Ditemukan 3405 data
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
nilai daya guna keadilan, dan nilaidaya guna kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, 2000:1999);Bahwa berkenaan dengan halhal yang telah pemohon kasasi nyatakansebagai alasanalasan kasasi tersebut di atas, pastinya apabila Judex Factidengan benar telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimanamestinya, tidak lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan, serta tidak melampaui kKewenangannya tentunya putusanJudex Facti tersebut tidakmenjatuhkan sangsi
berupa tindakan yaitu perintahkepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melaluirehabilitasi akan tetapi akan menjatuhkan sangsi berupa pidana terhadapTerdakwa Febrinaldo pgl Aldo;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka karena perbuatanTerdakwa Febrinaldo pgl Aldo, benarbenar merupakan perbuatan tindak pidanaTanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan bagidirinya sendiri sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiair Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang No. 35 Tahun
182 — 10
Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV,telah Bergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehinggasanksi yang seharusnya diberikan adalah kepada PT. SURYA KABEL TVbersama sama dengan (Terdakwa) berupa sanksi Administratif.Bahwa penyebutan nama TV.
Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.. Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV,telah Bergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehinggasanksi yang seharusnya diberikan adalah kepada PT. SURYA KABEL TVbersama sama dengan (Terdakwa) berupa sanksi Administratif.. Bahwa penyebutan nama TV.
96 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 567 K/Pdt/2017 Para Penggugat pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kredit selama satu (1) tahunsebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan denda penaltipada satu bank swasta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Para Penggugat pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kredit selama satu (1) tahunpada suatu bank swasta sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus jutarupiah);8
8 — 1
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugatselama 6 bulan guna mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat karena Tergugat yangberstatus sebagai Kepala Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponororgo akan tetapiTergugat sampai perkaranya diputus oleh Majelis Hakim tidak mendapatkan surat keterangandari atasan Tergugat dengan demikian Tergugat telah tidak mentaati PP.NO.10 Tahun 1983dan PP.No.45 Tahun 1990 dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat sanggupmenerima sangsi
24 — 20
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akanmemberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian olehkarena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militersetelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baikdilingkungan Ma Kodim 0610/Smd dan atau militer umumnya.5.
74 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi Administrast: Bunga Pasal 13 (2) KUP Nihil 139.220.7864, Kenaikan Pasal 13 (3) HurufaKUP 308,113,800 Nihil&. Jumlah yang masih harus dibayar 924.341.400 40, 764.084,Terbilang : (empat puluh tujuh ratus enam puluh empat ribu delapanpuluh empat rupiah).Mengenai jumlah yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak sebesarRp. 40,764.084 telah disetor sebesar Rp. 2.500.000 pada tanggal 8Apustus 2003 (SSP terlampir).
64 — 38
Bahwa oleh karena Terlawan dan Terlawan Il telah melakukanperbuatan melawan hukum adat yang berlaku di Nagari Bawan, makasecara adat, maka Pelawan menerapkan sangsi adat Minangkabau yangberlaku dengan sebutan kok siriah dibaliakkan kagagangnyo, kok pinangdibaliakkan ka tampuaknyo, guna memulinkan keadaan masyarakatHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.hukum adat yang terganggu, maka objek sangketa ditarik kembali secaraadat menjadi Tanah Ulayat Ninik Mamak Nagari Bawan.Maka Oleh Sebab
50 — 53
PW.04.011446 perihal TanggapanPermohonan Perceraian Atas Nama PEMOHON yang pada pokoknyaisi dalam surat tersebut MENOLAK dan mempertegas SANGSI yangakan diterima oleh Pemohon apabila tetap memaksakan perceraian;Bahwa sebagaimana Surat Balasan No. W.26.
PW.04.011446 yangpada pokoknya menjelaskan apabila Pemohon tetap memaksakankehendak untuk tetap menceraikan Termohon maka Pemohon akanmenerima Sangsi Disiplin Tingkat Berat sebagaimana telah ditegaskan dalam surat balasan yang menguraikan tentang MENOLAKHal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlodan mempertegas SANGSI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaknidikenakan Hukuman berupa Sangsi Disiplin Tingkat Berat;8.
