Ditemukan 150361 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 04-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 186/B/2015/PT.TUN.MDN
Tanggal 12 Januari 2016 — Pembanding/Penggugat : BENGKEL NEW TOP SPEED
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ARONSIUS PURBA
65 — 26
  • Pembanding/Penggugat : BENGKEL NEW TOP SPEED
    Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ARONSIUS PURBA
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 477/PDT/2015/PT BDG
Tanggal 17 Desember 2015 — HUTAURUK,SH,MH
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN TENAGA KERJA &TRANSMGRASI RI cq. BUPATI BOGOR cq DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI KAB. BOGOR
Terbanding/Tergugat : Pengurus F-ISBI PT. Banteng Pratama Rubber
33 — 17
  • HUTAURUK,SH,MH
    Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN TENAGA KERJA &TRANSMGRASI RI cq. BUPATI BOGOR cq DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI KAB. BOGOR
    Terbanding/Tergugat : Pengurus F-ISBI PT. Banteng Pratama Rubber
    Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI c/gq. Bupati Bogor c/q DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor, beralamat di JalanBersih No. 02 Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili olehKuasanya ADE HARDI, SH., M.SI., RATIH PURNAMASARI, SH., MH.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-10-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 22-01-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 213/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 4 Desember 2014 — MASPION vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA dan DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI Jawa Timur)
55 — 25
  • MASPION vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA dan DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI Jawa Timur)
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 28 Januari 2019 — INDAKO TRADING COY
2.DINAS TENAGA KERJA PROV SUMATERA UTARA
3.GUBERNUR SUMATERA UTARA
82 — 49
  • INDAKO TRADING COY
    2.DINAS TENAGA KERJA PROV SUMATERA UTARA
    3.GUBERNUR SUMATERA UTARA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-02-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 34/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — BANK CENTRAL ASIA TBK ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKK
45 — 10
  • BANK CENTRAL ASIA TBK ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Desember 2021 — KAHOINDAH CITRAGARMENT
Turut Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
144 — 149
  • KAHOINDAH CITRAGARMENT
    Turut Tergugat:
    KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-12-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 253/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : Hj TESSI LEVINO, SH,SP.I
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN dan TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
58 — 7
  • Pembanding/Penggugat : Hj TESSI LEVINO, SH,SP.I
    Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN dan TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — BANK CENTRAL ASIA TBK, vs KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK CENTRAL ASIA TBK, vs KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
    K/TUN/2017Bidang, tempat tinggal di Jalan TPA IKKM Nomor 20, RT003 RW 05, Lubang Buaya, Jakarta Timur;HARTANTO, kewarganegaraan Indonesia selaku SekretarisJenderal, tempat tinggal di Lembah Nirmala II Blok F8, RT014 RW 013, Mekarsari, Cimanggis, Depok;RONNY YUDHA BHAKTI, kewarganegaraan Indonesiaselaku Wakil Sekretaris Jenderal, tempat tinggal di PerumWisma Mas Blok B 4/5, RT 006 RW 010, Cinangka,Sawangan, Depok;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/ParaPenggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA
    BINTANG ANTARIKSA, jabatan Staf Seksi HubunganIndustrial dan Kesejahteraan Pekerja;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, JalanPrapanca Raya Nomor 9 Blok B Lantai 10, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus TanpaTanggal Tahun 2016;KOMITE NASIONAL SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK,JASA DAN ASURANSI PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
    Bank Central Asia Tbk atau yang disingkat dengannama SP NIBA BCA berdasarkan Nomor Bukti Pencatatan :748/V/PSP/ III/2015 dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2015,Halaman 7 dari 36 halaman.
    Dengan keluarnya Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 229/1.83, pada tanggal 27 Januari 2016, telah menyebabkan kerugianpada Para Penggugat yang memiliki hak atas nama SP NIBA BCAHalaman 10 dari 36 halaman.
    Putusan Nomor 60 K/TUN/2017Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh, juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RepublikIndonesia Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara PencatatanSerikat Pekerja/Serikat Buruh, juncto Pasal 5 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Per.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi KeanggotaanSerikat Pekerja/Serikat Buruh.Bahwa berdasarkan penjelasan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-03-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juli 2014 — MASPION melawan KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA dan DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI Jawa Timur).
79 — 23
  • MASPION melawan KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA dan DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI Jawa Timur).
    PENGGUGAT ;KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan diJalan. Jemursari Timur II/2 Surabaya, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1.RIZAL ZAINAL ARIFIN, SH.MH., Kepala BidangHubungan Industrial dan Syarat Kerja pada DinasTenaga Kerja Kota Surabaya ; 2. IRWAN ARIO.....IRWAN ARIO WIBOWO, SE., MM., Kepala SeksiHubungan Industrial pada Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya ; Drs.
    PULUNG WICAKSONO, Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja KotaRSW EISAYG) mmm nnnKetiganya kewarganegaraan Indonesia, berkantor diKantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/12/2/436.1.12/2014, tanggal 13 Maret 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai ............
    Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keterangan Pencatatan KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 250 / 7912 / 436.12 / XII /tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tertanggal 24 desember 2013;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan PencatatanKepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 250 / 7912 / 436.12 /XII / tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tertanggal 24 desember4.
    Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya memanggil PUK SP KEP SPSI Maspion unit IV dan PUK SPLEM SPSI Maspion unit IV sesuai surat Kepala Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya nomor : 560/7803/436.6.12/2013 tanggal 18 Desember2013 guna memastikan pekerja/ouruh yang telah membentuk PUKSPL FSPMI PT. Maspion unit IV tidak menjadi anggota dari serikatpekerja yang telah ada sebelumnya di Perusahaan.
