ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lakilaki, umur 13 (tiga belas)tahun sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 006548/BI/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kab. Badung (P2);. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lakilaki, umur 8 (delapan)tahun sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta kelahiran No. 006549/BI/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kab. Badung (P3);3.

Bahwa anakanak PENGGUGATTERGUGAT yang bernama :e ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lakilaki, umur 13 (tiga belas)tahun sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 006548/BIAIST/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kab. Badung;e ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lakilaki, umur 8 (delapan)tahun sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.006549/B1/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kab.

Menyatakan hukum anakanak PENGGUGATTERGUGAT yang masingmasingbernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lakilaki, umur 13 (tiga belas) tahunsebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.006548/BI/IST/2008yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung;. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lakilaki, umur 8 (delapan) tahunsebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No.006549/BI/IST/2008yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.

Badung;e ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lakilaki, umur 8 (delapan)tahun sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 006549/BI/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kab. Badung;3.

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lakilaki, umur 13 (tiga belas)tahun sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 006548/B 1/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKab. Badung;b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lakilaki, umur 8 (delapan) tahunsebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 006549/B1/17IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKab.

Bali bersama-sama dengan ahli waris lainnya yang sudah dewasa menjadi atas nama bersama para ahli waris termaksud;

M E N G A D I L IDalam Konpensi ; Dalam Eksepsi ;- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;Dalam Pokok Perkara ;- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Dalam Rekonpensi:- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konversi dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk sebagian ;- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah termaksud dalam Sertifikat Hak Milik

Gugatan Penggugat kabur (Obscurlible) ;1Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak seluruh dalildalilPenggugat sebagaimana termaksud dalam surat gugatannya terkecuali yangdiakui secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat maupun Para TurutTergugat ;Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka dan 2, Penggugat mendalilkantelah membeli dari Djamal P Alimun sebidang tanah dengan luas 1.270 m?

sengketa termaksuddalam Sertifikat Hak Muilik Nomor : 51/Desa Kraton, tertulis atas nama DJAMAL PALIMUN 5 222220 2 2222 n nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn n nn nnneeBahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 16 Mei 2012, H.SOLEH/SOLICHIN meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris, 6 orang diantaranya adalah ahliwaris pengganti yang tidak lain adalah anakanak kandung dari Penggugat semasaperkawinannya dengan SAIDAH anak pertama dari H.SOLEH/SOLICHIN:;Bahwa mengingat obyek sengketa termaksud

ahliWalisnya ; 22 22222 22222 22222 Bahwa mengingat secara de facto, hak terhadap obyek sengketa telah dikuasai dandikelola oleh ahli waris HSSOLEH/SOLICHIN, maka ahli waris menemui Penggugat untukmenanyakan proses batik nama SHM No. 51 milik HSOLEH/SOLICHIN, akan tetapi sampaidengan saat ini Penggugat tidak pernah mau mengembalikan sertifikatriya bahkan mengakuikalau SHM No.51 adalah miliknya sehingga dengan sangat terpaksa ahli waris HLSSOLEH/SOLICHIN melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian termaksud

.51/Desa Kraton oleh Penggugat dilakukandengn cara melanggar hukum dan melanggar hak, maka mohon kehadapan Majelis Hakimpemeriksa perkara ini untuk menyatakan perbuatan Penqqugat menquasai SHM No.51/DesaKraton adalah perbuatan melawan hukum dan melawanBahwa karena Sertifikat Hak Milik No.51 / Desa Kraton adalah harts peninggalanAlmarhum H.SOLEH/SOLICHIN, maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara inimenyatakan Sertifikat Hak Milik No. 51/Desa Kraton adalah hak milik ahli waris HLSSOLEH/SOLICHIN termaksud

; 2922222 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeI Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya ;II Menyatakan Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikadIll Menyatakan Penggugat bukanlah pemilik tanah obyek sengketa termaksud dalamSertifikat Hak Milik No. 51/Desa Kraton, tertulis atas nama DJAMAL PALIMUN ;DalamRekonvens1 ; 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnnI Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;If Menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yangberitikadIll

Bahwa pada perikatan yang dibuat sendiri oleh Tergugat tertanggal 9 April2003 termaksud pada posita angka 3 di atas adalah sebagai dasar transaksijual beli atas obyek jual beli termaksud di posita 1 dan 2 di atas, telahdiketahui oleh Kepala Desa Jabung, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.Dan juga telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat.

