2 tersebut adalahmelanggar ketentuan perundangundangan karena dapat dibatalkan,perbuatan Terbantah2 tersebut telah pula dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam putusanMahkamah Agung

dalam sertifikat pemeganghak adalah Rudy Efendy (Terbantah2);Bahwa terkait dengan hak Terbantah2 terhadap tanah dalamperkara perdata No. 48/PDT.G/2012/PN.MTR tersebut, telah terbuktibahwa Terbantah2 guna memperoleh hak atas tanah objek sengketadilakukan dengan cara melawan hukum sebagaimana dinyatakanHalaman 10 dari 29 Putusan Nomor 279/Pdt.Bth/2016/PN Mtrah shat: Bi 6 SY4) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1492 k/Pdt/2013, tanggal a8November 2014;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1492

beli ke atas namadirinya sendiri (Terbantah2), selanjutnya membalik nama sertifikat hakmilik atas tanah tersebut ke atas nama dirinya sendiri (Terbantah2).Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 279/Pdt.Bth/2016/PN MtrBahwa terhadap posita perlawan angka 2 yang mendalilkan bahwaPembantah menguasai Sertifikat Hak Milik no. 191 atas nama Rudy / Efendy (Terbantah2) adalah tidak memiliki korelasi apapun Detone sr :Seeperkara aquo oleh karena sertifikat Hak Milik atas tanah yangdisengketakan dalam perkara No

Bahwa Turut Terbantah3 memiliki hubungan hukum denganTerbantahl dan Terbantah2 berupa hutang piutang, dimana Teriawanlbeserta Terbantah2 telah menandatangani Perjanjian Kredit secara Notariildengan Turut Terbantah3 di hadapan Notaris Anak Agung Made Arnaya,S.H.di Mataram dengan Nomor Akta : 04 tertanggal 6 Mei 2015Untuk menjaminhutang tersebut, Terbantah1 dan Terbantah2 memberikan agunan denganbukti kKepemilikan SHM Nomor : 2331 an Gede Gunanta casu Terbantah2)tersebut telah dilalcukan pengikatan

Bahwa atas permohonan Terbantah2 dan Terbantah1, Turut Terbantah3telahmemberikan fasilitas kredit yang setanjutnya dituangkan dalam Akta PerjanjianKredit Nomor : 04 Tanggal 6 Mel 2015 yang dibuat dihadapan Notaris AgungMade Arnaya,S.H. di Mataram sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah)dengan jandka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitund mulai tanggal 6Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;6.

Bahwa Untuk menjamin kepastian hukum pengembalian kredit/utangdimaksud, Terbantahl dan Terbantah2 menyerahkan agunan kepada TurutTerbantah 3 dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 2331 an Gede Gunanta (incase Terbantah II), dan terhadap agunan tersebut telah driakukan pengikatanHak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebagaimana Sertipikat Hak TanggunganNoinor : 2261/2015;7.

Bahwa Terbantah1 dan Terbantah2 telah berperkara di Pengadilan NegeriMataram dan telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri MataramNo.76/Pdt.G/2016/PN.MtrTanggal 9 Februari 2017 jo. Putusan PengadilanTinggi MataramNo.122/PDT/2017/PT. Mtr Tanggal 11 September 2017 jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.1155 K/PDT/2018 Tanggal 27 September2018, yang telah memiliki kKekuatan hukum yang tetap;8.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PNMtr, tanggal 9 Februari 2017 sedangkan menurut Terbantah obyek sengketa tersebutmerupakan harta bersama antara Terbantah1 dan Terbantah2 sehingga Pembantahtidak mempunyai kepentingan hukum atas obyek sengketa tersebut, oleh karenanyaadapun halhal yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:1.

Sebagai PARA TERBANTAH2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas A Bale Bandung Nomor :14/Pdt.Bth/2016/PN.BLB, tanggal 5 Februari 2016, tentang hari Sidang ;3.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Februari 2018, dan telahdiberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbandingmasingmasing pada tanggal 19 Februari 2018 oleh Jurusita Pengadilan NegeriMataram ;Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage)Nomor 112/Pdt.Plw/2017/ PN Mtr, telan memberikan kesempatan kepadaKuasa Pembanding semula Terlawan 1/Terbantah 1, Kuasa Terbanding semulaPelawan/Pembantah dan Kuasa Turut Terbanding semula Terlawan 2/ Terbantah2

