Ditemukan 196 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-06-2015 — Putus : 07-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN LAHAT Nomor Nomor : 160 / Pid.Sus / 2015 / PN.LHT
Tanggal 7 Agustus 2015 — FRANSITA JULIMA BIN TASLIM (ALM)
225
  • Ganjasebagaimana didakwakan dalan dakwaan Kedua penuntut umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umumberbentuk Alternatif, maka dengan terpenuhinya dakwaan Keduapenuntut umum tersebut, maka dakwaan Kesatu tidak perludipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara kejahatanNarkoba adalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinarycrime ) yang juga haruslah memerlukan extra ordinary measures( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yangformalistis legal thingking
Register : 08-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 22-02-2012
Putusan PA MADIUN Nomor 331/Pdt.G/2011/PA.Mn.
Tanggal 14 Februari 2012 — Penggugat dan Tergugat
166
  • wmulaiJanuari 2011 sampai Agustus 2011 saya tidak pernahmenuntut dengan amarah apalagi kekerasan dalam rumahtangga; Tetapi apa yang dia katakan mengenai lancarnyakomunikasi adalah manis dibibir saja alias tidak benarbenar terwujud, bahkan di bulan Agustus saya merasakehilangan kabar dan kontak (SMS tidak dibalas, ditelponjawabannya sibuk dengan nada ceka/sinis) pada saatbekerja, begitu. pula pada saat di rumah (SMS tidakdibalas) DITELPON JAWABANNYA AKU CAPEK MAU TIDURtetapi saya tetap positive thingking
Register : 05-12-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN LAHAT Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN LHT
Tanggal 17 Januari 2017 — HARTONI Bin PENDI.
197
  • undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatanterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akandirumuskan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara kejahatan Narkobaadalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
Register : 12-07-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN KALIANDA Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Kla
Tanggal 25 Juli 2017 — YULI ELVIANA Binti DJA ALHAK Lawan : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOT LAMPUNG SELATAN c.q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNGAN
400204
  • bagi korban/pelapor untukmempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalampengembangan penyidikan atas laporannya;3) Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor,berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor130/PUUXIII/2015 tanggal 15 November 2016, hal tersebutmerupakan sarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahanbahan pembelan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untukmendampinginya;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict lawatau formalistic legal thingking
    Penerapan hukum terlalu stict Jaw atau formal legal thingking,sehingga menuntut segala sesuatunya due process tanpadiscretion, sering mendatangkan akibat yang tidak adil (unjustresult);(Bandingkan dengan: M.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — SYAEFUDIN alias BETE bin JUMSARI
2415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang daripendekatan stict law atau fomalitas legal thingking mengandung aspekNilai Hak Asasi Manusia. Bagi Pembanding hadirnya Penasihat Hukummerupakan hak asasi yang sangat diperlukan dalam kedudukannyasebagai Tersangka dan Terdakwa guna mendampingi dalam prosespengadilan. Maka bagi penegak hukum yang mengabaikan hak iniadalah bertentangan dengan dengan nilainilai Hak asasi Manusia;20. Bahwa pemenuhan hak dari Terdakwa (ic.
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 57/PID.SUS/2020/PT KDI
Tanggal 4 Agustus 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : BENNY UTAMA, SH
Terbanding/Terdakwa : LA FINDI Bin LA USARA
1261192
  • Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan dalam hal tersangka atauterdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancamHalaman 7 dari 15 Halaman Putusan NOMOR 57/PID.SUS/2020/PT KDIdengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih, bagimereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun ataulebih yang tidak mempunyai penasehat sendiri.Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dari segi pendekatan strict law atauformalistic legal thingking mengandung berbagai aspek permasalahanhukum
Register : 24-09-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 478/Pid.Sus/2018/PN Kla
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
DODI ARIYANSYAH, SH.,MH.
