Ditemukan 6359 data
102 — 30
kegiatan yang dilaksanakan olehPT SHS sebagai pelaksana PSO kegiatan subsidi benih, CBNdan BLBU ;b) Menyiapkan perjanjian kerjasama PSO Subsidi benih, CBN danBLBU ;c) Menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasamapelaksanaan PSO Subsidi benih, CBN dan BLBU ;e Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut berpoedoman pada Peraturan MenteriKeuangan No. 124/PMK.02/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Tata CaraPenyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Cadangan BenihNasional dan tidak tunduk pada Keppres
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Tembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir denganPerpres Nomor 64 Tahun 2005;2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008;3. Kerjasama Kejaksaan Agung RI dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanNomor : Juklak001/J.A/2/1989 tanggal 25 Februari 1989 & Nomor: Kcp145/K/1989 tanggal 25 Februari1989;4.
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
143 — 226
Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakHalaman 128 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smrpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
109 — 68
penghitungan Kerugian KeuanganNegara dipersamakan dengan audit investigatif, namun berbedadalam pengumpulan dan proses pembuktian yang sepenuhnyamerupakan kewenangan dan Penyidik.Bahwa, sesuai PP 60 tahun 2008 tentang SPIP pasal 49 ayat (2),BPKP berwewenang melakukan pengawasan intern terhadapakuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan tertentu antara lainkegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;Bahwa, lebih lanjut, kewenangan BPKP dalam melakukan auditinvestigatif, antara lain diatur dalam:1.Keppres
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
192 — 72
Bahwa dalam melaksanakan kegiatan swakelola pada SukuDinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 2013 2014pedoman teknis yang digunakan adalah Keputusan PresidenNo 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dirubahsesuai Keppres No.70 tahun 2012, dan Peraturan GubernurHalaman 94 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTDKI Jakarta nomor 37 tahun 2011 tentang tata carapelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Jakarta.
146 — 55
Pasal 12 Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN, yang menyatakan ;Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan atas hakdan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.Setelah melakukan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengadaan 5(lima) unit Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 30 GT kepada PT.SATUM MANUNGGAL ABADI, saksi Ir.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST
400 — 56
KPG/2019 Tanggal 2 Mei 2019;
- Fotocopy KEPPRES Nomor 00028/KEP/AA/15001/17 Tentang kenaikan pangkat PNS;
- Fotocopy Keputusan Gubernur NTT Nomor 823.4.2/II/211/311 ND Tentang Kenaikan PNS;
- Fotocopy Peraturan Bupati Kupang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kupang;
- Fotocopy Peraturan Bupati Kupang
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
136 — 36
Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
275 — 972
Jakarta Selatantertanggal 18 Juni 2001 No: C3.UM.02.02144 perihalkeputusan Presiden RI No: 151/G/2000 tentang Grasibeserta lampiran Keppres No: 151/G/th.2000 tertanggal 1Agustus tahun 2000 (fotocopy legailisir) ;: Fotocopy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatankepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.B.835/0.1.14/EP.3/03/2012, tanggal 27 Maret 2012,tentang melaksanakan eksekusi atas nama H.
111 — 48
Pasal 12 Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN, yang menyatakan ;Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan atas hakdan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.Setelah melakukan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengadaan 5(lima) unit Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 30 GT kepada PT.Halaman 30 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2015/PN AmbSATUM MANUNGGAL ABADI, terdakwa Ir.
Pasal 12 Keppres No.42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, yang menyatakan ;Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan atashak dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.e.
95 — 44
Pendidikan profesi lanjutan tingkat pelaksana, th 1993 di Jogyakarta180Penataran KEPPRES 16/1994 ditinjau dari aspek Pengawasan, th 1994 di Jogyakarta.
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
160 — 58
Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNJkt Pst.Bahwa dalam melaksanakan kegiatan swakelola pada Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Jakarta Utara TA 2013 2014 pedoman teknis yang digunakanadalah Keputusan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasayang dirubah sesuai Keppres No.70 tahun 2012, dan Peraturan Gubernur DKIJakarta nomor 37 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jakarta.Bahwa Sumber Dana kegiatan/pekerjaan Swakelola pada Dinas Tata Air Kec.Koja
54 — 20
Perobuatan yang telahdilakukan oleh terdakwa sebagai KPA/PPK tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PeraturanPresiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan PresidenNo.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2); danKeppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun
160 — 30
SusTPK/2018/PN Gto 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan kKeuangan negara/daerah, auditpenghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi, Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkanpedoman
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
264 — 172
pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalangunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukanagar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebuttercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
111 — 198
Jakarta Selatantertanggal 18 Juni 2001 No: C3.UM.02.02144 perihalkeputusan Presiden RI No: 151/G/2000 tentang Grasibeserta lampiran Keppres No: 151/G/th.2000 tertanggal 1Agustus tahun 2000 (fotocopy legalisir) ;: Fotocopy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatankepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.B.835/0.1.14/EP.3/03/2012, tanggal 27 Maret 2012,tentang melaksanakan eksekusi atas nama H.
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
244 — 211
Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif ternadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, auditpenghitungan kerugian kKeuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
142 — 43
Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
883 — 339
dalammemberikan keterangan sebelumnya dalam keadaan bebas dan tidakada paksaan dari pihak manapun; BahwaAhli ahli dalam bidang Hukum Keuangan Negara; Bahwa pekerjaan Ahli saat ini sebagai Direktur Pusat KajianKeuangan Negara/Daerah pada Universitas Patria Artha, Staf KnususKetua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara dan KekayaanNegera, dan Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang BidangKeuangan Negara; Bahwa Ahli memiliki aktivitas lain di luar jabatan dinas yang dimilikiAhli sebagai Sekertaris Tim Penyempurnaan Keppres
pada DirjenHal 311 dari 535 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.PstAnggaran, Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan padaDirjen Anggaran, Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU BidangKeuangan Negara pada Departemen Keuangan, Ketua Tim KerjaKPMK pada Departemen Keuangan; Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara padalingkungan instansi pemerintah, Ahli berpendapat ICW yangmerupakan UndangUndang, IAR, RAB, Keppres Nomor 42 Tahun2002 dan berbagai Surat Edaran Dirjen Anggaran terkait
48 — 8
Bahwa proyek pengadaan barang yang dilaksanakan oleh pemerintah melaluitahapan yang jelas secara hukum dimana tiap proyek pengadaan akan diumumkan melaluimedia umum dan melalui beberapa tahapan yang resmi diatur dalam undangundang.Majelis Hakim berpendapat apa yang dikatakan oleh DINA DIANA HAMIDAH tentanginvestasi proyek pengadaan barang oleh pemerintah adalah tidak wajar dan lajim karenatidak melewati tahapan sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 yangmenyebutkan bahwa pola kerjasama