Bahkandalam Surat Pernyataan Jual Beli termaksud Tergugat 2 (Istri Tergugat 1)ikut menyetujui dengan bukti yang bersangkutan telah membubuhkan tandaHalaman 2 dari 15 hal. Put.

penyerahan sertifikat hak milik atas obyek jual beli tanahsawah, obyek jual beli termaksud pada posita angka 1 dan seketika itu pulaPenggugat mulai mengelola tanah sawah (tanah pertanian) termaksud;Bahwa terhitung sejak diserahkan tanah sawah (tanah pertanian) sebagaiobyek jual beli termaksud kepada Penggugat oleh Tergugat 1 dan Tergugat2 tanggal 9 April 2003.

melakukan atau membuat akta jual beli atasobyek jual beli tanah pertanian (sawah) termaksud pada posita angka 1dalam perkara a quo, namun hingga sekarang tidak bersedia.

Menyatakan syah menurut hukum jual beli atas tanah sawah (tanahpertanian) milik Tergugat, termaksud pada posita angka 1 dan sesuai batasbatas fisik tertuang pada posita angka 2 dalam gugatan a quo yang telahdibayar lunas oleh Penggugat dan yang telah dikuasai olen Penggugat;4.

No. 1510 K/Pid/2010yang setempat dikenal di Kampung Tassiso, Kelurahan LompoE, KecamatanBacukiki, Kota Parepare, adalah kiranya bukan merupakan perbuatan melawanhukum (Niet widerechtelijke heid), sehingga penerapan unsur delik Pasal 167ayat (1) KUHP tidaklah terbukti, karena menguasai, menduduki dan mengolahtanah kebun termaksud adalah miliknya sendiri, bukan milik Saksi PelaporHj.JIRAH.monennnnn Berdasarkan Alasan Kasasi Pertama tersebut di atas, maka kiranya Jjelasputusan judex facti termaksud

7).Bahwa dari sengketa kepemilikan hak antara Terdakwa dengan Saksi Pelaportersebut, berkenaan dengan Obyek sengketa tanah (Sawah / Kebun)termaksud, haruslah dibuktikan melalui jalur perkara perdata, bukan dengancara menyelesaikan jalur perkara pidana in casu tidak berdasar hukum untukditerapkan dakwaan tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP termaksud.

No. 1510 K/Pid/2010weneenen= Oleh karena Terdakwa menguasai, menduduki dan mengelolah tanah /kebun dan sawah di atas miliknya sendiri yang memiliki bukti hak yang palingsempurna yakni Sertipikat Hak Milik No.22 termaksud, maka kiranya jelasTerdakwa yang mendirikan rumah beratap seng dan menanam pisang, sertamemagari tanahnya termaksud untuk melindungi kepentingan haknya samasekali bukan perbuatan pidana yang melanggar hukum in casu tidak dapatditerapbkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal

Bahwa dari sengketa kepemilikan hak antara Terdakwa dengan SaksiPelapor tersebut, berkenaan dengan Obyek sengketa tanah (Sawah /Kebun) termaksud, haruslah dibuktikan melalui jalur perkara perdata,bukan dengan cara menyelesaikan jalur perkara pidana in casu tidakberdasar hukum untuk diterapkan dakwaan tunggal Pasal 167 ayat (1)KUHP termaksud.

;nonnn nana Berdasarkan Alasan Kasasi Keempat tersebut di atas, maka kiranyajelas putusan judex facti termaksud salah menerapkan hukum, karenanyacukup berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusanPengadilan Tinggi Makassar No.62/PID/2010/PT.MKS, Tanggal 13 April2010 dan putusan Pengadilan Negeri Parepare No.205/Pid.B/2009/PN.Parepare, tanggal 19 Januari 2010.Hal. 11 dari 13 hal.

., tanggal 13 Juni 2016;Bahwa pada amar putusan termaksud (halaman 34 angka 2,3,4) telahditetapkan secara hukum objek tanah sengketa seluas + 36 are (lebihkurang tiga puluh enam are) adalah milik yang sah dari Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi;Bahwa objek tanah sengketa II seluas + 36 are (lebih kurang tiga puluhenam are) termaksud pada amar angka 2, 3 dan 4 putusan perkara amarsama dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Judex Factisebagaimana dapat dibaca pada halaman

bukti T2) telah menjadi hak milik Log Nurilah dengan titel yangsempurna, sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 1963, Pasal 1967KUH Perdata;Bahwa dengan lahirnya titel yang sempurna dalam hal hak kepemilikan LoqNurilah atas objek sesuai bukti T2 termaksud, sesuai Pasal 1963, Pasal1967 KUHPerdata, selanjutnya apabila diperbandingkan dengan bukti P1dari Para Penggugat, maka secara hukum bukti P1 termaksud isinyabersifat melawan undangundang (Pasal 1963, 1967 KUHPerdata),sehingga batal demi hukum

Hamidterkait dengan objek tanah sengketa (lihat halaman 29 baris datar ke1 s/d11);Bahwa pertimbangan hukum seperti yang digarisbawahi di atas bersesuaiandengan dalil eksepsi plurium litis consortium atas objek tanah sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 2 sub a Eksepsi termaksud (lihathalaman 8 putusan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Sel., tgl 4 Februari 2016);Bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan kurang pihakkarena tidak menarik H.