    Menyatakan sah Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;3.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 27-03-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks
Tanggal 6 Agustus 2024 — Asep Gunawan,M.Si, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
2.Riano Brahmantias Erizal,S.Sos selaku Mediator Hubungan Industrial Jabatan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
3.PT. Bhineka Tatamulya Industri
5 — 5
  • Asep Gunawan,M.Si, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
    2.Riano Brahmantias Erizal,S.Sos selaku Mediator Hubungan Industrial Jabatan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
    3.PT. Bhineka Tatamulya Industri
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-06-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ptk
Tanggal 26 Juni 2023 — Pemohon:
1.Surya Pratama Wijaya
2.Edy Gunawan
Termohon:
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
20 — 10
  • Pemohon:
    1.Surya Pratama Wijaya
    2.Edy Gunawan
    Termohon:
    PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-10-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK, MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) DKI JAKARTA VS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK, MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) DKI JAKARTA VS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
    Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan:Selanjutnya memberi kuasa kepada :1 Ruslan Irianto Simbolon, SE,MM, Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja KementerianKetenagakerjaan ;2 Budiman, SH., Kepala Biro Hukum, Biro Hukum KementerianKetenagakerjaan;3 Iskandar Maula, SH., MM., Sekretaris Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, KementerianKetenagakerjaan
    Kep.53/ORG/DPP FSP.LEM/SPSI/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014(Bukti P13)Fotokopi Undangundang No. 21 Tahun 2000(Bukti P14)Fotokopi Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemerintahProvinsi DKI Jakarta No. 4317/1.838 tertanggal 3 Juli 2014. (Bukti P15)Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP LEM SPSI (BuktiP16)Fotokopi Surat Departemen Tenaga Kerja RI Kantor Departemen Tenaga KerjaKotamadya Jakarta Timur No.
    /MEN/1999 tentang Upah Minimumsebagaimana telah diubah dengan KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor KEP.226/MEN/2000 tentangPerubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8,Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 PeraturanMenteri Tenaga Kerja Nomor PER.O1/MEN/1999 tentang Upah Minimum.Bahwa pasal demi pasal dalam PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimummerupakan satu kesatuan yang harus dibacadan dipahami secara utuh.
    Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-03-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 24/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
1.MALIKURRAHMAN
2.UNANG SILATANG
Tergugat:
1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2.BUPATI SUMBAWA BARAT
47 — 0
  • Penggugat:
    1.MALIKURRAHMAN
    2.UNANG SILATANG
    Tergugat:
    1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
    2.BUPATI SUMBAWA BARAT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 09-03-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 157/Pdt.Bth/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Maret 2022 — Penggugat:
PT Master Wovenindo Label
Tergugat:
Rachmawati Dkk
Turut Tergugat:
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara
19 — 10
  • Penggugat:
    PT Master Wovenindo Label
    Tergugat:
    Rachmawati Dkk
    Turut Tergugat:
    Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-01-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 27-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Juni 2024 — Penggugat:
PT SUZUKI FINANCE INDONESIA
Tergugat:
Tedy Tabrani
Turut Tergugat:
Suku Dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi kota administrasi jakarta utara
5 — 6
  • Penggugat:
    PT SUZUKI FINANCE INDONESIA
    Tergugat:
    Tedy Tabrani
    Turut Tergugat:
    Suku Dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi kota administrasi jakarta utara
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-01-2022 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 5/G/2022/PTUN.PBR
Tanggal 6 Juni 2022 — Penggugat:
1.Darman Hulu
2.Kasimin
3.Kasirina Laia
4.Arata Jasa Hulu
Tergugat:
Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau
126 — 68
    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau Nomor: 560/Disnakertrans-HK/4043 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penegasan;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau Nomor: 560/Disnakertrans-HK/4043 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penegasan;
    4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan
    Penggugat:
    1.Darman Hulu
    2.Kasimin
    3.Kasirina Laia
    4.Arata Jasa Hulu
    Tergugat:
    Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 10-05-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 62/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 April 2022 — Pembanding/Penggugat I : BAROKAH Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
Pembanding/Penggugat II : DIAN AGUSTINA Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
Terbanding/Tergugat : Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
103 — 36
  • Pembanding/Penggugat I : BAROKAH Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
    Pembanding/Penggugat II : DIAN AGUSTINA Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
    Terbanding/Tergugat : Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata
Register : 16-11-2021 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Trg
Tanggal 2 Juni 2022 — Penggugat:
I DEWA PUTU JATI
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DANA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Turut Tergugat:
DINAS TRANMIGERASI DAN TENAGA KERJA
7 — 4
  • Penggugat:
    I DEWA PUTU JATI
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DANA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
    Turut Tergugat:
    DINAS TRANMIGERASI DAN TENAGA KERJA
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 14-08-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr
Tanggal 21 Nopember 2023 — Penggugat:
YUFRIZAL
Tergugat:
Kepala Kantor Pos Pekanbaru sekarang bernama EGM KCU Kantor Pos Pekanbaru
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
67 — 99
  • Penggugat:
    YUFRIZAL
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pos Pekanbaru sekarang bernama EGM KCU Kantor Pos Pekanbaru
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-03-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 23/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
1.MALIKURRAHMAN
2.UNANG SILATANG
Tergugat:
1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2.BUPATI SUMBAWA BARAT
29 — 2
  • Penggugat:
    1.MALIKURRAHMAN
    2.UNANG SILATANG
    Tergugat:
    1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
    2.BUPATI SUMBAWA BARAT