Ditemukan 103647 data
MIKO MEGANANDA
Termohon:
Kepolisian Negara RI Daerah Jabar Cq Kepolisian Resor Kota Bogor Cq Sat Reskrim Polresta Bogor
131 — 17
KARNO WIDJAJA
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
63 — 19
Muhammad Alfarizi Alias Rezi
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Batu Bara Cq Kepala Kepolisian Sektor Labuhan Ruku
50 — 21
Medan bin H.Mat Towi
Termohon:
POLSEK PANGKALAN LAMPAM
52 — 22
RIZKIANTO Bin MUJIYO
Termohon:
Kasat Reskrim Kepolisian Resort Probolinggo
3 — 2
1.ANGGIAT SAOR
2.SUDARWAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Jambi Cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi
45 — 20
1.EVAN WALUYO ROSTANADJI
2.RIZKY TAUFAN HARIKO
Termohon:
Agung Marlianto
38 — 14
MEMUTUSKAN
- Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan secara hukum proses penetapan tersangka, pengankapan, penahanan dan penyitaan para pemohon oleh kepolisian daerah papua cq kepolisian Resor Mimika adalah sah
- Membebani biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah)
, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan.c.
ditetapkansebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang.Hal ini menghindari adanya tindakan sewenangwenang oleh penyidikterutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;.
Tidak sahnya penetapan tersangka atas diri pbemohon;2. Tidak sahnya penangkapan, penahanan dan penyitaan dari diripemohon;3. Keputusan termohon untuk menetapkan tersangka atas diri parapemohon tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau memintaketerangan secara resmi adalah tindakan yang bertentangan denganasas persamaan hukum (equality before the law) dan asas kepastianhukum;4.
Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut turut tidak hadir tanpaalasan yang patut da wajar;2.
Dengan demikian keliru jika apabila operasi tangkap tanganyang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap = seorangtersangka/calon tersangka adalah selalu identik dengan tersangkatertangkap tanggan atau tersangka ketika ditangkap dalam keadaan sedangmelakukan suatu tindak pidana.
SYAHRIL PARLINDUNGAN MARTINUS MARBUN, S.H., M.H., Alias KAKA AI
Termohon:
1.KAPOLRI Cq KAPOLDA Cq KAPOLRES Metro Depok
2.KAJAGUNG Cq KAJATI Jawa Barat Cq. KAJARI Depok
18 — 6
HENDRA
Termohon:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
26 — 1
1.RIDWAN RAHARJO,S.SI
2.EDY MAS KUKUH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH Cq.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
21 — 9
AKID ULINNUHA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Sleman Cq Kasat Reskrim
80 — 54
Nur Rohmad Als Samiyono
Termohon:
KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus
114 — 53
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SPT-02/WBC.10/KKP.MC.0203/PPNS/2019 tertanggal 4 Maret 2019 oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan
Bahwa tanpa adanya pemanggilan kepada PEMOHON untukmemberikan klarifikasi ataupun keterangan sebagai Saksi, PEMOHONlangsung ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkanSurat Penetapan Tersangka Nomor: SPT02/ WBC.10/ KKP.MC.0203/PPNS/2019 tertanggal 04 Maret 2019;Cc.
Bahwa berhubung Penyidikan adalah suatu proses gunamenemukan Tersangka, maka di dalam Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan pasti tidak ada nama Tersangkanya atau tidakboleh ada namaTersangkanya karena masih dalam prosesmengumpulkan bukti guna menemukan Tersangka;Cc.
melakukanPenyidikan pada tanggal 5 Maret 2019, padahal PEMOHON sudahditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 4 Maret 2019;d.
Pemohonberusaha menegaskan bahwa Penyidikan adalah suatu proses gunamenemukan Tersangka, maka di dalam Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan pasti tidak ada nama Tersangkanya atau tidakboleh ada nama Tersangkanya karena masih dalam prosesmengumpulkan bukti guna menemukan Tersangka.
keterangandari 4 (empat) saksi, Ahli dan Surat untuk pelanggaran cukai danTPPU; bahwa Penetapan tersangka dilakukan tim meskipun di SuratPenetapan Tersangka hanya ada dua orang; bahwa surat penetapan tersangka dikirimkan kepada yangbersangkutan dan melalui pos;halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kds bahwa surat penetapan tersangka tanggal 29 Maret 2019dikirimkan kepada yang bersangkutan tidak boleh melalui pos,aturannya harus dijalankan sendiri oleh petugas bea cukai dan apabilatidak
Hj. ALMERIYANTI ALIAS Hj. ANTI BINTI FRANGS
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Gowa Cq. Kepala Kepolisian Sektor Parangloe
63 — 20
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
90 — 27
2015, secara tegas antaralain, Menyatakan tidak sahnya penetapan seseorang menjadi tersangka;.
Pst.ditetapkan Tersangka, untuk menghindari salah orang (Erorr In Persona),dan kerugian kerugian yang diderita oleh orang yang oleh karenaditetapkan sebagai tersangka tidak dapat bekerja seperti biasanya danmengalami kerugiankerugian yang lain atas penetapan statusnyasebagai Tersangka;25.
dimaksudkan untuk mengujkeabsahan atas penetapan Tersangka Pemohon.2.
Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak berdasarkan buktipermulaan yang cukup;4. Bahwa tanggal pemberian keterangan sebagai saksi dan penetapanPemohon sebagai tersangka sama yaitu tanggal 12 April 2021 ;5. Bahwa pasal undang undang yang di sangkakan kepada pemohon dalampenetapan sebagai tersangka tidak berdasrakan hukum dan cacat hukum;6.
Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka di awal penyidikan bukan diakhir penyidikan.9.
SYAMSU MAMONTO, SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTAMOBAGU UTARA
24 — 4
Tan Herry Sutanto
Termohon:
Kepolisian RI Daerah Metro Jaya Direskrimsus
98 — 57
M E N G A D I L I :
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah berdasarkan hukum;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananatas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lainatas kuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dankeadilan;3. Permntaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangkadiajukan ke pengadilan.C.
pemeriksaan seseorang yang didugaakan menjadi tersangka tentunya kapasitasnya adalah sebagai saksipada mulanya atau sebagai pihak Terlapor.
setelah melalui proses penemuanminimal dua alat bukti dan pemeriksaan seseorang yang terlapor ataukemudian menjadi calon Tersangka, kalau kemudian tahapantahapandilakukan dan telah melalui proses gelar perkara dan memang adaunsure pidananya dan alat bukti yang memadai dan cukup, maka bisaditetapkan menjadi Tersangka;Bahwa seseorang itu ketika dipanggil oleh Polisi bisa sebagaiTerlapor, sebagai saksi kemudian tersangka.
Jakarta Selatandibatalkan karena memang tidak ada proses pemeriksaansebelumnya, oleh karena itu maka Mahkamah Konstitusi menetapkanatau kemudian memutuskan untuk menjadi calon tersangka makaharus ada proses pemeriksaan, kalau kemudian pertanyaannyaapakah ketika dipanggil itu sudah menjadi calon tersangka, apakahdia sebagai saksi atau kemudian menjadi tersangka, prosespemanggilan itu pada mulanya tentunya sebagai saksi terlapor dankemudian ketika memenuhi unsurnya maka dia akan menjaditersangkanya
selanjutnya Termohon menemukan buktibukti yang cukup,Pemohon bisa ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka, sehingga dengandemikian pemeriksaan Pemohon' sebagai Saksi sudah merupakanpemeriksaan Calon Tersangka.
FIFI YULIANA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
73 — 21
Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyatakan:Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmemutus dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini, tentang:a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahananatas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain ataskuasa tersangka;b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dankeadilan;c. permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya
Kelas 1.A Khususberwenang untuk memeriksa dan memutus' PermohonanPraperadilan terhadap penetapan tersangka dengan tata cara yangdiatur oleh peraturan perundangundangan.ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILANA.
Bahwa saat ini PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka berdasarkanSurat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/19e/IX/2020 tanggal 21September 2020 dan ditahan terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2020..B. PENANGANAN PERKARA DILAKUKAN SECARA TIDAKPROSEDURAL1. Bahwa duduk perkara telah diungkapkan sedemikian rupa dalamHuruf A. FaktaFakta Hukum.2.
FIFIYULIANA khususnya pada Poin 1 Rujukan, PEMOHON menemukanHalaman 13 dari 71 Putusan Nomor 37/ Pid.Pra/2020/PN Bdgfakta bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka berdasarkanSurat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/19e/IX/2020 tanggal 21September 2020.13.
PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARHUKUMBahwa duduk perkara telah diungkapkan sedemikian rupa dalam HurufA.
1.WAHFI RANDANI Alias WAHFI Bin Alm H IMRAN
2.TUMIRAN Alias MIRAN Bin Alm SARIM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN Cq. KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL UMUM POLRES DUMAI
27 — 2
ALFIANA SETIAWATI alias KHANZA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Pamekasan. Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pamekasan
63 — 13
Han / 3 / IX / 2020 / Polsek, tanggal 22 September 2020;Dan Penetapan Pemohon (ALFIANA SETIAWATI alias KHANZA) sebagai Tersangka;Adalah sah menurut hukum;
- Membebankan kepada Pemohon Pra Peradilan (ALFIANA SETIAWATI alias KHANZA) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluargaanya atau pihak lain atas kuasatersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi hukum dan keadilan;c. Permintaan ganti kerugian atau rehablitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke Pengadilan;.
Upaya paksa pada masa itu secara konvensionaldimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan danpenuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telahmengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satubentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukanoleh Negara dalam bentuk pemberian /abe/ atau status tersangka padaseseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorangtersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpaketersedianya
SPKAP/03/IX/RES.1.11/2020/Polsek dikeluarkan oleh TERMOHON;pada hari yang sama yaitu hari senin tanggal 21 September 2020PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON dandimintai keterangan yang dibuat dalam berita acara pemeriksaansebagai tersangka;18. Bahwa hanya dalam waktu 1 (satu) hari pada hari Selasa tanggal 22TERMOHON mengeluarkan surat Perintah Penahan terhadapPEMOHON dengan surat No. SP.Han/3/IX2020Polsek;19.
posita Pemohon sebagaimana no. 20 s/d no. 26 jika dikaitkandengan petitum no.5, yang pada inti pokok menyatakan bahwa tindakanTermohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhiminimal alat Bukti yang sah, dalil demikian adalah mengadaada tidak sesuaidengan fakta hukum yang sebenarnya karena Termohon dalam menetapkan dinPemohon sebagai tersangka sudah sesuai pasal 1 angka 14, pasal 184 KUHAP,Dengan demikian dali!
Dan Penetapan Pemohon (ALFIANA SETIAWATI alias KHANZA)sebagai Tersangka;Adalah sah menurut hukum;.
CLIFF JOSEPH AGUSTINUS NGANTUNG
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Bitung
65 — 30