Bahwa luastersebut (posita 4) berbeda dengan luas yang disebutkan dalam positaangka 1.6 gugatan yang sama yakni + 50 are (lebih kurang lima puluh are);Bahwa pebedaan luas objek tanah sengketa II antara dalil posita 1.6 dandalil posita angka 4 tersebut tidak disertai dengan uraian penjelasan yangrinci tentang alasan terjadinya perbedaan luas termaksud.

ditemukan pada ketika putusan perkarabanding ini diberitahukan pada Para Tergugat, serta dengan maksud agarJudex Facti dapat memperoleh informasi yang selengkaplengkapnya dalammemutus perkara a quo agar putusan termaksud mampu mewujudkanharapan atas terwujudnya peradilan yang jujur dan tidak memihak (FairnesHalaman 23 dari 26 hal.

SANI MITRA LESTARI, berkedudukan di Kecamatan Kuta, KabupatenBadung, Propinsi Bali dengan alamat di Jalan Batubelig Beach, KutaBali(Grand Balisani Suites Hotel atau disebut juga Balisani Suites Hotel),sebagai Turut Tergugat ;n2nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnDimana perkara termaksud telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasarsebagaimana Putusannya Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.DPS tanggal 14 Mei2009 yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI.

Nomor : 277 PK/PDT/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tersebut,yang menurut hukum, putusan termaksud adalah tidak bersifatkondemnatoir, sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusinya dan harusdinyatakan sebagai putusan yang non eksekutabel ;Bahwa sebagaimana telah nyata fakta hukumnya bahwa PenetapanPengadilan Negeri Denpasar Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal22 Juli 2013 adalah merupakan pelaksanaan dari Putusan MahkamahAgung RI.

Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 22 Juli 2013 termaksud adalah merupakanpenetapan yang cacat hukum dan batal demi hukum karena didasarkan atasputusan yang non eksekutabel atau yang tidak dapat dilaksanakaneksekusinya, sehingga karenanya semua akibat hukum yang timbul atasdasar adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 22 Juli 2013 termaksud adalah juga cacathukum dan batal demi hukum, termasuk

diantaranya pelaksanaan sitaeksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 29 Juli 2013 adalah jelas juga cacat hukumdan batal demi hukum, karenanya sita eksekusi termaksud harus diangkatK@MIDAll j~ ~~ nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnnnnnn nan1510.Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terbukti nyata bahwa Penetapan11.Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal22 Juli 2013 termaksud adalah merupakan penetapan yang cacat

eksekusi termaksud didasarkan atasPutusan Mahkamah Agung RI.

Sebagai bukti otentik dan sempurna kekuatanpembuktiannya, maka setelah terjadi peralihan hak termaksud, maka terhitungsejak itu pihak Pelawan menguasai sepenuhnya tanpa gangguan dari pihakmanapun juga, lalu melakukan kegiatan Agrobisnis perkebunan denganmelakukan penanaman Tebu, Kopi, dan Pohon Kelapa serta beberapa tanamanlainnya, yang berlangsung terus, menerus dan Pihak Pelawanlah yangmelakukan pembayaran Pajak/PBB Tanah/Persil atas termaksud, Selaku pihakpemilik atas Persil/Tanah termaksud ;Bahwa

Soeratman bin Soemijati(almarhum) dan Minatoen (almarhumah), spekulasi belaka, akhirnyamemperoleh kemenangan dengan adanya putusan Mahkamah Agung No.1227K/Pdt/2008, tanggal 20 Januari 2009 yang sesungguhnya Putusan MahkamahAgung RI tersebut (yang kini dimohonkan Eksekusi termaksud) sangat berdasardan beralasan hukum untuk dilakukan perlawanan ;Bahwa dengan adanya pertentanganpertentangan kepentingan hak dankepentingan hukum Pelawan dengan pihak Terlawan (kini Pemohon Eksekusi)termaksud berkenaan

Sita Eksekusi atas Obyek termaksud, sesuai BeritaAcara Sita Eksekusi, oleh Jurusita Pengadilan NegeriMalang No.32/Eks/2009/ PN.Mlg ;Hal. 9 dari 19 hal.Put.No. 229 K/Pdt/20123. Putusanputusan perkara perdata sesuai PutusanPengadilan Negeri Malang No.64/Pdt.G/2007/PN.MLG. tanggal 11 September 2007 jo.

