Ditemukan 150361 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 7 Nopember 2019 — MBA
Termohon:
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
32 — 16
  • MBA
    Termohon:
    PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-03-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 31 Agustus 2022 — Penggugat:
PT G4S SECURITY SERVICES diwakili oleh FAISAL MUZAKKI
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
181 — 63
  • Penggugat:
    PT G4S SECURITY SERVICES diwakili oleh FAISAL MUZAKKI
    Tergugat:
    PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 09-01-2024 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 18-06-2024
Putusan PN SAMBAS Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sbs
Tanggal 25 Januari 2024 — Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas
9 — 0
  • Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-04-2009 — Putus : 15-10-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 Oktober 2009 — Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2. PT. Jamsostek (Persero)
157 — 92
  • Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2. PT. Jamsostek (Persero)
    maupun moril, PENGGUGATtelah menanggulangi seluruh pembiayaan pengobatandan perawatan Almarhum Hatigoran Simatupang sertatelah membayar santunan sementara tidak mampubekerja (STMB) dan berdasarkan Pasal 10 ayat 3Undang undang No. 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa Pengusahawajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpakecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampaimemperoleh hak haknya, sesuai dengan ketentuanPasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9Tahun 2004
    Hatigoran Simatupang) hanya mendapatkan kompcnsasiberupa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerjaapabila perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjatersebut dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatandi PT. Jamsostek :Sedangkan penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanKabupaten Tanjung Jabung Barat penyakit alm.
    Hatigoran Simatupang seharusnya PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Baratmemperhatikan data pendukung = yang lainnya (butir bf). Akan tetapi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalampenetapan kasus a quo tidak berdasarkan pada hal haltersebut diatas sebagaimana diatur dalam Surat EdaranMenteri Tenaga Kerja dan Trarsnmigrasi Nomor SE1383/MEN/PPKNK/V/2007 tentang Pedoman PenyelesaianKasus Kecelakaan Kerja dan Pernyakit Akibat Kerja(Bukti T. 3).
    Hal ini terbukti di Perusahaan dan diDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjung JabungBarat tidak terdapat beberapa data dimaksud ;Dengan demikian Penetapan Pegawai Pengawas Tenaga KerjaKabupater Tanjung Jabung Barat bertentangan denganrekomendasi dari Dokter Penasehat Wilayah Jambi,sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur. Olehkarena itu sudah sepatutnya dalil Penggugat harusditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima ;22Dalam Pokok Perkara1.
    Bahwa berdasarkan Pasal 2Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo.
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 15-02-2024 — Putus : 25-06-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN SAMBAS Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs
Tanggal 25 Juni 2024 — Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas
23 — 18
  • Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 8 Desember 2022 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAIOO
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
6.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
147 — 26
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAIOO
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
    6.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-12-2022 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1116/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Juni 2023 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PT.PLN (persero)
2.SERIKAT PEKERJA PT.PLN (persero)
Turut Tergugat:
1.Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2.Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Cq Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
78 — 22
  • PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PT.PLN (persero)
    2.SERIKAT PEKERJA PT.PLN (persero)
    Turut Tergugat:
    1.Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
    2.Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Cq Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN
Register : 21-02-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 9/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 29 Agustus 2018 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2. SAHIJAN, Dkk.
145 — 44
  • KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2. SAHIJAN, Dkk.
    Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 398/NT.WASKER.3tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah dan Upah Lemburtanggal 29 November 2017 ; 22> 20+ 22 ono one one2. Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 408/NT.WASKER.3tentang Perhitungan Dan Penetapan Pembetulan Kekurangan UpahLembur Pekerja AN.
    Bahwa objek Gugatan dalam perkara ini adalah Penetapan PengawasKetenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanBarat Nomor : 398/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan dan Penetapankekurangan upah dan upah lembur, tertanggal 29 November 2017 dan PenetapanPengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Barat Nomor : 408/NT.WASKER.3 tentang Perhitungan danPenetapan Pembetulan Kekurangan Upah Lembur Pekerja an.
    ;Dalam hal ini Penggugat tidak pernah menggunakan upaya BandingAdministratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.102/MEN/VI/2004.
    Bila salah satu pihak keberatan kepada Penetapan tersebut, maka dapatmengajukan keberatannya kepada Pengawas Menteri Tenaga Kerja RI,maka output dari pengajuan tersebut adalah penetapan ulang pengawasKetenagakerjaan Menteri Tenaga Kerja RI yang muatannya dapatmerubah ataupun menguatkan penetapan yang sebelumnya telahditetaokan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13Kepmenakertrans Nomor : Kep.102/Men/V1/2004.
    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.102/MEN/V 1/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur;4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor I/MEN/2015 Tentang :Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100X/2012 atas Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang : Ketenagakerjaan ;5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang TataCara Pengawasan Ketenagakerjaan.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
7 — 7
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 27-08-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
HARDISON R, SE.M.Si
Tergugat:
LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT
Turut Tergugat:
DIREKTUR AKADEMI REFRAKSI OPTISI PADANG
115 — 20
  • Penggugat:
    HARDISON R, SE.M.Si
    Tergugat:
    LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT
    Turut Tergugat:
    DIREKTUR AKADEMI REFRAKSI OPTISI PADANG
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 03-12-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 11-03-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 10 Maret 2022 — SRIWIJAYA ARTHA BOGA DIWAKILI HERMAN AMIR BADARUDDIN
Tergugat:
PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
110 — 61
  • SRIWIJAYA ARTHA BOGA DIWAKILI HERMAN AMIR BADARUDDIN
    Tergugat:
    PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2296 K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juli 2013 — PRAJA PURl INDAH REAL ESTATE, DK DAN GUBERNUR DKI JAKARTA QQ DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI JAKARTA, DK
78 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRAJA PURl INDAH REAL ESTATE, DKDANGUBERNUR DKI JAKARTA QQ DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI JAKARTA, DK
    Namun karena Penggugat merupakan anggota asuransi kesehatan jaminan sosial tenaga kerja dariperusahaan tempatnya bekerja, maka biaya yang ditanggung oleh ParaPenggugat 50% (lima puluh persen) dari total tagihan rumah sakit tersebut, dan50% (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh asuransi kesehatanjamsostek, sehingga yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat adalahsebesar Rp6.616.309,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu tiga ratussembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No Keterangan
    Bahwa berdasarkan butir 9 (Tanda Peringatan) Standar NasionalIndonesia (SNI) 0362482000 tentang syaratsyarat umum konstruksieskalator yang dijalankan dengan tenaga listrik, dinyatakan sebagaiberikut :Tanda peringatan harus dipasang pada didinding balustrade masingmasing dekat pada landas bawah dan landas atas yang mudah dibaca olehpemakai yang akan menginjak anak tangga. Kata peringatan antara lain :a. Hatihati atau waspada ;b. harap berpegang pada ban ;c. Hindari berdiri dipinggir ;d.
    No. 2296 K/Pdt/2012.40dijalankan dengan tenaga listrik, kKhususnya butir 5.4.1. dinyatakanbahwa anak tangga yang menunjukkan retak tidak boleh dipakai ;Dengan demikian ditemukannya serpihanserpihan bendabenda berwarnakuning yang berasal dari bagian yellow line bagian dari anak tanggaescalator/tangga berjalan pada betis kaki korban membuktikan bahwa anaktangga berjalan/escalator telah retak dan oleh karenanya tidak memenuhiketentuan di dalam SNI ;C.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-11-2021 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 180/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 13 April 2022 — DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
Intervensi:
EDI PRAWONO,dkk
181 — 122
  • Menyatakan tidak sah :

