RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampaidengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp 195.586.000,00Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Subbagian

RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampaidengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp195.586.000,00> Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Subbagian

TmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan dalam tingkat pertama dengan HakimTunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkaraPermohonan:SITI MURTOFINGAH, NIP : 196706121989072001, Jabatan : Kepala SubBagian Tata Usaha, beralamat di JI.

., paraadvokat yang berkantor di Plaza Aminta Lt. 3 Suite302, Jalan TB Simatupang, Kv. 10, Jakarta Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2013.semula Penggugat sekarang PEMBANDING;MelawanTERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat ,bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal inimemberi kuasa kepada Moch.

Probolinggo di Wilayah Hukum Kejaksaan NegeriProbolinggo di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur APBN Tahun2006 ; 1 (satu) exp. foto copy yang dilegalisir lampiran Surat Keputusan KepalaKejaksaan Negeri Probolinggo Nomor : KEP02/0.5.5/Cu.3/03/2006tanggal 20 Maret 2006 ; 1 (satu) exp. foto copy yang dilegalisir Keputusan Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor : KEP+2383/C.4.3/07/2006 tanggal 12 Juli 2006 (SKPegawai Negeri Sipil) ;dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Probolinggo melalui Kepala SubBagian

I KETUT CAMPU, Kepala subBagian Hukum dan Claim merangkap KepalaSub bagian Pemeriksaan pada WilayahPT.PBETMI (PERSERO) BALI berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tertanggal 3 Juni1992 No. 498/SHK/SK/ 1992 yangselanjutnya disebut sebagai. Pihak.

., M.H Kepala SubBagian Advokasi Hukum Ill Pada Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Kesehatan;FITRIA KUSUMA RATIH, S.H., MKM. Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan PadaSekretariat Badan Pengembangan Dan PemberdayaanSumber Daya Manusia Kesehatan, KementerianKesehatan;SERA ANDINI, S.H. Kepala Sub Bagian AdvokasiHukum DAN Hubungan Masyarakat pada SekretariatBadan Pengembangan Dan Pemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;HENDRA NORMANSYAH, S.H., M.H.

Kepala SubBagian Hukum dan Humas pada Sekretariat KonsilTenaga Kesehatan Indonesia, Badan PPSDMKesehatan;TEZA EKA SETYAWATY, S.H. Perancang PeraturanPerundangUndangan Pada Biro HWukum DanOrganisasi, Kementerian Kesehatan;WAWAN NOFIYANTO, S.H. Perancang PeraturanPerundangUndangan Pada Sekretariat BadanPengembangan dan Pemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;NURHADI BOWOLEKSONO, S.H.

Hal ini dapatdilihat pada pernyataan Benny Benyamin, L, JabatanKepala Seksi Program pada Balai PengembanganPendidikan Nonformal dan Informal Regional II JawaBarat (dahulu' Balai Pengembangan Pendidikan LuarSekolah dan Pemuda Regional II Jawa Barat) danHaryanto, Jabatan Pelaksana pada Subbagian TataHalaman 33 dari 63 halaman Putusan No.61/G/2008/PTUNJKTUsaha Direktorat Pembinaan Kursus dan KelembagaanDirektorat Jenderal Pendidikan Nonformal danInformal Departemen Pendidikan Nasional (Bukti T7a dan

Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Account Officer danSupervisi Kredit dan atau Kepala Bagian Pemasaran atau Kepala SubBagian Pemasaran dan atau beserta Komite Kredit ;7. Penatausahaan dokumen kredit dilakukan oleh Administrasi Kredit.e Bahwa Persyaratan kredit secara administrative yang harus dipenuhi olehseluruh calon debitur yang akan menikmati salah satu produk kreditdimaksud BAB V pasal 6 ayat (1) Keputusan ini adalah seluruh dokumendebitur yang meliputi :1.

Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Account Officer danSupervisi Kredit dan atau Kepala Bagian Pemasaran atau Kepala Subbagian Pemasaran dan atau beserta Komite Kredit ;7. Penatausahaan dokumen kredit dilakukan oleh Administrasi Kredit.e Bahwa Persyaratan kredit secara administrative yang harus dipenuhi olehseluruh calon debitur yang akan menikmati salah satu produk kreditdimaksud BAB V pasal 6 ayat (1) Keputusan ini adalah seluruh dokumendebitur yang meliputi :1.

Pencairan kredit dilakukan oleh Teller setelah kelengkapan administrasikredit terpenuhi.Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Account Officer danSupervisi Kredit dan atau Kepala Bagian Pemasaran atau Kepala SubBagian Pemasaran dan atau beserta Komite Kredit..

Pencairan kredit dilakukan oleh teller setelah kelengkapan administrasikredit terpenuhi ;Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Account Officer danSupervisi Kredit dan atau Kepala Bagian Pemasaran atau Kepala SubBagian Pemasaran dan atau beserta Komite Kredit;.

Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Account Officer danSupervisi Kredit dan atau Kepala Bagian pemasaran atau Kepala SubBagian Pemasaran dan atau beserta Komite Kredit ;. Penatausahaan dokumen kredit dilakukan oleh administrasi kredit ;e Bahwa Terdakwa selaku PimpinanCabang PD.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIBpada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IIIC pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan,KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., M.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum IIID pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan,NUR FATICHAH, S.H., M.Hum., Kepala Seksi Keberatan danBanding pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DL.Yogyakarta;ANTONIUS DWI WIANTO, S.E., Kepala Seksi Penyidikandan Barang Hasil Penindakan II pada kanwil

., Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Lumajang,beralamat Kantor di Jalan Alun Alun Nomor 7 Lumajang ; 4. M. AMIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat,beralamat Kantor di Jalan Raya Dr.

., Kepala SubBagian Peraturan Daerah., SETDA Provinsi Papua;5. MATIUS BOKKO TIKUPADANG, S.H., Plt. Sub.Bagian Bantuan Hukum., SETDA Provinsi Papua;Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 336 K/TUN/20126. JUADI AR, S.H., M.Hum., Kepala Sub BagianTelaahan Hukum., SETDA Provinsi Papua;Kesemuanya berkewarganegaran Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Papua, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/2322/SET, tertanggal 25 Juli 2011;Il.

., Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan,Sekretariat Direktorat Jenderal Bina UsahaKehutanan; Dewono Siswardiyanto, S.E., jabatan Kepala SeksiPenerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah ,Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;; Ir. R. Teguh Susatia, M.Si., Jabatan Kepala SeksiPenerimaan Negara Bukan Pajak Wilayah Il,Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan; Julius Rafles, S.H.

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;9. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;10. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;11. M.

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Kesemuanya berkewarganegaraan' Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya,berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya.Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/1524/ 436.7.11/2020,tertanggal 03 Maret 2020Dalam hal ini juga memberikan Kuasa kepada :1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.;2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;3. WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2006 tentang UraianTugas UnsurUnsur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Barito Kuala Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:1.Sub Bagian Langganan mempunyai tugas pokok mengatur danmengelola kegiatan pengukuran, pengawasan dan pengendalianpenggunaan air, administrasi dan data penggunaan air, pemasarandan pelayanan pelanggan;Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a.Mengatur dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian

Mengatur dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian langganan;b. Mengatur dan menyiapkan bahan kegiatan pengukuran;c. Mengatur dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalianpenggunaan air, administrasi dan data penggunaan air;d. Mengatur dan menyiapkan bahan kegiatan pemasaran danpelayanan pelanggan;e. Mengatur dan menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaantugas Sub Bagian Langganan;f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub BagianLangganan;g.