Menyatakan Menurut hukum bahwa selama dalam proses penundaaneksekusi termaksud, maka obyek sengketa dibawah penguasaanPelawan " sampai dengan adanya putusan yang memperoleh kekuatanhukum yang tetap dan pasti ;3.

Sebagai bukti otentik dan sempurnakekuatan pembuktiannya, maka setelah terjadi peralinan hak termaksud,maka terhitung sejak itu pihak Pemohon Kasasi menguasai sepenuhnyatanpa gangguan dari pihak manapun juga yang mana dalam hal iniPemohon Kasasi juga melakukan kegiatan agrobisnis perkebunandengan melakukan penanaman tebu, kopi, dan pohon kelapa sertabeberapa tanaman lainnya, yang berlangsung terus menerus dan pihakPemohon Kasasilah yang melakukan pembayaran Pajak/PBB tanah/persil atas termaksud selaku

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat termaksud, menimbulkan kerugian yang dideritaoleh Penggugat baik materiil maupun immateriil yaitu, Penggugat seharusnyamendapatkan keuntungan sebesar Rp. 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima jutarupiah) dan kerugian immateriil yaitu terutama nama baik Penggugat yang tercoreng,perasaan malu, yang mana bila dihitung dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus ;13.

Bahwa, ketika pembeli termaksud dipertemukan oleh Penggugat kepada Tergugat,ternyata calon pembeli termaksud menyatakan tidak bersedia melakukan pembayaransecara tunai ;Calon Pembeli termaksud meminta Tergugat untuk menerima pembayaran secarabertahap, yaitu pembayaran pertama sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)H. 7 dari 17 Putusan No. 74/Pdt.G/2013/PN.Sby.yang akan dilakukan dengan cara menjaminkan rumah milik Tergugat dan ahli warislainnya ke bank, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.275.000.000

Bahwa, menyikapi permintaan calon pembeli tersebut Tergugat bermusyawarahdengan ahli waris lainnya sebagai pemilik rumah Jalan Pucang Anom Timur No. 23 ASurabaya, dan akhirnya Tergugat bersama ahli waris lainnya memutuskan tidakbersedia menerima pembayaran secara bertahap sebagaimana dikehendaki olehcalon pembeli termaksud ;13.

Bahwa, berdasarkan keputusan musyawarah tersebut Tergugat menyampaikankepada Penggugat dan calon pembeli termaksud bahwa Tergugat dan ahli warislainnya tidak bersedia menerima pembayaran secara bertahap, karenanya Tergugat,Penggugat dan calon pembeli termaksud bersepakat untuk membatalkan rencana jualbeli rumah Jalan Pucang Anom Timur No. 23 A Surabaya ;Sesuai kesepakatan yang pernah dibuat, tanda jadi yang telah dibayarkan calon pembelidan diterima oleh Penggugat dikembalikan kepada calon pembeli

;Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah mengembalikan sebagian dari tandajadi sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) kepada calon pembeli termaksud,sisanya sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) disepakati untuk dibagi diantaraPenggugat dan Tergugat yaitu untuk Tergugat Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) danuntuk Penggugat sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ;14.

kelistrikan yang digunakanuntuk pendistribusian energi listrik termaksud;Bahwa dengan cara berkontrak itu pula Tergugat memperoleh asset dan/atau aktiva yang sah menurut hukum, yang mana untuk selanjutnya asset dan/atau aktiva tersebut menjadi hak milik Tergugat dan di bawah penguasaanTergugat;Bahwa, cara lain yang sah dan legal guna Tergugat mendapatkan assetdan aktiva berupa fasilitas kelistrikan termaksud adalah dengan pelaksanaantransaksi hibah aktiva antara Tergugat dengan pihak ketiga yang

PLN (Persero) Wilayah Lampung atau Tergugat terhitungsejak diserahterimakan sebagaimana dibuktikan dengan pembuatan danpenandatanganan BAST hasil pekerjaan termaksud oleh Tergugat danPenggugat;Bahwa BAST Tahap dan Tahap Il tersebut secara bersama sama telahdisepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berkontrakuntuk hal termaksud, yaitu Penggugat (sebagai pihak kedua di dalam kontrak,Hal. 7 dari 42 hal. Put.

pula terbukti bahwa Tergugat menolak permintaanPenggugat agar KontrakKontrak dibuat secara konsorsium mengingatpermodalan dan RKS membolehkan hal tersebut ditambah pula dalam SuratPenawaran (Offerte) Penggugat atas semua pekerjaan termaksud dilampirkanPerjanjian Kemitraan (Konsorsium) antara Penggugat dengan beberapa pabrikmaterial kelistrikan, maksudnya jelas yaitu agar Penggugat merasa tidakmampu melaksanakan pekerjaanpekerjaan termaksud lalu mengundurkan dirilalu pekerjaanpekerjaan ditunda, dibatalkan