Mtr, tertanggal 28 November 2016,sedangkan Akta Jual Beli No. 1098/2016, tanggal 29092016 antaraTerbanding/Pelawan/Pembantah dengan Turut Terbanding/Terlawan2/Terbantah 2 dibuat jauh setelah terbitnya Akta Pengakuan Hutang, namunsebaliknya apabila dalam perkara ini Turut Terbanding/Terlawan 2/Terbantah2 telah =membenarkan dalildalil perlawanan / gugatanTerbanding/Pelawan/Pembantah merupakan suatu kewajaran, sebab dalamkesimpulan yang Pembanding/Terlawan 1/Terbantan 1 buat, TurutTerbanding/Terlawan

quo, sehingga sangat wajar melakukanpersekongkolan dengan cara membenarkan dalildalil perlawanan/gugatanTerbanding/Pelawan/Pembantah dalam perkara, guna terlepas darihukuman membayar hutangnya kepada Pembanding/Terlawan 1/Terbantah1, apalagi hak kepemilikan objek sengketa didasarkan pada Surat KuasaMenjual No. 12 a quo, yang secara hukum telah terbantahkan dengan buktiT4, yang secara fakta, Pembanding/Terlawan 1/Terbantah 1 tidak mungkinmemberikan Kuasa Menjual kepada Turut Terbanding/Terlawan 2/Terbantah2

saksisaksi dalam perkara ini, maupun olehTerbanding/Pelawan/Pembantah, merupakan pertimbangan hukum yangdibuat secara tidak teliti, tidak cermat, dan tidak lengkap, sehinggapertimbangan hukum Judex Factie a quo menjadi salah dan keliru, karenabukti T4 yang telah diajukan Pembanding/Terlawan 1/Terbantah 1 dalamperkara ini tidak sama sekali dipertimbangkan oleh Judex Factie dalamPutusannya, yang secara fakta hukum tidak mungkin Pembandingmemberikan Kuasa Menjual kepada Turut Terbanding/Terlawan 2/Terbantah2

Tapi dengan surat saja sudah cukup bagi TurutTerbanding/Terlawan 2/Terbantah2 untuk membuktikan daliljawabannya dan dupliknya dan itu terbukti benar dalamPembuktian.

,MSi,Ak, bertempat tinggal diJalan Sekar Manis No.26 Turangga, Kota Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERBANTAH2. AKHLI WARIS ALMH. WIWIN WARDINI, yaitu masingmasing :a. DEVI ARIANDINI;b.

Bantahan Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN.Sgr.yang telah diterima oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas perkaradengan alasan Pembantah dengan Terbantah 1 dan Terbantah 2 akanmelakukan upaya penyelesaian diluar persidangan dengan cara mufakat;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembantah melalui Kuasanyamengajukan pencabutan Bantahan sebelum proses Jawabmenjawab, makapencabutan Bantahan oleh Pembantah masih merupakan hak dari Pembantahdan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Terbantah 1 maupun Terbantah2

,MSi,Ak, bertempat tinggal diJalan Sekar Manis No.26 Turangga, Kota Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERBANTAH2. AKHLI WARIS ALMH. WIWIN WARDINI, yaitu masingmasing :a. DEVI ARIANDINI;b.

Motong Timur, RT. 001, RW. 004,Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnyadisebut sebagai Para Pembantah, MELAWAN :1 RUSTIATI ALIAS RUS (ISTRI AMRIN HASAN), bertempat tinggal diDusun Motong Timur, RT. 001, RW 008, Desa Motong, Kecamatan Utan,Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AmrinHasan bertempat tinggal di RT.001, RW.008, Desa Motong, KecamatanUtan, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK.HK.PDT/ 2015/ PN.Sbw, selanjutnya sebagai Terbantah2

,Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum (Yustisia Legal AidInstitution) beralamat di Jalan Unter Iwis Gang Beringin No 11KeratoSumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2Maret 2015 ;DAN:1 MUDAENAH (istri dari almarhum MUHAMMAD LALU NASIR),bertempat tinggal di RT. 002, RW 001, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan,Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sebagai Turut Terbantah2 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar, beralamat di JalanGaruda No 98, Sumbawa Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Yunus Sidik yaitu Terbantah II, TerbantahIV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VII dan Terbantah2 Bahwa ada Perintah Pelaksanaan Putusan (eksekusi) terhadap obyeksengketa dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2011/PN Sbb joPutusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 125/Pdt/2012/PT.MTRjo Putusan Mahkamah Agung Nomor 731K/PDT/2013 ;Menimbang, bahwa Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI,Terbantah VII dan Terbantah VIII melalui kuasanya dalam jawabannya padapokoknya mendalilkan bahwa

Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terbantah2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMENKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAHVil JAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V =;Beralamat di JI. Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding Il semula Terbantah II ;hal 1 dari 10 hal put.

