Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD kepada Kabid Aset PPKAD tanggal 01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016;

84. 1 (satu) bundel SuratPerjanjian KontrakNomor: 027/03/16/SK/2016

antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT.

;Tempat Lahir : Jakarta;Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Rambutan 6, Nomor 10, RT.06/RW.07, Kelurahan Kraton, KecamatanTegal Barat, Kabupaten Tegal;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Kabid PPOP Dinas PPKAD);Terpidana tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi, karena didakwa :PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa M.

DPDF adalah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal,dana PPD adalah Dana Penguatan Pembangunan Daerah, danaDPIPD adalah DANA PENGUATAN INSFRASTRUKTUR danPrasarana Daerah, dana DPPIP adalah Dana PercepatanPembangunan Infrastruktur Pendidikan.e Bahwa jumlah total dana untuk DPDF, PPD, PPIPD, DPPIP tahun2010 adalah sebesar Rp. 59.203.934.132.000, yang dialokasikandengan 3 (tiga) kegiatan yakni sebesar Rp. 34.517.959.132.000kepada Dinas PU da Dinas Kesehatan, sebesar Rp.23.685.975.000 untuk dinas PU dan PPKAD

RekomendasiCamat dan Kepala Desa tersebut diajukan kepada kepala BPMPD KabupatenBekasi.Bahwa hasil verifikasi data proposal permohonan perbaikan rumah bagimasyarakat berpenghasilan rendah oleh (badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa (BPMPD) diajukan ke PPKAD (Pejabat pengelolaanKeuangan Daerah (PPKAD) dan selanjutnya BPKAD (Badan pengelolaankeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bekasi meneribitkan surat perintahPencairan dana (SP2D) dan dana tersebut langsung ditransfer ke masingmasing

Kecamatan (PK) ditunjukatau rekomendasi dari Camat masing masing, sedangkan untuk Tim Pokjatingkat Desa (PK) ditunjuk atau rekomendasi dari Kepala Desa masing masing kemudian rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa tersebutdiajukan kepada kepala BPMPD Kabupaten Bekasi.Bahwa hasil verifikasi data proposal permohonan perbaikan rumah bagimasyarakat berpenghasilan rendah oleh (badan Pemberdayaan MasyarakatHalaman 60 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.Bdgdan Pemerintahan Desa (BPMPD) diajukan ke PPKAD

(Pejabat pengelolaanKeuangan Daerah (PPKAD) dan selanjutnya BPKAD (Badan pengelolaankeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bekasi meneribitkan surat perintahPencairan dana (SP2D) dan dana tersebut langsung ditransfer ke masingmasing rekening penerima manfaat atau penerima bantuanBerdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 970/kep.200BPMPD/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pembentukan POKJA (KelompokKerja) Fasilitas Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah di Kabupaten

,M.Si, di bawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa sepengetahuan saksi, Yayasan Sivia Patuju didirikan pada tahun 2008; Bahwa saksi menjabat bendahara di Yayasan Sivia Patuju bendahara sedangkan dipemerintahan saat ini sebagai Kepala PPKAD; Bahwa susunan organisasi Yayasan Sivia Patuju periode 2008 berdasarkan aktaNotaris Yohanis Yabes Tjiaman, SH.

Sivia Patuju yang dijawab oleh terdakwa bahwa adabeberapa perbaikan dengan menunjukkan surat dari Dirjen Dikti karena minimalpendirian perguruan tinggi harus 2 program studi;Bahwa sepengetahuan saksi, dana Rp.200.000.000,00 yang berasal dari dana hibah2010 digunakan untuk penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju;Bahwa untuk tahun 2011, awalnya Yayasan tidak pernah mengajukan permohonanuntuk dimasukkan APBD, namun Basrin Mohammad selaku bendahara YayasanSivia Patuju sekaligus Kepala Dinas PPKAD

tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi STIE Sivia Patuju belum pernah ada mahasiswanya; Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat dan tidak pernah terlibat dalampenyusunan Study Kelayakan STIE Sivia Patuju;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;Saksi FITRIANI MOHAMMAD, SE, di bawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi adalah selaku Bendahara bantuan pada Dinas PPKAD

SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr / V / 2016, tanggal 04 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Bkl Sel perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an.

YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 12 Mei 2016.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.

SAPIRIN Nomor : 900 / 04 / PBR / IV / 2016, tanggal 01 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.

YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 8 Juni 2016.
4. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.

Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr/ V / 2016, tanggal 04 Mei 2016yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. BkI Selperihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun2016 sebesar Rp.256.615.200, (dua ratus lima puluh enam jutaenam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah). 1 (satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an.

BengkuluSelatan TA.2016, berupa :1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 04 / PBR / IV / 2016, tanggal 01 Juni2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Dana Desa(DD) Tahun 2016 sebesar Rp.374.874.600, (tiga ratus tujuhpuluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enamratus rupiah);1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPPLSNomor : 242 / SPPLS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni2016 yang ditandatangani

Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr/ V / 2016, tanggal 04 Mei 2016yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. BklI Selperihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun2016 sebesar Rp.256.615.200, (dua ratus lima puluh enam jutaenam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah). 1 (Satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an.

oleh SdriSRI MULYANI, S.Pd danSdr.SABKHI ALI, SH,MM.Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor 5828 /SP2D/ = 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatangani olehSdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011 besertaLampirannya sebagai berikut :a)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 240/733/16.SPM/SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.SABKIALI,SH,MM.1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Lampung TimurKepada PPKAD

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatangani olehSdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011 besertaLampirannya sebagai berikut :s)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 240/733/16.SPM/SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang di tandatangani oleh Sdr.SABKIALI,SH,MM.1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Lampung TimurKepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13 Desember 2011

Saksi Hadisem Lase, Amd, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan, sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dnegan Terdakwa ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kuasa BUD pada dinas PPKAD Kab Niseldalam hal kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai BenihInduk Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan SK BupatiNomor. : 1683/2012, tanggal 27 April 2012 ;Bahwa saksi sebagai Kuasa BUD Kab Nisel TA. 2012 ada menerbitkanSP2D nomor 0224, tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 11.334.376.500.ditujukan

FIRMAN ADIL DACHIpada Bank Sumut Cab Teluk Dalam dalam rangka pembayaran ataspengadaan tanah BBI pada Dinas PPKAD Pemerintah Kab Nisel ;Halaman 60Putusan Pengadilan TIPIKORNo.27/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn Bahwa BPK RI ada melakukan audit rutin dan setahu saksi memang adatemuan indikasi kerugian keuangan negara dalam pengadaan kegiatantanah BBI dan lahan Rumah Sakit, apa sebenarnya temuan secara rincisaksi kurang jelas (dalam kegiatan itu ada potensi) ; Bahwa uang yang menjadi kerugian keuangan Negara

(seratus juta rupiah);Bahwa penyaluran Dana Desa Tahap ke1 (satu) 60 % tanggal 24Agustus 2016 sebesar Rp. 364.761.600 dan Tahap ke 2 (dua) 40 %tanggal 07 Pebruari 2017 sebesar Rp. 243.174.400.Bahwa awalnya terbit Peraturan Bupati sebagaimana jawaban saksipada pertanyaan diatas, selanjutnya Badan Pemberdayaanmasyarakat Desa Kab.Seram Bagian Timur, mengeluarkanRekomendasi pencairan dana Desa yang ditujukan kepada saksiselaku Kepala Dinas PPKAD, dimana dalam surat rekomendasitersebut tercantum Nama

Desa Nomor Rekening Desa Nama KepalaDesa dan Bendahara Desa, maka saksi mendisposisikan suratrekomendasi tersebut kepada Kabid Perbendahraan untukditindaklanjuti, .kemudian Bendahara Satuan Kerja PengelolaKeuangan Daerah (SKPKD) menyiapkan SPP (surat PermintaanPembayaran) yang menandatangani adalah bendahara, SPM (SuratPerintah Membayar) saksi yang menandatangani, kemudian terbitSP2D (Surat perintah pencairan dana), selanjutnya kepala Desa ataubendahara datang ke Dinas PPKAD untuk mengambil SP2D