No. 1198 K/Pdt/201 1Bahwa, di dalam SKBLR termaksud Tergugat secara prinsip mendalilkanadanya pekerjaan retour dan kekurangan volume pekerjaan yang belumdilaksanakan oleh Penggugat meskipun fakta dan buktinya adalah bahwaTergugat telah menandatangani BAST atas semua pekerjaanpekerjaan yangterkontrak diantara Tergugat dan Penggugat, kemudian pula bahwa atas semuapekerjaanpekerjaan yang secara formil dan materiil telah terlaksana tersebuttelah dilakukan pembayaran;Bahwa, di dalam SKBLR termaksud Tergugat

Tergugat mempermasalahkan KontrakNomor 133PJ/041/WILLPG/2008 tanggal 25 November 2008 yaitu denganmenyatakan bahwa Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan retour barangbarang eks bongkaran (pada Point 1 Diktum 1.2 Huruf a) padahal terbuktiTergugat bersama sama Penggugat telah membuat, menyepakati, danmenandatangani BAST Pekerjaan, dan pula Tergugat kemudian telahmembayar Kontrak termaksud kepada Penggugat;Bahwa, di dalam SKBLR termaksud Tergugat mempermasalahkan KontrakNomor 136PJ/041/WILLPG/2008

BLS tidak mengambil Asli Sertifikat Tanah termaksud. TindakanTergugat Rekonvensi tersebut jelas merupakan wanprestasi (ingkar janji) atasketentuan Pasal 13 ayat 13.3 Perjanjian Kredit yang merugikan PenggugatRekonvensi ;Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengingatkan Tergugat Rekonvensiuntuk bersamasama PT. BLS untuk mengambil Sertifikat Tanah termaksud dariPenggugat Rekonvensi, sebagaimana disampaikan dalam surat dari kuasaPenggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dari PT.

BLS belum memberikan kuasa dan biaya untuk keperluanperpanjangan hak atas tanah/sertifikat termaksud. Tawaran PenggugatHal. 6 dari 18 hal.Put.No. 1747 K/Pdt/2010Rekonvensi tersebut hanya merupakan itikad baik Penggugat Rekonvensi untukmembantu. Tergugat Rekonvensi dan/atau PT.

BLS untuk mengurusperpanjangan hak atas tanah termaksud mengingat saat ini Asli SHGB Nomor1378 belum dapat diambil oleh Tergugat Rekonvensi bersamasama dengan PT.BLS karena terjadi sengketa di antara Tergugat Rekonvensi dan pihak PT. BLSyang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah termaksud.

PenggugatRekonvensi sama sekali tidak mempunyai kewajiban sama sekali untukmemperpanjang hak atas tanah termaksud berdasarkan Perjanjian Kredit,perjanjian jaminan atau perjanjian lain apapun atau peraturan perundangundangan dan Penggugat Rekonvensi bersedia melakukannya dengan itikadbaik untuk membantu para pihak yang berkepentingan jika pihakpihak yangberkepentingan bersedia.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00(satu juta Rupiah) perhari untuk setiap hari TergugatRekonvensi bersamasama PT.BLS lalai untukmelaksanakan putusan dalam perkara ini knususnyayang berkaitan dengan pengambilan kembali AsliSertifikat Tanah Agunan termaksud ;8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebin dahulu) walaupun diajukanbantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad) ;1.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, membuat Pemohon dalammengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas Pemohonmengalami hambatan karena kurang jelas dan kurang lengkap dalampenulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, kartu keluarga, kartutanda penduduk, paspor serta pada surat Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia termaksud, maka sangat beralasan jika pemohonmengajukan Permohonan penetapan persamaan nama Pemohon gunamelengkapi nama Pemohon termaksud ;Hal 2 Put.No 672/Pdt.P

ditulis juga PUSPITADEWIPRUADI ( antara kata PUSPITA dan DEWI tidak terdapat spasi) adalahbenar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;Bahwa tujuaan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini karenaPemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan denganidentitas Pemohon mengalami hambatan karena kurang jelas dan kuranglengkap dalam penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, kartukeluarga, kartu tanda penduduk, paspor serta pada surat MKeputusanMenteri Kehakiman Republik Indonesia termaksud

, maka sangat beralasanjika pemohon mengajukan Permohonan penetapan persamaan namaPemohon guna melengkapi nama Pemohon termaksud ;Bahwa atas permohonan persamaan nama Pemohon tersebut dari pihakkeluarga tidak ada yang merasa keberatan ;.