    1) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan perihal : Nota Pemeriksaan Khusus;

    2) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal : Nota Pemeriksaan Khusus;

    3.

    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

    1) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4784/108.5/2021, Tanggal 11 September 2021 dengan perihal : Nota Pemeriksaan Khusus;

    2) Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/4693/108.5/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 dengan perihal : Nota Pemeriksaan Khusus;

    4.

    DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
    Intervensi:
    EDI PRAWONO,dkk
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 30-07-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 37/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA dalam hal ini diwakili oleh ALI RUKMIJAH dan SETYO DWITANTO
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
159 — 78
  • Penggugat:
    PT BANK SAHABAT SAMPOERNA dalam hal ini diwakili oleh ALI RUKMIJAH dan SETYO DWITANTO
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
    SK019/BSS/KP/LIT/VII/2018,tertanggal 04 Juli 2018;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.PBR.MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARUBerkedudukan di Jalan Samarinda/Kapling ! No. 29,Tangkerang, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: NELWATI, S.HJabatan : Kepala Bidang PHI dan Jamsostek Dinas TenagaKerja Kota Pekanbaru; ASDARIZAR, SEJabatan : Plt.
    Kepala Seksi Pengupahan, Jamsostek danOrganisasi Pekerja Bidang PHI dan Jamsostek DinasTenaga Kerja Kota Pekanbaru;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS diDinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Beralamat Kantor di JalanSamarinda No. 29 Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor:Naker/UMA.1/800/597/VIII/2018, tertanggal 14Agustus 2018;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Juli 2018 yangdidaftarkan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 11-04-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
LISJUASI
Tergugat:
1.PT.RIAN AKBAR SEJAHTERA
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU I PINTU
96 — 24
  • Penggugat:
    LISJUASI
    Tergugat:
    1.PT.RIAN AKBAR SEJAHTERA
    2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU I PINTU
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 28-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 41/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 15 Juni 2021 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
149 — 59
  • KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
    Domisili Elektronik rumahsinggahhukuma10@gmail.comSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MELAWANMENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Tempat KedudukanJalan Gatot Subroto No.Kav. 51, RT.5/RW.4, Kuningan Timur,Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus IbukotaJakarta 12950.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSISUMATERA SELATAN. Tempat Kedudukan Jalan Jenderal AhmadYani No. 284, 13 Ulu, Kec.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 04-08-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 201/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 31 Oktober 2022 — SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
82 — 9
  • SUMBER KARINDO SAKTI
    2.DITJEN BINWASNAKER REPUBLIK INDONESIA
    2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
    3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 353/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
RISMAN
Tergugat:
1.PT GOTONG ROYONG JAYA
2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
13 — 12
  • Penggugat:
    RISMAN
    Tergugat:
    1.PT GOTONG ROYONG JAYA
    2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-10-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 282/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 23 Nopember 2017 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN; SERIKAT PEKERJA PT. PLN (Persero);
38 — 12
  • PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN; SERIKAT PEKERJA PT. PLN (Persero);
    KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, be Kan diJalan Prapanca Raya No. 9, Blok B, Lantai 10, : a Selatan.Dengan ini memberi Kuasa kepada Laila A umarni., HotmaSitompul., Safrudin dan Bintang iksa.. kesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, wai Negeri Sipil di KantorSuku Dinas Tenaga Kerja nemigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan, ber Nn Surat Kuasa tertanggal 7 Februari2017, selanjutn out sebagai TERGUGAT/TERBANDING;2. SERIKAT PEK T.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 01-03-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 30 Juni 2011 — Pimpinan Unit Kerja-Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Selatan
51 — 35
  • Pimpinan Unit Kerja-Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Selatan
    Raya Pasar Minggu KM.17 No.9, Lt.5, JakartaSelatan (12720) berdasarkan Surat Kuasa KhususHal 1 dari 50 hal Putusan Nomor : 35/G/20 11/PTUNJKTtertanggal 01 Maret 2011, untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;Mel awan:Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PemerintahKota Jakarta Selatan ;Berkedudukan di Gedung Perkantoran Walikota JakartaSelatan Blok B Lt.10, Jl.
    YANNASRIZAL, S.H., Mediator Hubungan IndustrialPertama; pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Selatan, KewarganegaraanIndonesia, berkantor di Gedung PerkantoranWalikota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya No.9,Blok B, Lantai 10, Jakarta Selatan 12110,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret2011, untuk selanjutnya disebut sebagaiPengadilan Tata Usaha Negara JakartaPEWS GOUT gm mem mem me a cm em re ae em em ms mm mm mo Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha