Kantor Jasa Penilai Publik AMIN NIRWAN ALFIANTORI dan REKAN(KJPP ANA & REKAN), bertempat tinggal di GrahaInduk KUD Lantai 5, Jalan Warung Buncit Raya No.18 20, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat I;4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro,bertempat tinggal di Jalan A.H.

Pimpinan KJPP AKRI ( Anas Karim Rivai dan Rekan )

Pimpinan KJPP AKRI ( Anas Karim Rivai dan Rekan ), Team ApresialPembebasan Lahan Kreta Api Trans Sulawesi Makassar Parepare, alamatJalan Kebayoran Lama No. 225 Jakarta Selatan ( Permata Kebayoran PlazaBlok All ) 122220 Indonesia, Sebagai Tergugat Ill ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No. 19/Pdt.G /2017/BR,Telah membaca berkas dan segala suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;Telah mendengar dan membaca surat permohonan pencabutan perkaraNo. 19/Pdt.G/2017 PN Bar

sebesar Rp.44.100.000,(empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni2016 setelah melalui proses identifikasi dan inventarisasi tanah,tanaman, dan bangunan pada tanggal 29 Juni 2015 serta telahdilakukan penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) denganharga Rp.100.000, /m?

Bahwa dalam pemberian ganti rugi tanah kepada Tergugat 2,Tergugat 1 telah memberikan ganti rugi berdasarkan buktibuktikepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat 2 dan SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui olehWali Nagari Timbulun dan Camat Tanjung Gadang serta KetuaKerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Gadang, dan pada saatdilakukan perkiraan nilai tanah yang dilakukan oleh KJPP (KantorJasa Penilai Publik) tanah tersebut tercatat sebagai tanah milikTergugat 2, dan tidak

sebesarRp.44.100.000, (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) padatanggal 24 Juni 2016, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasitanah, tanaman, dan bangunan pada tanggal 29 Juni 2015 sertatelah dilakukan penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)dengan harga Rp.100.000, /m?

Penggugatharus menguraikan secara rinci mengenai kerugian immateril yangdiderita oleh Penggugat.Bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi Tergugat 1untukmemberikan ganti kerugian atas kerugian yang tidak akan terjadidan seharusnya kerugian immateril yang dimintakan harusmenyebutkan kerugian yang riil / kKerugian nyata secara terinci, danTergugat 1 tidak dapat memberikan ganti kerugian di luar peraturanperundangundangan yang mengatur serta bentuk dan nilai gantikerugian di luar yang ditetapkan oleh KJPP

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudiono Awaludin dan RekanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudiono Awaludin dan Rekanyang menerbitkan laporan penilaian atas objek aquoberdasarkan permohonan penilaian dari PT Bank CIMB Niagaselaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat untuk keperluanagunan/lelang.

16 Maret 2015 hal Somasi II, dan SuratNo. : 436/JKTSRRI/MCCRRG/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 halSomasi III;e Salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang No.: 0695/JktRR/MCCRR/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 kepada Debitur (SutartoNugroho);e Asli Surat Penetapan Harga Limit Objek yang Dilelang Nomor:0577/JKTRR/MCCRRIIV/2015 tertanggal 13 April 2015 dan aslisurat pernyataan No. 0579/JKTRR/MCCRRI/IV/2015 tanggal 13April 2015 yang menyatakan bahwa nilai limit ditetapkanberdasarkan hasil penilaian dari KJPP

Demikian harga limit tersebuttelah sesuai/diatas harga/nilai pasar yang ditetapkan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Sudiono Awaludin dan Rekan sebesarRp8.023.000.000,00 (delapan miliar dua puluh tiga juta rupiah).Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidakada peminat;Bahwa oleh karenanya, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas makapelelangan yang dilakukan oleh Terlawan mempunyai kekuatan hukumHal. 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2015/PN.

Sel.Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan eksepsi berkaitandengan Plurium Litis Consortium (Gugatan kurang pihak), yaitu bahwa menurutTerlawan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudiono Awaludin & Rekan danPT Balai Lelang Royal, juga harus ikut digugat;Menimbang, bahwa sedangkan Terlawan II juga mengajukaneksepsi berkaitan dengan alasan bahwa perlawanan Pelawan Prematur(Exceptio Dilatoria/Dilatoria Excepstie) dan di samping itu menurut Terlawan Il,PT Balai Lelang Royal selaku pihak yang melaksanakan

karena komposisi paraTerlawan dan turut Terlawan sudah cukup menggambarkan hubungan hukumyang sebenarnya terjadi antara Pelawan dan Terlawan II di satu pihak, yaknimereka terikat dalam persoalan hutangpihutang, yang kemudian karenaPelawan sebagai debitur tidak bisa membayar hutangnya, selanjutnya di lainpihak, barang agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 196 atasnama Sutarto Nugroho, telah dilakukan pelelangan oleh Terlawan I;Menimbang, bahwa demikian halnya Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

USWATUN HASANAH, MSGi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, turut digugat olehPenggugat dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yang bertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaian ganti kerugian atasobyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sebagaimanausaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampak rencana pembangunanbandara baru Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo ;04.Bahwa PENGGUGAT adalah petani

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Nopember 2016 sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona Karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;.

USWATUN HASANAH, MSGi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,JI.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua Tim Appraisaldari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta, turut digugat olehPenggugat dikarenakan Tergugat III adalah pihak yang bertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungan dan penilaian ganti kerugian atasobyek ganti kerugian baik yang bersifat fisik maupun non fisik, sebagaimanausaha tambak yang digarap Penggugat, yang terdampak rencana pembangunanbandara baru Yogyakarta, di Kabupaten Kulon Progo ;04.Bahwa PENGGUGAT adalah petani

selanjutnya Tergugat selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah yang melaksanakan Pengadaan Tanah terhadap objekpengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Baru InternasionalYogyakarta di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi 5 (lima) Desa diKecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo mulai dari menyiapkanpelaksanaan pengadaan tanah, pembentukan Satuan Tugas A dan SatuanTugas B untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi, demikian pula dengan10.11.37Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;3. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat III adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ; 49 4.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir. Dipergunakan dalam perkara AN, Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM dalam perkara lain;8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

tersebut disepakati bahwa terhadap bidang tanah milikmasyarakat yang belum memiliki sertifikat agar melakukan pengurusan suratsurat danmembuat alas hak atas tanah miliknya dan untuk proses pelepasan hak atas tanahmilik masyarakat termasuk tanah milik Terdakwa YENI SOFYAN dibantu oleh saksi H.ELI SATRIA PILO, SH selaku Notaris, sedangkan untuk penentuan harga / nilai hargapasar tanah ditetaobkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh TimIndependen yang telah ditunjuk yaitu Tim Appraisal dari KJPP

dilakukanrapat/ musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah IAIN Imam Bonjol Padang yangdihadiri juga olehAnggota Sekretariat Pembebasan Ganti Rugi Tanah, TokohMasyarakat Sungai Bangek, serta perwakilan dari Kelurahan Balai Gadang danKecamatan Koto Tangah bersama terdakwa YENI SYOFYAN dan para pemilik tanahlainnya dan telah sepakat dan menyetujui untuk melepaskan hak atas tanah miliknyadengan besaran ganti rugi sesuai dengan indikasi nilai harga pasar tanah yang sudahditetapkan oleh Tim Appraisal KJPP

Koto Tangah KotaPadang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dipergunakan dalam perkara AN, HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.7.

KotoTangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting,tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dipergunakan dalam perkara AN, HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.Hal 27 dari 36 Putusan Nomor 4/TIPIKOR /2019/PT PDG9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima riburupiah).Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 29/Akta Pid.

KotoTangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting,tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dipergunakan dalam perkara AN, Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MMdalam perkara lain;8.

Nilai pbenawaran Rp. 650.000, berada di bawah nilaidari KJPP, sehingga telah sesuai dengan peraturanperundangundangan tentang pengadaan tanah.b.

Bahwa nilai Rp. 2.750.0000, sampai dengan Rp.3.500.000 per meterberada jauh di atas penilaian KJPP, sehingga bertentangan denganketentuan UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 19 tahun 2021, dan PermenATR/K BPN No. 19 tahun 2021.Bahwa hingga saat ini Pelaksana pengadaan tanah belum membukanilai tanah berdasarkan penilaian KJPP, karena masih berpikiran positifbahwa pihak yang berhak, dalam hal ini Wirda Husein, S.E atau kuasayang sah masih membuka diri untuk melanjutkan negoisasi dengan arifdan bijaksana, dan

Bank MALUKU MALUT.Selanjutnya saksi LUTFI AFFANDI meminta KJPP F4ST untukmelakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung dijalan Darmo No.5153. Karena saksi LUTFI AFFANDI bukan kuasa dari PT.

Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FASTtidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dgn nilaiRp.54,8 Milyar mereka baru diminta oleh saksi LUTFl AFANDI selaku Notarisalamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset padabulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasanpenilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015sebesar Rp.45.707.000.000.

Bank MALUKUMALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanyamengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST padatanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung dijalan Darmo No. 5153 sebesar Rp.45.707.000.000, (biaya reproduksi baru)dan nilai Pasar sebesar Rp.44.805.500.000,Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan JI.

) adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah pagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya (vide Peraturan Menteri Keuangan R.I No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik).4 Penaksir sebagaimana yang disebutkan dalam PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 44.Bahwa terkait nilai limit Lelang atas agunan kredit Pelawan, Terlawan menetapkannya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independendengan rincian sebagai berikut:5 Hasil Penilaian KJPP

dariMenteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaan penilaian, KJPP tersebutbertindak secara objektif, independen dan memiliki kKompetensi selakuPenilai, karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilai tersebut dapatdipertanggungjawabkan.Bahwa Selanjutnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP SukardiIsrar & Rekan tersebut Terlawan menetapkan nilai limit Lelang sebagaiberikut:8Pelaksanaan Lelang (Pertama) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei2019 terhadap agunan kredit Pelawan berupa sebidang

Faktanya Terlawan dalam menetapkan nilai limit Lelang selaluberdasarkan hasil penilaian dari KJPP Sukardi Israr &Rekan yang merupakanPenilai Eksternal yang akan Terlawan buktikan nantinya dalam sidangpembuktian.3.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Terlawan selaku penjualObyek Lelang berdasarkan hasil penilaian Penilai / KJPP (vide PMKPetunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (2) ;b.

Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) karena lelang yang dilakukan adalah Lelang eksekusiHak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan NilaiLimit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar Rupiah), videPMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b;c.

perkara a quo apabila Penggugat tidak menarikPT Truba Jaya Engineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono AdiHendra Gunawan & Rekan sebagai para pihak.

Posisi PT Truba JayaEngineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi HendraGunawan & Rekan sangat penting dalam perkara a quo untukmenjelaskan posisi hukum Penggugat dan Tergugat sebenarnya,sehingga sudah seharusnya Penggugat menarik pihak tersebut.Bahwa apabila Penggugat tidak menarik PT Truba JayaEngineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi HendraGunawan & Rekan maka akan menimbulkan kesan bahwa Penggugatdengan sengaja tidak melibatkan PT Truba Jaya Engineering dan KantorKJPP Samsul

Truba JayaEngineering dan Kantor Jasa Pejabat Penilai (KJPP), walaupunpenentuan pihak pihak dalam gugatan adalah hak Penggugat,namun sesuai dengan hasil pemeriksaan dari majelis hakimsesuai dengan bunyi putusan Pengadilan Agama Pekanbarudalam putusannya Nomor : 0765/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 7Nopember 2016 seharusnya Penggugat mengikutsertakan PTTruba Jaya Engineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi, WahyonoAdi Hendra Gunawan & Rekan.