memberitahukan kepada terdakwa bahwasaksiHERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO adalahkuasa penjual penuh dari para pemilik tanah; e Bahwa pada tanggal 7 April 2006 bertempat di ruang rapat AsistenTata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo, panitia pengadaan tanahyaitu. diantaranya terdakwa selaku Kepala Bagian PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap PenanggungJawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyurotobersamasama dengan Saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Kepala SubBagian

memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksiHERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO adalahkuasa penjual penuh dari para pemilik tanah; e Bahwa pada tanggal 7 April 2006 bertempat di ruang rapat AsistenTata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo, panitia pengadaan tanahyaitu. diantaranya terdakwa selaku Kepala Bagian PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap PenanggungJawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyurotobersamasama dengan Saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Kepala SubBagian

Fotokopi keputusan Bupati Kulon Progo nomor 806 tahun2001 tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah subbagian sub bagian pada bagian bagian sekretariat daerah dansekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; 4153. Laporan keuangan dari bagian Tata Pemerintahan UmumSetda Kabupaten Kulonprogo tahun 2006 (Fotokopi dilegalisir);54. Bendel tanda terima penerimaan honor panitia berikut bend26 (ASLI);55. Surat Perintah Pembayaran (Fotokopi dilegalisir);56.

Nama :RONI EKO WISUDA RAMBE, S.H.Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setdakab Labuhanbatu Utara3. Nama :MUSLIM RITONGA, S.H.Jabatan : Plt.

Kepala Subbagian Penyusunan ProdukHukum pada Bagian Hukum SetdakabLabuhanbatu UtaraPutusan No. 1/G/KI/2019/PTUNMDN 1masingmasing kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Aek Kanopan,Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019, selanjutnyadisebut Sebagal..............

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S SuratPernyataan Pelantikan nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/TipikorBandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April2012.c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka.

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S SuratPernyataan Telah Melaksanakan Tugas nomorW11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIH BUDIPRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013.1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN S PaktaIntegritas No.

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SSurat Pernyataan Telan Melaksanakan Tugas nomorW11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani olehKetua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung SINGGIHBUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013.e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SPakta Integritas No.

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 tentang PembehentianSETYABUDI TEJOCAHYONO SH.

SubBagian Kepegawaian PN Bandung WAWAN SETIAWAN SKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesianomor 46/KMA/SK/III/2013 tentang pemberhentiansementara Sdr SETYABUDI TEJOCAHYONO yangditandatangani di Jakarta oleh Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia H.M.

., Kepala Subbagian BantuanHukum , Biro Hukum dan Organisasi Setjen,Kemdiknas; 4. IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum II, Biro Hukum dan OrganisasiSetjen, Kemdiknas; 5. DADANG GANDHI, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum III, Biro WHukum dan Organisasi Setjen,Kemdiknas; 6. MUHAMMAD RAVII, S.H.M.M., Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan = OrganisasiSetjen, Kemendiknas; 7.

Abdul Salam, KepalaSeksi Lelang KPKLN Jayapura, Erwin Irwanto Situmorang, Kepala SubBagian Umum KPKLN Jayapura, Arief Rahman, Kasi Hukum KIHIHalaman 1 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT JAPKanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Reonaldo AndreMenayang, Pelaksana KPKLN Jayapura, Hubertus S.B.S. Wendo,Pelaksana KPKLN Jayapua, Irianto Wibowo, Pelaksana KPKLNJayapura dan Hamid Z.

Kepala Subbagian Bantuan HukumIIA pada Biro Bantuan Hukum ,Kementerian Keuangan.Dewi Sari,SH Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada BiroBantuan Hukum ,Kementerian Keuangan.Pangihutan Siagian,SH Kepala Subbagian Bantuan Hukum IliIC padaBiro Bantuan Hukum ,Kementerian Keuangan.Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor :26/Padt.G/2015/PN Jmb197. Kingsospol Siregar,SH Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID padaBiro Bantuan Hukum ,Kementerian Keuangan.8.