, maka sangat beralasanjika pemohon mengajukan Permohonan penetapan persamaan namaPemohon guna melengkapi nama Pemohon termaksud ; Bahwa atas permohonan persamaan nama Pemohon tersebut dari pihakkeluarga tidak ada yang merasa keberatan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini makasegala yang terjadi dipersidangan dianggap turut termuat dan menjadi satudengan Penetapan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sepertitersebut diatas ;Menimbang, bahwa dari keterangan

, maka sangat beralasan jika pemohonHal 6 Put.No 672/Pdt.P/2017/PN.Sbymengajukan Permohonan penetapan persamaan nama Pemohon gunamelengkapi nama Pemohon termaksud ;Menimbang, bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Pendudukmaupun Kartu Keluarga tertulis PUSPITA DEWI PRUADI serta didalam Pasportertulis PUSPITTADEWI PRWJADI ini tidak ada maksud untuk menghindari adanyamasalah hukum tetapi untuk =menentukan bahwa nama nama tersebutmerupakan orangnya sama atau satu orang yang sama dan untuk kemudahanmengurus

Penggugat mendapatgangguan dan hambatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yangmengklaim bahwa tanah sengketa hak milik Penggugat termaksud adalahtanah hak milik Para Tergugat sebagai Para Ahli Waris Alm. Pan Mendra..

Menyatakan hukum bahwa pembelian tanah sengketa oleh Penggugatsebagaimana termaksud dalam Risalah Lelang Nomor 18/19951996tertanggal 12 Juni 1995, Pipil No. 1582 atas nama Pan Menara, PersilNo.86 b, klas V, luas 23.000 m2. Letak tanah di Banjar Kaleran, DesaYehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

Sehingga dengan dasar pertimbangan hukumdan alasan yang sedemikian Penggugat Terbanding menganggap tidakpatut dan tidak berkepentingan mengikut sertakan pihak lain yang tidakmelakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaksud dalamperkara ini..

benaran dari aktaakta otentik sebagaimana termaksud dalam aktaotentik Risalah Lelang Nomor 18/19951996 tanggal 12 Juni 1995 (BuktiSurat P2) yang didalamnya termaktub aktaakta otentik lainnya berupa AktaCredit Verband Nomor 62/51/1981 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Gde Arya Ngeluhur, BA.

Bukti surat P2 termaksud berkaitan dan diperkuat puladengan buktibukti surat P1, P3, P4 yang sah dan saling menguatkan satudengan yang lain.Bahwa dengan sama sekali tidak dapat dibuktikannya dalildalil bantahanPara Tergugat Pembanding sebagaimana termaksud maka secara hukumperbuatan penguasaan secara tidak sah dan tanpa alas hak terhadap tanahsengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat Pembanding maka secarahukum telah seharusnya perbuatan penguasaan tanah sengketa termaksuddinyatakan sebagai perbuatan

Banyumas termaksud in casu segala hakhakdan kewajiban Perseroan termaksud telah berakhir ketika itu untuk selamalamanya dan tidak berhak lagi untuk mempergunakan nama KomanditerPerusahaan CV. Banyumas tersebut;Dalam perkembangan perjalanan Perusahaan CV.

Banyumas termaksud, yakni penekananpenekanansebagai berikut:6.1. Bahwa setiap Pesero Pengurus Perusahaan CV.

Banyumas' termaksud, adalah berjumlahRp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);MesinMesin Pabrik Dan Peralatan/Perlengkapannya:Hal. 38 dari 61 Hal.

Banyumas termaksud, adalah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Uang Tunai/Uang Kontan Hasi/ Neraca CV. Banyumas:Uang Tunai/Uang Kontan Hasil Neraca CV.

Banyumas termaksud,berdasarkan Hasil Perhitungan/Taksasi Harga Pasarberjumlah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);Barang/Benda Inventaris Kantor CV.

Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit) yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana termaksud dalam:A. Sertifikat Hak Milik No. 591/Tambakrejo;B. Sertifikat Hak Milik No. 461/Tambakrejo;C. Sertifikat Hak Milik No. 615/Tambakrejo;D. Sertifikat Hak Milik No. 616/Tambakrejo;E. Sertifikat Hak Milik No. 612/Tambakrejo;F. Sertifikat Hak Milik No. 21/Tambakrejo;G. Sertifikat Hak Milik No. 371/Tambakrejo;H. Sertifikat Hak Milik No. 613/Tambakrejo;I.