Apabila Penggugat tidak menarikPT Truba Jaya Engineering dan Kantor KJPP Samsul Hadi,Wahyono Adi Hendra Gunawan & Rekan. untuk menjelaskanposisi hukum Penggugat dan Tergugat!

AnmadDahlan Nomor. 16 A, Sukajadi, Kota Pekanbaru, dan juga tidakmenarik Kantor KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi Hendra Gunawan& Rekan, sebagai salah satu Tergugat adalah keliru karena tugasdan fungsi dari KJPP adalah hanya sekadar memberikan advise /pendapat dan yang berhak menentukan adalah kewenanganTergugat , Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3909K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknyamengariskan bahwa, adalah Hak dari Penggugat untukmenentukan siapa siapa yang dijadikan

Legalisir Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-14826AH.01.02-TH.2009, tanggal 13 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;

Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;* Fotokopi legalisir Surat tugas KJPP Areyanti Junita Nomor :0349/ST/AJBM/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, yangditujukankepada Sdr. HANDI HARNOTO; Fotokopi legalisir Summery PT. WSA JATIMBAHARI yangditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama; Fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persoran TerbatasPT.

WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI di RukoUjung menteng Jakarta Timur namun pihak kami tidak melakukanpengecekan secara langsung ke lokasi agunan namun pihak kami menunjukApraisal eksternal rekanan dari KJPP AREYANTI, JUNITA (Laporanterlampir). Bahwa hasil pengecekan lokasi dan kegiatan usaha calon debiturPT.

Bahwa untuk lokasi agunan di cek langsung oleh Apraisal eksternalrekanan dari KJPP AREYANTI, JUNITA adapun hasilnya adalah lokasiagunan berupa rumah tinggal terletak di Komplek Deplu no. 76 jalan carakaraya no. 67 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren kab tangerang dengan nilaiHalaman 24 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utragunan senilai Rp. 2.600.690.000, (dua miliar enam ratus juta enam ratusSembilan puluh ribu rupiah).

Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri (persero) Tok BBC Jakarta kelapaGading NOmor : BBC.JKG/0648/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yangditujukan kepada KJPP Areyanti Junita perihal : Pelaksanaan KerjaPenilaian Agunan Kredit Debitur bank mandiri Segmen bussines banking;Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr38. Fotokopi legalisir laporan Penilaian No. laporan : O66/lap.Pen/AJWAJ/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Debitur PT.Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;39.

Wahanasarana Angkutan Jatimbahari; Fotokopi legalisir Surat tugas KJPP Areyanti Junita Nomor :0349/ST/AJBM/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, yangditujukankepada Sdr. HANDI HARNOTO; Fotokopi legalisir Summery PT. WSA JATIMBAHARI yangditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama; Fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persoran TerbatasPT.

SUKYAN MU
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Immanuel, Johnny n Rekan

Kepala Kantor Jasa Penilai Publik Kjpp Immanuel, Johnny N Rekan, tempatkedudukan Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, semula sebagai Tergugat IIselanjutnya sebagai Turut Terbanding ;Pengadilan Tinggi SurabayaHalaman 1 Putusan Nomor 672/Pdt/2020/PT SbySetelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 672/PDT/2020/PTSby, tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;2.

Bahwa dalam pembebasan tanah milik Penggugat tersebut BadanPengembangan Wilayahn Suramadu (BPWS) atau Tergugat mengunakan Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP Immanuel, Johnny &Rekan ) sebagai penaksir /Appraisal yang menentukan harga tanah,bangunan dan pohon yang berada ditanah yang terkena pembebasan;.

Bahwa dalam hal pengadaan tanah seperti tersebut diatas yangdilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il adalah Kantor Jasa PenilaiPublik ( KJPP Immanuel, Johnny & Rekan ) yang beralamat : GrahaSucofindo , Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, adalah kantorpenaksir / Apprisial yang ditunjuk oleh tergugat untuk melakukanpenaksiran harga tanah, bangunan daan pohon atas pembebasantanah milik Penggugat;2.

Penggugat tidak memenuhipersyaratan gugatan sehingga sangat patut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima.Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam suatu gugatan,karena yang ditarik selaku Para Tergugat yakni Tergugat I/Tergugat II adalah tidak tepatdan tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat.Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah, Badan PengembanganWilayah SurabayaMadura (BP WS) selaku instansi pemohon tanah/ Kantor Jasa PenilaiPublik Immanuel dan Rekan (KJPP

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sebagaistaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(Semua keterangan

Nomor 3530 K/Padt/2016Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PerdaKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan :e Saksi Angger Fahrul selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa

Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagaipenilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak AngkasaPura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkanproses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksiHalaman 12 dari 42 hal. Put.

Nomor 3519 K/Padt/2016diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo,e saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo,e saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta,e saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sbagai stafpengageng kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo).

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh jutarupiah) sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakansaksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Pembanding/Penggugat I : MEDAN RIBKA BR SURBAKTI Diwakili Oleh : BANGKIT JANSEN PASARIBU, S.H Dkk
Pembanding/Penggugat II : JONATAN GINTING Diwakili Oleh : BANGKIT JANSEN PASARIBU, S.H Dkk
Terbanding/Tergugat I : KJPP ABDULLAH FITRIANTORO DAN REKAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK
Terbanding/Tergugat III : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq SATUAN KERJA WILAYAH II

dengan mengacu kepada Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 Tahun2012, yaitu Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilaipada saat pengumuman Penetapan Lokasi (PENLOK) Pembangunan untukKepentingan Umum, artinya nilai pada tahun 2015 hal ini sesuai denganKeputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 387/V/2015 tanggal 4 Mei 2015tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan tol Pekanbaru Kandis Dumai:;Bahwa TERGUGAT sebagai Kantor Jasa Penilai Publik adalah PenilaiResmi berdasarkan Surat Izin Usaha (SIU) KJPP

dari DepartemenKeuangan Republik Indonesia Nomor : 674/KM.1/2009 tanggal 13 Juli 2009dengan Izin KJPP Nomor : 2.09.0051 dan telah berlisensi sebagai PenilaiHalaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2019/PT PBRPertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dari Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 125/KEP.600/IV/2016tanggal 11 April 2016.

Bahwa sangat Jelas dari tahapantahapan diatas yang sudah kami jelaskanterobuka ruang dan waktu untuk para Pemohon melakukan Keberatankepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan jalan Tolapabila ada yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa uraian dan jawaban kami sangatlah jelas bahwa Kepala KantorBadan Pertanahan selaku ketua pengadaan tanah untuk pembangunanjalan tol di dalam musyawarah menyampaikan besaran ganti kerugianyang di tetapkan oleh Appraisal/KJPP

KJPP ABDULLAH FITRIANTORO DAN REKAN Jl. TuankuTambusai Komplek Puri Nangka Indah Blok A .10 Kota Pekanbaru TergugatTermohon Banding I, 2. Kementrian PUPR Cq. Direktorat Jenderal Bina MargaCq. Satuan Kerja Wilayah Il, Jl. Kutilang Ujung No.5 Kelurahan KampungMelayu Sukajadi Pekanbaru Tergugat I, Terbanding III ;Menimbang, bahwa berdasarkan Risalan Pemberitahuan mempelajariberkas perkara (Inzage) Nomor :37/Pdt.G/2018/PN.

perubahan atasperaturan Menteri Keuanngan No.93/PMK.06/2010 tentang petunjukpelaksanaan lelang dan peraturan Direktur Jenderal Direktur Jenderalkekayaan Negara No.PER06/KN/2013 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaanlelang dimana salah satu ketentuannya mensyaratkan;Agar objek lelang yang nilai limit lelang paling sedikit Rp 300.000.000 (tigaratus juta rupiah), nilai limitnya harus di tetapkan oleh penjual berdasarkanhasil penilaiannya dari penilai yang dalam hal ini adalah kantor jasa penilaianpublik (KJPP