., Bin LA SAKA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berukut : Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran PPKAD Kab.Buton dengan Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu ;a. Menerima dana Desa dari Kas Daerah Kab. Buton;b. Menyalurkan dana Desa;c. Menatausahakan dana desa yang di terimaHalaman30dari62 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PNKdid.Menerima dan mengerjakan tugas dari pimpinan yang bertanggungjawab.Bahwa Desa Mapaano Kec. Lasalimu Selatan Kab.

Kadis PPKAD kabupatenBatu bara dan Plt. Kuasa BUD Kabupaten Batu Baratertanggal 28 September 201 1. 5.58.17 (tujuh belas) lembar Nota Kredit Bank Sumut Rekening KasUmum Daerah kabupaten 26201030000020. Hal 76 dari 156 hal Put No.05/PID/TPK/2013/P T.DKI.5.59.5.60.5.61.5.62.5.63.1 (satu) lembar rekapitulasi rekening koran Januari 2010 s/dApril 2010. 22222 22202 one one =1 (satu) bundel dokumen Surat PT.

lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 100/KWTPU/VIII/2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enamjuta enam ratus ribu rupiah) ;11.1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan Berkas Paket TA.2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT Elsuma Consultant,paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah) ;12.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangditujukan ke Kadis PPKAD

(satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 100/KWTPU/VIII/2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluhenam juta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan Berkas PaketTA. 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT ElsumaConsultant, paket pekerjaan Perencanaan Teknis PembangunanRSUD, nilai anggaran Rp146.600.000,00 (seratus empat puluhenam juta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangditujukan ke Kadis PPKAD

No. 2772 K/Pid.Sus/201512.1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangditujukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor ../Sek.Verifikasi/VIII/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihal Laporan Hasil Verifikasi ;13.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yangditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ...

(satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor 100/KWTPU/VIII/2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enamjuta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan Berkas Paket TA.2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT Elsuma Consultant,paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD, nilaianggaran Rp146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enamratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangditujukan ke Kadis PPKAD

Dan selanjutnya saksi telah diangkat secaradefinitive sebagai Kepala Dinas PPKAD Batubara sejak tanggal 8 Desember2011;Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendapatan AsliDaerah Pemkab Batubara tahun 2010;Bahwasaksi kenal dengan Saksi FADIL KURNIAWAN yakni sebagai PNSpada Pemkab. Batubara dengan jabatan Kuasa BUD. Dan saksi juga kenaldengan Saksi Yos Rauke yakni PNS pada Pemkab. Batubara dengan jabatanterakhir sebagai Kepala Dinas PPKAD Pemkab.

Kadis PPKAD tanggal 9 Mei 2011 s/dsaat ini, sepengetahuan saksi CV Jumbo sudah tidak menjadi rekanan diPemkab Batubara lagi;e Bahwa sepengetahuan saksi Abdurrahman masih bekerja sebagai CPNS/StafDPPKAD Pemkab Batubara, namun karena yang bersangkutan tidak masukkantor tanpa alasan selama lebih kurang 6 Bulan, maka sejak bulan Desember2011 gaji yang bersangkutan tidak dibayarkan;e Bahwa orang tua Saksi. ABDURRAHMAN bernama BUYUNG yang bekerjasebagai anggota DPRD Kab.

JUMBO = adalah Saksi.ABDURRAHMAN, setelah Saksi ABDURRAHMAN diangkat sebagai CPNS diDinas PPKAD, direktur CV. JUMBO selanjutnya adalah Muhammad Ibrahimyang sebelumnya adalah tenaga honorer di Dinas PPKAD dan saat ini sudahtidak bekerja lagi di Dinas PPKAD;Bahwa M. IBRAHIM adalah tenaga honorer di Dinas Pendapatan PengelolaKeuangan dan Aset Pemkab Batu Bara yang bertugas membantu KuasaBendahara Umum Daerah dibidang administrasi;Bahwa saat ini CV.