Menyatakan syah menurut hukum Jual Beli atas tanah sawah (tanah pertanian) milik Tergugat, termaksud pada posita angka 1 dan sesuai batas-batas fisik tertuang pada posita angka 2 dalam gugatan aquo yang telah dibayar lunas oleh Penggugat dan yang telah dikuasai oleh Penggugat;4.

terima uang yang dibuat oleh Tergugat 1serahkan kepada Penggugat.Bahwa pada perikatan yang dibuat sendiri oleh Tergugat tertanggal 09 April2003 termaksud pada posita angka 3 diatas adalah sebagai dasar transaksi jualbeli atas obyek jual beli termaksud diposita 1 dan 2 diatas, telah diketahui olehKepala Desa Jabung, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

Tergugat 1 danTergugat 2 secara terangterangan, serta secara kontan telah menyerahkantanah sawah (tanah pertanian) sebagai obyek jual beli termaksud kepadaPenggugat, berupa penyerahan Sertifikat Hak Milik atas obyek jual beli tanahsawah, obyek jual beli termaksud pada posita angka 1 dan seketika itu pulaPenggugat mulai mengelola tanah sawah (tanah pertanian) termaksud.Bahwa terhitung sejak diserahkan tanah sawah (tanah pertanian) sebagai obyekjual beli termaksud kepada Penggugat oleh Tergugat 1

melakukan atau membuat Akta Jual Beli atas obyekjual beli tanah pertanian (Sawah) termaksud pada posita angka 1 dalam perkaraaquo, namun hingga sekarang tidak bersedia.

Ketika Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.91.000.000, (sembilan puluh satu juta rupiah) yang Tergugat 1 berjanjidalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan setelah pembayaran lunas, makaHalaman 3 dari 21 hal Put.No.34/Pdt.G/2016/PN.BIt.10.Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 2 akan segera membuat,memproses Akta Jual Beli atas obyek jual beli termaksud atau saat inimenjadi (termaksud) obyek sengketa pada perkara aquo, namunTergugat 1 dan Tergugat 2 telah ingkar.7.2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;Menyatakan syah menurut hukum Jual Beli atas tanah sawah (tanah pertanian)milik Tergugat, termaksud pada posita angka 1 dan sesuai batasbatas fisiktertuang pada posita angka 2 dalam gugatan aquo yang telah dibayar lunas olehPenggugat dan yang telah dikuasai olen Penggugat;4.

Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill atau siapa saja yang berada diatas tanah milik Para Penggugat untuk keluar dan meninggalkan objek termaksud serta mengembalikan sebagaimana semula tanpa syarat apapun, dan apabila tidak keluar meninggalkan objek termaksud maka Penggugat melalui Pengadilan Negeri Luwuk dapat mengajukan eksekusi dengan menggunakan pihak yang berwajib, yang berwenang untuk itu baik melalui Kepolisian RI maupun TNI;

6.

dengan berbagai cara yang persuasif yaitumengedepankan musyawarah dan kekeluargaan guna menyelesaikanpermasalahan ini ;Para Penggugat dalam beberapa kesempatan telah berusaha mendatangiTergugat untuk meminta Tergugat dengan baikbaik untuk menandatanganisurat warkah tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati didalam Surat Perjanjian telah disepakati bersama, namun sampai gugatan inidiajukan ke Pengadilan Negeri Tabanan Tergugat tetap tidak maumenandatangani suratsurat warkah tanah termaksud

No. 3005 K/Pdt/2010seseorang, namun menurut para Penggugat orang termaksud tidaklah adasangkut pautnya secara hukum dengan permasalahan ini ;Bahwa para Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi dan tundukkepada semua ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian termaksud dalamketentuan Hukum Perdata, bahwasanya perjanjian yang dibuat oleh para pihakadalah mengikat para pihak tersebut sebagaimana layaknya kekuatan mengikatsebuah undangundang, tetapi sebaliknya Tergugat telah ingkar janji dengantidak

Menyatakan Surat Perjanjian antara para Penggugat dan Tergugat yangdibuat dan ditandatangani/cap jempol pada hari Senin, tanggal 26September 2005 di Kantor Kepala Desa Antapan serta disaksikan olehKelian Dinas Mayungan Let, Bendesa Adat Mayungan dan PerbekelDesa Antapan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikatpara Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak yang menandatanganiperjanjian termaksud ;3.