);Jika agunan yang akan dilelang tersebut telah dinilai oleh KJPP, makaTergugat akan menentukan nilai limit lelang berdasarkan hasil penilaian dariKJP (bukti T.18).jika dikaitkan dengan posita Gugatan Penggugat angka 17,secara implisit dapat Tergugat simpulkan bahwa nilai lelang yang ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan hasil nilai KJPP dirasa tidak sesuaidengan nilai angka yang di harapkan oleh Penggugat.6.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat harusmengikut sertakan KJPP sebagai pihak yang menilai ulang objek yang akandi lelang;Karena KJPP tidak di sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara A quomaka gugatan Penggugat jelas kekurangan pihak, sehingga terhadapgugatan yang kekurangan pihak tersebut demi hukum harus dinyatakanditolak atau setidaktidaknya tidak dapat di terima;B. Dalam Pokok Perkara;1.

Sri BintanAir RajaKijang di Kecamatan Toapaya,selanjutnya diberi tanda T2 ;Fotocopy sket, identifikasi jalur, dan inventarisasi tapak tower atas namaPenggugat, selanjutnya diberitanda T3 ;Fotocopy daftar nominatif pembayaran ganti rugi tapak tower atas namaPenggugat, selanjutnya diberitanda T4 ;Fotocopy daftar penilaian ganti rugi tapak tower atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Tim Penilai (KJPP), selanjutnya diberitanda T5 ;Fotocopy daftar nominatif pembayaran kompensasi (ROW) dibawah jaringankabel

atas nama Penggugat, selanjutnya diberitanda T6 ;Fotocopy daftar nominatif penilaian kompensasi (ROW) dibawah jaringankabel atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tim Penilai (KJPP),selanjutnya diberi tanda T7 ;Fotocopy dokumentasi lokasi tapak tower dan jaringan kabel transmisi atasHalaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.TpgPenggugat, selanjutnya diberitanda T8 ;9.

saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara tersebut ;Bahwa kemudian diadakah pertemuan di Kantor Kelurahan dandisepakati untuk pembayaran ganti kerugian lebih kurang sejumlahRp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) ;Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Beni Candra membatalkankesepakatan tersebut di Toko Morning Bakery Km. 7 Tanjungpinang ;Bahwa nilai pengganti kerugian sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluhenam juta rupiah) tersebut dari hasil perhitungan Konsultan Jasa PenilaiPublik (KJPP

2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Angka (8) yang berbunyi :Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatandalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum ;Menimbang, bahwa dari hasil musyawarah tersebut juga telah ditetapkannilai ganti kerugian terhadap pemilik lahan yang terkena dampak proyekpembangunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

persidangan majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, lahir di Grobogan/14 Maret 1979, umur 42 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di,Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, lahir di Ujung Pandang, 25 Januari 1979, umur 41 tahun, agamaIslam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempatkediaman di, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,(Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP

Nomor 2311 K/Pdt/2016Dalam jawaban dari Termohon 1 dan Termohon 2 yang bertanggung jawabadalah KJPP Toto Suharto dan Rekan, di dalam Perma Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2016 Termohon Keberatan Lembaga Pertanahan sebagaiLembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanahan;Dalam jawaban Termohon dan Termohon II ganti rugi tanah disepakatidalam bentuk uang Majelis Hakim langsung menerima jawaban dariTermohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, bahwa ganti rugi dengan uangMajelis Hakim tidak

Tanah sawah terletak dipinggir Jalan Desa Rp125.000,00 (seratus duapuluh lima ribu rupiah);Seharusnya Majelis Hakim harus menghitung juga pada waktu penetapantanggal 30 Desember Tahun 2015 yang ditetapkan oleh KJPP Toto Suhartodan Rekan sebagai berikut:a. Tanah Pekarangan terletak di pinggir Jalan Kecamatan Rp350.000,00 (tigaratus lima puluh ribu rupiah);b. Tanah Pekarangan terletak di pinggir Jalan Desa Rp250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah);c.