30 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang nyata didalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sangsi
Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/ peraturan perundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti pasal 70PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturanperundangundangan,bahwa selanjutnya kalaupun mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai peraturanperundangundangan maka sangsi
51 — 8
Idris diambil alih olehPenggugat dengan membuat surat rekayasa jual beli yang tidak sah secara hukum ;2 Saya tidak pernah turut serta mengelola atau menggarap tanah tersebut, ini adalahfitnah dan pencemaran nama baik terhadap saya dan kepada Majelis Hakim sayamemohon sangsi hukum yang berat kepada penggugat atas tuduhan tersebut ;3 Pada saat mediasi di Kelurahan Baratan, dinyatakan surat akta jual beli tersebutcacat hukum dan tindakan pengeluaran akta tersebut oleh pejabat PPAT pada saatitu adalah
merupakan tindakan sepihak tanpa mempertimbangkan keabsahannyapadahal masih banyak ahli waris yang tidak setuju terhadap penjualan tanahtersebut ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Jember, dan memutuskan amar perkara ini sebagai berikut :1 Mengabulkan dan membenarkan jawaban tuntutan perkara ini untuk seluruhnya ;2 Menolak dakwaan yang tidak benar dari Penggugat untuk seluruhnya ;3 Memberikan sangsi hukum yang sangat berat kepada Penggugat atas
SEPTIYANA R, SH
Terdakwa:
SALMAN BONDE alias SALMAN
43 — 29
korban adalah anakkorban INDRI; Bahwa saksi hanya akan menceritakan mengenai pertemuan yangdilakukan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban di laksanakandi kantor Desa oleh dewan adat desa;Bahwa saat pertemuan tersebut saksi hadir dan menyaksikanpertemuan tersebut; Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan ganti rugiuang kepada keluarga korban;Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa terbukti melakukanperbuatan tercela kepada anak korban dan atas perbuatannyatersebut Terdakwa dikenai sangsi
Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mempunyaihubungan pacaran dengan anak korban dan juga terhadap perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban adalah perbuatan yangdidasarkan pada perasaan suka sama suka hal ini dibuktikan dengan adanyaperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban lebih dari satukali dan juga atas perbuatan ini masalah antara Terdakwa anak korban telahdiselesaikan di hadapan dewan adat Desa Dolodua dan penyelesaian iniTerdakwa dinyatakan bersalah dan dikenai sangsi
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa jika mau taat dan patuh terhadap semangat UU Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 151 dan konsistenberdasarkan aturan PKB seharusnya para Tergugat di berikan sangsi SP bukan sangsi PHK, yang seharusnya menjadi jalan terakhir manakala paraTergugat sebagai pekerja tidak bisa lagi diperbaiki kesalahanya;Bahwa lebih lanjut dalam gugatanya pada butir 4 (empat), Penggugatamenyatakan ...yvang secara jelas telan membuat citra perusahanPenggugat menjadi tidak baik di mata masyarakat
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan padahalTerdakwa tidak benar melakukan menelantarkan isteri dan anak selama 11bulan, sebab selama ini Terdakwa tetap memberikan nafkan kepada isteridan anak Terdakwa walaupun ditolak oleh orang tua dan isteri Terdakwa akantetapi saya Terdakwa tetap memberikan nafkah tersebut lewat anak Terdakwayang terakhir Terdakwa memberikan nafkah pada bulan Juli 2011, karena itukami berkesimpulan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umumsangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan sangsi
19 — 12
Apabila melanggar perjanjian ini, siap menerima sangsi yaitumemutuskan hubungan (cerai) dengan istri (Penggugat);Namun setelah Penggugat kembali hidup satu rumah dengan Tergugat,Tergugat tetap sama sekali tidak pernah berubah, tetap bermain judi danbermabukmabukan, jarang pulang serta tetap aja bersikap kasar kepadaPenggugat dan anakanaknya;Pada awal bulan Juli 2017 Tergugat memukuli Penggugat dan mengusirPenggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat mengucapkanTalak 2 pada Penggugat, sehingga
21 — 2
1 bulan tidakpulang kost, dan sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pernah membawa wanitake Kost dengan mengaku bahwa itu istrinya, kemudian Penggugatmencarinya lagi akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya Penggugat ke Kantorhal 7 dari 12 Pen No 580/Pdt.G/2019/PA.SkhTergugat yaitu di KPKNL Pontianak dan Penggugat bertemu denganatasannya langsung dan menurut informasi dari atasannya Tergugat sudahcuti sejak cuti sejak 21 Januari 2019 dan tidak masuk lagi tanpa adakonfirmasi yang akibatnya bisa diberi sangsi
146 — 76
gugatan :Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumDatuak Bandaro Kayo dan yang bertindak mewakili seluruh anggotakaumnya dari garis keturunan Datuak Bandaro Kayo Jurai NOALAN danJurai SYAMSIAH dan Penggugat 2 adalah merupakan Mamak kepalakaum dalam kaumnya dan pemangku adat Niniak Mamak Bajinihdengan jabatan Orang Tua Adat Labuah llie.Bahwa Pihak Tergugat A adalah dahulunya anggota kaum DatuakBandaro Kayo dari garis keturunan Datuak Bandaro Kayo dari JuraiBIBAH yang sudah mendapat sangsi
adek basandi sarak, sarak basandiKitabullah) yaitu berupa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan olehSUNI sehingga melahirkan seorang anak yang bernama PIAK ANDAH (ibu kandung dari Tergugat A1, A2, A3, A4 ), akan tetapi ParaPenggugat/Para Pembanding didalam dalildalil gugatannya tidakmenjelaskan bagaimana hubungan kekerabatan atau kekeluargaanantara Tergugat A5, Tergugat A6 dan Tergugat A7 dengan orang yangbernama SUNI atau PIAK ANDAH ( ibu kandung dari Tergugat A1, A2,A3, A4) yang sudah mendapat sangsi
dibangun oleh ROHANI (ibu kanduang Tergugat A.6) dan nenekdari Tergugat A.7 dengan luas tanah + 400 (empat ratus) m2 yangsekarang ditempati oleh Tergugat A.7, akan tetapi Para Penggugatdalam gugatannya tidak menjelaskan siapa orang yang bernamaROHANI yang membangun rumah diatas objek perkara tersebut,Halaman 32 dari 35 putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PDGsehingga tidak jelas bagaimana hubungan hukum kekerabatannyadengan SUNI atau PIAK ANDAH ( ibu kandung dari Tergugat A1, A2,A3, A4) yang sudah mendapat sangsi
14 — 2
Sedangkan antaraPemohon dan Termohon sudah melakukan perjanjian di atas materaiyang berisikan jika Termohon masih melakukan perselingkuhan denganlelaki lain maka akan di kenakan sangsi berupa denda tetapi Termohontetap mengingkari surat perjanjian tersebut. Setelah itu Pemohon pergimeninggalkan Termohon untuk tidak tinggal di rumah OrangtuaTermohon;7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluargaPemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;8.
91 — 36
berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka semua unsur daripasal 80 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan alatalat bukti yang ditemukan dalampersidangan telah memperoleh keyakinan tentang adanya kesalahan terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakanbersalah dan atas kesalahannya itu terdakwa haruslah diberi sangsi
20 — 1
Pasal 303 ayat(1) ke2 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan Penuntut umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi yang di dengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :1 Saksi Anang Choirul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAP adalah benar ;e Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ;e Bahwa benar sangsi
33 — 24
Memberikan sangsi kepada Penggugatsesuai dengan Undang undang yangberlaku, agar Tergugat dan TurutTergugat dapat mendiami tanah milikTergugat dengan aman dan tenang ;5. Menyatakan putusan untuk tidakmengadakan sita apapun sebelum adatindakah selanjutnya ;6.