S815/WKN.03/KNL.01/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan surat dari TERBANTAH2 kepada TURUT TERBANTAH yakni surat tanggal 30 Juli 2020 No.RMV3/3.3/690 tidaklah beralasan hukum karenanya tidak mempunyaikekuatan hukum.7.

Mengabulkan Eksepsi Terbantah2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara Ini 3.

Mengabulkan eksepsi Terbantah2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara3.

., Advokat / Pengacara, bertempattinggal dan beralamat Kantor di BanyuwangiResidence, Cluster Palem , Blok A.18 dan A.20 Jl.Raya Jember Km.7, Dadapan, Kabat, KabupatenBanyuwangi berdasarkan surat kuasa khusustanggal 3 Desember 2021, untuk selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula Terlawan / Terbantah2.

Nomor: 1155 K/PDT/2018, yang dalamputusannya telah dengan Jelas Tegas terang, dan Nyata menyatakanbahwa terhadap objek Perkara a quo adalah merupakan Harta milikBersama antara Terbantah 1 dengan Terbantah 2 yang harus di bagimasingmasing mendapatkan Terbantah 1 sebesar 50% dan Terbantah2 sebesar 50% ;b.

yang sahamnya dimiliki bersama olehPembantah, Terbantah 1 dan Terbantah 2 dengan sebagian besarsaham berjumlah 90% (Sembilan Puluh Persen) adalah milik dariPEMBANTAH sedangkan sisanya 10% (Sepuluh Persen) adalah milikdari Terbantah dan Terbantah 2 sehingga dengan dasar tersebut tanahyang dijadikan obyek sengketa dalam perkara sengketa Harta Bersamaantara Terbantah 1 dan Terbantah 2 tidak bisa dijadikan sebagai HARTABERSAMA yang harus dibagi.Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut pihak Turut Terbantah2

Raya PantaiIndah Kapuk No. 1, Jakarta Utara, selanjutnya disebut TURUTTERBANDING I semula TURUT TERBANTAH2 NAYA NIRMAYA., beralamat di Sunter Paradise II Blok D/54 Rt.008/Rw.019, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara,selanjutnya disebutt TURUT TERBANDING II semula TURUTTERBANTAH II ;3 BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., beralamat di JIn.

PT Padang No.11/PDT/2010/PT.PDG jo KasasiNo.2417 K/PDT.G/2010 jo PK No.87/PK/PDT/2012, kemudian berdasarkanputusannya Terbantah 1 mengajukan Permohonan eksekusi atas Putusandalam perkara tersebut, Pembantah sangat keberatan, Pembantah dirugikan,maka dengan ini Pembantah mengajukan Bantahan terhadap eksekusiPutusan tersebut;Bahwa antara Terbantah 1 selaku Penggugat berlawanan dengan Terbantah2, Teroantah 3 dan 4 selaku Tergugat teribat dalam perkara PerdataNo.16/PdtG/2008/PN.BT dengan objek perkara

T.1.3 ;4 Foto copy Surat tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 03 05 5 46 00746 tanggal 10Juni 2010, penanggung jawab Riko Siviko Syah, lokasi Kenagarian SigunturKecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan telah diberi materaisecukupnya dan foto copy dari foto copy tetapi stempelnya asli, yang diberi tanda5 Foto copy Surat Perjanjian. tanggal 24 Juli 2008 menerangkan Riko Divika (Terbantah2) mempunyai hutang kepada Rusdiman (Terbantah 1) telah diberi materai secukupnyadan sesuai dengan aslinya

tersebut adalah tanahpusaka tinggi ;Bahwa setahu saksi yang punya pabrik gambir tersebut adalah Riko Divika(Terbantah 2) ;Bahwa setahu saksi adanya pabrik gambir tersebut adalah sejak Tahun 2010 ;Bahwa saksi tidak ada datang ke pabrik gambir tersebut, saksi hanya lewatsaja;Bahwa kampung saksi di Siguntur ;Bahwa saksi tinggal di Solok karena isteri saksi orang Solok ;2020Bahwa saksi tahu bahwa yang punya pabrik gambir tersebut Riko Divika(Terbantah 2) karena saksi meminjam uang kepada Riko Divika (Terbantah2

Bonebone, Kec.Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut Terbantah2. Nama : Asma AhmadTempat/Tgl. Lahir :Baadia, 07 Mei 1953JenisKelamin : PerempuanAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaKebangsaan : IndonesiaAlamat :JIl.Bulawambona RT. 002/RW. 003, Kel.

Menerima dan mengabulkan jawaban Terbantah2. Menolak Gugatan Pembatah untuk seluruhnya.3.

Tentang Eksepsi Menerima dan Mengabuikan Eksepsi Terlawan / Terbantah2.