Terdakwa:
PENDI SAPUTRA Bin LEKOK
253
  • Selanjutnya di dalam penjelasannya disebutkan,"Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalamtarafpenyidikan kepada Tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhakdidampingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan;Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2018/PN KlaMenimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict law atauformalistic legal thingking, maka ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP danPasal 114 KUHAP tersebut mengandung makna:1.
    Penerapan hukum terlalu stict law atau formal legal thingking, sehinggamenuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion, seringmendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result).(Bandingkan dengan: M.
Register : 15-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 429/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
INIKE
Tergugat:
DENNY STEFANUS LO, SE
6360
  • Namun Penggugat memberi maaf, dan Tergugat berjanji tidakmengulangi lagi;5, Bahwa setelah Penggugat mengetahui ada hubungan spesialantara Tergugat dengan wanita lain, Tergugat mulai bersikap tertutup,bahkan Penggugat untuk memegang handphone Tergugat saja tidakdiperbolehkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat ketika ke kamar mandi sajamembawa handphone Tergugat Namun Penggugat mencoba selalu sabardan positif thingking terhadap Tergugat.
Register : 12-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PDT/2014/PTSMDA
Tanggal 28 April 2014 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang Cq.Dinas Pekerjaan Umum Diwakili Oleh : SUBUR PANGESTUNINGSIH, SH.
Terbanding/Penggugat : BINSAR SIHOTANG Diwakili Oleh : ROSTAN RAHMAN, SH.MH.
229
  • 28 Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut Bahwa Pengadilan Tinggi dalam Putusannya telah mengabulkan Eksepsidan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas dasar dalilgugatan telah mencampur adukanantara Wanprestasi dengan PerbuatanMelawan Hukum yng berakibat gugatan mengandung cacat obscure libel ; Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak padapendekatan hukum yang sangat kaku (Stric law) dan dianggap pendapat inibersifat Formalistik (Formalistic Legal Thingking
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
DOS SANTOS RODRIGUES MARIA DO ROSARIA
Termohon:
Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara CQ. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq. ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
3289175
  • pidana;2) Dalam konteks pemberitahuan SPDP~ kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagi korban/pelaporuntuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalampengembangan penyidikan atas laporannya;3) Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, merupakan saranabagi terlapor untuk mempersiapkan bahan bahan pembelan dan juga dapatmenunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict law atauformalistic legal thingking
    Penerapan hukum terlalu stict law atau formal legal thingking, sehinggamenuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion, seringmendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Hakim Praperadilan berpendapat penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1)KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. sensi daridiberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal109 ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada
Putus : 26-06-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Juni 2014 — JOHAN LOLONG vs.PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
11481 Berkekuatan Hukum Tetap
  • demikian tidak sesuai denganasas yang dianut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1946 tanggal 28 Desember 1948, yang mempertimbangkan sebagaiberikut:e Bahwa pengadilan tinggi dalam putusannya telah menyebutkaneksepsi dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atasdalil gugatan telah mencampur adukan antara wanprestasi dandengan perbuatan melawan hukum yang berakibat gugatanobscuur libel;e Bahwa pendapat yang demikian berpijak pada pendapat yangbersifat formalistik (formalistic legal thingking
Putus : 28-04-2014 — Upload : 20-06-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PDT/2014/PT.KT.SMDA
Tanggal 28 April 2014 — PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BONTANG M e l a w a n BINSAR SIHOTANG, SE
2612
  • Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikute Bahwa Pengadilan Tinggi dalam Putusannya telah mengabulkan Eksepsi danmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas dasar dalil gugatan telah10mencampur adukanantara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum yngberakibat gugatan mengandung cacat obscure libel ;Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak pada pendekatanhukum yang sangat kaku (Stric law) dan dianggap pendapat ini bersifat Formalistik(Formalistic Legal Thingking
Register : 09-04-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 909/Pdt.G/2018/PA.Smg
Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • No 909/Pdt.G/2018/PA.Smgsejak awal tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis, antaraPemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Termohon suka mengungkit ungkit Pemohon yang membiayaiorang tua, Termohon bertindak seperti kepala rumah tangga, Termohon sukanegatif thingking, Termohon kurang menghargai jerih payah usaha sablonmilik Pemohon dan Termohon suka menghujat Pemohon serta sejakSeptember tahun 2017 sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasai;Menimbang, bahwa
Register : 02-12-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN LAHAT Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN LHT
Tanggal 11 Januari 2017 — FITRASMAN, SE BIN TARMIZI
647
  • undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatanterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akandirumuskan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara kejahatan Narkobaadalah merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
Putus : 27-04-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/Pid/2016
Tanggal 27 April 2016 — OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO
8230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam proses penegakan hukum (/awenforcement), penolakan oleh Tersangka ini seharusnya dilakukandan/atau diketahui langsung di hadapan Penasihat Hukum yang telahditunjuk oleh Penyidik tersebut dengan terlebih dahulu Penyidikkepolisian menghadapkan Penasihat Hukum tersebut kepadaTersangka/Terdakwa bukan hanya dengan memberikan suratpernyataan tidak menginginkan seorang Penasihat Hukumsebagaimana banyak kita temui dalam praktek peradilan pidanaselama ini;Bahwa dari segi pendekatan formalistic legal thingking
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2741 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — RISNA NONA lawan PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BONTANG
7636 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut:e Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengabulkaneksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaatas dasar dalil gugatan telah mencampur aduk antara vwanprestasidengan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat gugatanmengandung cacat obscuur libel;e Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijakpada pendekatan hukum yang sangat kaku (sirict law dan dianggappendapat ini bersifat formalistik (formalistic legal thingking
Register : 17-12-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 107/PDT/2013/PTSMDA
Tanggal 8 April 2014 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang Cq.Dinas Pekerjaan Umum Diwakili Oleh : SUBUR PANGESTUNINGSIH, SH.
Terbanding/Penggugat : UNGKAP SIMAMORA Diwakili Oleh : ROSTAN RAHMAN, SH.MH.
328
  • Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut ; Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengabulkan eksepsidan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan dalilgugatan telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel; Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak padapendekatan hukum yang sangat kaku (strik law) dan dianggap pendapat inibersifat formalistik (formalistic legal thingking
Putus : 31-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1047 K/PDT/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 —
4929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agung dalam Putusannya Nomor: 194K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 berpendapat bahwa Pengadilan Tinggidalam pendapat dan kesimpulannya (yang dalam putusannya mengabulkaneksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dalil gugatantelah mencampur adukan antara wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum yang akibatnya gugatan mengandung cacat obscur libell ) telahberpijak pada pendekatan hukum yang sangat kaku (stric law) dandiangggap pendapat ini bersifat formalistik ( formalistic legal thingking
Register : 17-12-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 108/PDT/2013/PTSMDA
Tanggal 8 April 2014 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang Cq.Dinas Pekerjaan Umum Diwakili Oleh : SUBUR PANGESTUNINGSIH, SH.
Terbanding/Penggugat : M.HIDAYATULLAH Diwakili Oleh : ROSTAN RAHMAN, SH.MH.
278
  • Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut ; Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengabulkan eksepsidan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan dalilgugatan telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel; Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak padapendekatan hukum yang sangat kaku (strik law) dan dianggap pendapat inibersifat formalistik (formalistic legal thingking
Register : 17-12-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 25-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 106/PDT/2013/PTSMDA
Tanggal 8 April 2014 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang Cq.Dinas Pekerjaan Umum Diwakili Oleh : SUBUR PANGESTUNINGSIH, SH.
Terbanding/Penggugat : HETTY MANURUNG Diwakili Oleh : ROSTAN RAHMAN, SH.MH.
7420
  • 28Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi danmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatantelah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukumyang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel; Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak padapendekatan hukum yang sangat kaku (strik law) dan dianggap pendapat inibersifat formalistik (formalistic legal thingking