No. 3005 K/Pdt/2010secara hukum tidak ada hubungan waris mewaris karena Termohon Kasasiadalah anak tata dan (anak yang dibawa istri ke dalam perkawinan) inilahdasar sebenarnya sehingga terjadi perjanjian perdamaian termaksud untukmembagi dua tanah sengketa secara adil yang disaksikan oleh Kepala Desadan Kepala Adat dilakukan dengan penuh suasana kekeluargaan dan damaisampai pada proses pengukuran dan mempersiapkan warkah yangdiperlukan untuk itu, dengan demikian pertimbangan hukum yangmenyatakan

perjanjian termaksud dilakukan dengan unsur paksaan adalahsama sekali tidak benar karena saksisaksi di persidangan perkara a quosama sekali tidak ada yang mengatakan adanya unsur paksaan dan apayang dilakukan para Pemohon Kasasi melapor pada kepolisian sebagaiunsur paksaan termaksud adalah sama sekali tidak benar dan tidak tepatserta sangat keliru menurut hukum dan sebaliknya adalah sebagai suatu halyang patut sebagai warga negara yang taat hukum melaporkan kepada yangberwajib bila merasa atau mendapatkan

Uang hasil penjualan tripleks (hasil kerjasama) termaksud, meskidisimpan direkening Bank Central Asia ataS nama Tergugat, namunTergugat itidak boleh mengambil (mencairkannya) tanpasepengetahuan Penggugat (atas persetujuan lebih dahulu dariPenggugat);2.4. Pembagian hasil (keuntungan dari penjualan tripleks tersebut dibagi dua dengan besarnya pembagian keuntungan adalah sebesar50% (lima puluh prosen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluhprosen) untuk Tergugat;3.

Bahkan Tergugat, tanpa seijin (tanpa sepengetahuan)Penggugat telah mengambil (mencairkan) uang sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) yang disimpan dalam rekeningNomor : 08835011893 pada Bank Central Asia Cabang DarmoSurabaya termaksud dan digunakanuntuk keperluan pribadi Tergugatsendiri;4.

AK., menjadi jelas danterbukti bahwa dari kerjasama penggabungan modal dalam bidang jualbeli tripleks antara Penggugat dengan Tergugat termaksud diperolehkeuntungan sebesar +/ Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyarrupiah);6.

Bahwa dengan demikian, menurut hukum, hak Penggugat ataskeuntungan dari kerjasama penggabungan modal dalam bidang jualbeli tripleks termaksud adalah sebesar 50% (lima puluh prosen) darijumlah +/ Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah) tersebut diatas, yaitu. sebesar Rp. 15.000.000.000, (lima belas milyar7. Bahwa atas laporan polisi sebagaimana dimaksud angka 4 diatasselanjutnya, setelah melalui proses peradilan,7.1.

Adanya (terpenuhinya) unsur kesalahan dalam perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat termaksud;10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian materiilsebesar Rp. 14.289.675.750, (empat belas milyar dua ratus delapanpuluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus limapuluh rupiah), dengan perincian sebagaiberikut:10.1.

Penggugat dan Tergugat sebelumnya telahbersepakat bahwa uang termaksud diserahkan kepada Tergugatsebagai titipan sementara waktu (Bukti P1);Batas waktu pengembalian uang titipan termaksud padaHal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1080K/Pdt/2009butir 1a di atas telah disepakati oleh Penggugat denganTergugat, harus dikembalikan Tergugat paling lambat tanggal30 Agustus 2005 dengan jumlah uang harus~ dikembalikanmenjadi sebesar Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh jutarupiah).

HARTAWANsecara mendadak/tanpa rencana sebelumnya untuk waktu selama3 (tiga) bulan dengan tanggung jawab Penggugat;Bahwa untuk kepastian dan mempermudah pengembalianuang titipan termaksud pada butir 1b di atas, maka Tergugatlangsung ketika itu secara bersamaan dengan penyerahanuang, Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu)lembar cek Bank BRI KCP Kebon Jeruk Nomor: CD2523760senilai Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah).Cek termaksud ditandatangani sendiri oleh Tergugat dengantanggal

Penggugat dijanjikan akandiberikan fee sebesar 2% dari nilai jumlah pinjaman, karenatelah berjasa memperkenalkan calon perdana yang Rp. 5milyar termaksud.

Namun tidak satupun cekceknya termaksud dapat cair, dengan kata lain semuanyaditolak dengan alasan dananya tidak cukup (cek kosong) dankarena banyaknya cekcek kosong termaksud maka bank yangbersangkutan menutup rekening atas nama perusahaan Tergugat(Bukti P8 dan PQ);Bahwa oleh karena cekcek yang diserahkan Tergugatkepada Penggugat ternyata tidak ada dananya pada Bank BRI,maka Tergugat menggantinya dan menyerahkan beberapa lembarbilyet giro BNI tetap sama atas nama perusahaan TergugatHal. 5 dari 21

KATUMA) untuk sebagai pengganti cekcek yang dananyakosong termaksud dansekaligus Tergugat merubah mundurwaktu. cairnya. Namun pada saat masing masing bilyet giroBNI termaksud dikliringkan, ternyata tidak satupun ada yangcair dengan alasan juga tidak ada dananya.