Umum Daerah;2 Untuk tertib administrasi kuasa BUD wajib melaksanakan penatausahaankeuangan sesuai dengan ketentuan dan dalam pelaksanaan tugasnyadibantu oleh beberapa Kepala Urusan yang ditetapkan dengan KeputusanPejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);3 Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat kuasa BUD yang melakukanpembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggran atas bebanrekening umum kas daerah Pemkab Batubara, giro atau check yangditerbitkan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PPKAD

Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban BencanaAlam ;Halaman 66 dari 73 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.25.26.2/.28.29;30.31.32.33.34.Pedoman Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untukKorban Bencana Alam ;Surat Nomor : 460/519 Sostrans/VV2011 tanggal 13 Juni 2011perihal : Mohon Pengesahan Copy SPMNomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadisos dan TransmigrasiKab.Pulpis dan Surat Nomor:234/DPPKAD/SekVV2011 tanggal15 Juni 2011 Perihal:Pengesahan Copy SPMNomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadis PPKAD Kab.Pulpis

HASAN HENTIHU ;e bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungandengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur padaKantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;31bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Buru yangmenandatangani SP2D No : 1441/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010sebesar Rp. 669.206.667, dan SP2D No : 1442/LS/2010 tanggal 17Desember 2010 sebesar Rp. 33.460.333, yang berasal dari DanaPendampingan Bidang Lingkungan Hidup T.A 2010 ;bahwa yang

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatangani olehSdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011 besertaLampirannya sebagai berikut :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang di tandatanganioleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13 Desember 2011yang

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatangani olehSdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011 besertaLampirannya sebagai berikut :Ss) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang di tandatanganioleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.t) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13 Desember

Jababekasebagaimana diuraikan dalam gugatan ini; RINCIAN DAN KRONOLOGIS TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM Bahwa, sekitar awal September 2010 TERGUGAT melalui KepalaCabang Pembantu (KCP) Jababeka yang bernama Itman HarryBasuki menawarkan produk Bank Mega Deposito Berjangka kepadaPENGGUGAT (melalui Kepala Dinas Pendapatan dan PengelolaKeuangan Daerah (DPKAD) Kabupaten Batu Bara yang bernama YosRauke) dengan bunga 7% pertahun;Bahwa, atas penawaran Produk Deposito dari TERGUGAT tersebut,maka Pejabat Penggugat Kepala Dinas PPKAD

MAANAWIYAH TUALEPE,SE PNS (Kepala Bidang akuntasi dan Asset Daerahpada Dinas PPKAD Kabupaten Buru Selatan selaku Ketua;2. TAIB SOLISSA,SH PNS ( Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Dinas PPKADKabupaten Buru Selatan selaku Anggota ;3. UMAR LATUCONSINA,SE PNS( Kepala Seksi Akuntasi Dinas PPKADKabupaten Buru Selatan selaku Anggota ;4. DraJEAN RINSAMPESSY PNS ( Kepala Bidang Perencanaan Anggaran DinasPPKAD Kabupaten Buru Selatan) selaku anggota ;5.

No. 2830 K/Pid.Sus/2017Karya, Relis Sapindo Utama dan PT Mangkubuana Hutama,Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD KabupatenKep.

JAIRUS LOBO HUKY;Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangansebagai berikut :Bahwaterkait dengan pelaksanaan pekerjaan tambak garam di kabupatenSabu Raijua tahun 2016 saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Anggaranpada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)Kab.

anggaran berikutnya tetapi harus dilakulan PHK dan dapat dilakukanpengumuman lelang ulang untuk pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai.Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.RUMANTI YUSTINA LEDE, SE ;Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangansebagai berikut :Bahwaterkait dengan pelaksanaan pekerjaan tambak garam di kabupatenSabu Raijua tahun 2015 dan tahun 2016 saksi diangkat sebagai KepalaSeksi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD